SKB CPNS Pengawas Koperasi

Soal 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, tujuan utama dilakukannya pengawasan terhadap koperasi adalah...

A Mengambil alih manajemen koperasi yang mengalami kerugian B Memberikan sanksi pidana kepada pengurus yang melakukan kesalahan C Menentukan besaran Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk setiap anggota D Meningkatkan modal awal koperasi secara langsung dari APBN E Meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai dengan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020, pengawasan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas, dan kesehatan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal 2

Dalam struktur manajemen koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992, kekuasaan tertinggi berada di tangan...

A Rapat Anggota B Pengawas Koperasi C Manajer Koperasi D Pengurus Koperasi E Dinas Koperasi dan UKM

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota, yang berwenang menetapkan AD/ART, kebijakan umum, serta memilih pengurus dan pengawas.

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal 3

Sebelum melakukan pemeriksaan lapangan (on-site), Pengawas Koperasi wajib melakukan tahapan persiapan yang salah satu kegiatannya adalah...

A Mengumpulkan dan menganalisis data sekunder (off-site) B Melakukan Rapat Anggota Luar Biasa C Menetapkan sanksi administratif sementara D Menyita dokumen keuangan koperasi E Membekukan rekening operasional koperasi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tahapan persiapan sebelum pemeriksaan langsung ke lapangan (on-site) meliputi pengumpulan, penelaahan, dan analisis data dokumen sekunder atau yang dikenal sebagai pengawasan off-site.

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal 4

Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi, terutama KSP/USP, salah satu aspek krusial yang dinilai adalah kualitas aktiva produktif. Hal ini bertujuan untuk mengukur...

A Tingkat risiko kredit atau pinjaman bermasalah (NPL) B Kecukupan modal sendiri terhadap aset C Kualitas manajemen pengurus dan pengawas D Kemampuan koperasi membayar kewajiban jangka pendek E Rasio kemandirian operasional koperasi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Aspek Kualitas Aktiva Produktif dinilai untuk mengukur seberapa besar dana yang disalurkan berpotensi macet atau bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), sesuai dengan parameter penilaian kesehatan koperasi.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal 5

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang disusun oleh tim pengawas koperasi berfungsi sebagai...

A Dasar pengenaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak B Dokumen publik yang harus disebarluaskan di media massa C Alat bukti sah di pengadilan negeri terkait sengketa anggota D Dokumentasi bukti pendukung yang mendasari kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan E Buku panduan bagi anggota untuk meminjam dana

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) merupakan catatan yang dibuat oleh pemeriksa mengenai prosedur, bukti yang dikumpulkan, serta simpulan yang diambil selama pemeriksaan sebagai dasar penyusunan LHPK.

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal 6

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pengawas Koperasi dalam memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah...

A Meminta komitmen tertulis (action plan) dari pengurus koperasi B Membubarkan koperasi secara sepihak C Mencabut izin usaha koperasi D Melaporkan koperasi ke aparat penegak hukum E Menurunkan peringkat kesehatan koperasi ke dalam pengawasan khusus

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan, koperasi wajib menindaklanjuti temuan. Langkah pertama pemantauan adalah meminta dokumen rencana tindak lanjut (action plan) berupa komitmen tertulis dari pengurus.

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal 7

Pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) oleh pemerintah kini juga menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Supervision). Pendekatan ini difokuskan pada...

A Penyeragaman suku bunga pinjaman di semua koperasi B Identifikasi dan mitigasi risiko-risiko utama yang dapat mengancam kelangsungan usaha koperasi C Audit kelengkapan dokumen pendirian semata D Pengawasan jumlah anggota yang bergabung setiap bulan E Penyamaan besaran SHU untuk semua koperasi di wilayah tersebut

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Risk Based Supervision (RBS) atau pengawasan berbasis risiko bertujuan mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi dan memastikan manajemen koperasi memiliki sistem mitigasi yang memadai (Permenkop UKM).

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal 8

Prinsip koperasi yang menjadi dasar kemandirian manajemen adalah 'Dari Anggota, Oleh Anggota, dan Untuk Anggota'. Konsep 'Oleh Anggota' diwujudkan dalam bentuk...

A Pemerintah berhak mengatur struktur kepengurusan secara langsung B Pengurus dipilih oleh anggota melalui mekanisme Rapat Anggota C Modal hanya berasal dari pemerintah D Anggota berhak mengambil seluruh aset koperasi kapan saja E Anggota harus bekerja sebagai karyawan koperasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

'Oleh anggota' berarti tata kelola dan manajemen dikendalikan oleh anggota secara demokratis, yang diwujudkan dengan pemilihan pengurus oleh anggota melalui Rapat Anggota (UU No 25 Tahun 1992).

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal 9

Saat melakukan pemeriksaan fisik, pengawas menemukan ketidaksesuaian antara saldo kas di buku besar dengan fisik kas di brankas. Tindakan yang paling tepat adalah...

A Membiarkan karena selisihnya mungkin kecil B Mengurangi saldo buku besar agar sesuai dengan fisik C Melaporkan langsung ke polisi tanpa klarifikasi D Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan meminta klarifikasi pengurus E Langsung menuduh kasir melakukan penggelapan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Jika terjadi selisih kas (cash opname), pemeriksa wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani pemeriksa dan pihak koperasi, lalu meminta klarifikasi atas selisih tersebut.

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal 10

Rasio Likuiditas dalam penilaian kesehatan KSP/USP mengukur kemampuan koperasi dalam...

A Mengembalikan modal awal pendiri B Memperluas pangsa pasar ke wilayah lain C Menghasilkan sisa hasil usaha yang optimal D Mengurangi beban operasional setiap tahun E Memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Rasio likuiditas (seperti cash ratio atau current ratio) digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (seperti penarikan tabungan anggota) secara tepat waktu.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal 11

Bagian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi (LHPK) yang berisi ringkasan temuan-temuan krusial dan rekomendasi kebijakan untuk Rapat Anggota disebut...

A Kertas kerja pendukung B Daftar hadir pengurus C Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary) D Profil Anggota E Lampiran kuitansi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Ikhtisar Eksekutif adalah bagian LHPK yang menyajikan simpulan ringkas dan padat tentang kondisi kesehatan koperasi, temuan signifikan, dan rekomendasi strategis bagi pihak manajemen/Rapat Anggota.

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal 12

Apabila sebuah koperasi simpan pinjam tidak melaksanakan rencana tindak lanjut (action plan) sesuai batas waktu yang telah disepakati, sanksi administratif tahap awal yang dapat diberikan adalah...

A Penyitaan seluruh aset koperasi B Pemberian surat teguran atau peringatan tertulis C Pembubaran koperasi oleh Menteri D Pemidanaan seluruh anggota pengurus E Pembekuan izin usaha

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai regulasi pengawasan (Permenkop UKM), sanksi administratif diberikan secara berjenjang. Tahap pertama atas ketidakpatuhan tindak lanjut adalah berupa teguran atau peringatan tertulis (Surat Peringatan 1, 2).

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal 13

Ruang lingkup pengawasan koperasi menurut peraturan perundang-undangan terbaru tidak hanya mencakup aspek kelembagaan dan keuangan, tetapi juga...

A Aspek agama pengurus B Aspek hobi para anggota C Aspek kepatuhan syariah bagi koperasi berbasis syariah D Aspek kehidupan pribadi manajer E Aspek politik anggota

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), ruang lingkup pengawasan juga mencakup kepatuhan syariah (Sharia Compliance) selain aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan.

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal 14

Dalam manajemen perkoperasian, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan...

A Kedudukan anggota dalam masyarakat B Besarnya jasa usaha masing-masing anggota C Lama waktu menjadi anggota saja D Usia dari anggota koperasi E Keputusan sepihak dari ketua koperasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan prinsip koperasi pada UU No 25 Tahun 1992, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha (transaksi) dan partisipasi modal masing-masing anggota.

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal 15

Dalam prosedur pemeriksaan lapangan, metode pengumpulan bukti melalui wawancara (interview) dengan pengurus koperasi bertujuan untuk...

A Menghabiskan waktu pemeriksaan sesuai standar B Mendapatkan penjelasan rinci atas temuan dokumen dan memahami praktik tata kelola C Mencari kelemahan pribadi pengurus D Menekan pengurus agar mengakui kesalahan yang tidak dilakukan E Membuat dokumen formal palsu

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Wawancara dalam pemeriksaan merupakan teknik audit untuk melakukan klarifikasi, mendapatkan informasi tambahan, serta memahami secara mendalam sistem dan tata kelola yang tidak tertulis pada dokumen.

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal 16

Salah satu komponen dalam penilaian kesehatan koperasi berdasarkan parameter permodalan (Capital) adalah Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset. Apa indikasi jika rasio ini terlalu rendah?

A Kualitas aset kredit bermasalah sangat kecil B Koperasi terlalu bergantung pada sumber dana pihak luar (utang) C Koperasi tidak memiliki anggota aktif D Manajemen koperasi sangat efisien E Koperasi memiliki likuiditas yang sangat tinggi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Rasio modal sendiri terhadap total aset yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar aset koperasi didanai oleh kewajiban/utang kepada pihak ketiga, yang dapat meningkatkan risiko solvabilitas (ketergantungan dana luar).

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal 17

Temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memenuhi unsur-unsur temuan audit yang baik, yaitu...

A Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat (Dampak) B Akibat, Ancaman, Ketakutan, dan Kriteria C Kriteria, Berita, Dampak, dan Spekulasi D Kondisi, Opini Pribadi, Asumsi, dan Harapan E Sebab, Dugaan, Ramalan, dan Kondisi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Unsur temuan pemeriksaan/audit yang baku dan profesional meliputi Kondisi (fakta di lapangan), Kriteria (standar/regulasi yang seharusnya ditaati), Sebab (mengapa penyimpangan terjadi), dan Akibat (dampak dari penyimpangan tersebut).

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal 18

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan suatu koperasi berstatus 'Dalam Pengawasan Khusus', tindak lanjut yang dapat direkomendasikan adalah...

A Mengizinkan koperasi membuka cabang baru secara masif B Mengalihkan kepemilikan koperasi menjadi BUMN C Mewajibkan koperasi membagikan SHU secara penuh tanpa ditahan D Memberikan penghargaan koperasi teladan nasional E Mewajibkan koperasi menyusun rencana penyehatan dan diawasi secara ketat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Koperasi dengan status Dalam Pengawasan Khusus (DPK) harus dibatasi kegiatan ekspansinya dan diwajibkan membuat rencana penyehatan (recovery plan) yang diawasi dengan ketat oleh otoritas pengawas (Permenkop UKM).

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal 19

Asas pengelolaan koperasi yang mengharuskan setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara jujur dan transparan kepada anggota merupakan implementasi dari prinsip tata kelola...

A Rentabilitas B Likuiditas C Akuntabilitas (Accountability) D Solidarity E Mutual Help

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Akuntabilitas merupakan prinsip tata kelola yang baik (Good Cooperative Governance) di mana pengurus harus mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi secara jujur, akurat, dan transparan melalui laporan keuangan.

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal 20

Penilaian rasio efisiensi operasi (BOPO) pada KSP bertujuan untuk mengevaluasi...

A Persentase pinjaman yang disalurkan kepada pengurus B Jumlah simpanan sukarela anggota C Jumlah aset lancar yang diinvestasikan dalam deposito D Tingkat kehadiran anggota dalam RAT E Kemampuan manajemen dalam menekan biaya operasional terhadap pendapatan operasional

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) adalah rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa efisien manajemen koperasi mengelola dan meminimalkan biaya operasinya untuk menghasilkan pendapatan.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal 21

PRO

Menurut regulasi Permenkop UKM tentang Pengawasan Koperasi, siapa yang berwenang menetapkan sanksi administratif penurunan tingkat kesehatan koperasi?

A Ketua Pengawas internal koperasi B Deputi Bidang Perkoperasian atas usulan pejabat fungsional pengawas C Manajer koperasi yang bersangkutan D Notaris pembuat akta koperasi E Dinas Kependudukan setempat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penetapan sanksi administratif, termasuk penurunan tingkat kesehatan koperasi, merupakan wewenang regulator (Menteri/Deputi/Kadis sesuai kewenangan wilayah) berdasarkan laporan dan rekomendasi tim pengawas.

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Salah satu perangkat organisasi koperasi adalah 'Pengawas'. Kewajiban utama dari Pengawas Koperasi internal (bukan fungsional kementerian) berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 adalah...

A Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi B Membekukan aset pengurus yang dicurigai curang C Melakukan ekspansi usaha koperasi ke luar negeri D Menentukan besaran gaji karyawan secara mandiri E Meminjamkan dana kepada non-anggota tanpa persetujuan Rapat Anggota

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Pengawas (internal koperasi) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis atas hasil pengawasannya.

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Metode konfirmasi saldo pinjaman secara uji petik (sampling) kepada anggota saat melakukan pemeriksaan (on-site) bertujuan untuk memastikan...

A Kebenaran eksistensi (keberadaan) saldo piutang dan menghindari kredit fiktif B Anggota mengetahui jadwal Rapat Anggota Tahunan C Alamat rumah anggota dapat ditemukan dengan mudah D Anggota tersebut merupakan kerabat pengurus E Karakter anggota saat ditagih pinjaman

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Konfirmasi sampling saldo pinjaman anggota (uji petik) adalah prosedur analitis untuk memverifikasi keakuratan saldo yang tercatat di buku koperasi dan mencegah adanya risiko fraud (kredit fiktif).

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Berdasarkan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dengan nilai komposit kesehatan 51,00 hingga 65,99 masuk dalam kategori...

A Sehat B Cukup Sehat C Kurang Sehat D Tidak Sehat E Sangat Tidak Sehat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020, klasifikasi tingkat kesehatan koperasi adalah: Sehat (80 s.d 100), Cukup Sehat (66 s.d <80), Kurang Sehat (51 s.d <66), dan Tidak Sehat (<51). Dengan demikian, rentang nilai 51,00 hingga 65,99 dikategorikan sebagai Kurang Sehat.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Kesesuaian antara kertas kerja pemeriksaan (KKP) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus melalui proses review secara berjenjang oleh...

A Pihak kepolisian setempat B Satpam Dinas Koperasi C Ketua Tim (Team Leader) dan Pengendali Teknis (Supervisor) D Pengurus Koperasi yang diperiksa E Bupati/Wali Kota secara langsung

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam standar pemeriksaan operasional, kualitas LHP dan KKP harus melalui proses reviu berjenjang oleh Ketua Tim (Team Leader) dan disetujui oleh Pengendali Teknis/Mutu untuk menjamin objektivitas dan validitas temuan.

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sekadar memastikan sanksi diterapkan, melainkan untuk...

A Menambah beban pekerjaan administrasi pengurus koperasi B Membina koperasi agar dapat memperbaiki sistem tata kelolanya sehingga menjadi lebih sehat dan patuh C Mencari celah tambahan untuk mempidanakan manajer D Menyita aset koperasi yang bermasalah untuk kas negara E Membuat koperasi jera dan menutup usahanya secara perlahan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sifat dasar pengawasan koperasi oleh kementerian/dinas adalah pembinaan (development). Pemantauan tindak lanjut diarahkan agar koperasi memperbaiki kekurangan/kelemahan manajemen sesuai rekomendasi agar tata kelola menjadi sehat.

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Penetapan Koperasi Simpan Pinjam dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) tingkat 3 atau 4 mewajibkan dilakukannya audit oleh...

A Anggota biasa secara bergantian B Satuan Polisi Pamong Praja C Mahasiswa magang dari jurusan akuntansi D Notaris publik di wilayah koperasi berada E Akuntan Publik Independen yang terdaftar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai regulasi terbaru mengenai Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK), Koperasi dengan KUK 3 dan 4 yang memiliki aset/omzet besar diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Kewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu...

A Tiga bulan setelah tutup buku untuk KSP dan enam bulan untuk koperasi sekunder B Enam bulan setelah tutup buku untuk Koperasi Primer C Dua bulan setelah tutup buku D Sepuluh bulan setelah tutup buku E Satu bulan setelah tutup buku

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 pasal 26, Rapat Anggota Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau (tutup buku).

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Apabila tim pengawas tidak diberikan akses masuk oleh pengurus koperasi saat melakukan on-site inspection tanpa alasan yang sah, langkah prosedural pengawas adalah...

A Membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan melaporkannya ke instansi berwenang B Menutup koperasi secara sepihak di hari yang sama C Menyebarkan isu negatif di media sosial D Mendobrak pintu kantor koperasi E Menyogok satpam koperasi agar bisa masuk

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam standar operasional pengawasan, jika terjadi penolakan atau penghalangan akses, tim pengawas wajib membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagai bukti otentik untuk memproses sanksi administratif lebih lanjut (misal: pencabutan izin).

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam evaluasi kelangsungan usaha (going concern) koperasi simpan pinjam, aspek 'Manajemen' dinilai dengan memperhatikan parameter di bawah ini, kecuali...

A Tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan B Pelaksanaan prinsip-prinsip perkoperasian C Kelengkapan perizinan dan legalitas koperasi D Kualitas administrasi dan tata kelola E Tingkat suku bunga pinjaman di bank swasta pesaing

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Parameter penilaian aspek Manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, kepatuhan, dan pengendalian intern. Suku bunga pesaing (eksternal) tidak menjadi parameter langsung dalam penilaian aspek kesehatan 'Manajemen' koperasi.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Pengungkapan (disclosure) dalam LHPK harus memadai. Artinya laporan tersebut harus...

A Menyembunyikan informasi negatif demi menjaga nama baik koperasi B Ditulis dalam bahasa asing agar terlihat kredibel C Memuat seluruh fakta material dan relevan yang ditemukan secara jelas agar tidak menyesatkan pembaca D Hanya menyajikan angka neraca tanpa catatan kaki E Menggunakan bahasa teknis yang hanya dipahami auditor

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prinsip pengungkapan memadai (adequate disclosure) mengharuskan pemeriksa menyajikan semua fakta dan informasi yang material (signifikan) agar pengguna LHP mendapat gambaran utuh dan tidak salah dalam mengambil keputusan.

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Salah satu kendala umum dalam pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi adalah pergantian pengurus (turnover). Strategi terbaik pengawas menghadapi hal ini adalah...

A Menegaskan bahwa tanggung jawab tindak lanjut melekat pada institusi/kelembagaan koperasi, bukan sekadar individu pengurus sebelumnya B Membubarkan koperasi karena pengurus tidak stabil C Mewajibkan pengurus lama tetap bekerja tanpa digaji D Mengharuskan pengurus baru memulai pemeriksaan dari nol E Membatalkan seluruh temuan pemeriksaan karena pengurus lama sudah ganti

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tanggung jawab tindak lanjut hasil audit/pengawasan melekat pada badan hukum koperasi (institusi). Pergantian pengurus tidak menghapus kewajiban institusional untuk memperbaiki temuan pemeriksa.

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Penempatan dana koperasi (idle fund) di instrumen investasi berisiko tinggi seperti saham fluktuatif tanpa persetujuan Rapat Anggota bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran ini termasuk dalam ranah risiko...

A Risiko Demografis B Risiko Operasional C Risiko Investasi dan Kepatuhan D Risiko Likuiditas E Risiko Reputasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Melakukan investasi berisiko tanpa prosedur sah (keputusan RAT) merupakan bentuk risiko kepatuhan (pelanggaran regulasi) dan risiko investasi yang mengancam keamanan dana anggota.

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan utama...

A Membubarkan koperasi secara serentak di satu provinsi B Mengaudit laporan pajak koperasi secara eksklusif C Menyelesaikan hak-hak anggota/kreditor koperasi yang mengalami gagal bayar melalui pendekatan restrukturisasi atau kepailitan D Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai E Mengambil alih keuntungan koperasi secara paksa

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Satgas Koperasi Bermasalah dibentuk khusus untuk merespons kasus-kasus gagal bayar skala besar pada koperasi, dengan fokus mengawal tahapan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau restrukturisasi demi mengamankan dana anggota.

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Pemeriksaan terhadap Koperasi harus berpedoman pada Kode Etik Pengawas. Jika anggota tim pemeriksa memiliki hubungan keluarga dekat dengan Ketua Koperasi yang diperiksa, tindakan yang harus dilakukan adalah...

A Meminta bagian honor lebih besar dari koperasi B Mendeklarasikan benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengundurkan diri dari tim pemeriksaan tersebut C Mengubah laporan hasil pemeriksaan menjadi positif semua D Menurunkan standar pemeriksaan untuk membantu keluarga E Menyembunyikan fakta tersebut dari ketua tim

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan prinsip objektivitas dan independensi, pengawas wajib menyatakan benturan kepentingan jika memiliki hubungan darah/finansial dengan pihak yang diperiksa dan harus digantikan oleh pemeriksa lain.

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam menilai tingkat kesehatan koperasi, rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Non-Performing Loan (NPL) atau Pinjaman Bermasalah adalah...

A (Total Aset / Pinjaman Macet) x 100% B (Pinjaman Bermasalah / Laba Bersih) x 100% C (Pinjaman Lancar / Total Simpanan) x 100% D (Modal Sendiri / Pinjaman Bermasalah) x 100% E (Pinjaman Kurang Lancar + Diragukan + Macet) / Total Pinjaman x 100%

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Rasio NPL dihitung dengan membagi jumlah outstanding pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (NPL) dengan Total Pinjaman yang disalurkan.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Rekomendasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memenuhi karakteristik 'SMART'. Huruf 'M' dalam akronim tersebut berarti...

A Measurable (Dapat diukur) B Manual C Modified D Mandatory E Modern

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Karakteristik rekomendasi yang baik adalah SMART: Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur evaluasinya), Achievable (dapat dicapai/logis), Relevant (relevan dengan temuan), dan Time-bound (ada batas waktu penyelesaian).

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Pemantauan (monitoring) pelaksanaan tindak lanjut secara berkala dapat dilakukan dengan pengumpulan bukti dokumen secara daring (online), metode ini dikenal sebagai pengawasan...

A Random checking B On-site investigation C Off-site surveillance D Physical verification E Direct auditing

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengawasan off-site adalah pemantauan secara tidak langsung melalui analisis pelaporan dokumen, data elektronik, atau pelaporan berkala tanpa harus berkunjung secara fisik ke kantor koperasi.

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Salah satu hak anggota koperasi sebagai pemilik (owner) yang tidak dapat diwakilkan, kecuali diatur khusus dalam AD/ART berbasis sistem delegasi, adalah...

A Memberikan hak suara (voting) dalam Rapat Anggota B Memecat karyawan operasional koperasi C Menerima gratifikasi dari mitra bisnis koperasi D Mengubah buku catatan keuangan koperasi setiap hari E Menggunakan fasilitas mobil dinas koperasi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam UU Perkoperasian (asas 1 anggota 1 suara), hak paling mendasar sebagai pemilik adalah hak suara dalam Rapat Anggota, yang pada prinsipnya bersifat personal dan demokratis.

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Surat Persetujuan Prinsip pendirian Koperasi diterbitkan sebagai bagian dari tahap... yang diawasi kepatuhannya.

A Reorganisasi B Amalgamasi C Persiapan / Pra-Pendirian D Pembubaran E Kepailitan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Persetujuan prinsip atau tahapan penyuluhan perkoperasian merupakan fase pra-pendirian untuk memastikan bahwa calon pendiri memahami regulasi sebelum Akta Pendirian disahkan oleh Kemenkumham/Kemenkop.

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam praktik pemeriksaan simpan pinjam, auditor menemukan bahwa koperasi mencatat pendapatan bunga pinjaman yang belum dibayar oleh anggota sebagai pendapatan tunai. Prinsip akuntansi apa yang dilanggar?

A Prinsip Accrual Basis / Cash Basis yang tidak sesuai standar SAK EP (Entitas Privat) / SAK ETAP B Prinsip Materialitas C Prinsip Going Concern D Prinsip Historical Cost E Prinsip Konsistensi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Mengakui bunga yang belum diterima secara tunai sebagai pendapatan riil (tunai) menyalahi standar akuntansi pengakuan pendapatan (baik accrual basis maupun cash basis) dalam pedoman akuntansi perkoperasian, yang dapat menyebabkan overstatement laba.

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Penilaian aspek 'Kemandirian dan Pertumbuhan' dalam komponen kesehatan koperasi digunakan untuk menilai...

A Kemampuan koperasi meningkatkan aset, SHU, dan pelayanan dari tahun ke tahun secara organik B Kapasitas pengurus dalam meminjam dana dari bank asing C Frekuensi penggantian manajer D Kemampuan koperasi melepaskan diri dari Rapat Anggota E Jumlah gedung kantor yang berhasil dibeli

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan menilai tren positif perkembangan koperasi (misalnya pertumbuhan aset, volume usaha, dan SHU bersih) yang menunjukkan stabilitas dan kemandirian finansial dari waktu ke waktu.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Jika Koperasi Simpan Pinjam memiliki unit usaha sektor riil (misal minimarket) yang disatukan pelaporannya sehingga memicu kesulitan analisis kesehatan, saran terbaik dalam LHP adalah...

A Menggabungkan semua pembukuan menjadi satu tanpa rincian B Menghapus unit KSP dan fokus pada sektor riil C Menutup unit minimarket segera D Melakukan pemisahan pembukuan (akuntansi) per unit usaha atau merekomendasikan spin-off sesuai regulasi E Meminta anggota untuk tidak belanja di minimarket

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi (terutama Permenkop no 8/2023), KSP murni tidak boleh bercampur dengan sektor riil. Jika berupa Koperasi Serba Usaha (KSU) yang memiliki USP, maka pembukuannya wajib dipisah secara tegas (segmentasi/spin-off).

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Bentuk sanksi terberat yang diusulkan oleh Pengawas Koperasi melalui laporan pemantauannya akibat fraud sistematis oleh pengurus dan koperasi tidak bisa diselamatkan adalah...

A Teguran lisan B Penarikan buku tabungan C Penghentian penerimaan anggota baru selama seminggu D Rekomendasi pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembubaran koperasi E Surat teguran pertama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam jenjang sanksi administratif (Permenkop Pengawasan Koperasi), jika penyimpangan/fraud sistematis gagal ditindaklanjuti dan membahayakan, sanksi pamungkas (ultimum remedium) adalah pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran badan hukum.

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Kebijakan penggabungan dua koperasi (amalgamasi) yang disarankan pengawas agar koperasi yang tidak efisien dapat bertahan, mensyaratkan keputusan tertinggi dari...

A Menteri Koperasi secara tunggal B Kepala Desa setempat C Gubernur Provinsi D Notaris E Rapat Anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penggabungan, peleburan, atau pembagian koperasi harus didasarkan pada keputusan Rapat Anggota dari masing-masing koperasi yang terkait, karena berdampak pada status hukum dan ekuitas (UU No 25 Th 1992).

Materi Terkait: Manajemen perkoperasian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Penyusutan (depresiasi) aset tetap koperasi yang terlalu kecil akan berdampak pada analisis Laporan Keuangan, yaitu...

A Laba (SHU) menjadi lebih kecil (understated) B Beban pajak koperasi menurun C Laba (SHU) disajikan terlalu tinggi (overstated) sehingga pembagian SHU tidak mencerminkan kondisi riil D Nilai aset menjadi lebih kecil E Kewajiban koperasi meningkat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Beban penyusutan yang dicatat terlalu kecil akan menyebabkan total biaya operasional rendah, sehingga Laba (SHU) tercatat tinggi secara artifisial (overstated) dan dapat membahayakan likuiditas jika dibagikan seluruhnya.

Materi Terkait: Pemeriksaan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Kriteria kepatuhan (Compliance) dalam sistem pengawasan meliputi pengecekan keberadaan izin usaha operasional. Jika KSP membuka kantor cabang pembantu tanpa izin, ini merupakan pelanggaran aspek...

A Kemandirian Usaha B Kelembagaan dan Legalitas C Likuiditas D Efisiensi Operasional E Permodalan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penyelenggaraan jaringan pelayanan (kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas) yang tidak dilengkapi dengan izin pembukaan cabang yang sah merupakan pelanggaran administratif pada parameter kelembagaan dan legalitas perizinan.

Materi Terkait: Penilaian kesehatan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bagian 'Ruang Lingkup Pemeriksaan' menjelaskan mengenai...

A Daftar hadir anggota saat pembagian SHU B Batasan area, periode waktu pelaporan keuangan, dan jenis kegiatan yang diperiksa C Silsilah keluarga para pendiri koperasi D Prediksi keuangan 10 tahun ke depan E Riwayat hidup tim pengawas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Ruang lingkup pemeriksaan (Audit Scope) menegaskan batasan periode laporan keuangan yang diperiksa (misal tahun buku 2023), lokasi, dan jenis pemeriksaan agar pembaca memahami batasan tanggung jawab pengawas.

Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Pemantauan tindak lanjut memerlukan buku register / matrik tindak lanjut. Fungsi matrik ini adalah...

A Sebagai alat menghitung pajak pertambahan nilai B Menjadi dasar pendaftaran koperasi baru di sistem AHU C Mencatat absensi harian karyawan koperasi D Mencetak bukti transaksi keuangan anggota harian E Memetakan status perkembangan penyelesaian temuan (Selesai, Belum Selesai, Tidak Dapat Ditindaklanjuti)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Matrik pemantauan tindak lanjut (Follow-up Matrix) digunakan pemeriksa untuk mengawasi status kepatuhan secara sistematis, memetakan mana temuan yang sudah 'Tuntas/Selesai' dan yang 'Belum Selesai'.

Materi Terkait: Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Sesuai dengan perkembangan kebijakan digitalisasi, kewajiban pelaporan koperasi kepada Kementerian/Dinas saat ini diwajibkan menggunakan platform...

A Sistem Informasi pelaporan secara daring (misal: ODS/Online Data System Perkoperasian) B Papan pengumuman Balai Desa C Surat Pos Kilat Khusus D Mesin Telegram E Faximile

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kebijakan pengawasan dan pelaporan koperasi yang berlaku saat ini mengadopsi digitalisasi. Koperasi wajib melaporkan data kelembagaan, usaha, dan keuangan melalui Sistem Data Online (ODS) atau sistem sejenis yang dikelola kementerian/pemerintah.

Materi Terkait: Kebijakan pengawasan koperasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh