SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan

Soal 1

Dalam Pengantar Ilmu Hukum, terdapat konsep 'Ius Constitutum' dan 'Ius Constituendum'. Yang dimaksud dengan 'Ius Constitutum' adalah...

A Hukum alam yang bersifat abadi B Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara C Hukum yang hanya berlaku bagi golongan tertentu D Hukum yang dicita-citakan di masa depan E Hukum adat yang belum dikodifikasikan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Ius Constitutum adalah hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan di masa depan.

Materi Terkait: Pengantar Ilmu Hukum

Soal 2

Konsensus kebangsaan Indonesia mencakup empat pilar utama. Manakah yang merupakan posisi Pancasila dalam hierarki norma hukum di Indonesia?

A Dasar hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah B Sumber dari segala sumber hukum negara C Peraturan tertinggi di bawah UUD 1945 D Sederajat dengan Undang-Undang Dasar 1945 E Norma pelaksana dari Ketetapan MPR

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, yang berada di puncak piramida norma namun bukan bagian dari tata urutan peraturan secara formal.

Materi Terkait: Konsensus Kebangsaan

Soal 3

Filsafat hukum yang mengajarkan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (law is a command of the lawgiver) merupakan inti dari aliran...

A Aliran Sejarah (Mazhab Sejarah) B Aliran Utilitarianisme C Aliran Hukum Alam D Aliran Sosiologis (Sociological Jurisprudence) E Aliran Positivisme Hukum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Aliran Positivisme Hukum, khususnya menurut John Austin, memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat (sovereign command) yang memiliki sanksi.

Materi Terkait: Pengantar Filsafat Hukum

Soal 4

Teori 'Stufentheorie' dari Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang. Norma yang menjadi dasar bagi berlakunya norma-norma di bawahnya disebut...

A Norma Agama B Norma Sekunder C Regulasi Umum D Grundnorm E Konstitusi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam teori Kelsen, Grundnorm (Norma Dasar) adalah norma tertinggi yang validitasnya tidak dapat ditelusuri lagi ke norma yang lebih tinggi dan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum.

Materi Terkait: Teori Hukum

Soal 5

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis disebut...

A Prolegnas B Daftar Kumulatif Terbuka C Prolegda D Peta Rencana Legislasi E Agenda Legislatif Tahunan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis antara DPR, DPD, dan Pemerintah.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional

Soal 6

Rancangan Undang-Undang yang dapat diajukan di luar Prolegnas salah satunya didasarkan pada daftar kumulatif terbuka. Alasan yang sah untuk pengajuan tersebut adalah...

A Adanya permintaan masyarakat secara mendadak B Perubahan struktur organisasi kementerian C Usulan pribadi anggota DPR D Pengesahan perjanjian internasional tertentu E Hasil studi banding ke luar negeri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Daftar kumulatif terbuka diperuntukkan bagi RUU tentang: ratifikasi perjanjian internasional, akibat putusan MK, APBN, pembentukan/pemekaran daerah, dan penetapan Perpu menjadi UU.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional

Soal 7

Dalam analisis urgensi pembentukan instrumen hukum, dokumen yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta jangkauan arah pengaturan disebut...

A Naskah Akademik B Memorandum Hukum C Kajian Lingkungan Hidup Strategis D Kajian Urgensi Prosedural E Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan RUU atau Raperda.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait analisis urgensi Instrumen Hukum lainnya

Soal 8

Sesuai UU No. 13 Tahun 2022, tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setelah tahap 'Penyusunan' adalah...

A Perencanaan B Pengundangan C Pembahasan D Evaluasi E Sosialisasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Siklus pembentukan peraturan terdiri dari: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan/Penetapan, dan Pengundangan.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal 9

Materi muatan Peraturan Menteri harus bersifat teknis dan prosedural. Hal ini karena fungsi Peraturan Menteri adalah...

A Menetapkan sanksi pidana penjara bagi pelanggar B Mengatur kewenangan antarkementerian secara umum C Menetapkan kebijakan politik luar negeri negara D Menggantikan peran Undang-Undang dalam keadaan darurat E Menyelenggarakan pengaturan teknis dalam rangka pelaksanaan peraturan di atasnya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Menteri menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, atau Perpres) untuk melaksanakan tugas kementerian secara spesifik dan teknis.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat

Soal 10

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh...

A Badan Legislasi Daerah B Menteri Hukum dan HAM C Sekretaris Daerah D Menteri Dalam Negeri E Gubernur

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2022, pengharmonisasian Raperda (Provinsi maupun Kab/Kota) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham).

Materi Terkait: Merumuskan konsep pengharmonisasian

Soal 11

Surat Edaran (SE) dalam administrasi pemerintahan memiliki karakteristik hukum sebagai...

A Peraturan perundang-undangan yang mengikat publik B Kontrak kerja antara atasan dan bawahan C Peraturan kebijakan yang bersifat internal dan memberikan petunjuk D Dokumen yang tidak memiliki konsekuensi hukum E Keputusan tata usaha negara yang bersifat individual

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Surat Edaran merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat mengatur secara internal dan memberikan petunjuk arah bagi bawahan, namun bukan peraturan perundang-undangan formal (regeling).

Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyusunan Surat Edaran

Soal 12

Seorang Perancang diminta menyusun 'Legal Opinion'. Manakah yang merupakan komponen wajib dalam naskah tersebut?

A Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan B Tanda tangan seluruh pegawai kementerian C Daftar riwayat hidup pemohon D Duduk perkara (fakta) dan analisis hukum E Foto dokumentasi rapat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Legal Opinion (Pendapat Hukum) harus memuat: Identifikasi fakta hukum, Dasar hukum yang relevan, Analisis/Pendapat, dan Kesimpulan/Saran.

Materi Terkait: legal opinion

Soal 13

Manakah di bawah ini yang merupakan subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia?

A Benda tidak bergerak B Manusia dan Badan Hukum C Hewan peliharaan D Lingkungan hidup E Hanya warga negara Indonesia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Subjek hukum terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).

Materi Terkait: Pengantar Ilmu Hukum

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan asas 'Lex Specialis Derogat Legi Generali'?

A Hukum nasional mengesampingkan hukum internasional B Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum rendah C Hukum tertulis mengesampingkan hukum adat D Hukum baru mengesampingkan hukum lama E Hukum khusus mengesampingkan hukum umum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas ini bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dalam hal terdapat pertentangan.

Materi Terkait: Teori Hukum

Soal 15

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, posisi Peraturan Pemerintah (PP) berada di bawah...

A Peraturan Menteri B Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti UU C Peraturan Presiden D Instruksi Presiden E Peraturan Daerah Provinsi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Hierarki peraturan menurut Pasal 7 ayat (1): 1. UUD 1945, 2. Tap MPR, 3. UU/Perpu, 4. Peraturan Pemerintah. Jadi PP berada di bawah UU/Perpu.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal 16

Analisis verbal terhadap naskah rancangan peraturan mencakup ketelitian terhadap penggunaan kata 'Wajib'. Kata 'Wajib' digunakan untuk menunjukkan...

A Kewajiban melakukan sesuatu B Pilihan yang boleh diambil atau tidak C Rekomendasi tindakan D Larangan melakukan sesuatu E Keinginan subjek hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam bahasa hukum perancangan, 'Wajib' menunjukkan adanya kewajiban melakukan sesuatu yang jika tidak dipenuhi berakibat sanksi atau ketidaksahan.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Soal 17

Penyusunan naskah somasi merupakan bagian dari tugas hukum. Somasi bertujuan untuk...

A Membatalkan kontrak secara sepihak B Menyatakan perdamaian antar pihak C Memberikan sanksi denda D Melakukan gugatan ke pengadilan E Memberikan teguran kepada pihak yang lalai

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Somasi adalah teguran keras kepada pihak yang lalai memenuhi prestasinya (wanprestasi) agar segera melaksanakan kewajibannya sebelum ditempuh jalur hukum lebih lanjut.

Materi Terkait: naskah somasi

Soal 18

Dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, yang menjadi objek permohonan adalah...

A Pasal dalam UUD 1945 terhadap Pancasila B Undang-Undang terhadap UUD 1945 C Keputusan Tata Usaha Negara terhadap UU D Putusan Pengadilan Tinggi terhadap UU E Peraturan di bawah UU terhadap UU

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Materi Terkait: jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung

Soal 19

Asas 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam perancangan peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui materi muatan yang...

A Memperhatikan keberagaman dan kekhususan daerah B Hanya berlaku untuk suku mayoritas C Mengabaikan hak kelompok minoritas D Fokus pada pembangunan ekonomi pusat E Menyeragamkan seluruh tradisi daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Materi muatan peraturan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, serta kondisi khusus daerah.

Materi Terkait: Konsensus Kebangsaan

Soal 20

Siapakah yang berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)?

A Menteri Dalam Negeri B Sekretaris Daerah C Kepala Dinas terkait D Gubernur atau Bupati/Walikota E Ketua DPRD

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perkada ditetapkan oleh Gubernur (Peraturan Gubernur) atau Bupati/Walikota (Peraturan Bupati/Walikota) sebagai instrumen pelaksanaan Perda atau atas kuasa peraturan lebih tinggi.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Soal 21

PRO

Dalam teori hukum, fungsi hukum sebagai 'A Tool of Social Engineering' menurut Roscoe Pound berarti...

A Hukum sebagai alat perubah masyarakat B Hukum sebagai alat penindas rakyat C Hukum sebagai cerminan budaya lama D Hukum sebagai penyeimbang kekuatan politik E Hukum sebagai penjaga status quo

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hukum digunakan sebagai alat untuk merekayasa atau mengubah perilaku masyarakat menuju arah yang direncanakan oleh negara.

Materi Terkait: Teori Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Pengharmonisasian RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh...

A Menteri Hukum dan HAM B Dewan Perwakilan Daerah C Presiden D Sekretariat Jenderal DPR E Alat kelengkapan DPR yang membidangi legislasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, RUU yang berasal dari DPR pengharmonisasiannya dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi legislasi (Baleg).

Materi Terkait: Merumuskan konsep pengharmonisasian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Berdasarkan teknik perancangan, bagian 'Konsiderans' dalam peraturan perundang-undangan berisi tentang...

A Ketentuan penutup dan pengundangan B Daftar definisi istilah penting C Ketentuan mengenai sanksi pidana D Dasar hukum pemberlakuan peraturan E Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan (terdiri dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis).

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam penyusunan 'Memorandum of Understanding' (MoU), poin manakah yang membedakannya secara hukum dengan perjanjian/kontrak?

A Sifatnya yang cenderung non-binding atau pendahuluan B MoU harus disahkan oleh Notaris C MoU selalu melibatkan pihak asing D MoU tidak memerlukan tanda tangan pimpinan E MoU memiliki nilai sanksi pidana

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

MoU biasanya bersifat non-binding (tidak mengikat secara hukum) dan merupakan kesepakatan awal (pendahuluan), sedangkan kontrak bersifat mengikat.

Materi Terkait: memorandum of understanding

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Asas 'Kejelasan Tujuan' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bermakna bahwa...

A Peraturan harus memiliki warna sampul yang cerah B Masyarakat harus tahu siapa pembuatnya C Setiap pasal harus memiliki penjelasan yang panjang D Setiap peraturan harus memiliki target hasil yang ingin dicapai E Nama peraturan harus mudah dihafal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam permohonan mediasi, peran seorang perancang peraturan perundang-undangan sebagai ahli hukum adalah...

A Menghapus seluruh aturan yang ada B Menjadi hakim yang memutus sengketa C Membela salah satu pihak secara subjektif D Memberikan telaahan hukum atas substansi mediasi E Menghentikan proses mediasi secara paksa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perancang memberikan telaahan atau kajian hukum atas substansi yang disengketakan dalam mediasi untuk memastikan solusi tetap sesuai regulasi.

Materi Terkait: kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas 'Kedayagunaan dan Kehasilgunaan'. Maksud dari asas tersebut adalah...

A Dapat digunakan untuk menekan oposisi B Hanya mengatur hal-hal yang bersifat fisik C Memiliki masa berlaku selamanya D Biaya pembuatannya semurah mungkin E Dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Materi Terkait: Teori Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat diajukan terhadap...

A Keputusan Presiden mengenai grasi B Seluruh masyarakat Indonesia C Undang-Undang yang baru disahkan D Putusan Mahkamah Konstitusi E Keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Gugatan PTUN ditujukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final.

Materi Terkait: gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam perancangan kontrak internasional, pemilihan hukum (choice of law) sangat penting untuk...

A Menentukan bahasa utama dokumen B Menentukan hukum nasional negara mana yang berlaku dalam sengketa C Menentukan jumlah jaminan bank D Menentukan mata uang pembayaran E Menentukan domisili kantor pusat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Choice of law menentukan hukum negara mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak.

Materi Terkait: kontrak internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Metode Omnibus' dalam penyusunan peraturan sesuai UU No. 13 Tahun 2022?

A Metode yang hanya berlaku untuk hukum ekonomi B Metode perubahan/pencabutan berbagai materi muatan dalam satu peraturan C Metode penggabungan peraturan hanya tingkat daerah D Metode penghapusan seluruh undang-undang lama E Metode penyusunan aturan secara rahasia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Metode Omnibus adalah metode pembentukan peraturan dengan menyusun materi muatan baru, mengubah, dan/atau mencabut berbagai materi muatan peraturan yang berbeda jenis dan tingkatan dalam satu peraturan.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Asas 'Keadilan' dalam filsafat hukum yang menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional disebut...

A Keadilan Distributif B Keadilan Hukum murni C Keadilan Komutatif D Keadilan Sosial E Keadilan Prosedural

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Keadilan Distributif (menurut Aristoteles) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi yang sesuai dengan jasa atau prestasinya.

Materi Terkait: Pengantar Filsafat Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Siapakah yang menyusun Prolegda (Program Legislasi Daerah) di tingkat Kabupaten?

A Gubernur dan DPRD Provinsi B Badan Kepegawaian Daerah C DPR RI D Menteri Dalam Negeri E Bupati dan DPRD Kabupaten

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prolegda disusun oleh DPRD Kabupaten bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten secara terkoordinasi.

Materi Terkait: Program Legislasi Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, Presiden memberikan 'Kesimpulan'. Isi dari kesimpulan tersebut biasanya adalah...

A Argumen bahwa UU tidak bertentangan dengan UUD 1945 B Pengakuan bahwa Presiden bersalah C Laporan keuangan negara D Daftar hadir saksi ahli E Permintaan untuk membubarkan MK

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Presiden menyampaikan argumen hukum bahwa UU yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memohon agar MK menolak permohonan pemohon.

Materi Terkait: kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan Menteri berfungsi sebagai...

A Pengganti Peraturan Pemerintah B Alat pemungut pajak tambahan C Visi misi menteri secara pribadi D Sumber hukum utama pidana E Panduan operasional pelaksanaan peraturan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Juknis/Juklak memberikan panduan operasional agar peraturan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

Materi Terkait: Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Metode 'Meaningful Participation' dalam pembentukan peraturan mengharuskan terpenuhinya tiga hak masyarakat, yaitu...

A Hak memilih, dipilih, dan menolak B Hak suara, hak asimilasi, dan hak mediasi C Hak didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan D Hak bicara, hak demo, dan hak lapor E Hak baca, hak tulis, dan hak kritik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tiga hak tersebut adalah: Hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan Hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).

Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam penyusunan peraturan, 'Asas Keterbukaan' berarti...

A Hasil akhir hanya boleh diketahui pemerintah B Peraturan harus ditulis dalam bahasa asing C Rapat tertutup harus selalu dilakukan D Masyarakat berhak mengakses informasi setiap tahapan E Tanda tangan harus dilakukan di depan publik

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Seluruh tahapan pembentukan mulai dari perencanaan hingga pengundangan harus bersifat transparan dan dapat diakses masyarakat.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Seorang perancang harus memahami 'Legal Drafting'. Dalam struktur peraturan, bagian yang berisi ketentuan kapan peraturan mulai berlaku disebut...

A Ketentuan Umum B Materi Muatan Pokok C Konsiderans D Ketentuan Peralihan E Ketentuan Penutup

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Ketentuan mengenai waktu mulai berlakunya peraturan ditempatkan dalam Ketentuan Penutup.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Manakah yang merupakan ciri khas dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibandingkan UU?

A Tidak memerlukan evaluasi dari Gubernur B Berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia C Memiliki kedudukan lebih tinggi dari PP D Hanya berlaku di wilayah kabupaten/kota terkait E Ditetapkan oleh Presiden

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perda Kabupaten/Kota hanya berlaku di wilayah administratif kabupaten/kota tersebut dan dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Salah satu konsensus kebangsaan adalah UUD 1945. Pasal 22A UUD 1945 memberikan dasar bagi pembentukan...

A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang C Ketetapan MPR tentang GBHN D Peraturan Daerah Provinsi E Peraturan Presiden tentang APBN

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 22A UUD 1945 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang (yang kemudian melahirkan UU 12/2011).

Materi Terkait: Konsensus Kebangsaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam naskah somasi, 'Peringatan Terakhir' biasanya mencantumkan...

A Permintaan maaf dari pengirim B Ucapan selamat kepada pihak lawan C Nomor rekening bank untuk sumbangan D Tenggat waktu pemenuhan kewajiban E Daftar kekayaan pribadi pemohon

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peringatan terakhir memuat batas waktu (deadline) bagi pihak tertuju untuk memenuhi kewajibannya sebelum diambil langkah hukum seperti gugatan ke pengadilan.

Materi Terkait: naskah somasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Teori 'Hukum sebagai Institusi Sosial' menekankan bahwa hukum harus...

A Hanya fokus pada aturan tertulis murni B Mementingkan kepentingan penguasa C Selaras dengan perkembangan kebutuhan sosial masyarakat D Terlepas dari pengaruh politik sama sekali E Sama persis dengan hukum negara lain

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Hukum tidak boleh lepas dari nilai-nilai dan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat karena hukum berfungsi melayani masyarakat.

Materi Terkait: Teori Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam hierarki hukum, jika terjadi pertentangan antara Peraturan Presiden dengan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah Undang-Undang. Asas ini disebut...

A Lex Posterior Derogat Legi Priori B Lex Superior Derogat Legi Inferiori C Lex Specialis Derogat Legi Generali D Pacta Sunt Servanda E Presumption of Innocence

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Materi Terkait: Pengantar Ilmu Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri dikoordinasikan oleh...

A Badan Pemeriksa Keuangan B Menteri masing-masing pemrakarsa C Menteri Hukum D Presiden langsung E Sekretariat Kabinet

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan perubahan UU No. 13 Tahun 2022, koordinasi harmonisasi untuk seluruh peraturan di lingkungan eksekutif (Permen, Perda, Perkada) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Menteri Hukum).

Materi Terkait: Merumuskan konsep pengharmonisasian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Keterangan Pemerintah' dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi?

A Penjelasan resmi pemerintah atas UU yang sedang diuji materiil B Pidato kenegaraan setiap 17 Agustus C Surat keputusan pengangkatan menteri D Dokumen rencana anggaran kementerian E Laporan harian Presiden

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Keterangan Pemerintah adalah penjelasan resmi pemerintah atas RUU/UU yang diuji, biasanya disampaikan oleh Menkumham atau Menteri terkait.

Materi Terkait: keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam penyusunan peraturan, penggunaan istilah asing diperbolehkan apabila...

A Peraturan tersebut untuk investasi asing B Seluruh masyarakat sudah fasih bahasa asing tersebut C Hanya untuk pamer kepintaran D Penulis ingin terlihat keren E Belum ada padanan istilah yang tepat dalam Bahasa Indonesia

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Istilah asing dapat digunakan jika belum ada padanannya dalam Bahasa Indonesia atau memiliki makna teknis yang lebih tepat, namun harus ditulis dengan huruf miring.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Tahapan perencanaan Prolegnas dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah untuk jangka waktu...

A Sesuai keinginan pimpinan DPR B 10 tahun C 5 tahun dan 1 tahun D Hanya 1 tahun setiap periode E 25 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prolegnas disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Prolegnas Jangka Menengah) dan 1 (satu) tahun (Prolegnas Prioritas Tahunan).

Materi Terkait: Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam hukum acara PTUN, pihak 'Tergugat' selalu merupakan...

A Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara B Orang perseorangan yang melakukan kejahatan C Masyarakat yang memprotes aturan D Perusahaan swasta yang melanggar kontrak E Advokat pemohon

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tergugat dalam sengketa TUN adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya.

Materi Terkait: gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Naskah 'Kajian Hukum' yang disusun perancang untuk menjawab permohonan dari unit kerja lain disebut...

A Telaahan Hukum / Kajian Hukum B Surat Perintah Kerja C Berita Acara Rapat D Surat Edaran Bersama E Laporan Keuangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Telaahan hukum atau kajian hukum adalah analisis mendalam terhadap suatu masalah hukum untuk memberikan rekomendasi solusi bagi organisasi.

Materi Terkait: kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Daftar Kumulatif Terbuka' dalam Prolegnas?

A Daftar RUU yang dapat diajukan sewaktu-waktu di luar prioritas tahunan B Daftar nama anggota DPR yang rajin C Daftar buku di perpustakaan hukum D Daftar sanksi bagi perancang yang lalai E Daftar permohonan paspor diplomatik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Daftar RUU yang dapat diajukan sewaktu-waktu di luar Prolegnas prioritas tahunan karena alasan mendesak atau amanat konstitusi tertentu.

Materi Terkait: Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Tahapan pengundangan peraturan perundang-undangan bertujuan agar...

A Setiap orang dianggap mengetahui peraturan tersebut (fiksi hukum) B Peraturan tersebut menjadi rahasia negara C Presiden mendapatkan honor tambahan D Membatalkan seluruh isi peraturan E Mencari kesalahan dalam penulisan titik koma

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pengundangan (dimuat dalam Lembaran Negara/Berita Negara) bertujuan agar setiap orang dianggap mengetahuinya (asas fiksi hukum).

Materi Terkait: Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh