SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Zakat dan Wakaf. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam pengelolaan zakat secara nasional adalah...
A. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
B. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
C. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
D. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
E. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jawaban: E
Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Soal 2
Dalam manajemen ASN menurut UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit ditekankan pada aspek berikut, kecuali...
A. Kompetensi
B. Latar belakang politik
C. Keadilan dan kewajaran
D. Kinerja
E. Kualifikasi
Jawaban: B
UU No. 20 Tahun 2023 mendefinisikan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Soal 3
Harta benda wakaf yang berupa uang wajib disetorkan oleh wakif kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh...
A. Gubernur Bank Indonesia
B. Ketua Badan Wakaf Indonesia
C. Presiden
D. Otoritas Jasa Keuangan
E. Menteri Agama
Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LKS-PWU ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Bank Indonesia.
Soal 4
Salah satu asas pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 adalah 'Profesionalisme'. Hal ini berarti...
A. Pemberi pelayanan harus memiliki keahlian sesuai bidang tugasnya
B. Adanya perlindungan bagi penyandang disabilitas
C. Prosedur pelayanan harus mudah dan murah
D. Pemberian pelayanan tidak membedakan suku dan ras
E. Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
Jawaban: A
Asas Profesionalisme dalam UU No. 25 Tahun 2009 menuntut pelaksana pelayanan memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya.
Soal 5
Golongan mustahik yang merupakan orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya disebut...
A. Ibnus Sabil
B. Muallaf
C. Miskin
D. Gharim
E. Fakir
Jawaban: C
Dalam fiqh zakat, miskin adalah orang yang memiliki harta/penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Sedangkan fakir adalah yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali.
Soal 6
Prinsip 'Keadilan' dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) mengharuskan pemerintah untuk...
A. Menyelesaikan tugas tepat waktu
B. Tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan
C. Memperhatikan hak-hak pihak yang berkepentingan secara proporsional
D. Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat
E. Mengikuti prosedur administrasi yang baku
Jawaban: C
Asas Keadilan menuntut agar setiap keputusan atau tindakan pemerintah memperhatikan proporsionalitas dan hak-hak yang sah dari setiap individu atau kelompok tanpa diskriminasi.
Soal 7
Nilai inti (Core Values) ASN yang diluncurkan pemerintah untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar seluruh ASN di Indonesia adalah...
A. BerAKHLAK
B. Integritas Unggul
C. Kerja Nyata
D. ANEKA
E. Melayani Bangsa
Jawaban: A
Sesuai UU No. 20 Tahun 2023, Core Values ASN adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Soal 8
Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu rukun wakaf menurut regulasi dan fiqh yang berlaku?
A. Persetujuan ahli waris
B. Ikrar Wakaf
C. Adanya saksi dari KUA
D. Sertifikat tanah
E. Pengesahan dari Menteri Agama
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004, unsur (rukun) wakaf meliputi: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, dan Jangka waktu wakaf.
Soal 9
Berapakah nishab zakat mal (harta) berupa emas jika dianalogikan dengan standar harga emas saat ini?
A. 653 gram perak
B. 85 gram emas
C. 100 gram emas
D. 520 gram emas
E. 20 gram emas
Jawaban: B
Dalam fiqh zakat yang diadopsi dalam regulasi Indonesia, nishab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni (24 karat) dengan kadar zakat 2,5%.
Soal 10
Direktorat yang secara spesifik menangani urusan zakat dan wakaf di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah...
A. Sekretariat Ditjen Bimas Islam
B. Direktorat Penerangan Agama Islam
C. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
D. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
E. Direktorat Urusan Agama Islam
Jawaban: C
Berdasarkan struktur organisasi Kementerian Agama, urusan pembinaan dan pemberdayaan zakat dan wakaf berada di bawah tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam.
Soal 11
Istilah 'Haul' dalam pengelolaan zakat merujuk pada...
A. Proses verifikasi mustahik
B. Laporan tahunan pengelolaan dana
C. Batas minimal jumlah harta wajib zakat
D. Metode pendayagunaan zakat produktif
E. Jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun hijriah
Jawaban: E
Haul adalah syarat wajib zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta yang telah mencapai masa satu tahun penuh menurut penanggalan Hijriah.
Soal 12
Badan Wakaf Indonesia (BWI) dipimpin oleh struktur kepengurusan yang terdiri dari...
A. Komisioner dan Sekretariat
B. Dewan Pembina dan Dewan Pengawas
C. Majelis Ulama dan Unsur Pemerintah
D. Dewan Syariah dan Dewan Pelaksana
E. Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana
Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
Soal 13
Penerapan moderasi beragama dalam pengelolaan dana umat bertujuan untuk...
A. Menghapus identitas agama dalam pelayanan publik
B. Memastikan dana hanya disalurkan kepada kelompok tertentu
C. Meningkatkan pendapatan negara melalui sektor keagamaan
D. Mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf secara komersial
E. Mewujudkan harmoni sosial dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat
Jawaban: E
Moderasi beragama dalam pengelolaan dana umat menekankan pada sikap tawasut (tengah), tasamuh (toleran), dan adil untuk menjaga kerukunan serta memastikan kemaslahatan umum.
Soal 14
Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatannya. Izin pembentukan LAZ tingkat Nasional diberikan oleh...
A. Direktur Jenderal Bimas Islam
B. Menteri Agama
C. Ketua BAZNAS
D. Kepala Kanwil Kemenag
E. Presiden
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
Soal 15
Apa yang dimaksud dengan Wakaf Tunai (Cash Waqf)?
A. Zakat yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai
B. Wakaf berupa uang tunai yang langsung habis dibagikan kepada mustahik
C. Pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh BWI
D. Simpanan sukarela amil zakat
E. Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif dan hasilnya untuk mauquf alaih
Jawaban: E
Wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, di mana pokoknya harus tetap/abadi dan dikelola secara produktif.
Soal 16
Sistem informasi yang digunakan secara resmi oleh Kementerian Agama untuk mendata dan memantau aset wakaf di Indonesia adalah...
A. SIMZAT
B. SIWAK
C. Siskohat
D. E-Zakat
E. Simfoni
Jawaban: B
SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) merupakan platform resmi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI untuk pendaftaran, pelaporan, dan pengawasan aset-aset wakaf di seluruh Indonesia.
Soal 17
Dalam manajemen ZISWAF, kegiatan yang berfokus pada pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang bersifat konsumtif disebut...
A. Pendayagunaan (Empowerment)
B. Audit Syariah
C. Penghimpunan (Collection)
D. Investasi
E. Penyaluran (Distribution)
Jawaban: E
Penyaluran (distribution) biasanya bersifat jangka pendek atau konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sedangkan pendayagunaan (empowerment) bersifat jangka panjang dan produktif.
Soal 18
Pejabat yang bertugas membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat kecamatan adalah...
A. Lurah/Kepala Desa
B. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
C. Ketua BWI Perwakilan Kabupaten
D. Notaris Syariah
E. Camat
Jawaban: B
PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf. Secara ex-officio, jabatan ini umumnya dipegang oleh Kepala KUA Kecamatan.
Soal 19
Standar Akuntansi Keuangan yang khusus mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat adalah...
A. PSAK 101
B. PSAK 109
C. SAP No. 10
D. PSAK 45
E. PSAK 112
Jawaban: B
PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah bagi Amil.
Soal 20
Kegiatan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dan wakaf telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam disebut...
A. Audit Kinerja
B. Review Manajemen
C. Investigasi Internal
D. Audit Syariah
E. Audit Keuangan
Jawaban: D
Audit Syariah bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana umat (ZISWAF) dilakukan sesuai dengan fatwa MUI dan kepatuhan syariah lainnya.
Soal 21 Premium
Menurut UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN dapat diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila...
A. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
B. Sakit yang tidak kunjung sembuh
C. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
D. Penyederhanaan organisasi
E. Mencapai batas usia pensiun
Soal 22 Premium
Dalam PP No. 25 Tahun 2018, perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, diatur bahwa Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan wakaf paling banyak sebesar...
A. 12,5%
B. 20%
C. 15%
D. 5%
E. 10%
Soal 23 Premium
Asas 'Kepastian Hukum' dalam AAUPB mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus...
A. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan
B. Efektif dalam penggunaan anggaran
C. Sesuai dengan janji politik kampanye
D. Terbuka bagi pengawasan publik
E. Cepat dan tanggap
Soal 24 Premium
Seorang Nazhir wakaf perseorangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Manakah syarat yang paling krusial sesuai UU Wakaf?
A. Beragama Islam, dewasa, amanah, dan mampu secara jasmani-rohani
B. Anggota organisasi kemasyarakatan tertentu
C. Memiliki kekayaan minimal 100 juta rupiah
D. Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
E. Memiliki gelar pendidikan minimal sarjana
Soal 25 Premium
Sesuai PP No. 14 Tahun 2014, pelaporan pengelolaan zakat oleh LAZ wajib disampaikan kepada BAZNAS dan Pemerintah secara berkala setiap...
A. 3 bulan sekali
B. 2 tahun sekali
C. 1 bulan sekali
D. 1 tahun sekali
E. 6 bulan sekali (semesteran)
Soal 26 Premium
Komponen laporan keuangan amil menurut PSAK 109 meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Laporan Laba Rugi Komersial
B. Laporan Perubahan Dana
C. Laporan Arus Kas
D. Catatan Atas Laporan Keuangan
E. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Soal 27 Premium
Apa konsekuensi hukum jika harta benda wakaf dialihkan menjadi milik pribadi oleh Nazhir?
A. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai UU Wakaf
B. Hanya dikenakan teguran lisan
C. Nazhir cukup meminta maaf di depan saksi
D. Dialihkan menjadi harta negara
E. Nazhir wajib membayar denda administratif
Soal 28 Premium
Zakat perdagangan (tijarah) memiliki nishab yang sama dengan zakat emas. Jika seorang pedagang memiliki aset lancar (stok barang + kas) dikurangi hutang jatuh tempo mencapai nishab, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan?
A. 20%
B. 1%
C. 2,5%
D. 10%
E. 5%
Soal 29 Premium
Peran strategis Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) bagi pemerintah adalah...
A. Menjadi alat pembayaran zakat otomatis dari gaji ASN
B. Menggantikan peran ulama dalam menentukan fatwa
C. Menyediakan database mustahik dan muzakki yang terintegrasi secara nasional
D. Menghitung jumlah keuntungan investasi amil
E. Membatasi jumlah pendaftaran LAZ baru
Soal 30 Premium
Siapakah yang berwenang memberikan rekomendasi teknis pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten/kota?
A. BAZNAS Kabupaten/Kota
B. BAZNAS Pusat
C. MUI Setempat
D. Bupati/Walikota
E. Kantor Urusan Agama (KUA)
Soal 31 Premium
Dalam konsep wakaf produktif, manakah pernyataan yang paling tepat?
A. Harta wakaf harus digunakan untuk masjid atau makam saja
B. Nazhir dilarang mengambil untung sama sekali dari pengelolaan bisnis wakaf
C. Harta wakaf dikelola untuk usaha yang menghasilkan keuntungan, lalu labanya disalurkan untuk kepentingan umum
D. Hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara
E. Pokok harta wakaf boleh berkurang demi membantu orang miskin
Soal 32 Premium
Program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha tanpa bunga (Qardhul Hasan) termasuk dalam siklus...
A. Distribution
B. Supervision
C. Empowerment (Pendayagunaan)
D. Administration
E. Collection
Soal 33 Premium
Audit Syariah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap BAZNAS atau LAZ biasanya meliputi aspek...
A. Kesesuaian penyaluran dana dengan 8 asnaf dan regulasi negara
B. Afiliasi politik pengurus lembaga
C. Kepatuhan terhadap SOP internal saja
D. Kelayakan gedung kantor
E. Jumlah pengikut di media sosial lembaga
Soal 34 Premium
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pelayanan publik apabila...
A. Penyelenggara tersenyum terlalu sering
B. Penyelenggara berpakaian terlalu formal
C. Kantor pelayanan berada di lantai atas
D. Penyelenggara menggunakan bahasa Indonesia
E. Penyelenggara memberikan pelayanan melebihi standar waktu yang ditetapkan tanpa alasan sah
Soal 35 Premium
Dalam struktur Ditjen Bimas Islam, fungsi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf dilaksanakan oleh...
A. Menteri Agama langsung
B. Ketua BAZNAS
C. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
D. Direktur Jenderal
E. Kepala Bagian Tata Usaha
Soal 36 Premium
Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk...
A. Dilaporkan ke sistem SIWAK
B. Dijual, dihibahkan, atau dijadikan jaminan
C. Ditanami tanaman pangan
D. Dikelola oleh lembaga profesional
E. Disewakan untuk usaha produktif
Soal 37 Premium
Prinsip 'Integritas' dalam etika birokrasi bagi seorang Penata Kelola Zakat dan Wakaf berarti...
A. Meminta imbalan kecil atas bantuan mempercepat sertifikat wakaf
B. Bekerja jika ada pimpinan saja
C. Menyelaraskan ucapan dan tindakan dengan kode etik dan nilai-nilai kejujuran
D. Mengutamakan kepentingan golongan sendiri
E. Mengikuti semua kemauan atasan meskipun melanggar aturan
Soal 38 Premium
Bagaimana prosedur utama pengamanan aset wakaf tanah yang belum bersertifikat menurut aturan yang berlaku?
A. Menjualnya untuk dibelikan tanah lain yang bersertifikat
B. Memagari tanah dengan papan nama ahli waris
C. Menyimpannya sebagai rahasia amil
D. Cukup didaftarkan di kelurahan
E. Melakukan proses sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui PPAIW
Soal 39 Premium
Mustahik yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak sanggup membayar disebut asnaf...
A. Gharim
B. Ibnus Sabil
C. Riqab
D. Muallaf
E. Fisabilillah
Soal 40 Premium
Harmoni sosial dalam pengelolaan dana umat dapat terwujud jika pengelola (Amil/Nazhir) memiliki sikap...
A. Inklusif dan non-diskriminatif dalam pemberdayaan
B. Reaktif terhadap kritik
C. Subjektif
D. Eksklusif
E. Otoriter dalam pengambilan keputusan
Soal 41 Premium
Menurut UU No. 20 Tahun 2023, pengembangan kompetensi ASN kini bukan lagi sekadar hak, melainkan...
A. Kewajiban
B. Hobi
C. Pilihan fakultatif
D. Bonus tahunan
E. Beban
Soal 42 Premium
Dalam sistem SIWAK, data 'Mauquf Alaih' merujuk pada...
A. Lokasi letak tanah wakaf
B. Pihak yang mewakafkan harta
C. Pengelola harta wakaf
D. Pejabat yang mengesahkan akta
E. Pihak yang menerima manfaat wakaf
Soal 43 Premium
Penukaran (Ruislag) harta benda wakaf tanah hanya diperbolehkan jika...
A. Tanah tersebut terletak di pinggir jalan raya
B. Digunakan untuk kepentingan umum atau karena tidak dapat digunakan sesuai ikrar, dengan izin Menteri Agama
C. Ahli waris meminta tanah tersebut kembali
D. BAZNAS memerintahkan penukaran tersebut
E. Nazhir ingin menjualnya karena harga sedang tinggi
Soal 44 Premium
Apa perbedaan utama antara zakat dan infak/sedekah dalam akuntansi PSAK 109?
A. Infak harus dilaporkan ke Presiden, zakat tidak
B. Zakat tidak boleh dicatat dalam neraca
C. Keduanya tidak ada bedanya dalam pencatatan
D. Zakat bersifat sukarela, infak wajib
E. Zakat memiliki asnaf yang spesifik (terikat), sedangkan infak lebih fleksibel penyalurannya
Soal 45 Premium
Syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai UU No. 23 Tahun 2011 antara lain harus berbentuk...
A. Yayasan keluarga
B. Ormas Islam yang berbadan hukum
C. Perusahaan Terbatas (PT)
D. Perkumpulan rahasia
E. Koperasi karyawan
Soal 46 Premium
Menurut UU No. 20 Tahun 2023, jabatan ASN terdiri atas...
A. Jabatan Politik dan Karier
B. Jabatan Struktural dan Fungsional
C. Jabatan Pusat dan Daerah
D. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi saja
E. Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial
Soal 47 Premium
Nishab zakat pertanian yang diairi dengan air hujan (tanpa biaya tambahan) adalah 5 wasaq (sekitar 653 kg gabah). Berapakah kadar zakatnya?
A. 20%
B. 7,5%
C. 10%
D. 2,5%
E. 5%
Soal 48 Premium
Prinsip 'Akuntabilitas' dalam pelayanan publik berarti...
A. Petugas harus ramah tamah
B. Proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum
C. Pelayanan dilakukan di tempat yang mewah
D. Penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan saja
E. Biaya pelayanan boleh dinegosiasikan
Soal 49 Premium
Manakah yang merupakan peruntukan harta benda wakaf yang diperbolehkan oleh UU No. 41 Tahun 2004?
A. Sarana ibadah dan pendidikan
B. Kesehatan dan beasiswa
C. Semua jawaban benar
D. Kemajuan dan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah
E. Bantuan kepada fakir miskin dan yatim piatu
Soal 50 Premium
Pelanggaran terhadap prinsip 'Kepatuhan Syariah' dalam pengelolaan zakat dapat mengakibatkan...
A. Peningkatan kepercayaan masyarakat
B. Otomatis dianggap sebagai aset negara
C. Mendapatkan penghargaan dari BAZNAS
D. Kenaikan pangkat bagi amil yang bersangkutan
E. Pencabutan izin operasional lembaga oleh Kementerian Agama
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Zakat dan Wakaf, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf
SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Zakat dan Wakaf tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.