Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Kelola Zakat dan Wakaf. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Moderasi Beragama dan Harmoni Sosial dalam Pengelolaan Dana Umat
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kompetensi Khusus
12 Indikator
UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 25 Tahun 2018
Fiqh Zakat: Konsep Nishab, Haul, dan 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)
Konsep Wakaf Tunai (Cash Waqf) dan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi
Manajemen Kelembagaan: Peran BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Prosedur Perizinan Pembukaan Perwakilan BWI dan Pembentukan LAZ
Siklus Pengelolaan ZISWAF: Penghimpunan (Collection), Penyaluran (Distribution), dan Pendayagunaan (Empowerment)
Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) dan Transparansi Laporan Keuangan
Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)
Teknis Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengamanan Aset Wakaf
Audit Syariah dan Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Dana Umat
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penata Kelola Zakat dan Wakaf Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Kelola Zakat dan Wakaf berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Penata Kelola Zakat dan Wakaf & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam pengelolaan zakat secara nasional adalah...
Kunci Jawaban: E
Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Materi Terkait: UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14/2014
Soal 2
Dalam manajemen ASN menurut UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit ditekankan pada aspek berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: B
UU No. 20 Tahun 2023 mendefinisikan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal 3
Harta benda wakaf yang berupa uang wajib disetorkan oleh wakif kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LKS-PWU ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Bank Indonesia.
Materi Terkait: UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 25/2018
Soal 4
Salah satu asas pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 adalah 'Profesionalisme'. Hal ini berarti...
Kunci Jawaban: A
Asas Profesionalisme dalam UU No. 25 Tahun 2009 menuntut pelaksana pelayanan memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25/2009
Soal 5
Golongan mustahik yang merupakan orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya disebut...
Kunci Jawaban: C
Dalam fiqh zakat, miskin adalah orang yang memiliki harta/penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Sedangkan fakir adalah yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali.
Materi Terkait: Fiqh Zakat: Konsep Nishab, Haul, dan 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)
Soal 6
Prinsip 'Keadilan' dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mengharuskan pemerintah untuk...
Kunci Jawaban: C
Asas Keadilan menuntut agar setiap keputusan atau tindakan pemerintah memperhatikan proporsionalitas dan hak-hak yang sah dari setiap individu atau kelompok tanpa diskriminasi.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal 7
Nilai inti (Core Values) ASN yang diluncurkan pemerintah untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar seluruh ASN di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai UU No. 20 Tahun 2023, Core Values ASN adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Soal 8
Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu rukun wakaf menurut regulasi dan fiqh yang berlaku?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004, unsur (rukun) wakaf meliputi: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, dan Jangka waktu wakaf.
Berapakah nishab zakat mal (harta) berupa emas jika dianalogikan dengan standar harga emas saat ini?
Kunci Jawaban: B
Dalam fiqh zakat yang diadopsi dalam regulasi Indonesia, nishab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni (24 karat) dengan kadar zakat 2,5%.
Materi Terkait: Fiqh Zakat: Konsep Nishab, Haul, dan 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)
Soal 10
Direktorat yang secara spesifik menangani urusan zakat dan wakaf di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan struktur organisasi Kementerian Agama, urusan pembinaan dan pemberdayaan zakat dan wakaf berada di bawah tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Soal 11
Istilah 'Haul' dalam pengelolaan zakat merujuk pada...
Kunci Jawaban: E
Haul adalah syarat wajib zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta yang telah mencapai masa satu tahun penuh menurut penanggalan Hijriah.
Materi Terkait: Fiqh Zakat: Konsep Nishab, Haul, dan 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)
Soal 12
Badan Wakaf Indonesia (BWI) dipimpin oleh struktur kepengurusan yang terdiri dari...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
Materi Terkait: Manajemen Kelembagaan: Peran BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Soal 13
Penerapan moderasi beragama dalam pengelolaan dana umat bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: E
Moderasi beragama dalam pengelolaan dana umat menekankan pada sikap tawasut (tengah), tasamuh (toleran), dan adil untuk menjaga kerukunan serta memastikan kemaslahatan umum.
Materi Terkait: Moderasi Beragama dan Harmoni Sosial dalam Pengelolaan Dana Umat
Soal 14
Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatannya. Izin pembentukan LAZ tingkat Nasional diberikan oleh...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
Materi Terkait: Prosedur Perizinan Pembukaan Perwakilan BWI dan Pembentukan LAZ
Soal 15
Apa yang dimaksud dengan Wakaf Tunai (Cash Waqf)?
Kunci Jawaban: E
Wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, di mana pokoknya harus tetap/abadi dan dikelola secara produktif.
Materi Terkait: Konsep Wakaf Tunai (Cash Waqf) dan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi
Soal 16
Sistem informasi yang digunakan secara resmi oleh Kementerian Agama untuk mendata dan memantau aset wakaf di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: B
SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) merupakan platform resmi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI untuk pendaftaran, pelaporan, dan pengawasan aset-aset wakaf di seluruh Indonesia.
Materi Terkait: Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)
Soal 17
Dalam manajemen ZISWAF, kegiatan yang berfokus pada pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang bersifat konsumtif disebut...
Kunci Jawaban: E
Penyaluran (distribution) biasanya bersifat jangka pendek atau konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sedangkan pendayagunaan (empowerment) bersifat jangka panjang dan produktif.
Pejabat yang bertugas membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat kecamatan adalah...
Kunci Jawaban: B
PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf. Secara ex-officio, jabatan ini umumnya dipegang oleh Kepala KUA Kecamatan.
Materi Terkait: Teknis Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengamanan Aset Wakaf
Soal 19
Standar Akuntansi Keuangan yang khusus mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat adalah...
Kunci Jawaban: B
PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah bagi Amil.
Materi Terkait: Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) dan Transparansi Laporan Keuangan
Soal 20
Kegiatan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dan wakaf telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam disebut...
Kunci Jawaban: D
Audit Syariah bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana umat (ZISWAF) dilakukan sesuai dengan fatwa MUI dan kepatuhan syariah lainnya.
Materi Terkait: Audit Syariah dan Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Dana Umat
Soal 21
PRO
Menurut UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN dapat diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila...
Kunci Jawaban: C
UU No. 20 Tahun 2023 mengatur mekanisme pemberhentian ASN, di mana pelanggaran disiplin berat merupakan salah satu alasan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri (pemecatan).
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam PP No. 25 Tahun 2018, perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, diatur bahwa Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan wakaf paling banyak sebesar...
Kunci Jawaban: E
Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 (jo. PP terkait) menyatakan Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf maksimal 10%.
Materi Terkait: UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 25/2018
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Asas 'Kepastian Hukum' dalam AAUPB mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus...
Kunci Jawaban: A
Asas Kepastian Hukum menekankan bahwa setiap tindakan otoritas pemerintahan harus berdasar pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang Nazhir wakaf perseorangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Manakah syarat yang paling krusial sesuai UU Wakaf?
Kunci Jawaban: A
Syarat Nazhir perseorangan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 10 meliputi: WNI, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Sesuai PP No. 14 Tahun 2014, pelaporan pengelolaan zakat oleh LAZ wajib disampaikan kepada BAZNAS dan Pemerintah secara berkala setiap...
Kunci Jawaban: E
PP No. 14 Tahun 2014 mewajibkan Amil Zakat untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala setiap 6 bulan (semester) dan laporan tahunan.
Materi Terkait: UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14/2014
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apa konsekuensi hukum jika harta benda wakaf dialihkan menjadi milik pribadi oleh Nazhir?
Kunci Jawaban: A
Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda bagi setiap orang yang sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, atau mengalihkan harta wakaf.
Materi Terkait: Teknis Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengamanan Aset Wakaf
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Zakat perdagangan (tijarah) memiliki nishab yang sama dengan zakat emas. Jika seorang pedagang memiliki aset lancar (stok barang + kas) dikurangi hutang jatuh tempo mencapai nishab, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan?
Kunci Jawaban: C
Zakat mal (emas, perak, uang, dan perdagangan) memiliki tarif/kadar zakat yang sama yaitu sebesar 2,5%.
Materi Terkait: Fiqh Zakat: Konsep Nishab, Haul, dan 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peran strategis Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) bagi pemerintah adalah...
Kunci Jawaban: C
SIMZAT bertujuan untuk transparansi dan sinkronisasi data muzakki, mustahik, serta jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional agar lebih akuntabel.
Materi Terkait: Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Siapakah yang berwenang memberikan rekomendasi teknis pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten/kota?
Kunci Jawaban: A
Sesuai regulasi perizinan LAZ, rekomendasi pembukaan atau pembentukan LAZ sesuai tingkatannya (Nasional/Provinsi/Kabupaten) diberikan oleh BAZNAS di tingkat yang bersangkutan.
Materi Terkait: Prosedur Perizinan Pembukaan Perwakilan BWI dan Pembentukan LAZ
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam konsep wakaf produktif, manakah pernyataan yang paling tepat?
Kunci Jawaban: C
Wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta benda wakaf untuk memproduksi barang/jasa yang bernilai ekonomi, di mana surplusnya disalurkan sesuai ikrar wakif (mauquf alaih).
Materi Terkait: Konsep Wakaf Tunai (Cash Waqf) dan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Audit Syariah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap BAZNAS atau LAZ biasanya meliputi aspek...
Kunci Jawaban: A
Audit syariah memfokuskan pada apakah dana umat dikelola dan disalurkan sesuai aturan syariat (8 asnaf) dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan (UU No. 23/2011).
Materi Terkait: Audit Syariah dan Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Dana Umat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan publik apabila...
Kunci Jawaban: E
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan; ketidaksesuaian janji waktu, biaya, dan prosedur merupakan objek pengaduan dalam UU No. 25 Tahun 2009.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25/2009
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam struktur Ditjen Bimas Islam, fungsi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf dilaksanakan oleh...
Kunci Jawaban: C
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memimpin direktorat teknis yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, serta bimbingan teknis di bidang tersebut.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk...
Kunci Jawaban: B
Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 secara tegas melarang harta benda wakaf untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan, atau dialihkan haknya dalam bentuk lain.
Materi Terkait: UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 25/2018
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip 'Integritas' dalam etika birokrasi bagi seorang Penata Kelola Zakat dan Wakaf berarti...
Kunci Jawaban: C
Integritas adalah konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan. Dalam konteks anti-korupsi, ini berarti tidak menerima gratifikasi dan jujur dalam bertugas.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Harmoni sosial dalam pengelolaan dana umat dapat terwujud jika pengelola (Amil/Nazhir) memiliki sikap...
Kunci Jawaban: A
Sikap inklusif dan tidak membeda-bedakan latar belakang sosial dalam memberikan manfaat dana umat (khususnya wakaf dan infak umum) mendukung terciptanya harmoni dan kohesi sosial.
Materi Terkait: Moderasi Beragama dan Harmoni Sosial dalam Pengelolaan Dana Umat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penukaran (Ruislag) harta benda wakaf tanah hanya diperbolehkan jika...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, perubahan status harta wakaf (penukaran) sangat ketat dan harus atas izin Menteri Agama demi kepentingan umum atau kemaslahatan yang lebih besar.
Materi Terkait: UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 25/2018
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai UU No. 23 Tahun 2011 antara lain harus berbentuk...
Kunci Jawaban: B
Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 mensyaratkan LAZ dibentuk oleh ormas Islam yang mengelola bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan serta berbadan hukum.
Materi Terkait: Prosedur Perizinan Pembukaan Perwakilan BWI dan Pembentukan LAZ
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Nishab zakat pertanian yang diairi dengan air hujan (tanpa biaya tambahan) adalah 5 wasaq (sekitar 653 kg gabah). Berapakah kadar zakatnya?
Kunci Jawaban: C
Dalam fiqh zakat, pertanian dengan pengairan alami (hujan/sungai) dikenakan zakat 10%, sedangkan yang menggunakan biaya pengairan tambahan dikenakan 5%.
Materi Terkait: Fiqh Zakat: Konsep Nishab, Haul, dan 8 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip 'Akuntabilitas' dalam pelayanan publik berarti...
Kunci Jawaban: B
Akuntabilitas berarti setiap tindakan penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25/2009
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelanggaran terhadap prinsip 'Kepatuhan Syariah' dalam pengelolaan zakat dapat mengakibatkan...
Kunci Jawaban: E
Kementerian Agama memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin bagi LAZ yang tidak patuh pada aturan syariah dan perundang-undangan.
Materi Terkait: Audit Syariah dan Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Pengelolaan Dana Umat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.