Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Polisi Kehutanan

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Polisi Kehutanan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
3 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN
Pelajari Materi Pokok Latihan Soal Tryout CAT

Materi Pokok SKB CPNS Polisi Kehutanan

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

PILIH FORMASI JABATAN / JENJANG:

Kemampuan Umum

6 Indikator
Pengendalian Kebakaran Hutan
Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Tindak Pidana Kehutanan
Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan
Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan

Kemampuan Khusus

3 Indikator
Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kemampuan Umum

4 Indikator
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Pengetahuan Umum dan Teknis

Kemampuan Khusus

4 Indikator
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus

Kemampuan Umum

6 Indikator
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Wawasan Kehutanan
Pengetahuan Umum
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Kemampuan Khusus

10 Indikator
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Tugas Pokok, Fungsi dan peran Polisi Kehutanan
Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Kesamaptaan
Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan
Pelaksanaan Penjagaan
Pelaksanaan Patroli
Materi Keterampilan Teknis

Simulasi Tryout SKB CAT Polisi Kehutanan

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Polisi Kehutanan Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Polisi Kehutanan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Jelajahi Katalog Tryout SKB Tersedia
Sembari menunggu, pelajari materi pokok dan latihan soal interaktif di bawah.
Latihan Soal Interaktif

Contoh Soal SKB Polisi Kehutanan & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

150 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/150
0%
Soal 1
Dalam teori pengendalian kebakaran hutan, unsur yang membentuk 'Segitiga Api' adalah...
Kunci Jawaban: A
Segitiga api terdiri dari tiga unsur: Oksigen, Bahan Bakar, dan Panas. Api hanya akan terjadi jika ketiga unsur ini bertemu dalam proporsi yang tepat.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan
Soal 2
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013, tindakan memanen hasil hutan kayu tanpa izin pejabat berwenang disebut...
Kunci Jawaban: B
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan kegiatan memanen kayu tanpa izin yang sah sebagai pembalakan liar (illegal logging).
Materi Terkait: Tindak Pidana Kehutanan
Soal 3
Metode sosialisasi yang dilakukan Polisi Kehutanan dengan mendatangi rumah penduduk di sekitar hutan secara persuasif disebut...
Kunci Jawaban: E
Anjangsana adalah metode komunikasi interpersonal dengan mengunjungi rumah warga atau tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi perlindungan hutan secara langsung.
Materi Terkait: Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 4
Hutan yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan mencegah banjir adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai UU No. 41 Tahun 1999, hutan lindung memiliki fungsi pokok mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
Materi Terkait: Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 5
Wilayah kerja terkecil dalam manajemen perlindungan hutan di tingkat lapangan biasanya disebut...
Kunci Jawaban: A
Resort Pengelolaan Hutan merupakan unit terkecil di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Resort dan menjadi basis operasional Polisi Kehutanan.
Materi Terkait: Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 6
Teknik memadamkan api dengan cara membuat jalur bersih dari bahan bakar di depan arah api disebut...
Kunci Jawaban: E
Pemadaman tidak langsung dilakukan dengan membuat sekat bakar (fire break/fire line) sehingga api akan mati dengan sendirinya saat mencapai jalur tersebut karena kehabisan bahan bakar.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan
Soal 7
Wewenang Polisi Kehutanan dalam melakukan penangkapan tersangka yang tertangkap tangan didasarkan pada...
Kunci Jawaban: E
Wewenang ini diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana).
Materi Terkait: Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 8
Dokumen resmi yang wajib menyertai pengangkutan hasil hutan kayu untuk menjamin legalitasnya adalah...
Kunci Jawaban: B
SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah dokumen bukti legalitas asal-usul kayu yang wajib ada selama pengangkutan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 9
Tindakan menduduki atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah untuk pertanian disebut...
Kunci Jawaban: B
Perambahan hutan adalah pendudukan lahan hutan secara ilegal, biasanya ditandai dengan pembersihan lahan (land clearing) untuk pemukiman atau kebun.
Materi Terkait: Tindak Pidana Kehutanan
Soal 10
Kegiatan patroli rutin Polisi Kehutanan untuk mencegah gangguan keamanan di wilayah kerjanya disebut...
Kunci Jawaban: B
Patroli fungsional adalah patroli tetap yang dilakukan oleh Polhut resort untuk memantau keamanan kawasan secara berkala sebagai upaya preventif.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 11
Tahap awal dalam kegiatan yustisi untuk mencari bukti awal adanya tindak pidana kehutanan adalah...
Kunci Jawaban: D
Penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga pidana, sementara penyidikan adalah tahap setelahnya untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka.
Materi Terkait: Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan
Soal 12
Ancaman pidana penjara maksimal bagi seseorang yang sengaja membakar hutan menurut UU 41/1999 adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah bagi pembakar hutan secara sengaja.
Materi Terkait: Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 13
Api yang merambat di bawah permukaan tanah (lapisan gambut) dan sering tidak terlihat disebut...
Kunci Jawaban: A
Api bawah (ground fire) membakar lapisan organik di bawah permukaan tanah. Api ini sulit dideteksi dan dipadamkan karena merambat secara perlahan di bawah tanah.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan
Soal 14
Tempat pengumpulan kayu hasil hutan yang sah sebelum diangkut ke industri disebut...
Kunci Jawaban: A
TPK (Tempat Penimbunan Kayu) adalah lokasi resmi untuk menampung hasil hutan kayu yang telah diperiksa legalitasnya.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 15
Upaya menghilangkan niat masyarakat untuk merusak hutan melalui pembinaan disebut tindakan...
Kunci Jawaban: C
Tindakan pre-emtif berfokus pada akar masalah melalui penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat menyadari pentingnya hutan dan tidak memiliki niat merusak.
Materi Terkait: Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 16
Pejabat PNS tertentu di lingkungan kehutanan yang diberi wewenang penyidikan tindak pidana adalah...
Kunci Jawaban: C
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kehutanan adalah pejabat yang memiliki wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk menyidik perkara kehutanan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan
Soal 17
Hutan yang mempunyai fungsi pokok menghasilkan hasil hutan disebut...
Kunci Jawaban: C
UU Kehutanan membagi fungsi hutan menjadi tiga: Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi (yang berfungsi menghasilkan hasil hutan).
Materi Terkait: Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 18
Alat manual yang digunakan untuk memadamkan api permukaan dengan cara dipukulkan ke lidah api adalah...
Kunci Jawaban: A
Kepyok atau flapper adalah alat manual standar untuk memadamkan api permukaan kecil dengan cara menekan/memukul api agar padam karena kekurangan oksigen.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan
Soal 19
Penyebaran informasi melalui leaflet dan poster termasuk dalam kategori sosialisasi media...
Kunci Jawaban: D
Media massa (cetak) digunakan untuk menyebarkan pesan perlindungan hutan secara luas kepada publik tanpa interaksi langsung.
Materi Terkait: Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 20
Dokumen perencanaan perlindungan hutan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun disebut...
Kunci Jawaban: E
RKT (Rencana Kerja Tahunan) adalah rincian rencana operasional tahunan yang memuat jadwal patroli, sosialisasi, dan pemeliharaan sarana.
Materi Terkait: Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Soal 21
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut...
Kunci Jawaban: A
Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Soal 22
Tiga pilar utama dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan konservasi dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Soal 23
Menurut UU Nomor 18 Tahun 2013, perusakan hutan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai struktur organisasi, tujuan tertentu, dan pembagian kerja yang jelas disebut sebagai...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa perusakan hutan secara terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai tujuan tertentu dan pembagian kerja yang jelas.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Soal 24
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pertama yang diperlukan di tempat kejadian perkara. Tindakan ini merupakan bagian dari...
Kunci Jawaban: D
Sesuai P.75/Menhut-II/2014, tugas Polisi Kehutanan meliputi melaksanakan pengamanan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta tindakan pertama yang diperlukan di TKP.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Soal 25
Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021, Kepolisian Khusus (Polsus) adalah instansi pemerintah yang oleh undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsus berada di bawah koordinasi dan pengawasan teknis dari...
Kunci Jawaban: C
Perpol Nomor 9 Tahun 2021 menegaskan bahwa Polri melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus), termasuk Polisi Kehutanan.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Soal 26
Pasal berapa dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur mengenai status hutan yang terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak?
Kunci Jawaban: C
Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa menurut statusnya hutan terdiri dari: a. Hutan Negara, b. Hutan Hak.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Soal 27
Salah satu nilai dasar (Core Values) ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah 'Loyal'. Manakah perilaku yang mencerminkan nilai tersebut?
Kunci Jawaban: D
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, Core Values ASN BerAKHLAK mencakup Loyal yang salah satu panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Soal 28
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, proses perubahan peruntukan kawasan hutan secara permanen dilakukan melalui mekanisme...
Kunci Jawaban: D
PP Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 50 menyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan secara permanen.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Soal 29
Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami disebut...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1990, Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Soal 30
Dalam teknik pemadaman kebakaran hutan, metode pembuatan sekat bakar bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Sekat bakar merupakan jalur yang dibersihkan dari bahan bakar (serasah, rumput) sehingga api tidak memiliki media untuk merambat lebih jauh.
Materi Terkait: Pengetahuan Umum dan Teknis
Soal 31
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 melarang setiap orang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin. Alat tersebut dikecualikan bagi...
Kunci Jawaban: D
Pasal 12 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013 memberikan pengecualian bagi penduduk lokal yang menggunakan alat untuk kebutuhan hidup dasar, bukan komersial.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Soal 32
Apa yang dimaksud dengan patroli hutan secara fungsional oleh Polisi Kehutanan menurut P.75/Menhut-II/2014?
Kunci Jawaban: B
Patroli fungsional adalah patroli mandiri yang dilakukan oleh Polhut sebagai bagian dari tugas pokok perlindungan kawasan hutan di wilayah kerja masing-masing.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Soal 33
Berdasarkan Perpol Nomor 9 Tahun 2021, kelengkapan seragam dan atribut Polsus harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari...
Kunci Jawaban: A
Perpol Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa seragam, atribut, dan peralatan Polsus wajib menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kapolri.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Soal 34
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas jenis...
Kunci Jawaban: B
Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Soal 35
Kawasan hutan yang diperuntukkan guna melindungi komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta habitatnya yang khas dan memerlukan upaya pembinaan bagi keberlangsungan hidupnya disebut...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1990, Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Soal 36
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan yang meliputi...
Kunci Jawaban: E
Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan pengoptimalan fungsi konservasi, lindung, dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Soal 37
Dalam pelaksanaan tugas lapangan, Polisi Kehutanan sering menggunakan alat navigasi berupa GPS. Apa kepanjangan dari GPS?
Kunci Jawaban: A
Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi di permukaan bumi.
Materi Terkait: Pengetahuan Umum dan Teknis
Soal 38
Menurut UU Nomor 18 Tahun 2013, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan selain Pejabat Polisi Negara RI adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara RI dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Soal 39
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, pengelolaan hutan meliputi kegiatan-kegiatan berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Pengelolaan hutan mencakup perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan. Pembangunan gedung swasta di zona inti dilarang.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Soal 40
Senjata api dinas yang digunakan oleh Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan izin dari...
Kunci Jawaban: D
Penggunaan dan perizinan senjata api bagi Polisi Kehutanan (sebagai bagian dari Polsus) tunduk pada pengawasan dan izin dari Polri.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Soal 41
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri atas...
Kunci Jawaban: D
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Soal 42
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Soal 43
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 7 PP No. 23 Tahun 2021, tahapan pengukuhan kawasan hutan meliputi: Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan, dan Penetapan. Pelepasan bukan bagian dari tahapan pengukuhan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Soal 44
Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami disebut...
Kunci Jawaban: E
Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1990, Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Soal 45
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 1 Permenhut P.75/2014, Polisi Kehutanan adalah PNS yang merupakan pelaksana teknis fungsional di bidang kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Soal 46
Unsur Kepolisian Khusus (Polsus) termasuk Polisi Kehutanan berada di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis dari...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021, Polri melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis (Korwasbin) terhadap Kepolisian Khusus.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Soal 47
Dalam pelaksanaan patroli hutan, seorang Polhut menemukan adanya tumpukan kayu hasil penebangan liar. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah...
Kunci Jawaban: A
Tindakan pertama Polhut dalam menemukan tindak pidana adalah mengamankan TKP dan barang bukti serta melaporkan secara berjenjang sesuai prosedur operasi standar (SOP).
Materi Terkait: Pelaksanaan Patroli
Soal 48
Segala usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta menangani dampak pasca kebakaran disebut...
Kunci Jawaban: E
Pengendalian kebakaran hutan mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran (P3).
Materi Terkait: Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan
Soal 49
Berikut ini yang termasuk dalam perlengkapan perorangan standar Polisi Kehutanan saat melaksanakan patroli di dalam hutan adalah...
Kunci Jawaban: C
Perlengkapan lapangan standar Polhut meliputi alat navigasi (Kompas, GPS), peta wilayah, dan tas lapangan (ransel) untuk mendukung mobilitas.
Materi Terkait: Materi Keterampilan Teknis
Soal 50
Kegiatan menjaga keamanan di suatu titik tetap atau pos tertentu di kawasan hutan untuk mencegah gangguan keamanan disebut...
Kunci Jawaban: D
Penjagaan adalah tindakan preventif Polhut yang dilakukan di pos-pos pengamanan tetap atau tempat tertentu untuk memantau situasi.
Materi Terkait: Pelaksanaan Penjagaan
Soal 51
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Siapakah yang dimaksud dengan 'Korporasi' dalam undang-undang ini?
Kunci Jawaban: A
Sesuai Pasal 1 angka 10 UU No. 18 Tahun 2013, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Soal 52
Dalam tes kesamaptaan jasmani, lari selama 12 menit bertujuan untuk mengukur...
Kunci Jawaban: A
Lari 12 menit (Cooper Test) adalah standar kesamaptaan untuk mengukur daya tahan aerobik dan kapasitas kardiorespirasi (paru-jantung) seseorang.
Materi Terkait: Kesamaptaan
Soal 53
Apa fungsi utama dari Polisi Kehutanan menurut wawasan kehutanan dan regulasi?
Kunci Jawaban: D
Fungsi utama Polhut adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan agar kelestarian ekosistem terjaga dari gangguan manusia maupun alam.
Materi Terkait: Tugas Pokok, Fungsi dan peran Polisi Kehutanan
Soal 54
Alat navigasi yang menggunakan sinyal satelit untuk menentukan koordinat posisi di permukaan bumi disebut...
Kunci Jawaban: E
GPS adalah alat teknis vital bagi Polhut untuk menentukan lokasi kejadian perkara atau navigasi saat patroli berdasarkan data koordinat satelit.
Materi Terkait: Materi Keterampilan Teknis
Soal 55
Salah satu bentuk perusakan hutan yang dilarang dalam UU No. 18 Tahun 2013 adalah 'Pembalakan Liar' (Illegal Logging), yang artinya...
Kunci Jawaban: E
Pembalakan liar mencakup seluruh rangkaian kegiatan eksploitasi hutan tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan perundang-undangan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Soal 56
Setiap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan wajib mengikuti dan lulus...
Kunci Jawaban: A
Diklat Pembentukan Polhut adalah syarat wajib untuk memperoleh kompetensi dan legalitas sebagai anggota Polisi Kehutanan.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Soal 57
Dalam manajemen penanganan kebakaran hutan, metode pembuatan sekat bakar bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: E
Sekat bakar (fire break) adalah pembersihan lahan dari material mudah terbakar untuk memutus rantai api agar kebakaran tidak menyebar ke area lain.
Materi Terkait: Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan
Soal 58
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, ASN harus memiliki nilai dasar (Core Values) yang dikenal dengan sebutan...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023, core values ASN adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Soal 59
Kegiatan operasi pengamanan peredaran hasil hutan difokuskan pada pemeriksaan...
Kunci Jawaban: B
Operasi peredaran hasil hutan bertujuan memastikan setiap hasil hutan yang diangkut dilengkapi dokumen resmi yang sah (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
Materi Terkait: Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Soal 60
Status hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999, Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (seperti milik perorangan/badan hukum).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Soal 61
PRO
Sesuai PP 23 Tahun 2021, kewajiban reklamasi hutan diberlakukan bagi pemegang izin yang melakukan...
Kunci Jawaban: B
Reklamasi hutan wajib dilakukan oleh pengguna kawasan hutan (seperti tambang) untuk memulihkan fungsi lahan setelah kegiatan penggunaan selesai.
Materi Terkait: Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 62
PRO
Sanksi tambahan bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan menurut UU P3H adalah...
Kunci Jawaban: A
Selain denda, korporasi dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran organisasi.
Materi Terkait: Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 63
PRO
Fenomena loncatan bara api yang memicu titik api baru di luar area kebakaran utama disebut...
Kunci Jawaban: C
Spot fire atau loncatan api terjadi karena bara api terbawa angin dan mendarat di bahan bakar kering di kejauhan, sehingga membuat api baru.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 64
PRO
Lembaga yang memimpin koordinasi penegakan hukum dalam operasi gabungan tindak pidana kehutanan adalah...
Kunci Jawaban: D
Dalam sistem peradilan pidana, PPNS Kehutanan berkoordinasi dengan Korwas PPNS di kepolisian dan pihak kejaksaan untuk penegakan hukum yustisi.
Materi Terkait: Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 65
PRO
Tindak pidana kehutanan yang dilakukan secara terorganisasi berarti dilakukan oleh kelompok yang memiliki...
Kunci Jawaban: D
Kejahatan terorganisasi (UU P3H) melibatkan pembagian tugas yang jelas antara pemodal, pelaksana di lapangan, dan penadah hasil hutan.
Materi Terkait: Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 66
PRO
Tindakan pertama Polisi Kehutanan saat menemukan kayu ilegal di jalan (TKP) adalah...
Kunci Jawaban: E
Sesuai prosedur operasional standar, petugas wajib mengamankan TKP dan memasang garis Polhut guna menjaga integritas barang bukti.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 67
PRO
Indeks kualitas udara yang digunakan untuk menentukan tingkat bahaya kabut asap adalah...
Kunci Jawaban: E
ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) memberikan informasi seberapa bahaya udara bagi kesehatan akibat partikulat asap kebakaran hutan.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 68
PRO
Faktor dominan yang menyebabkan tingginya kerawanan perambahan hutan adalah...
Kunci Jawaban: D
Aksesibilitas yang mudah dan tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi pendorong utama terjadinya perambahan lahan hutan.
Materi Terkait: Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 69
PRO
Pendekatan sosialisasi yang menghargai aturan adat setempat dalam menjaga hutan disebut...
Kunci Jawaban: C
Pendekatan kearifan lokal lebih efektif di kawasan hutan adat karena menyelaraskan hukum formal dengan tradisi yang sudah dipatuhi masyarakat.
Materi Terkait: Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 70
PRO
Dalam penanggulangan kebakaran hutan, satuan tugas khusus milik KLHK yang terlatih adalah...
Kunci Jawaban: E
Manggala Agni adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk khusus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 71
PRO
Sistem informasi digital untuk melacak legalitas kayu dari hulu ke hilir disebut...
Kunci Jawaban: B
SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) digunakan untuk memastikan setiap batang kayu yang beredar memiliki riwayat legal yang jelas.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 72
PRO
Barang bukti kayu yang jika disimpan terlalu lama akan menyusut nilainya dapat dilakukan...
Kunci Jawaban: C
Barang bukti yang mudah rusak atau menyusut nilainya dapat dilelang dengan persetujuan pengadilan dan hasilnya disimpan sebagai bukti pengganti.
Materi Terkait: Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 73
PRO
Asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang umum disebut...
Kunci Jawaban: A
Lex Specialis Derogat Legi Generali diterapkan dalam kasus kehutanan di mana UU Kehutanan menjadi dasar utama dibanding hukum umum lainnya.
Materi Terkait: Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 74
PRO
Skema perhutanan sosial yang dikelola oleh lembaga desa untuk kesejahteraan desa disebut...
Kunci Jawaban: B
Hutan Desa adalah hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.
Materi Terkait: Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 75
PRO
Sekat kanal dibangun di lahan gambut dengan tujuan utama untuk...
Kunci Jawaban: E
Sekat kanal berfungsi menahan air agar lahan gambut tetap basah (terhidrasi) sehingga tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 76
PRO
Bangunan semi permanen di kawasan hutan yang menjadi pos pantau Polisi Kehutanan disebut...
Kunci Jawaban: A
Pondok kerja berfungsi sebagai pangkalan aju bagi Polhut saat melakukan patroli lapangan agar memiliki tempat istirahat dan koordinasi.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 77
PRO
Penyitaan barang bukti oleh penyidik kehutanan harus dilengkapi dengan surat izin dari...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan KUHAP, setiap penyitaan barang bukti tindak pidana harus mendapatkan penetapan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Materi Terkait: Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 78
PRO
Daftar terbaru tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia diatur dalam...
Kunci Jawaban: D
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 adalah regulasi terbaru yang merinci jenis-jenis flora dan fauna yang statusnya dilindungi.
Materi Terkait: Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 79
PRO
Tindakan hukum berupa proses penyidikan dan penuntutan terhadap perusak hutan termasuk strategi...
Kunci Jawaban: E
Tindakan represif adalah upaya penanggulangan setelah kejahatan terjadi melalui penegakan hukum agar memberikan efek jera.
Materi Terkait: Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 80
PRO
Data lokasi titik panas yang menunjukkan adanya indikasi kebakaran hutan disebut...
Kunci Jawaban: E
Hotspot adalah titik panas yang dideteksi oleh satelit berdasarkan radiasi termal yang mengindikasikan adanya kebakaran lahan.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 81
PRO
Upaya penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan tanpa melalui jalur pengadilan disebut...
Kunci Jawaban: E
Mediasi atau resolusi konflik non-litigasi sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan negara terkait batas kawasan hutan.
Materi Terkait: Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 82
PRO
Membawa alat berat ke dalam hutan tanpa izin yang patut diduga untuk merusak hutan merupakan pelanggaran...
Kunci Jawaban: E
UU No. 18 Tahun 2013 melarang membawa alat-alat berat atau penebang ke dalam hutan tanpa izin sebagai langkah awal mencegah pembalakan.
Materi Terkait: Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 83
PRO
Pemasangan portal dan pagar di akses masuk hutan adalah contoh kegiatan...
Kunci Jawaban: E
Pengamanan preventif fisik (portal/pagar) bertujuan membatasi akses ilegal ke kawasan hutan guna mencegah tindak kejahatan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 84
PRO
Laporan hasil penyidikan yang dibuat PPNS Kehutanan untuk diserahkan ke Jaksa disebut...
Kunci Jawaban: C
Berkas Perkara (BAP) adalah dokumen formal hasil penyidikan yang berisi keterangan saksi, ahli, dan tersangka untuk proses penuntutan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 85
PRO
Penetapan prioritas pengamanan hutan dalam perencanaan didasarkan pada...
Kunci Jawaban: C
Analisis kerawanan (daerah rawan kebakaran, perambahan, atau pembalakan) menjadi dasar penentuan skala prioritas pengamanan.
Materi Terkait: Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 86
PRO
Gas berbahaya yang sering muncul dalam kabut asap kebakaran hutan adalah...
Kunci Jawaban: C
Karbon Monoksida (CO) dan partikulat halus adalah emisi berbahaya hasil pembakaran tidak sempurna biomassa hutan yang mengancam kesehatan.
Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 87
PRO
Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam...
Kunci Jawaban: D
MPA dibentuk sebagai kelompok masyarakat sukarela yang dilatih untuk membantu petugas dalam pencegahan dan pemadaman dini kebakaran hutan.
Materi Terkait: Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 88
PRO
Barang siapa yang lalai menyebabkan kebakaran hutan dapat dipidana berdasarkan Pasal 78 ayat 4 UU 41/1999 dengan ancaman penjara...
Kunci Jawaban: D
Kelalaian (culpa) yang menyebabkan kebakaran hutan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.
Materi Terkait: Tindak Pidana Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 89
PRO
Penataan batas kawasan hutan secara fisik di lapangan ditandai dengan pemasangan...
Kunci Jawaban: A
Pal batas (patok beton/besi) dipasang untuk memberikan kepastian letak dan batas kawasan hutan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan.
Materi Terkait: Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 90
PRO
Prinsip utama 'Buddy System' dalam patroli Polisi Kehutanan bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Buddy system (bekerja berpasangan) memastikan setiap petugas saling mengawasi dan membantu demi keselamatan di medan hutan yang ekstrem.
Materi Terkait: Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 91
PRO
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur tentang pemberhentian ASN. Manakah yang termasuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri?
Kunci Jawaban: C
Mencapai batas usia pensiun adalah bentuk pemberhentian dengan hormat sesuai regulasi. Menjadi anggota parpol atau melakukan kejahatan jabatan berakibat pemberhentian tidak dengan hormat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 92
PRO
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam...
Kunci Jawaban: E
Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di hutan penelitian, hutan lindung, dan hutan produksi dengan syarat tertentu.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 93
PRO
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Kawasan pelestarian alam meliputi...
Kunci Jawaban: D
Pasal 1 angka 13 UU Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 94
PRO
Berdasarkan Permenhut P.75/2014, Polisi Kehutanan yang berkedudukan di tingkat Pusat secara struktural bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: C
Secara struktural di tingkat pusat, pembinaan dan tanggung jawab Polisi Kehutanan berada di bawah Direktur Jenderal terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 95
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'Hasil Hutan Kayu' menurut PP Nomor 23 Tahun 2021?
Kunci Jawaban: E
Hasil hutan kayu mencakup kayu bulat dan produk olahan primer lainnya yang berasal dari pohon di dalam kawasan hutan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 96
PRO
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013, korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika...
Kunci Jawaban: B
Pasal 48 UU Nomor 18 Tahun 2013 mengatur pertanggungjawaban korporasi atas tindakan pengurus atau pekerja yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 97
PRO
Dalam manajemen penanggulangan kebakaran hutan, dikenal istilah 'Indeks Bahaya Kebakaran'. Komponen utama yang paling mempengaruhi indeks ini adalah...
Kunci Jawaban: C
Cuaca merupakan faktor penentu kekeringan bahan bakar di hutan yang meningkatkan potensi terjadinya dan penyebaran api.
Materi Terkait: Pengetahuan Umum dan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 98
PRO
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai ASN merupakan...
Kunci Jawaban: D
UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 99
PRO
Berdasarkan Perpol Nomor 9 Tahun 2021, kartu tanda anggota Polsus (termasuk Polhut) diterbitkan oleh...
Kunci Jawaban: D
Penerbitan KTA Polsus dilakukan oleh Polri sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan identifikasi personel kepolisian khusus.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 100
PRO
Dalam sistem zonasi Taman Nasional menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, zona yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia adalah...
Kunci Jawaban: D
Zona inti adalah bagian taman nasional yang mutlak dilindungi dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 101
PRO
Berdasarkan statusnya, Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang dikategorikan sebagai...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Putusan MK dan PP 23/2021, Hutan Adat ditetapkan sebagai Hutan Hak (bukan lagi Hutan Negara) karena berada di wilayah masyarakat hukum adat.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 102
PRO
Berdasarkan Permenhut P.75/2014, jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan kategori keterampilan terdiri dari...
Kunci Jawaban: E
Jenjang Polhut kategori keterampilan meliputi Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyelia sesuai regulasi jabatan fungsional.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 103
PRO
UU Nomor 18 Tahun 2013 mengancam pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang melakukan pembalakan liar. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain denda juga dapat dikenai pidana tambahan berupa...
Kunci Jawaban: C
Sanksi tambahan korporasi mencakup pencabutan izin, perampasan aset, hingga pembubaran badan hukum.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 104
PRO
Dalam identifikasi tumbuhan di hutan, sistem penamaan ilmiah menggunakan dua kata (Genus dan Spesies) disebut...
Kunci Jawaban: B
Binomial Nomenclature dikembangkan oleh Carl Linnaeus untuk menstandarkan nama makhluk hidup secara internasional.
Materi Terkait: Pengetahuan Umum dan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 105
PRO
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, perlindungan hutan bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh...
Kunci Jawaban: A
Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan perlindungan hutan mencakup gangguan dari manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 106
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'Social Forestry' atau Perhutanan Sosial menurut PP Nomor 23 Tahun 2021?
Kunci Jawaban: B
Perhutanan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan atau pengelolaan langsung yang tetap menjaga fungsi hutan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 107
PRO
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, manakah yang merupakan kewajiban pegawai ASN?
Kunci Jawaban: D
Menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban dasar ASN. Pilihan lainnya (gaji, cuti, perlindungan) adalah hak ASN.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 108
PRO
Menurut Perpol Nomor 9 Tahun 2021, pendidikan dan pelatihan pembentukan Polsus (termasuk Polhut) dilaksanakan oleh...
Kunci Jawaban: C
Diklat pembentukan Polsus wajib bekerja sama dan dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri atau di bawah supervisi Polri untuk memastikan standar kemampuan kepolisian.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 109
PRO
Alat yang digunakan Polisi Kehutanan untuk mengukur diameter pohon disebut...
Kunci Jawaban: D
Phi-band (pita diameter) atau Caliper (jangka sorong) digunakan untuk mengukur DBH (Diameter at Breast Height) pohon.
Materi Terkait: Pengetahuan Umum dan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 110
PRO
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan...
Kunci Jawaban: B
Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 mengatur sanksi bagi perniagaan satwa dilindungi dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 111
PRO
Berdasarkan regulasi kehutanan, pada kawasan hutan yang memiliki kelerengan di atas 40% (fungsi lindung), dilarang dilakukan kegiatan...
Kunci Jawaban: D
Pasal 38 UU 41/1999 dan UU 18/2013 melarang pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung (kriteria kelerengan >40%) untuk mencegah perusakan ekosistem.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 112
PRO
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, jangka waktu izin pemanfaatan hutan untuk kegiatan perhutanan sosial (seperti Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan) adalah...
Kunci Jawaban: A
Pemerintah memberikan kepastian akses kelola perhutanan sosial selama 35 tahun yang dapat diperpanjang untuk menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 113
PRO
ASN yang menunjukkan kinerja sangat baik dan memiliki integritas tinggi dapat diberikan penghargaan berupa 'Kenaikan Pangkat Luar Biasa'. Hal ini diatur dalam...
Kunci Jawaban: B
Penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja ASN merupakan bagian dari manajemen talenta yang diatur dalam UU ASN terbaru Nomor 20 Tahun 2023.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 114
PRO
Berdasarkan Permenhut P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan memiliki wewenang untuk memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Tindakan ini disebut...
Kunci Jawaban: E
Wewenang memeriksa dokumen (seperti SKSHH) adalah bagian dari fungsi pengawasan peredaran hasil hutan secara administratif oleh Polhut.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 115
PRO
Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 1 angka 14 UU Nomor 5 Tahun 1990, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 116
PRO
Dalam teknik navigasi darat di dalam hutan pada malam hari, rasi bintang yang dapat digunakan secara akurat sebagai penunjuk arah Selatan adalah...
Kunci Jawaban: C
Rasi bintang Crux (Salib Selatan/Layang-layang) adalah metode navigasi alam yang paling umum digunakan untuk menentukan arah Selatan di Indonesia.
Materi Terkait: Pengetahuan Umum dan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 117
PRO
Berdasarkan Perpol Nomor 9 Tahun 2021, seragam Polsus yang digunakan untuk kegiatan operasional lapangan yang memerlukan pergerakan tinggi disebut...
Kunci Jawaban: E
PDL dirancang khusus untuk kegiatan teknis lapangan dengan bahan dan desain yang mendukung mobilitas personel.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 118
PRO
UU Nomor 18 Tahun 2013 melarang orang perseorangan melakukan pembalakan liar. Jika pelaku adalah 'pejabat' yang menyalahgunakan wewenangnya untuk membiarkan terjadinya perusakan hutan, sanksinya adalah...
Kunci Jawaban: B
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam kejahatan kehutanan merupakan faktor pemberat sanksi pidana dalam UU P3H.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 119
PRO
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum yang strategis (seperti bendungan atau jalan tol) dilakukan melalui skema...
Kunci Jawaban: C
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri LHK dengan kompensasi atau syarat tertentu.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 120
PRO
Strategi perlindungan hutan yang melibatkan masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan kesadaran disebut strategi...
Kunci Jawaban: A
Tindakan preemtif berfokus pada pencegahan melalui edukasi dan pembangunan kesadaran sebelum niat kejahatan muncul.
Materi Terkait: Pengetahuan Umum dan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 121
PRO
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, batas usia pensiun bagi pejabat fungsional (termasuk Polhut) disesuaikan dengan...
Kunci Jawaban: C
Pasal 55 UU No. 20 Tahun 2023 menyatakan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 122
PRO
Dalam PP No. 23 Tahun 2021, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di...
Kunci Jawaban: E
Pasal 91 PP No. 23 Tahun 2021 menyebutkan penggunaan kawasan hutan dilakukan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanpa mengubah fungsi pokok kawasan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 123
PRO
UU No. 18 Tahun 2013 menetapkan sanksi pidana yang lebih berat jika perusakan hutan dilakukan oleh korporasi. Sanksi tambahan bagi korporasi dapat berupa...
Kunci Jawaban: D
UU No. 18 Tahun 2013 menetapkan sanksi bagi korporasi berupa denda minimal/maksimal yang lebih tinggi serta sanksi tambahan seperti pencabutan izin.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 124
PRO
Sesuai Perpol No. 9 Tahun 2021, syarat menjadi anggota Polsus antara lain adalah lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Polsus yang diselenggarakan oleh...
Kunci Jawaban: D
Pelatihan pembentukan Polsus dilaksanakan oleh Polri (Lemdiklat) atau instansi teknis yang berkoordinasi dengan Polri untuk menjaga standar kompetensi kepolisian.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 125
PRO
Permenhut P.75/2014 mengatur tentang persenjataan Polhut. Senjata api hanya boleh digunakan untuk...
Kunci Jawaban: A
Penggunaan senjata api Polhut diatur sangat ketat, hanya untuk kepentingan perlindungan diri dan tugas dalam situasi darurat sesuai aturan penggunaan kekuatan.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 126
PRO
Dalam UU No. 5 Tahun 1990, satwa yang dilindungi adalah satwa yang...
Kunci Jawaban: D
Satwa dilindungi ditetapkan berdasarkan kriteria kelangkaan, populasi yang menurun drastis, dan satwa endemik guna mencegah kepunahan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 127
PRO
Berikut ini adalah prinsip utama dalam 'Smart Patrol' yang saat ini banyak diterapkan dalam pengamanan hutan, kecuali...
Kunci Jawaban: B
Smart Patrol justru mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencatat data perjumpaan satwa maupun pelanggaran hukum.
Materi Terkait: Pelaksanaan Patroli

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 128
PRO
Alat pemadam api portable yang sering dibawa oleh Polhut saat memadamkan api permukaan di hutan dengan cara menyemprotkan air dari tas punggung disebut...
Kunci Jawaban: E
Jet shooter adalah tas punggung berisi air yang dilengkapi pompa tangan untuk memadamkan sisa api atau api kecil di area yang sulit dijangkau kendaraan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 129
PRO
Istilah 'P.21' dalam administrasi penanganan tindak pidana kehutanan berarti...
Kunci Jawaban: A
P.21 adalah kode administrasi kejaksaan yang menyatakan berkas penyidikan (termasuk dari PPNS Kehutanan) telah lengkap untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Materi Terkait: Materi Keterampilan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 130
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'Revolusi Mental' dalam konteks wawasan kehutanan bagi seorang Polhut?
Kunci Jawaban: A
Revolusi mental bagi Polhut berkaitan dengan integritas (anti suap), profesionalisme, dan dedikasi dalam menjaga sumber daya alam.
Materi Terkait: Wawasan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 131
PRO
Berdasarkan Perpol No. 9 Tahun 2021, Kartu Tanda Anggota (KTA) Polsus diterbitkan oleh...
Kunci Jawaban: B
KTA Polsus (termasuk Polhut) diterbitkan oleh Polri sebagai bukti legalitas pengemban fungsi kepolisian khusus.
Materi Terkait: Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 132
PRO
Penanganan satwa liar yang masuk ke pemukiman penduduk (Konflik Satwa) oleh Polhut harus mengedepankan prinsip...
Kunci Jawaban: C
Dalam konflik satwa, Polhut bertugas melakukan evakuasi/relokasi satwa dengan cara yang aman (humanis terhadap satwa) demi keselamatan warga dan satwa itu sendiri.
Materi Terkait: Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 133
PRO
Dalam UU No. 41 Tahun 1999, hutan yang mempunyai fungsi pokok mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya disebut...
Kunci Jawaban: A
Hutan Konservasi bertujuan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman, dan pemanfaatan secara lestari.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 134
PRO
Pada tes kesamaptaan B, gerakan 'Pull-up' bagi pria dilakukan selama 1 menit untuk mengukur...
Kunci Jawaban: B
Pull-up menguji kekuatan statis dan dinamis otot tubuh bagian atas (upper body strength).
Materi Terkait: Kesamaptaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 135
PRO
Kegiatan 'Pre-emptive' dalam tugas pengamanan hutan oleh Polhut meliputi...
Kunci Jawaban: B
Tindakan pre-emptive adalah upaya pencegahan melalui penanganan akar masalah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.
Materi Terkait: Tugas Pokok, Fungsi dan peran Polisi Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 136
PRO
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perusakan hutan adalah...
Kunci Jawaban: B
Penyidikan perusakan hutan dilakukan oleh Polri dan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) di bidang kehutanan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 137
PRO
Penentuan status 'Siaga Darurat Kebakaran Hutan' dilakukan berdasarkan analisis...
Kunci Jawaban: D
Siaga darurat ditetapkan oleh pimpinan daerah berdasarkan kriteria teknis peningkatan jumlah titik panas (hotspot) dan potensi kekeringan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 138
PRO
Pelepasan satwa liar kembali ke habitat aslinya setelah melalui proses rehabilitasi disebut...
Kunci Jawaban: A
Reintroduksi adalah upaya melepaskan kembali satwa ke habitat aslinya agar dapat berkembang biak secara alami di alam liar.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 139
PRO
Dalam UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit dalam manajemen ASN menekankan pada...
Kunci Jawaban: E
Sistem merit memastikan ASN direkrut dan dipromosikan berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja, bukan faktor subjektif.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 140
PRO
Laporan harian yang berisi situasi keamanan kawasan merupakan dokumen yang harus disusun oleh Polhut sebagai bentuk...
Kunci Jawaban: A
Laporan harian atau buku mutasi adalah dokumen wajib bagi Polhut yang melakukan penjagaan untuk memantau kontinuitas pengamanan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Penjagaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 141
PRO
Hutan yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil bahan baku kayu dan non-kayu untuk kepentingan industri dan ekonomi disebut...
Kunci Jawaban: C
Sesuai UU No. 41 Tahun 1999, Hutan Produksi diperuntukkan bagi penyediaan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 142
PRO
Sesuai PP No. 23 Tahun 2021, Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui...
Kunci Jawaban: A
Perhutanan sosial memberikan izin pengelolaan (bukan kepemilikan tanah) agar masyarakat bisa mengambil manfaat hutan dengan tetap menjaga kelestarian.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 143
PRO
Alat komunikasi HT (Handy Talky) yang digunakan Polhut di lapangan bekerja pada frekuensi...
Kunci Jawaban: C
Komunikasi lapangan instansi teknis umumnya menggunakan radio VHF/UHF karena jangkauannya yang memadai untuk area terbuka maupun hutan.
Materi Terkait: Materi Keterampilan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 144
PRO
Menurut Permenhut P.75/2014, dalam keadaan darurat, Polisi Kehutanan dapat melakukan tindakan 'Tertangkap Tangan', yaitu...
Kunci Jawaban: C
Tertangkap tangan memungkinkan Polhut melakukan tindakan hukum seketika tanpa surat perintah demi mencegah pelaku melarikan diri atau hilangnya barang bukti.
Materi Terkait: Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 145
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'DAS' dalam wawasan kehutanan dan lingkungan?
Kunci Jawaban: C
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah satu kesatuan wilayah daratan yang menampung dan menyalurkan air hujan ke laut, di mana hutan berperan penting dalam menjaga siklus hidrologinya.
Materi Terkait: Wawasan Kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 146
PRO
Satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Polhut, dan BPBD dikenal dengan nama...
Kunci Jawaban: C
Satgas Karhutla adalah bentuk kolaborasi lintas instansi untuk mempercepat pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan di wilayah rawan.
Materi Terkait: Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 147
PRO
Dalam operasi fungsional, barang bukti berupa kayu yang tidak memiliki pemilik (Kayu Temuan) harus...
Kunci Jawaban: E
Kayu temuan menjadi barang milik negara yang administrasinya harus dicatat dan diproses secara hukum untuk dilelang bagi kas negara.
Materi Terkait: Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 148
PRO
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, setiap ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus...
Kunci Jawaban: C
Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan netralitas ASN, sehingga dilarang terlibat dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 149
PRO
Pada saat melakukan patroli, Polhut menjumpai jerat satwa yang dipasang pemburu. Tindakan yang paling tepat adalah...
Kunci Jawaban: D
Jerat harus dimusnahkan agar tidak memakan korban satwa, sementara pendataan lokasi digunakan untuk strategi patroli berikutnya.
Materi Terkait: Pelaksanaan Patroli

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 150
PRO
Jenis api yang membakar material organik di bawah permukaan tanah (seperti pada lahan gambut) dan sulit dideteksi secara visual disebut...
Kunci Jawaban: B
Api bawah membakar lapisan gambut atau serasah tebal di bawah permukaan tanah, seringkali hanya terlihat asap tanpa nyala api yang jelas.
Materi Terkait: Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Polisi Kehutanan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Polisi Kehutanan

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Polisi Kehutanan

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Polisi Kehutanan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.

Polisi Khusus Cagar Budaya
Kisi-kisi materi & latihan soal CAT
Polisi Pamong Praja
Kisi-kisi materi & latihan soal CAT
Penjaga Tahanan
Kisi-kisi materi & latihan soal CAT
Administrator Database Kependudukan
Kisi-kisi materi & latihan soal CAT