SKB CPNS Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan
Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Konsep Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan dan Kebangsaan
Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Agama (Ditjen Pendis)
Kompetensi Khusus
12 Indikator
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Regulasi Turunannya
Konsep Dasar Manajemen Pendidikan: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Implementasinya di Madrasah
Mekanisme Akreditasi Madrasah dan Lembaga Keagamaan (BAN-PDM)
Manajemen Kurikulum: Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) dan Pendataan Pendidikan
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Madrasah
Regulasi Guru dan Tenaga Kependidikan: Sertifikasi, Inpassing, dan Kompetensi
Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non-Formal (Diniyah, TPQ, dan Sekolah Minggu)
Penjaminan Mutu Pendidikan: Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah sistem merit. Apakah yang menjadi dasar utama dari sistem merit tersebut?
Kunci Jawaban: E
Menurut UU No. 20 Tahun 2023, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal 2
Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan komponen dasar dari layanan yang diberikan. Komponen ini dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: C
UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 15 menyebutkan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, serta mempublikasikannya.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Soal 3
Kementerian Agama gencar mengkampanyekan Moderasi Beragama. Terdapat empat indikator utama dalam Moderasi Beragama. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan salah satu dari empat indikator tersebut?
Kunci Jawaban: E
Empat indikator moderasi beragama menurut Kementerian Agama adalah: 1) Komitmen Kebangsaan, 2) Toleransi, 3) Anti Kekerasan, dan 4) Akomodatif/Penerimaan terhadap budaya lokal atau tradisi. Penyeragaman ajaran bukanlah indikator, karena moderasi justru menghargai keragaman.
Materi Terkait: Konsep Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan dan Kebangsaan
Soal 4
Nilai dasar (core values) ASN 'BerAKHLAK' menuntut setiap pegawai negeri untuk memiliki integritas. Tindakan seorang Penata Kelola Madrasah yang menolak pemberian hadiah dari vendor pengadaan buku pelajaran madrasah merupakan implementasi dari nilai...
Kunci Jawaban: A
Menolak gratifikasi dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan merupakan wujud dari nilai Akuntabel. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan bekerja jujur dan berintegritas tinggi.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Soal 5
Dalam pengambilan keputusan administratif terkait perizinan pendirian lembaga pendidikan keagamaan, pejabat terkait harus mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas yang mewajibkan badan/pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain adalah asas...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, larangan menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir) adalah larangan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan yang diberikan oleh undang-undang.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal 6
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama memiliki beberapa direktorat. Pengelolaan administrasi dan kebijakan yang berkaitan dengan guru pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) berada di bawah tanggung jawab...
Kunci Jawaban: B
Segala hal yang berkaitan dengan pembinaan, regulasi, dan pengelolaan guru serta tenaga kependidikan di madrasah (termasuk MTs) merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat GTK Madrasah pada Ditjen Pendis Kemenag.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Agama (Ditjen Pendis)
Soal 7
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Madrasah Ibtidaiyah (MI) termasuk ke dalam...
Kunci Jawaban: C
UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 17 menyebutkan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, dan bentuknya antara lain SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. Ini masuk jalur formal.
Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Soal 8
PP No. 55 Tahun 2007 mengatur secara khusus tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam peraturan tersebut, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dinamakan...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2, Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
Materi Terkait: PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Soal 9
UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan hukum (rekognisi) yang kuat terhadap pesantren. Berdasarkan UU tersebut, salah satu kekhasan penyelenggaraan pendidikan pesantren yang diakui sebagai rujukan keilmuan adalah pengkajian...
Kunci Jawaban: B
UU No. 18 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa salah satu ciri khas pesantren adalah penyelenggaraan pengkajian kitab kuning (dirasah islamiyah dengan rujukan tradisi keilmuan Islam klasik) atau dirasah islamiyah dengan pola muallimin.
Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Regulasi Turunannya
Soal 10
Dalam konsep dasar manajemen pendidikan madrasah, proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, mengalokasikan sumber daya, dan mengoordinasikannya demi mencapai tujuan madrasah disebut fungsi...
Kunci Jawaban: B
Pengorganisasian (Organizing) adalah fungsi manajemen yang berfokus pada pembagian tugas, penentuan struktur kelembagaan, serta alokasi sumber daya manusia dan material untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.
Materi Terkait: Konsep Dasar Manajemen Pendidikan: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi
Soal 11
Kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi lulusan madrasah untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu termasuk ke dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Isi berkaitan dengan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan, yang memuat kerangka dasar kurikulum dan beban belajar.
Materi Terkait: Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Implementasinya di Madrasah
Soal 12
Akreditasi madrasah saat ini diselenggarakan oleh badan independen. Sejak dileburnya BAN-S/M, lembaga yang berwenang melakukan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (termasuk madrasah) adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023, lembaga yang menangani akreditasi PNF dan Pendidikan Dasar serta Menengah dilebur menjadi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).
Materi Terkait: Mekanisme Akreditasi Madrasah dan Lembaga Keagamaan (BAN-PDM)
Soal 13
Dalam implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, terdapat pendekatan proyek yang bertujuan menguatkan karakter profil pelajar. Di madrasah, proyek ini ditambah nilainya dengan kekhasan madrasah yang dikenal dengan...
Kunci Jawaban: D
Kekhasan implementasi Kurikulum Merdeka di bawah naungan Kementerian Agama adalah adanya integrasi antara Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P2RA).
Materi Terkait: Manajemen Kurikulum: Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah
Soal 14
Education Management Information System (EMIS) adalah pusat pendataan pendidikan di Kementerian Agama. Salah satu prinsip utama dari pengelolaan data EMIS adalah 'Single Source of Truth', yang berarti...
Kunci Jawaban: E
Prinsip 'Single Source of Truth' (Sumber Data Tunggal) berarti EMIS diakui sebagai satu-satunya sistem rujukan data yang valid dan resmi bagi seluruh entitas pendidikan di bawah Kementerian Agama untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Materi Terkait: Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) dan Pendataan Pendidikan
Soal 15
Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Madrasah, segala pembelanjaan harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sistem pelaporan penggunaan dana BOSP Madrasah yang disediakan oleh Kementerian Agama adalah aplikasi...
Kunci Jawaban: E
Kementerian Agama menggunakan aplikasi e-RKAM (Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah) untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaporkan penggunaan dana BOSP pada satuan pendidikan madrasah secara transparan dan akuntabel.
Materi Terkait: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Madrasah
Soal 16
Proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan bagi guru bukan aparatur sipil negara (Non-ASN) di madrasah agar memiliki golongan dan gaji pokok yang setara dengan guru ASN dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: B
Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan guru bukan ASN/honor agar hak-hak tunjangan profesinya dihitung setara dengan kepangkatan guru ASN yang linear dengan masa kerja dan kualifikasinya.
Materi Terkait: Regulasi Guru dan Tenaga Kependidikan: Sertifikasi, Inpassing, dan Kompetensi
Soal 17
Pendidikan Al-Qur'an (seperti TPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah termasuk ke dalam rumpun pendidikan keagamaan. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2007, pendidikan ini dikategorikan pada jalur pendidikan...
Kunci Jawaban: A
Sesuai PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, lembaga seperti TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan Madrasah Diniyah diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal yang tujuannya menambah dan melengkapi pendidikan agama dari jalur formal.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non-Formal (Diniyah, TPQ, dan Sekolah Minggu)
Soal 18
Dalam siklus penjaminan mutu pendidikan di madrasah, hasil evaluasi diri madrasah (EDM) dianalisis untuk menemukan kekuatan dan kelemahan institusi. Tindakan selanjutnya setelah EDM dilakukan adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), setelah Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dilakukan untuk memetakan capaian pemenuhan standar mutu, hasilnya digunakan sebagai dasar utama untuk menyusun Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan anggaran.
Materi Terkait: Penjaminan Mutu Pendidikan: Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan
Soal 19
Seorang PNS di Kemenag dikenakan sanksi disiplin berat karena terbukti melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilu. Hal ini merujuk pada ketentuan UU No. 20 Tahun 2023. Tindakan apa yang mencerminkan netralitas ASN?
Kunci Jawaban: D
Netralitas ASN yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2023 mengharuskan ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam pemilu/pilkada.
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal 20
Penolakan terhadap paham radikalisme yang mengatasnamakan agama merupakan inti dari indikator Moderasi Beragama, khususnya pada indikator...
Kunci Jawaban: C
Anti Kekerasan merupakan salah satu indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak tindakan radikalisme dan kekerasan fisik maupun verbal dalam menyelesaikan masalah atau memaksakan kehendak yang mengatasnamakan agama.
Materi Terkait: Konsep Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan dan Kebangsaan
Soal 21
PRO
Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan. Jika seorang wali murid madrasah merasa tidak puas dengan respons sekolah dan Kemenag daerah, sesuai UU No. 25 Tahun 2009, ia dapat meneruskan aduannya ke lembaga pengawas eksternal independen, yaitu...
Kunci Jawaban: A
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh negara, pemerintahan pusat maupun daerah, sesuai UU No. 25 Tahun 2009 dan UU No. 37 Tahun 2008.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Keputusan pejabat pemerintah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta fakta yang valid. Hal ini merupakan wujud dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tepatnya asas...
Kunci Jawaban: A
Asas Kecermatan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan setiap keputusan dan/atau tindakan didasarkan pada informasi, dokumen, dan fakta yang lengkap agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag, pembinaan tata kelola, sarana dan prasarana madrasah, di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: D
Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang tata kelola kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan madrasah.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Agama (Ditjen Pendis)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
UU No. 20 Tahun 2003 mendefinisikan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, hingga standar pembiayaan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ketentuan dasar ini terangkum dalam regulasi turunan tentang...
Kunci Jawaban: E
Delapan standar tersebut merupakan komponen dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat turunan langsung dari Bab IX Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Selain fungsi pendidikan, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menetapkan dua fungsi utama lainnya dari pesantren di Indonesia. Kedua fungsi tersebut adalah...
Kunci Jawaban: A
UU No. 18 Tahun 2019 secara tegas menyebutkan bahwa Pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu: 1) Fungsi Pendidikan, 2) Fungsi Dakwah, dan 3) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat.
Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Regulasi Turunannya
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Terkait pendidikan agama pada jenjang pendidikan tinggi umum, PP No. 55 Tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah yang bersifat...
Kunci Jawaban: A
Sesuai regulasi pendidikan nasional dan PP No. 55 Tahun 2007, pendidikan agama adalah muatan wajib di semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, yang diwujudkan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).
Materi Terkait: PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Fungsi manajemen yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara rencana awal dengan hasil pelaksanaan kinerja pendidikan di madrasah, serta mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan, adalah fungsi...
Kunci Jawaban: D
Controlling atau Pengawasan dan Evaluasi adalah fungsi manajemen untuk memantau kemajuan pekerjaan, membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika terjadi deviasi/penyimpangan.
Materi Terkait: Konsep Dasar Manajemen Pendidikan: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengembangan silabus dan RPP (atau Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka) pada tingkat satuan pendidikan madrasah harus merujuk pada salah satu komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu...
Kunci Jawaban: A
Standar Proses berisi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang mencakup perencanaan pembelajaran (pembuatan silabus, RPP/Modul Ajar), pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan.
Materi Terkait: Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Implementasinya di Madrasah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penilaian kelayakan operasional sebuah madrasah melalui proses akreditasi oleh BAN-PDM (dahulu BAN-S/M) menghasilkan peringkat. Masa berlaku sertifikat akreditasi yang umumnya diberikan untuk madrasah dengan predikat terakreditasi adalah...
Kunci Jawaban: C
Secara regulasi dan prosedur standar BAN-PDM (dan BAN-S/M sebelumnya), sertifikat akreditasi sekolah/madrasah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan mekanisme pemantauan sistem (automasi) atau visitasi ulang.
Materi Terkait: Mekanisme Akreditasi Madrasah dan Lembaga Keagamaan (BAN-PDM)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Struktur Kurikulum Merdeka pada Madrasah Aliyah (MA) meniadakan penjurusan di kelas tertentu dan diganti dengan pemilihan mata pelajaran pilihan. Fase pemilihan mata pelajaran pilihan tersebut terjadi pada...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait Kurikulum Merdeka, fase E (Kelas 10) adalah masa fondasi tanpa penjurusan spesifik. Penjurusan konvensional dihilangkan, dan siswa mulai memilih mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakat pada Fase F (Kelas 11 dan 12).
Materi Terkait: Manajemen Kurikulum: Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Data apa yang menjadi syarat mutlak atau 'Key Identifier' bagi seorang siswa madrasah agar dapat diinput secara valid ke dalam sistem EMIS dan berintegrasi dengan sistem kependudukan nasional?
Kunci Jawaban: E
Dalam sistem pendataan EMIS yang terintegrasi, identitas unik yang memvalidasi data siswa agar tidak ganda dan tervalidasi dengan Dukcapil dan Kemdikbud adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional).
Materi Terkait: Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) dan Pendataan Pendidikan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai petunjuk teknis BOSP Madrasah terbaru, dana BOS dilarang digunakan untuk membiayai kegiatan berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: E
Dana BOSP/BOS merupakan dana bantuan operasional yang sah digunakan untuk keperluan operasional langsung madrasah, salah satu prioritasnya adalah pengadaan buku teks pelajaran. Pembelian aset besar seperti tanah/bangunan baru dan investasi saham dilarang dalam Juknis BOSP.
Materi Terkait: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Madrasah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Program peningkatan kompetensi guru madrasah untuk memperoleh sertifikat pendidik dan tunjangan profesi melalui skema pendidikan profesi dinamakan...
Kunci Jawaban: C
Sertifikasi guru, sesuai amanat UU Guru dan Dosen, diperoleh setelah guru menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik bagi yang sudah mengabdi (Dalam Jabatan) maupun lulusan baru (Prajabatan).
Materi Terkait: Regulasi Guru dan Tenaga Kependidikan: Sertifikasi, Inpassing, dan Kompetensi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) merupakan bentuk layanan pendidikan non-formal keagamaan. Lulusan PKPPS Ula (tingkat dasar) secara regulasi disetarakan dengan lulusan...
Kunci Jawaban: D
Dalam regulasi PKPPS, jenjang pendidikan diatur menjadi Ula (setara SD/MI), Wustha (setara SMP/MTs), dan Ulya (setara SMA/MA/SMK).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non-Formal (Diniyah, TPQ, dan Sekolah Minggu)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program peningkatan mutu madrasah, prinsip objektivitas sangat diutamakan. Pengertian prinsip objektivitas dalam Monev adalah...
Kunci Jawaban: B
Prinsip objektivitas dalam monitoring dan evaluasi menuntut tim Monev untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan kondisi sebenarnya di lapangan berdasarkan fakta dan data valid (evidence-based), tanpa dipengaruhi opini pribadi atau manipulasi.
Materi Terkait: Penjaminan Mutu Pendidikan: Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tindakan seorang ASN Kementerian Agama yang menggunakan fasilitas dinas berupa mobil operasional kantor untuk keperluan liburan keluarga di akhir pekan melanggar prinsip anti-korupsi serta tata tertib kedisiplinan ASN. Tindakan ini secara terminologi hukum dapat diindikasikan sebagai...
Kunci Jawaban: E
Memanfaatkan aset, fasilitas, atau kekayaan negara untuk tujuan yang tidak terkait dengan kedinasan (seperti urusan pribadi) adalah bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang bertentangan dengan etika birokrasi dan kedisiplinan ASN.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
UU No. 20 Tahun 2023 menghapus pembagian klasifikasi pegawai ke dalam dikotomi ASN dan Non-ASN secara perlahan. Sesuai UU tersebut, Pegawai ASN terdiri dari dua unsur, yaitu...
Kunci Jawaban: C
UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 1 menegaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu tantangan di lembaga pendidikan adalah fenomena penolakan terhadap nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal Nusantara karena dianggap tidak sesuai ajaran agama secara tekstual. Upaya Moderasi Beragama mengatasi hal ini melalui penguatan indikator...
Kunci Jawaban: B
Indikator Moderasi Beragama 'Penerimaan Terhadap Tradisi' (Akomodatif terhadap kebudayaan lokal) berarti ajaran agama tidak dibenturkan dengan tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan secara prinsipil dengan pokok ajaran agama.
Materi Terkait: Konsep Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan dan Kebangsaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penata Kelola Madrasah di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kemenag bertugas menerbitkan Surat Izin Operasional. Apabila syarat lengkap, izin dijanjikan keluar dalam 7 hari kerja. Namun karena alasan pribadi pejabatnya, izin baru terbit 1 bulan kemudian. Hal ini bertentangan dengan asas Pelayanan Publik yaitu...
Kunci Jawaban: C
Sesuai UU No. 25 Tahun 2009, asas dan standar pelayanan publik yang baik mencakup Kepastian Waktu. Pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Standar Pelayanan yang dipublikasikan.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang pejabat Kemenag tidak memihak satu golongan ormas keagamaan saja saat mendistribusikan dana bantuan pendidikan. Hal ini adalah wujud ketaatan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas...
Kunci Jawaban: C
Asas Ketidakberpihakan dalam UU No. 30 Tahun 2014 berarti asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi, diskriminatif, atau memihak suku/golongan tertentu.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusunan kebijakan standar teknis untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah umum (SD, SMP, SMA, SMK) merupakan wewenang dari direktorat di bawah naungan Ditjen Pendis, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Direktorat Pendidikan Agama Islam (Dit. PAI) memiliki tugas dan fungsi membina dan menyelenggarakan kebijakan, kurikulum, serta pengembangan tenaga pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berada di sekolah umum (SD, SMP, SMA, SMK, dll).
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Agama (Ditjen Pendis)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan memiliki berbagai hak. Manakah di bawah ini yang merupakan hak peserta didik yang berkaitan langsung dengan pendidikan agama?
Kunci Jawaban: A
UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a secara tegas mengatur bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk diakui sebagai pesantren sesuai regulasi (UU No. 18/2019), terdapat 'Arkanul Ma'had' (rukun pesantren) yang wajib dipenuhi oleh lembaga tersebut. Unsur pendidik atau pengasuh yang mengajar di pesantren dalam rukun tersebut disebut...
Kunci Jawaban: D
Arkanul Ma'had (Unsur Pesantren) terdiri atas: 1) Kiai sebagai figur sentral/pendidik, 2) Santri, 3) Asrama atau pondok, 4) Masjid atau musala, dan 5) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah.
Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Regulasi Turunannya
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam PP No. 55 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan Islam meliputi berbagai institusi. Lembaga yang berfokus menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk klasikal dengan penjenjangan Ula, Wustha, dan Ulya disebut...
Kunci Jawaban: A
Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu jenis pendidikan keagamaan Islam nonformal yang memiliki kurikulum berjenjang dari Awaliyah/Ula, Wustha, hingga Ulya.
Materi Terkait: PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kepala MTs melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pada akhir tahun ajaran untuk merumuskan target penerimaan peserta didik baru tahun depan. Tindakan kepala madrasah tersebut mencerminkan penerapan fungsi manajemen...
Kunci Jawaban: E
Planning atau Perencanaan adalah proses penentuan arah, sasaran, tujuan strategis, serta analisis situasi masa lalu dan masa kini (seperti menggunakan metode SWOT) guna memutuskan langkah terbaik di masa mendatang.
Materi Terkait: Konsep Dasar Manajemen Pendidikan: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Rasio minimal jumlah guru berbanding siswa di madrasah, ketersediaan perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas sanitasi yang layak diatur dan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu...
Kunci Jawaban: D
Standar Sarana dan Prasarana berkaitan dengan kriteria ruang belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, serta rasio ketersediaan alat dan bahan untuk mendukung proses pembelajaran berkelanjutan.
Materi Terkait: Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Implementasinya di Madrasah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Instrumen utama yang kini digunakan oleh BAN-PDM (sebelumnya IASP 2020 di BAN-S/M) dalam melakukan penilaian akreditasi sangat menekankan pada penggalian data capaian kinerja sekolah/madrasah (performance-based). Komponen terbanyak yang dinilai difokuskan pada mutu...
Kunci Jawaban: D
Paradigma akreditasi modern (mulai dari IASP 2020 hingga BAN-PDM saat ini) bergeser dari sekadar pemenuhan dokumen administratif (compliance) menjadi penilaian berbasis kinerja (performance-based) yang menitikberatkan pada mutu lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah.
Materi Terkait: Mekanisme Akreditasi Madrasah dan Lembaga Keagamaan (BAN-PDM)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam struktur Kurikulum Merdeka di madrasah, pembelajaran mata pelajaran dirancang dengan satuan waktu perencanaan yang fleksibel. Satuan capaian yang harus diselesaikan oleh peserta didik tidak lagi dibatasi per semester secara kaku, melainkan diukur per...
Kunci Jawaban: D
Kurikulum Merdeka mengedepankan ketuntasan Capaian Pembelajaran (CP) yang disusun berdasarkan 'Fase' (misalnya Fase A untuk kelas 1-2, Fase B untuk kelas 3-4, dan seterusnya), bukan lagi berbasis ketuntasan linier per semester secara kaku, memberikan fleksibilitas laju pembelajaran anak.
Materi Terkait: Manajemen Kurikulum: Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyaluran dana BOSP untuk Madrasah saat ini dilakukan langsung oleh pemerintah pusat ke rekening madrasah guna mempercepat proses operasional. Skema penyaluran yang digunakan pada umumnya terbagi dalam tahapan tiap tahun. Mekanisme pelaporan syarat cairnya dana tersebut dilakukan menggunakan portal...
Kunci Jawaban: E
Mekanisme pencairan dan pelaporan dana BOS Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama dikelola dan diawasi menggunakan integrasi Portal BOS Kemenag dan sistem Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM).
Materi Terkait: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Madrasah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem EMIS (Education Management Information System) memerlukan pembaruan (updating) data secara berkala. Periode pembaruan data utama yang krusial atau sering disebut 'cut-off' EMIS untuk kepentingan alokasi anggaran dan dana BOS biasanya dilakukan pada...
Kunci Jawaban: D
Proses updating data EMIS bersifat dinamis, namun untuk penentuan kebijakan strategis, terutama penentuan alokasi dana Bantuan Operasional, pemerintah menetapkan batas waktu (cut-off) yang umumnya dilakukan dua kali setahun, yaitu pada semester ganjil dan semester genap.
Materi Terkait: Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) dan Pendataan Pendidikan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.