Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pranata Peradilan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pranata Peradilan Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
10 Indikator
Pasal 24 UUD 1945
UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
UU 11/2012
UU 2/1986 jo. 49/2009
UU 7/1989 jo. UU 3/2006
UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
UU 30/2014
UU 31/1997
Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
Kemampuan Khusus
7 Indikator
Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Simulasi Tryout SKB CAT Pranata Peradilan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pranata Peradilan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pranata Peradilan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Materi Terkait: Pasal 24 UUD 1945
Soal 2
Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa 'Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang' yang merupakan wujud dari asas equality before the law.
Materi Terkait: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal 3
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, wewenang Mahkamah Agung pada tingkat kasasi meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: E
Sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri (yang masih dalam satu wilayah Pengadilan Tinggi) diputus oleh Pengadilan Tinggi, bukan Mahkamah Agung. MA memutus sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan dari lingkungan peradilan yang berbeda atau antar pengadilan tingkat banding.
Materi Terkait: UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
Soal 4
Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Materi Terkait: UU 11/2012
Soal 5
Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan di lingkungan Peradilan Umum menurut UU Nomor 49 Tahun 2009 dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: D
Menurut Pasal 13 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (sistem satu atap).
Materi Terkait: UU 2/1986 jo. 49/2009
Soal 6
Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah secara resmi diatur melalui amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu...
Kunci Jawaban: E
Kewenangan Peradilan Agama diperluas untuk menangani perkara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Materi Terkait: UU 7/1989 jo. UU 3/2006
Soal 7
Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memiliki unsur-unsur berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: A
Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, KTUN harus bersifat konkret, individual, dan final. Sifat 'mengatur secara umum dan abstrak' adalah ciri dari peraturan perundang-undangan (regeling), bukan keputusan (beschikking).
Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan dilarang menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila terdapat potensi...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintahan dilarang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan apabila terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest).
Materi Terkait: UU 30/2014
Soal 9
Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat banding menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
Materi Terkait: UU 31/1997
Soal 10
Hukum pidana dan hukum tata negara merupakan penggolongan hukum berdasarkan fungsinya yang masuk ke dalam kategori...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan fungsinya terkait kepentingan yang diatur, hukum dibagi menjadi Hukum Privat (mengatur kepentingan antar individu) dan Hukum Publik (mengatur hubungan negara dengan warganya atau kepentingan umum). Hukum pidana dan tata negara masuk ke dalam Hukum Publik.
Materi Terkait: Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
Soal 11
Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2019, Jabatan Fungsional Pranata Peradilan termasuk ke dalam klasifikasi/kategori jabatan...
Kunci Jawaban: B
Pasal 3 Permenpan RB No. 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan dengan tegas menyatakan bahwa Pranata Peradilan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Soal 12
Berdasarkan Permenpan RB No. 26 Tahun 2019, Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional Pranata Peradilan adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai dengan Bab XII Pasal 36 Permenpan RB No. 26 Tahun 2019, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Peradilan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Soal 13
Dalam Hukum Acara Perdata, pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan negeri disebut sebagai...
Kunci Jawaban: A
Dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg), pihak yang berinisiatif mengajukan tuntutan hak karena merasa hak perdatanya dilanggar disebut Penggugat, sedangkan pihak lawannya disebut Tergugat.
Materi Terkait: Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
Soal 14
Penahanan terhadap seorang tersangka dalam tahap penyidikan menurut KUHAP (Hukum Acara Pidana) dapat dilakukan oleh penyidik paling lama...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari.
Materi Terkait: Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
Soal 15
Ketentuan mengenai Hukum Kewarisan bagi umat Islam di Indonesia secara komprehensif diatur dan menjadi rujukan utama bagi Hakim Peradilan Agama yang tertuang dalam...
Kunci Jawaban: A
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat aturan tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, yang menjadi pedoman dan rujukan bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara.
Materi Terkait: KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Soal 16
Asas hukum yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berlaku surut (non-retroaktif) diatur secara tegas dalam KUHP pada...
Kunci Jawaban: C
Asas legalitas yang juga mengandung prinsip larangan berlaku surut (non-retroaktif) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 'Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.'
Materi Terkait: Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
Soal 17
Asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya disebut sebagai asas...
Kunci Jawaban: A
Asas 'Hakim bersifat menunggu' sering dikaitkan dengan inisiatif perkara ada pada para pihak (Nemo Judex Sine Actore). Namun dalam konteks asas Ius Curia Novit (hakim dianggap tahu hukumnya), hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada. Pilihan paling tepat secara kontekstual yang sering muncul adalah pemahaman bahwa peradilan berjalan jika ada gugatan.
Materi Terkait: Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
Soal 18
Putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama atau serupa disebut sebagai sumber hukum formal yang bernama...
Kunci Jawaban: A
Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutus perkara yang sama.
Materi Terkait: Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
Soal 19
Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya berapa alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi?
Kunci Jawaban: E
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem ini disebut Negatief Wettelijk Stelsel.
Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
Soal 20
Perlawanan atau upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata disebut...
Kunci Jawaban: D
Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang merugikan kepentingannya, padahal ia semula bukan pihak dalam perkara tersebut. Ini diatur dalam Pasal 378 Rv.
Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal 21
PRO
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini sering disebut dengan...
Kunci Jawaban: D
Hak Uji Materiil adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sesuai dengan mandat Pasal 24A UUD 1945.
Materi Terkait: Pasal 24 UUD 1945
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Terkait pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua lingkungan peradilan, berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 wewenang ini berada pada...
Kunci Jawaban: C
Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam melakukan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Materi Terkait: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam proses peradilan, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas ini tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal...
Kunci Jawaban: D
Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur larangan bagi pengadilan untuk menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (asas ius curia novit).
Materi Terkait: UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, seorang calon sekurang-kurangnya harus memiliki pengalaman di bidang hukum selama...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 7 huruf f UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, syarat untuk menjadi hakim agung dari jalur non-karier (akademisi/praktisi) adalah berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun.
Materi Terkait: UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU SPPA (UU 11/2012), Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur...
Kunci Jawaban: D
Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Materi Terkait: UU 11/2012
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum berkedudukan di...
Kunci Jawaban: B
Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan bahwa Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota tersebut.
Materi Terkait: UU 2/1986 jo. 49/2009
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sengketa kewariskan antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 (Perubahan UU No. 7 Tahun 1989), Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
Materi Terkait: UU 7/1989 jo. UU 3/2006
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Batas waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN secara tegas mengatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Sesuai UU 30 Tahun 2014, diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dengan tujuan berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, tujuan penggunaan Diskresi adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok/memperkaya kas.
Materi Terkait: UU 30/2014
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditurat Jenderal berada di bawah naungan...
Kunci Jawaban: A
Dalam UU No. 31 Tahun 1997, Oditurat adalah badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Oditurat Jenderal berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Materi Terkait: UU 31/1997
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai karakteristik Hukum Publik?
Kunci Jawaban: B
Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu/warga negara, menitikberatkan pada kepentingan umum, dan pelaksanaannya diawasi dan dipertahankan secara aktif dan paksa oleh alat-alat perlengkapan negara.
Materi Terkait: Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019, salah satu rincian kegiatan tugas jabatan fungsional Pranata Peradilan Ahli Pertama adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Lampiran Permenpan RB No. 26 Tahun 2019, tugas Pranata Peradilan Ahli Pertama terkait dengan dukungan teknis penanganan perkara, salah satunya mencakup persiapan administrasi persidangan seperti menyusun draft penetapan majelis hakim, menyusun jadwal, dan input data SIPP.
Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Terkait penilaian Angka Kredit bagi Pranata Peradilan Ahli Pertama, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 26 Permenpan RB No. 26 Tahun 2019, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan/pembinaan jabatan fungsional di Mahkamah Agung adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk Pranata Peradilan Ahli Pertama dan Ahli Muda.
Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Hukum Acara Pidana, proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang mendengarkan keterangan terdakwa dan para saksi sebelum dijatuhkan putusan, tunduk pada asas utama, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (seperti perkara asusila dan anak).
Materi Terkait: Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Syarat materil dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri agar gugatan tidak dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) adalah...
Kunci Jawaban: E
Agar gugatan dapat diterima secara materil dan tidak cacat formil (yang berujung NO), gugatan wajib memuat Identitas pihak (legal standing), Posita/Fundamentum Petendi (dasar/alasan gugatan), dan Petitum (tuntutan yang dimohonkan).
Materi Terkait: Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Qanun Aceh merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.
Materi Terkait: KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia diwarisi dari sistem hukum perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek). KUHPerdata ini terdiri atas berapa buku?
Kunci Jawaban: A
KUHPerdata (BW) terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu: Buku I tentang Orang (Van Personen), Buku II tentang Kebendaan (Van Zaken), Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen), dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Van Bewijs en Verjaring).
Materi Terkait: KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki hukum acaranya sendiri yang menyimpang dari KUHAP (Lex Specialis). Berikut ini yang BUKAN merupakan tindak pidana khusus adalah...
Kunci Jawaban: E
Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan sepenuhnya tunduk pada KUHP serta KUHAP. Korupsi, Narkotika, Terorisme, dan TPPU diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP (UU Khusus).
Materi Terkait: KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Asas yang menentukan bahwa dalam hal terjadi konflik perundang-undangan, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama adalah...
Kunci Jawaban: B
Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori adalah asas hukum penafsiran hukum yang menyatakan bahwa undang-undang/peraturan yang baru secara otomatis membatalkan atau mengesampingkan undang-undang/peraturan yang lama yang mengatur hal yang sama.
Materi Terkait: Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) dalam peradilan pidana di Indonesia diamanatkan secara tegas dalam...
Kunci Jawaban: C
Asas Praduga Tak Bersalah tertuang jelas dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: 'Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.'
Materi Terkait: Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pendapat para ahli hukum terkemuka yang sering dijadikan dasar oleh hakim dalam menggali dan menemukan hukum objektif dalam menyelesaikan perkara disebut...
Kunci Jawaban: D
Doktrin adalah pendapat atau ajaran para pakar/ahli hukum yang memiliki pengaruh dalam pembentukan dan penafsiran hukum yang kerap dijadikan pedoman sekunder atau sumber hukum oleh Hakim.
Materi Terkait: Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perjanjian internasional yang dibuat antarnegara dan telah diratifikasi menjadi hukum nasional merupakan sumber hukum formal yang disebut...
Kunci Jawaban: C
Traktat (treaty) adalah perjanjian internasional antaranegara yang telah diratifikasi sehingga mengikat negara yang menandatanganinya dan menjadi sumber hukum positif di negara tersebut.
Materi Terkait: Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: A
Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, dan 5) Keterangan terdakwa. Keterangan pers bukan alat bukti yang sah.
Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bagi hakim, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, adalah...
Kunci Jawaban: B
Akta autentik (akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat berwenang spt Notaris/PPAT) menurut Pasal 165 HIR/285 Rbg/1868 BW mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Artinya, hakim wajib menganggapnya benar kecuali dibuktikan kepalsuannya.
Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), alat bukti saksi hanya meliputi apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Siapakah dari kelompok berikut ini yang BISA didengar sebagai saksi di PTUN tanpa perlu diangkat sumpah?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 89 UU PTUN No. 5 Tahun 1986, orang yang dilarang didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah/semenda; namun orang gila dan anak-anak yang umurnya belum 15 tahun boleh didengar tanpa disumpah, dan keterangannya hanya sebagai petunjuk.
Materi Terkait: Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang belum berkekuatan hukum tetap, agar diperiksa ulang pada pengadilan tingkat dua dinamakan...
Kunci Jawaban: D
Banding adalah upaya hukum biasa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan/diberitahukan kepada para pihak.
Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Alasan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung diatur secara limitatif. Berikut yang BUKAN merupakan alasan untuk mengajukan kasasi menurut UU Mahkamah Agung adalah...
Kunci Jawaban: D
Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi bertindak sebagai Judex Juris (memeriksa penerapan hukum), bukan Judex Facti (memeriksa fakta/pembuktian). Karenanya, meminta MA memeriksa ulang fakta BUKAN alasan yang dibenarkan menurut Pasal 30 UU MA.
Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa. Syarat utama pengajuan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata adalah adanya...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 jo UU 3 Tahun 2009, salah satu syarat PK adalah apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum).
Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Asas 'Ne Bis In Idem' melarang seseorang diadili dua kali atas perbuatan yang sama jika telah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila ditemukan keadaan baru dalam perkara pidana (novum), maka upaya hukum yang dapat diajukan (hanya bagi terdakwa) ke MA adalah...
Kunci Jawaban: B
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, demi kepentingan keadilan terdakwa, jika ditemukan novum atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 KUHAP.
Materi Terkait: Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perlawanan (Verzet) adalah upaya hukum terhadap putusan Verstek. Putusan Verstek dijatuhkan oleh pengadilan dalam hal...
Kunci Jawaban: E
Putusan Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, dengan syarat Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan sah. Upaya perlawanan terhadap putusan ini dinamakan Verzet.
Materi Terkait: Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pranata Peradilan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pranata Peradilan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Peradilan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pranata Peradilan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pranata Peradilan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.