Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Polisi Kehutanan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Polisi Kehutanan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Polisi Kehutanan Ahli Pertama
Pengendalian Kebakaran Hutan
Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Tindak Pidana Kehutanan
Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan
Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Polisi Kehutanan Pemula
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Pengetahuan Umum dan Teknis
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Polisi Kehutanan Terampil
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Wawasan Kehutanan
Pengetahuan Umum
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Tugas Pokok, Fungsi dan peran Polisi Kehutanan
Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Kesamaptaan
Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan
Pelaksanaan Penjagaan
Pelaksanaan Patroli
Materi Keterampilan Teknis
Simulasi Tryout SKB CPNS Polisi Kehutanan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Polisi Kehutanan.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Polisi Kehutanan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan.
Soal 1
Dalam teori pengendalian kebakaran hutan, unsur yang membentuk 'Segitiga Api' adalah...
A. Oksigen, Bahan Bakar, dan Panas
B. Air, Tanah, dan Udara
C. Bahan Bakar, Nitrogen, dan Tekanan
D. Oksigen, Karbondioksida, dan Panas
E. Angin, Lahan Kering, dan Petir
Jawaban: A
Segitiga api terdiri dari tiga unsur: Oksigen, Bahan Bakar, dan Panas. Api hanya akan terjadi jika ketiga unsur ini bertemu dalam proporsi yang tepat.
Soal 2
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013, tindakan memanen hasil hutan kayu tanpa izin pejabat berwenang disebut...
A. Pemanfaatan Tradisional
B. Pembalakan Liar
C. Konversi Lahan
D. Perambahan Hutan
E. Eksploitasi Terbatas
Jawaban: B
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan kegiatan memanen kayu tanpa izin yang sah sebagai pembalakan liar (illegal logging).
Soal 3
Metode sosialisasi yang dilakukan Polisi Kehutanan dengan mendatangi rumah penduduk di sekitar hutan secara persuasif disebut...
A. Kampanye Massa
B. Demonstrasi Plot
C. Lokakarya
D. Simulasi
E. Anjangsana
Jawaban: E
Anjangsana adalah metode komunikasi interpersonal dengan mengunjungi rumah warga atau tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi perlindungan hutan secara langsung.
Soal 4
Hutan yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan mencegah banjir adalah...
A. Hutan Konservasi
B. Hutan Rakyat
C. Hutan Lindung
D. Hutan Produksi
E. Hutan Adat
Jawaban: C
Sesuai UU No. 41 Tahun 1999, hutan lindung memiliki fungsi pokok mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
Soal 5
Wilayah kerja terkecil dalam manajemen perlindungan hutan di tingkat lapangan biasanya disebut...
A. Resort
B. Petak
C. Bidang
D. Seksi
E. Wilayah
Jawaban: A
Resort Pengelolaan Hutan merupakan unit terkecil di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Resort dan menjadi basis operasional Polisi Kehutanan.
Soal 6
Teknik memadamkan api dengan cara membuat jalur bersih dari bahan bakar di depan arah api disebut...
A. Mop-up
B. Pemadaman langsung
C. Ground check
D. Water bombing
E. Pemadaman tidak langsung
Jawaban: E
Pemadaman tidak langsung dilakukan dengan membuat sekat bakar (fire break/fire line) sehingga api akan mati dengan sendirinya saat mencapai jalur tersebut karena kehabisan bahan bakar.
Soal 7
Wewenang Polisi Kehutanan dalam melakukan penangkapan tersangka yang tertangkap tangan didasarkan pada...
A. UU Lingkungan Hidup
B. Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP
C. UU Kepolisian Negara
D. Peraturan Daerah
E. KUHAP dan UU Kehutanan
Jawaban: E
Wewenang ini diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana).
Soal 8
Dokumen resmi yang wajib menyertai pengangkutan hasil hutan kayu untuk menjamin legalitasnya adalah...
A. Sertifikat Lahan
B. SKSHHK
C. STNK
D. Ambalan
E. SIPA
Jawaban: B
SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah dokumen bukti legalitas asal-usul kayu yang wajib ada selama pengangkutan.
Soal 9
Tindakan menduduki atau mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah untuk pertanian disebut...
A. Eksploitasi
B. Perambahan Hutan
C. Deforestasi Teknis
D. Restorasi
E. Reboisasi
Jawaban: B
Perambahan hutan adalah pendudukan lahan hutan secara ilegal, biasanya ditandai dengan pembersihan lahan (land clearing) untuk pemukiman atau kebun.
Soal 10
Kegiatan patroli rutin Polisi Kehutanan untuk mencegah gangguan keamanan di wilayah kerjanya disebut...
A. Operasi Yustisi
B. Patroli Fungsional
C. Patroli Udara
D. Patroli Gabungan
E. Sosialisasi
Jawaban: B
Patroli fungsional adalah patroli tetap yang dilakukan oleh Polhut resort untuk memantau keamanan kawasan secara berkala sebagai upaya preventif.
Soal 11
Tahap awal dalam kegiatan yustisi untuk mencari bukti awal adanya tindak pidana kehutanan adalah...
A. Penuntutan
B. Eksekusi
C. Persidangan
D. Penyelidikan
E. Penyidikan
Jawaban: D
Penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga pidana, sementara penyidikan adalah tahap setelahnya untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka.
Soal 12
Ancaman pidana penjara maksimal bagi seseorang yang sengaja membakar hutan menurut UU 41/1999 adalah...
A. 10 Tahun
B. 20 Tahun
C. Seumur Hidup
D. 15 Tahun
E. 5 Tahun
Jawaban: D
Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah bagi pembakar hutan secara sengaja.
Soal 13
Api yang merambat di bawah permukaan tanah (lapisan gambut) dan sering tidak terlihat disebut...
A. Api Bawah
B. Api Spot
C. Api Loncatan
D. Api Tajuk
E. Api Permukaan
Jawaban: A
Api bawah (ground fire) membakar lapisan organik di bawah permukaan tanah. Api ini sulit dideteksi dan dipadamkan karena merambat secara perlahan di bawah tanah.
Soal 14
Tempat pengumpulan kayu hasil hutan yang sah sebelum diangkut ke industri disebut...
A. TPK
B. TPA
C. Log Yard
D. TPU
E. TPS
Jawaban: A
TPK (Tempat Penimbunan Kayu) adalah lokasi resmi untuk menampung hasil hutan kayu yang telah diperiksa legalitasnya.
Soal 15
Upaya menghilangkan niat masyarakat untuk merusak hutan melalui pembinaan disebut tindakan...
A. Kuratif
B. Preventif
C. Pre-emtif
D. Represif
E. Yustisi
Jawaban: C
Tindakan pre-emtif berfokus pada akar masalah melalui penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat menyadari pentingnya hutan dan tidak memiliki niat merusak.
Soal 16
Pejabat PNS tertentu di lingkungan kehutanan yang diberi wewenang penyidikan tindak pidana adalah...
A. Jaksa Kehutanan
B. Polisi Umum
C. PPNS
D. Reserse Hutan
E. Intelijen Hutan
Jawaban: C
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kehutanan adalah pejabat yang memiliki wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk menyidik perkara kehutanan.
Soal 17
Hutan yang mempunyai fungsi pokok menghasilkan hasil hutan disebut...
A. Hutan Konservasi
B. Hutan Lindung
C. Hutan Produksi
D. Hutan Kota
E. Hutan Wisata
Jawaban: C
UU Kehutanan membagi fungsi hutan menjadi tiga: Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi (yang berfungsi menghasilkan hasil hutan).
Soal 18
Alat manual yang digunakan untuk memadamkan api permukaan dengan cara dipukulkan ke lidah api adalah...
A. Kepyok
B. Garu Tajam
C. Obor Sulut
D. Pompa Punggung
E. Chain Saw
Jawaban: A
Kepyok atau flapper adalah alat manual standar untuk memadamkan api permukaan kecil dengan cara menekan/memukul api agar padam karena kekurangan oksigen.
Soal 19
Penyebaran informasi melalui leaflet dan poster termasuk dalam kategori sosialisasi media...
A. Elektronik
B. Kelompok
C. Interpersonal
D. Massa
E. Tradisional
Jawaban: D
Media massa (cetak) digunakan untuk menyebarkan pesan perlindungan hutan secara luas kepada publik tanpa interaksi langsung.
Soal 20
Dokumen perencanaan perlindungan hutan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun disebut...
A. AMDAL
B. Rencana Strategis
C. RPJP
D. BAP
E. RKT
Jawaban: E
RKT (Rencana Kerja Tahunan) adalah rincian rencana operasional tahunan yang memuat jadwal patroli, sosialisasi, dan pemeliharaan sarana.
Soal 21
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut...
A. Hutan Lindung
B. Hutan Suaka Alam
C. Hutan Produksi
D. Hutan Wisata
E. Hutan Konservasi
Jawaban: A
Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Soal 22
Tiga pilar utama dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah...
A. Pencagaran, Pelestarian, dan Pembudidayaan
B. Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan
C. Reboisasi, Rehabilitasi, dan Reklamasi
D. Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan
E. Penjagaan, Pengawasan, dan Penindakan
Jawaban: D
Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan konservasi dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Soal 23
Menurut UU Nomor 18 Tahun 2013, perusakan hutan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai struktur organisasi, tujuan tertentu, dan pembagian kerja yang jelas disebut sebagai...
A. Perusakan Hutan Secara Terorganisasi
B. Perusakan Hutan Secara Masif
C. Kejahatan Kehutanan
D. Pembalakan Liar
E. Pelanggaran Kehutanan
Jawaban: A
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa perusakan hutan secara terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai tujuan tertentu dan pembagian kerja yang jelas.
Soal 24
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pertama yang diperlukan di tempat kejadian perkara. Tindakan ini merupakan bagian dari...
A. Fungsi Preventif
B. Fungsi Penyidikan
C. Fungsi Preemtif
D. Fungsi Pengamanan
E. Fungsi Penegakan Hukum
Jawaban: D
Sesuai P.75/Menhut-II/2014, tugas Polisi Kehutanan meliputi melaksanakan pengamanan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta tindakan pertama yang diperlukan di TKP.
Soal 25
Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021, Kepolisian Khusus (Polsus) adalah instansi pemerintah yang oleh undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsus berada di bawah koordinasi dan pengawasan teknis dari...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
D. Badan Intelijen Negara
E. TNI
Jawaban: C
Perpol Nomor 9 Tahun 2021 menegaskan bahwa Polri melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus), termasuk Polisi Kehutanan.
Soal 26
Pasal berapa dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur mengenai status hutan yang terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak?
A. Pasal 20
B. Pasal 25
C. Pasal 5
D. Pasal 10
E. Pasal 15
Jawaban: C
Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa menurut statusnya hutan terdiri dari: a. Hutan Negara, b. Hutan Hak.
Soal 27
Salah satu nilai dasar (Core Values) ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah 'Loyal'. Manakah perilaku yang mencerminkan nilai tersebut?
A. Terbuka terhadap perubahan
B. Meningkatkan kompetensi diri
C. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
D. Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945
E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan
Jawaban: D
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, Core Values ASN BerAKHLAK mencakup Loyal yang salah satu panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah.
Soal 28
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, proses perubahan peruntukan kawasan hutan secara permanen dilakukan melalui mekanisme...
A. Penunjukan Kawasan Hutan
B. Pinjam Pakai Kawasan Hutan
C. Penggunaan Kawasan Hutan
D. Pelepasan Kawasan Hutan
E. Tukar Menukar Kawasan Hutan
Jawaban: D
PP Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 50 menyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan secara permanen.
Soal 29
Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami disebut...
A. Taman Wisata Alam
B. Taman Hutan Raya
C. Cagar Alam
D. Taman Nasional
E. Suaka Margasatwa
Jawaban: C
Sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1990, Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Soal 30
Dalam teknik pemadaman kebakaran hutan, metode pembuatan sekat bakar bertujuan untuk...
A. Memutus rantai bahan bakar agar api tidak menjalar
B. Mendinginkan suhu permukaan tanah
C. Mengalihkan arah angin
D. Memadamkan api secara langsung dengan air
E. Menghilangkan oksigen di area kebakaran
Jawaban: A
Sekat bakar merupakan jalur yang dibersihkan dari bahan bakar (serasah, rumput) sehingga api tidak memiliki media untuk merambat lebih jauh.
Soal 31
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 melarang setiap orang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin. Alat tersebut dikecualikan bagi...
A. Peneliti tanpa izin resmi
B. Wisatawan asing
C. Karyawan perusahaan pertambangan
D. Penduduk yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan untuk keperluan hidup sehari-hari bukan untuk kepentingan bisnis
E. Pendaki gunung
Jawaban: D
Pasal 12 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013 memberikan pengecualian bagi penduduk lokal yang menggunakan alat untuk kebutuhan hidup dasar, bukan komersial.
Soal 32
Apa yang dimaksud dengan patroli hutan secara fungsional oleh Polisi Kehutanan menurut P.75/Menhut-II/2014?
A. Patroli menggunakan alat pemantauan jarak jauh (drone)
B. Patroli rutin yang dilakukan berdasarkan wilayah kerja untuk mencegah gangguan hutan
C. Patroli hanya jika ada laporan kejadian
D. Patroli gabungan dengan TNI/Polri
E. Patroli yang melibatkan masyarakat umum
Jawaban: B
Patroli fungsional adalah patroli mandiri yang dilakukan oleh Polhut sebagai bagian dari tugas pokok perlindungan kawasan hutan di wilayah kerja masing-masing.
Soal 33
Berdasarkan Perpol Nomor 9 Tahun 2021, kelengkapan seragam dan atribut Polsus harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari...
A. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Presiden
C. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
D. Gubernur
E. Menteri masing-masing instansi
Jawaban: A
Perpol Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa seragam, atribut, dan peralatan Polsus wajib menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kapolri.
Soal 34
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas jenis...
A. PNS dan Tenaga Ahli
B. PNS dan PPPK
C. PPPK dan Pekerja Harian Lepas
D. Pegawai Tetap dan Pegawai Honorer
E. PNS dan Pegawai Swasta
Jawaban: B
Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Soal 35
Kawasan hutan yang diperuntukkan guna melindungi komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta habitatnya yang khas dan memerlukan upaya pembinaan bagi keberlangsungan hidupnya disebut...
A. Zona Inti
B. Suaka Margasatwa
C. Taman Nasional
D. Hutan Lindung
E. Cagar Alam
Jawaban: B
Sesuai Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1990, Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa.
Soal 36
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan yang meliputi...
A. Fungsi pertahanan keamanan
B. Fungsi pemukiman
C. Fungsi sosial dan budaya saja
D. Fungsi ekonomi saja
E. Fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi
Jawaban: E
Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan pengoptimalan fungsi konservasi, lindung, dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Soal 37
Dalam pelaksanaan tugas lapangan, Polisi Kehutanan sering menggunakan alat navigasi berupa GPS. Apa kepanjangan dari GPS?
A. Global Positioning System
B. General Positioning System
C. Geographic Plotting System
D. General Point Satellite
E. Global Path System
Jawaban: A
Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi di permukaan bumi.
Soal 38
Menurut UU Nomor 18 Tahun 2013, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan selain Pejabat Polisi Negara RI adalah...
A. Anggota LSM
B. Satpam Perusahaan
C. Pejabat PNS Tertentu yang diberi wewenang khusus (PPNS)
D. Kepala Desa
E. Ketua Adat
Jawaban: C
Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara RI dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan.
Soal 39
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, pengelolaan hutan meliputi kegiatan-kegiatan berikut, kecuali...
A. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
B. Pemanfaatan hutan
C. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
D. Pembangunan gedung perkantoran swasta di zona inti
E. Perlindungan hutan dan konservasi alam
Jawaban: D
Pengelolaan hutan mencakup perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan. Pembangunan gedung swasta di zona inti dilarang.
Soal 40
Senjata api dinas yang digunakan oleh Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan izin dari...
A. Pemerintah Daerah
B. Kejaksaan
C. Badan Intelijen Negara
D. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
E. Kementerian Pertahanan
Jawaban: D
Penggunaan dan perizinan senjata api bagi Polisi Kehutanan (sebagai bagian dari Polsus) tunduk pada pengawasan dan izin dari Polri.
Soal 41
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri atas...
A. PNS dan Pegawai Honorer
B. Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak
C. Anggota TNI/POLRI yang diperbantukan
D. PNS dan PPPK
E. PNS, PPPK, dan Tenaga Harian Lepas
Jawaban: D
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Soal 42
Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut...
A. Hutan Suaka Alam
B. Hutan Wisata
C. Hutan Lindung
D. Hutan Konservasi
E. Hutan Produksi
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Soal 43
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut, kecuali...
A. Pemetaan kawasan hutan
B. Penataan batas kawasan hutan
C. Penunjukan kawasan hutan
D. Penetapan kawasan hutan
E. Pelepasan kawasan hutan
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 7 PP No. 23 Tahun 2021, tahapan pengukuhan kawasan hutan meliputi: Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan, dan Penetapan. Pelepasan bukan bagian dari tahapan pengukuhan.
Soal 44
Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami disebut...
A. Taman Wisata Alam
B. Taman Nasional
C. Suaka Margasatwa
D. Taman Hutan Raya
E. Cagar Alam
Jawaban: E
Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1990, Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Soal 45
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai...
A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil utama
B. Pelaksana teknis di bidang keamanan negara
C. Pimpinan unit pengamanan hutan
D. Instruktur kesamaptaan kehutanan
E. Pelaksana teknis fungsional di bidang kehutanan
Jawaban: E
Sesuai Pasal 1 Permenhut P.75/2014, Polisi Kehutanan adalah PNS yang merupakan pelaksana teknis fungsional di bidang kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus.
Soal 46
Unsur Kepolisian Khusus (Polsus) termasuk Polisi Kehutanan berada di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis dari...
A. Kejaksaan Agung
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
C. Badan Intelijen Negara
D. Kementerian Hukum dan HAM
E. Tentara Nasional Indonesia
Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021, Polri melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis (Korwasbin) terhadap Kepolisian Khusus.
Soal 47
Dalam pelaksanaan patroli hutan, seorang Polhut menemukan adanya tumpukan kayu hasil penebangan liar. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah...
A. Mengamankan lokasi dan barang bukti serta melaporkan kepada pimpinan
B. Membakar kayu di tempat agar tidak hilang
C. Mengabaikan saja karena pelaku tidak ada
D. Membawa kayu ke rumah untuk disimpan
E. Mencari pembeli kayu tersebut
Jawaban: A
Tindakan pertama Polhut dalam menemukan tindak pidana adalah mengamankan TKP dan barang bukti serta melaporkan secara berjenjang sesuai prosedur operasi standar (SOP).
Soal 48
Segala usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta menangani dampak pasca kebakaran disebut...
A. Restorasi Ekosistem
B. Pemanfaatan Hutan
C. Rehabilitasi Hutan
D. Silvikultur
E. Pengendalian Kebakaran Hutan
Jawaban: E
Pengendalian kebakaran hutan mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran (P3).
Soal 49
Berikut ini yang termasuk dalam perlengkapan perorangan standar Polisi Kehutanan saat melaksanakan patroli di dalam hutan adalah...
A. Tongkat komando dan medali
B. Laptop dan printer portable
C. Kompas, GPS, Peta, dan Tas lapangan
D. Pakaian dinas upacara dan sepatu pantofel
E. Baju pelampung dan kacamata renang
Jawaban: C
Perlengkapan lapangan standar Polhut meliputi alat navigasi (Kompas, GPS), peta wilayah, dan tas lapangan (ransel) untuk mendukung mobilitas.
Soal 50
Kegiatan menjaga keamanan di suatu titik tetap atau pos tertentu di kawasan hutan untuk mencegah gangguan keamanan disebut...
A. Penyidikan
B. Penggerebekan
C. Pengejaran
D. Penjagaan
E. Patroli
Jawaban: D
Penjagaan adalah tindakan preventif Polhut yang dilakukan di pos-pos pengamanan tetap atau tempat tertentu untuk memantau situasi.
Soal 51
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Siapakah yang dimaksud dengan 'Korporasi' dalam undang-undang ini?
A. Kelompok orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak
B. Hanya perusahaan berbadan hukum PT
C. Masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan
D. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan saja
E. Instansi pemerintah di bidang kehutanan
Jawaban: A
Sesuai Pasal 1 angka 10 UU No. 18 Tahun 2013, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Soal 52
Dalam tes kesamaptaan jasmani, lari selama 12 menit bertujuan untuk mengukur...
A. Daya tahan jantung dan paru-paru (Cardio-respiratory)
B. Kelincahan (Agility)
C. Kekuatan otot perut
D. Kekuatan otot lengan
E. Kecepatan lari jarak pendek
Jawaban: A
Lari 12 menit (Cooper Test) adalah standar kesamaptaan untuk mengukur daya tahan aerobik dan kapasitas kardiorespirasi (paru-jantung) seseorang.
Soal 53
Apa fungsi utama dari Polisi Kehutanan menurut wawasan kehutanan dan regulasi?
A. Membangun pemukiman di dalam kawasan hutan
B. Melakukan penebangan kayu secara legal
C. Menjual hasil hutan untuk pendapatan negara
D. Melindungi dan mengamankan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan
E. Melakukan penelitian jenis tanah hutan
Jawaban: D
Fungsi utama Polhut adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan agar kelestarian ekosistem terjaga dari gangguan manusia maupun alam.
Soal 54
Alat navigasi yang menggunakan sinyal satelit untuk menentukan koordinat posisi di permukaan bumi disebut...
A. Teodolit
B. Kompas Prisma
C. Altimeter
D. Barometer
E. Global Positioning System (GPS)
Jawaban: E
GPS adalah alat teknis vital bagi Polhut untuk menentukan lokasi kejadian perkara atau navigasi saat patroli berdasarkan data koordinat satelit.
Soal 55
Salah satu bentuk perusakan hutan yang dilarang dalam UU No. 18 Tahun 2013 adalah 'Pembalakan Liar' (Illegal Logging), yang artinya...
A. Penebangan pohon sesuai dengan izin RKT
B. Penanaman bibit pohon di lahan gundul
C. Penebangan pohon di halaman rumah sendiri
D. Pengambilan ranting kering untuk kayu bakar masyarakat
E. Kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak memiliki izin sesuai peraturan
Jawaban: E
Pembalakan liar mencakup seluruh rangkaian kegiatan eksploitasi hutan tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan perundang-undangan.
Soal 56
Setiap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan wajib mengikuti dan lulus...
A. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Polhut
B. Pelatihan tata boga lapangan
C. Kursus mengemudi truk
D. Sekolah staf dan pimpinan
E. Pelatihan manajemen perkantoran
Jawaban: A
Diklat Pembentukan Polhut adalah syarat wajib untuk memperoleh kompetensi dan legalitas sebagai anggota Polisi Kehutanan.
Soal 57
Dalam manajemen penanganan kebakaran hutan, metode pembuatan sekat bakar bertujuan untuk...
A. Menyediakan jalur lari satwa
B. Menampung air hujan
C. Sebagai tempat berkumpulnya petugas
D. Mempercepat api merambat
E. Memutus kesinambungan bahan bakar agar api tidak meluas
Jawaban: E
Sekat bakar (fire break) adalah pembersihan lahan dari material mudah terbakar untuk memutus rantai api agar kebakaran tidak menyebar ke area lain.
Soal 58
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, ASN harus memiliki nilai dasar (Core Values) yang dikenal dengan sebutan...
A. PANCASILA
B. BERAKHLAK
C. SAPTA MARGA
D. WIRA DHARMA
E. TRI DHARMA
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023, core values ASN adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Soal 59
Kegiatan operasi pengamanan peredaran hasil hutan difokuskan pada pemeriksaan...
A. STNK kendaraan pribadi
B. Dokumen sahnya hasil hutan (seperti SKSHH) dan kesesuaian fisik kayu
C. Kualitas udara di jalan raya
D. Kartu tanda penduduk sopir saja
E. Izin mendirikan bangunan
Jawaban: B
Operasi peredaran hasil hutan bertujuan memastikan setiap hasil hutan yang diangkut dilengkapi dokumen resmi yang sah (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
Soal 60
Status hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah disebut...
A. Hutan Hak
B. Hutan Kemasyarakatan
C. Hutan Negara
D. Hutan Lindung
E. Hutan Adat
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999, Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (seperti milik perorangan/badan hukum).
Soal 61
Premium
Sesuai PP 23 Tahun 2021, kewajiban reklamasi hutan diberlakukan bagi pemegang izin yang melakukan...
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam...
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Kawasan pelestarian alam meliputi...
A. Hutan Mangrove
B. Hutan Produksi Tetap
C. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa
D. Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
Dalam manajemen penanggulangan kebakaran hutan, dikenal istilah 'Indeks Bahaya Kebakaran'. Komponen utama yang paling mempengaruhi indeks ini adalah...
A. Jumlah personil
B. Kedekatan sumber air
C. Cuaca (suhu, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin)
Dalam sistem zonasi Taman Nasional menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, zona yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia adalah...
UU Nomor 18 Tahun 2013 mengancam pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang melakukan pembalakan liar. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain denda juga dapat dikenai pidana tambahan berupa...
A. Hukuman mati bagi direksi
B. Permintaan maaf di media massa internasional
C. Pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan...
A. Pidana penjara seumur hidup
B. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, jangka waktu izin pemanfaatan hutan untuk kegiatan perhutanan sosial (seperti Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan) adalah...
ASN yang menunjukkan kinerja sangat baik dan memiliki integritas tinggi dapat diberikan penghargaan berupa 'Kenaikan Pangkat Luar Biasa'. Hal ini diatur dalam...
Berdasarkan Permenhut P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan memiliki wewenang untuk memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Tindakan ini disebut...
Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...
UU Nomor 18 Tahun 2013 melarang orang perseorangan melakukan pembalakan liar. Jika pelaku adalah 'pejabat' yang menyalahgunakan wewenangnya untuk membiarkan terjadinya perusakan hutan, sanksinya adalah...
A. Hanya sanksi teguran lisan
B. Pidana penjara ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum yang strategis (seperti bendungan atau jalan tol) dilakukan melalui skema...
A. Waqaf
B. Gadai lahan
C. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (sekarang disebut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan)
UU No. 18 Tahun 2013 menetapkan sanksi pidana yang lebih berat jika perusakan hutan dilakukan oleh korporasi. Sanksi tambahan bagi korporasi dapat berupa...
A. Hukuman mati bagi direktur
B. Pemberian penghargaan lingkungan
C. Kerja paksa bagi seluruh karyawan
D. Pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi
Sesuai Perpol No. 9 Tahun 2021, syarat menjadi anggota Polsus antara lain adalah lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Polsus yang diselenggarakan oleh...
A. Kementerian Pertahanan
B. Lembaga Kursus Swasta
C. Badan Narkotika Nasional
D. Lembaga Diklat Polri atau instansi teknis terkait bekerja sama dengan Polri
Alat pemadam api portable yang sering dibawa oleh Polhut saat memadamkan api permukaan di hutan dengan cara menyemprotkan air dari tas punggung disebut...
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Polisi Kehutanan
SKB CPNS Polisi Kehutanan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Polisi Kehutanan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Polisi Kehutanan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Polisi Kehutanan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Polisi Kehutanan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.