SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Kenavigasian, Teknologi Keselamatan Pelayaran, Kesehatan Kerja Pelayaran, Penjagaan Laut dan Pelayaran

Soal 1

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, apa definisi dari Keselamatan dan Keamanan Pelayaran?

A Ketersediaan fasilitas pelabuhan yang memadai untuk bongkar muat B Kepatuhan awak kapal terhadap instruksi nakhoda secara mutlak C Keadaan terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian D Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim E Kondisi kapal yang bebas dari segala jenis kerusakan mesin

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU No. 17 Tahun 2008, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Soal 2

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Manakah yang termasuk SBNP visual?

A Menara Suar, Pelampung Suar, dan Tanda Siang B Global Positioning System (GPS) C Automatic Identification System (AIS) D Radar Beacon (Racon) E Vessel Traffic Service (VTS)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2010 Pasal 4, SBNP visual meliputi Menara Suar, Rambut Suar, Pelampung Suar, dan Tanda Siang.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Soal 3

Implementasi nilai 'Harmonis' dalam Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dicontohkan dengan...

A Menghargai perbedaan latar belakang rekan kerja dan membangun lingkungan kerja yang kondusif B Menjaga rahasia jabatan dan negara C Memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa pelabuhan D Terus berinovasi mengembangkan sistem pemantauan kapal E Menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai perintah atasan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Nilai Harmonis dalam BerAKHLAK menekankan pada sikap saling peduli dan menghargai perbedaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal 4

Konvensi Internasional MARPOL mengatur tentang pencegahan pencemaran dari kapal. Annex I dalam konvensi tersebut secara spesifik mengatur pencegahan pencemaran oleh...

A Polusi udara (Air Pollution) B Kotoran (Sewage) C Cairan beracun (Noxious Liquid Substances) D Sampah (Garbage) E Minyak (Oil)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) Annex I berisi peraturan tentang pencegahan pencemaran oleh minyak.

Materi Terkait: Konvensi Internasional IMO: SOLAS (Safety of Life at Sea), MARPOL, dan STCW

Soal 5

Sistem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) membagi wilayah laut menjadi empat area. Wilayah yang berada dalam jangkauan cakupan radio VHF dari stasiun pantai disebut...

A Sea Area A4 B Sea Area A1+A2 C Sea Area A1 D Sea Area A2 E Sea Area A3

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sea Area A1 adalah wilayah di dalam jangkauan radio VHF (sekitar 20-30 mil laut) yang memiliki layanan DSC (Digital Selective Calling) terus-menerus dari stasiun pantai.

Materi Terkait: Teknologi Keselamatan Pelayaran: Sistem identifikasi otomatis (AIS), LRIT, dan GMDSS

Soal 6

Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010, kegiatan angkutan di perairan yang dilakukan oleh badan usaha luar negeri dengan menggunakan kapal asing di wilayah perairan Indonesia bersifat...

A Wajib memiliki izin khusus (IPAL) jika kapal Indonesia tidak tersedia B Bebas dilakukan tanpa izin C Dilarang sepenuhnya berdasarkan asas cabotage D Hanya diperbolehkan untuk kapal penumpang E Diatur langsung oleh organisasi IMO

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 20 Tahun 2010 menegaskan asas cabotage, namun kapal asing dapat beroperasi melalui mekanisme Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA/IPAL) dalam kondisi tertentu sesuai regulasi.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Soal 7

Manakah di bawah ini yang merupakan fungsi utama dari Vessel Traffic Service (VTS)?

A Meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas kapal serta perlindungan lingkungan maritim B Menyediakan layanan penginapan bagi awak kapal C Mengatur jadwal bongkar muat kontainer di dermaga D Melakukan inspeksi kelistrikan pada kapal niaga E Menetapkan tarif PNBP pelabuhan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai standar IALA dan PP 5/2010, VTS berfungsi meningkatkan keselamatan lalu lintas kapal, efisiensi pelayaran, dan menjaga lingkungan maritim di area yang ditentukan.

Materi Terkait: Pilar Kenavigasian: Pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (VTS dan SROP), serta Alur dan Perlintasan

Soal 8

Sertifikat yang wajib dimiliki pelaut untuk membuktikan keahlian dalam menangani perawatan medis di atas kapal sesuai MLC 2006 dan STCW adalah...

A Basic Safety Training (BST) B Survival Craft and Rescue Boats (SCRB) C Medical First Aid (MFA) atau Medical Care (MC) D Advanced Fire Fighting (AFF) E Security Awareness Training (SAT)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sertifikat Medical Care (MC) dan Medical First Aid (MFA) adalah kompetensi medis wajib bagi perwira kapal sesuai konvensi STCW dan standar kesehatan kerja pelaut (MLC 2006).

Materi Terkait: Kesehatan Kerja Pelayaran: Standar medis pelaut, sertifikasi kesehatan (Medical Care), dan implementasi MLC 2006

Soal 9

Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) memiliki tugas dalam penegakan hukum di laut. Salah satu fungsi operasionalnya adalah 'Hot Pursuit', yang artinya...

A Patroli rutin di alur pelayaran sempit B Latihan pemadaman kebakaran bersama di pelabuhan C Pencarian korban tenggelam di laut lepas D Pengawalan kapal pesiar mewah E Pengejaran seketika terhadap kapal yang melanggar hukum dari wilayah perairan yurisdiksi hingga ke laut lepas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hot Pursuit atau pengejaran seketika adalah hak negara pantai untuk mengejar kapal asing yang melanggar hukum di wilayah perairannya hingga ke laut lepas tanpa terputus.

Materi Terkait: Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP): Prosedur patroli, pengawasan tertib berlayar, dan fungsi penegakan hukum di laut (Law Enforcement)

Soal 10

Kapal yang dinyatakan laik laut harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, pengawakan, serta garis muat. Dokumen apa yang membuktikan kapal memenuhi standar keamanan internasional?

A Sertifikat International Ship Security Certificate (ISSC) B Sertifikat Klasifikasi (Class Certificate) C Sertifikat Garis Muat (Load Line) D Sertifikat Keselamatan Konstruksi E Surat Ukur (Tonnage Certificate)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

ISSC (International Ship Security Certificate) adalah bukti bahwa kapal telah menerapkan standar keamanan sesuai dengan ISPS Code.

Materi Terkait: Keamanan Maritim: Implementasi ISPS Code pada kapal dan instalasi pelabuhan

Soal 11

Pada aplikasi Inaportnet, salah satu fitur utamanya adalah memfasilitasi proses 'Clearance Out'. Apa tujuan dari proses ini?

A Pemesanan bahan bakar kapal B Pemberian izin berlayar bagi kapal yang akan meninggalkan pelabuhan C Pendaftaran kapal baru ke biro klasifikasi D Pembayaran gaji kru kapal secara daring E Pelaporan kerusakan SBNP di alur laut

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Clearance Out adalah proses administrasi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melalui sistem Inaportnet sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.

Materi Terkait: Sistem Informasi Maritim: Pengoperasian dashboard pengawasan kapal (Inaportnet)

Soal 12

Dalam manajemen wilayah kerja, unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung atas operasional SBNP dan instalasi navigasi di daerah adalah...

A Pangkalan KPLP B Badan Keamanan Laut (Bakamla) C Kantor Otoritas Pelabuhan D Kantor Syahbandar Utama E Distrik Navigasi (Disnav)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Distrik Navigasi (Disnav) adalah UPT di bawah Ditjen Perhubungan Laut yang bertugas menyelenggarakan urusan kenavigasian, termasuk SBNP dan instalasi navigasi.

Materi Terkait: Manajemen Wilayah Kerja: Pengawasan di wilayah Distrik Navigasi, Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Soal 13

Berdasarkan standar higiene dan sanitasi kapal, parameter apa yang harus dipantau secara rutin pada tangki air minum kapal?

A Kadar garam (salinitas) saja B Kecepatan aliran air dalam pipa C Warna air dan kejernihan tanpa tes kimia D Kadar sisa klorin, bakteri E. coli, dan kualitas fisik air E Kandungan minyak bumi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Higiene air minum kapal diatur untuk memastikan air bebas dari patogen (seperti E. coli) dan memiliki kadar disinfektan (klorin) yang tepat untuk dikonsumsi awak kapal.

Materi Terkait: Higiene dan Sanitasi Kapal: Pengawasan standar gizi, air minum, dan ruang akomodasi

Soal 14

Dalam teknik investigasi kecelakaan kapal, pengumpulan data awal berupa 'VDR data' sangat krusial. Apa kepanjangan dari VDR?

A Vehicle Detection Radio B Visual Digital Radar C Velocity Distance Register D Voyage Data Recorder E Vessel Data Recorder

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Voyage Data Recorder (VDR) adalah 'kotak hitam' kapal yang merekam data sensor kapal dan percakapan di anjungan untuk kepentingan investigasi kecelakaan.

Materi Terkait: Teknik Investigasi Kecelakaan: Dasar-dasar pengumpulan data awal pada kejadian kecelakaan kapal

Soal 15

Penanggulangan tumpahan minyak di laut diatur dalam mekanisme nasional. Tingkat tumpahan minyak yang memerlukan koordinasi nasional karena tidak dapat ditangani secara lokal disebut...

A Tier 3 B Tier 4 C Global Tier D Tier 1 E Tier 2

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tier 3 adalah klasifikasi tumpahan minyak skala besar yang memerlukan bantuan koordinasi tingkat nasional atau internasional karena kapasitas lokal/regional tidak mencukupi.

Materi Terkait: Penanggulangan Musibah: Prosedur Search and Rescue (SAR) maritim dan penanggulangan tumpahan minyak

Soal 16

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki struktur organisasi yang membawahi beberapa direktorat teknis. Direktorat manakah yang bertanggung jawab atas pengelolaan SBNP?

A Direktorat Perkapalan dan Kepelautan B Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut C Direktorat Kenavigasian D Direktorat KPLP E Direktorat Pelabuhan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengelolaan SBNP, alur laut, dan telekomunikasi pelayaran berada di bawah wewenang Direktorat Kenavigasian, DJPL.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)

Soal 17

Nilai 'Adaptif' dalam BerAKHLAK menuntut ASN untuk...

A Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan B Bekerja sama dengan berbagai instansi terkait C Fokus pada penyelesaian tugas tanpa memedulikan rekan kerja D Menolak perubahan teknologi demi menjaga kenyamanan kerja E Menjalankan aturan secara kaku tanpa melihat situasi lapangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan bertindak proaktif sesuai tantangan zaman.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal 18

Dalam manajemen instalasi navigasi, gudang peralatan keselamatan harus memiliki standar penyimpanan tertentu. Hal utama yang harus diperhatikan untuk Life Raft (rakit penolong) adalah...

A Dibiarkan terbuka dari kemasannya agar mudah diambil B Disimpan bersamaan dengan bahan bakar cadangan C Penyimpanan di tempat terbuka terkena sinar matahari langsung D Tidak memerlukan inspeksi selama belum digunakan E Penyimpanan di tempat kering dengan suhu terkontrol dan jadwal servis rutin (periodic servicing)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peralatan keselamatan seperti rakit penolong memerlukan perawatan berkala dan kondisi penyimpanan yang mencegah kerusakan material agar berfungsi saat darurat.

Materi Terkait: Manajemen Instalasi: Pengawasan operasional bengkel navigasi dan gudang peralatan keselamatan

Soal 19

Sesuai PP No. 5 Tahun 2010, penetapan Alur-Pelayaran dilakukan oleh...

A Direktur Utama Pelindo B Gubernur setempat C Menteri Perhubungan D Nakhoda kapal paling senior E Kepala Distrik Navigasi secara mandiri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2010, penetapan alur-pelayaran, sistem rute, dan tata cara berlalu lintas di perairan dilakukan oleh Menteri.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Soal 20

AIS (Automatic Identification System) pada kapal berfungsi untuk...

A Melakukan transaksi pembayaran pelabuhan secara nirkabel B Mendeteksi keberadaan ikan di bawah kapal C Mengirimkan data identitas, posisi, dan haluan kapal secara otomatis ke kapal lain dan stasiun pantai D Mengontrol kecepatan mesin kapal secara otomatis dari darat E Mendengarkan siaran musik internasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

AIS adalah sistem pelacakan otomatis yang menggunakan transponder pada kapal untuk pertukaran data elektronik posisi dan informasi kapal lainnya guna meningkatkan keselamatan navigasi.

Materi Terkait: Teknologi Keselamatan Pelayaran: Sistem identifikasi otomatis (AIS), LRIT, dan GMDSS

Soal 21

PRO

Dalam Pasal 138 UU No. 17 Tahun 2008, nakhoda memiliki wewenang penegakan hukum di atas kapal apabila terjadi tindak pidana. Apa tindakan pertama yang sah dilakukan nakhoda?

A Membuang pelaku ke laut demi keselamatan penumpang lain B Membebaskan pelaku jika berjanji tidak mengulangi C Melakukan pemeriksaan, mengamankan pelaku, dan menyerahkan kepada instansi berwenang di pelabuhan pertama D Menunda pelayaran hingga polisi datang ke tengah laut E Menghukum pelaku dengan kerja paksa

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU Pelayaran, Nakhoda bertindak sebagai pejabat kepolisian di atas kapal dengan wewenang mengamankan pelaku dan barang bukti untuk diserahkan ke pihak berwenang di darat.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

LRIT (Long Range Identification and Tracking) berbeda dengan AIS dalam hal transmisi data. Manakah pernyataan yang benar mengenai LRIT?

A LRIT mentransmisikan data setiap 10 detik secara terus-menerus B LRIT hanya wajib bagi kapal ikan berukuran di bawah 30 GT C Data LRIT dapat diakses secara bebas oleh semua kapal di sekitar D LRIT menggunakan transmisi gelombang radio VHF jangka pendek E LRIT menggunakan sistem satelit dan data dikirimkan kepada otoritas negara secara tertutup

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

LRIT adalah sistem pelacakan global berbasis satelit yang datanya dikirimkan ke Data Centre otoritas negara masing-masing, berbeda dengan AIS yang berbasis VHF dan bersifat publik.

Materi Terkait: Teknologi Keselamatan Pelayaran: Sistem identifikasi otomatis (AIS), LRIT, dan GMDSS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam manajemen Distrik Navigasi, pengawasan terhadap Bengkel Navigasi mencakup pemeliharaan komponen SBNP. Apa risiko utama jika pemeliharaan baterai pada Pelampung Suar diabaikan?

A Perubahan warna pelampung secara otomatis B Pelampung akan tenggelam ke dasar laut C Peningkatan kecepatan arus laut di sekitar pelampung D Intensitas cahaya akan menjadi terlalu terang E Kegagalan daya yang menyebabkan SBNP tidak berfungsi pada malam hari (mati suar)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemeliharaan baterai/catu daya sangat vital agar SBNP tetap berfungsi memberikan panduan visual (lampu) bagi kapal di malam hari demi keselamatan navigasi.

Materi Terkait: Manajemen Instalasi: Pengawasan operasional bengkel navigasi, gudang peralatan keselamatan, dan pangkalan penjagaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 mengatur tentang hak-hak pelaut. Apa standar jam istirahat minimum yang harus diberikan kepada pelaut dalam periode 24 jam?

A 12 jam B 10 jam C 8 jam D 14 jam E 5 jam

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan MLC 2006, jam istirahat tidak boleh kurang dari 10 jam dalam periode 24 jam, dan 77 jam dalam periode 7 hari.

Materi Terkait: Kesehatan Kerja Pelayaran: Standar medis pelaut, sertifikasi kesehatan (Medical Care), dan implementasi MLC 2006

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

ISPS Code membagi tingkat keamanan menjadi 3 Level. Apa yang harus dilakukan oleh kapal dan fasilitas pelabuhan saat berada pada Security Level 3?

A Mengurangi jumlah petugas keamanan di gerbang utama B Menutup pelabuhan secara permanen C Menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan untuk jangka waktu terbatas karena risiko insiden keamanan tinggi D Menerapkan langkah-langkah keamanan spesifik maksimum untuk jangka waktu singkat ketika insiden keamanan mungkin terjadi atau sedang berlangsung E Melakukan kegiatan operasional seperti biasa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Security Level 3 adalah tingkat keamanan tertinggi yang menunjukkan adanya ancaman nyata atau kejadian keamanan yang sedang berlangsung, sehingga prosedur maksimum diaktifkan.

Materi Terkait: Keamanan Maritim: Implementasi ISPS Code pada kapal dan instalasi pelabuhan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Seorang Pengawas Keselamatan Pelayaran menemukan bahwa kapal memiliki sertifikat keselamatan yang sudah kedaluwarsa. Berdasarkan UU 17/2008, apa tindakan administratif yang tepat?

A Memberikan denda tunai di tempat B Membiarkan kapal berangkat dengan syarat janji diperbarui di pelabuhan tujuan C Menyita kapal untuk menjadi milik negara D Melaporkan kepada organisasi IMO secara langsung E Menunda keberangkatan kapal (detention) hingga sertifikat diperbarui

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan (termasuk validitas sertifikat) tidak boleh diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan harus ditunda keberangkatannya demi keselamatan.

Materi Terkait: Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal: Dasar-dasar inspeksi sertifikat keselamatan, konstruksi, dan perlengkapan kapal

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

VTS Service yang memberikan pesan-pesan penting untuk membantu pengambilan keputusan navigasi di kapal, namun tanggung jawab navigasi tetap di nakhoda, disebut...

A Traffic Organization Service (TOS) B Information Service (INS) C Pilotage Service D Berthing Service E Navigational Assistance Service (NAS)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Information Service (INS) adalah layanan VTS dasar yang menyediakan informasi penting bagi kapal (seperti cuaca, status SBNP, kepadatan lalu lintas) agar kapal dapat berlayar dengan aman.

Materi Terkait: Pilar Kenavigasian: Pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (VTS dan SROP), serta Alur dan Perlintasan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam investigasi awal kecelakaan kapal berupa tubrukan, data posisi kapal yang tercatat pada radar ARPA sangat penting. Apa fungsi utama ARPA?

A Mendeteksi secara otomatis target di sekitar dan memberikan informasi risiko tubrukan (CPA/TCPA) B Mengontrol suhu ruang muatan C Mengirimkan sinyal bahaya ke satelit D Mencatat konsumsi bahan bakar kapal E Mengukur kedalaman laut secara otomatis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) berfungsi untuk melacak target kapal lain, menghitung posisinya, dan memberikan peringatan dini jika ada risiko tubrukan.

Materi Terkait: Teknik Investigasi Kecelakaan: Dasar-dasar pengumpulan data awal pada kejadian kecelakaan kapal

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Sesuai PP No. 20 Tahun 2010, perusahaan angkutan laut nasional wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran minimal...

A 5000 GT B 175 GT C 1000 GT D 500 GT E 100 GT

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PP No. 20 Tahun 2010 menetapkan bahwa untuk mendirikan perusahaan angkutan laut nasional, wajib memiliki minimal 1 kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling rendah 175 GT.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam struktur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, fungsi perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan kelaiklautan kapal dan pengesahan status hukum kapal berada di...

A Sekretariat Direktorat Jenderal B Direktorat Perkapalan dan Kepelautan C Direktorat KPLP D Direktorat Pelabuhan E Direktorat Kenavigasian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) bertanggung jawab atas urusan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan, serta masalah kepelautan/awak kapal.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Salah satu kewajiban kapal dalam perlindungan lingkungan maritim menurut MARPOL adalah memiliki SOPEP. Apa itu SOPEP?

A Survey of Oil Pollution in Every Port B Shipboard Oil Pollution Emergency Plan C Sistem Operasi Pesawat Elektronik Pelayaran D Safety Organization for Port and Environmental Protection E Standard Operational Procedure of Engine Power

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SOPEP adalah rencana darurat di atas kapal untuk menangani tumpahan minyak, yang wajib dimiliki oleh setiap kapal minyak >150 GT dan kapal non-minyak >400 GT sesuai MARPOL Annex I.

Materi Terkait: Konvensi Internasional IMO: SOLAS (Safety of Life at Sea), MARPOL, dan STCW

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Pengawasan terhadap higiene dan sanitasi kapal mencakup ruang akomodasi awak kapal. Berdasarkan MLC 2006, standar pencahayaan dan ventilasi ruang tidur bertujuan untuk...

A Memudahkan nakhoda melakukan inspeksi mendadak B Mengurangi berat total kapal C Memenuhi standar estetika kapal pesiar D Menjamin kenyamanan dan kesehatan mental serta fisik pelaut selama bertugas E Menghemat penggunaan listrik kapal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Standar akomodasi dalam MLC 2006 (pencahayaan, suhu, ventilasi) bertujuan memastikan pelaut memiliki lingkungan hidup yang layak untuk mencegah kelelahan dan penyakit.

Materi Terkait: Higiene dan Sanitasi Kapal: Pengawasan standar gizi, air minum, dan ruang akomodasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam prosedur SAR maritim, fase di mana terdapat kekhawatiran mengenai keselamatan kapal atau orang di dalamnya karena informasi yang tidak jelas atau keterlambatan laporan disebut...

A Distress Phase (Detresfa) B Execution Phase C Conclusion Phase D Alert Phase (Alerfa) E Uncertainty Phase (Incerfa)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Incerfa adalah fase awal saat kapal tidak melaporkan posisi atau terlambat tiba, sehingga menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) sebelum naik ke fase siaga (Alert).

Materi Terkait: Penanggulangan Musibah: Prosedur Search and Rescue (SAR) maritim dan penanggulangan tumpahan minyak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Sesuai PP No. 5 Tahun 2010, penggunaan frekuensi radio untuk kepentingan keselamatan pelayaran (GMDSS) bersifat...

A Berbayar sesuai tarif komersial B Wajib mendapatkan izin dari operator telepon seluler C Eksklusif dan bebas dari gangguan (interferensi) demi keselamatan jiwa D Hanya boleh digunakan pada siang hari E Boleh digabungkan dengan siaran hiburan radio FM

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Frekuensi GMDSS dilindungi secara internasional dan nasional untuk memastikan komunikasi marabahaya tidak terganggu oleh komunikasi lain.

Materi Terkait: Pilar Kenavigasian: Pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (VTS dan SROP), serta Alur dan Perlintasan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Sertifikat kesehatan pelaut (Medical Fitness Certificate) yang diterbitkan oleh rumah sakit yang ditunjuk DJPL memiliki masa berlaku maksimal selama...

A 5 tahun B 1 tahun C 6 bulan D 2 tahun E Selamanya selama tidak sakit

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai regulasi STCW dan Peraturan Menteri Perhubungan, sertifikat kesehatan pelaut umumnya berlaku paling lama 2 tahun (kecuali untuk pelaut di bawah umur atau ketentuan medis tertentu).

Materi Terkait: Kesehatan Kerja Pelayaran: Standar medis pelaut, sertifikasi kesehatan (Medical Care), dan implementasi MLC 2006

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Penerapan sistem digital Inaportnet di pelabuhan bertujuan untuk 'Single Submission'. Apa keuntungan utama dari konsep ini?

A Menghapus kebutuhan akan nakhoda di atas kapal B Menurunkan harga bahan bakar secara drastis C Kapal harus mengirim dokumen yang sama ke setiap instansi secara fisik D Pengguna jasa hanya perlu mengunggah satu set dokumen untuk diproses oleh berbagai instansi terkait (Customs, Immigration, Quarantine, Port Authority) E Membatasi jumlah kapal yang masuk ke pelabuhan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Single Submission dalam ekosistem logistik digital bertujuan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi redundansi input data bagi pengguna jasa.

Materi Terkait: Sistem Informasi Maritim: Pengoperasian dashboard pengawasan kapal (Inaportnet)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

KPLP dapat melakukan penahanan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran hukum di laut. Prosedur ini harus didasarkan pada...

A Bukti permulaan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku B Permintaan lisan dari warga sekitar C Perintah perusahaan pelayaran saingan D Tradisi setempat di wilayah perairan tersebut E Keinginan petugas untuk memeriksa barang muatan tanpa alasan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penegakan hukum oleh KPLP harus mengikuti prosedur hukum acara (due process of law), termasuk adanya bukti yang cukup sebelum melakukan tindakan penahanan.

Materi Terkait: Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP): Prosedur patroli, pengawasan tertib berlayar, dan fungsi penegakan hukum di laut (Law Enforcement)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam manajemen instalasi Kenavigasian, pengawasan terhadap Pangkalan Penjagaan (Base) KPLP meliputi kesiapan armada patroli. Apa yang dimaksud dengan 'Kesiapan Operasional'?

A Kondisi teknis kapal prima, personil lengkap dan kompeten, serta logistik pendukung tersedia untuk penugasan mendadak B Kapal memiliki cat yang baru C Kapal memiliki bahan bakar yang cukup tanpa memperhatikan kru D Kapal diparkir dengan rapi di dermaga E Kapal dalam kondisi bersih saja

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kesiapan operasional mencakup aspek teknis (mesin/alat), sumber daya manusia (kru), dan logistik agar armada siap merespons keadaan darurat atau patroli kapan saja.

Materi Terkait: Manajemen Instalasi: Pengawasan operasional bengkel navigasi, gudang peralatan keselamatan, dan pangkalan penjagaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Sesuai UU 17/2008, setiap orang yang merusak atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak berfungsinya SBNP dapat dipidana. Hal ini untuk melindungi...

A Keselamatan jiwa manusia dan harta benda di laut B Hak milik pribadi nelayan C Keuntungan bisnis produsen lampu navigasi D Pendapatan negara dari pajak barang mewah E Keindahan pemandangan laut

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

SBNP adalah infrastruktur keselamatan vital; kerusakannya dapat mengakibatkan kecelakaan kapal (kandas/tubrukan) yang mengancam nyawa dan lingkungan.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Manakah pernyataan yang paling mencerminkan penerapan nilai 'Loyal' dalam konteks pengawasan keselamatan pelayaran?

A Mengabaikan instruksi pimpinan jika merasa lelah B Melaporkan setiap pelanggaran keselamatan secara jujur sesuai regulasi demi kepentingan negara dan keselamatan publik C Membocorkan jadwal patroli rahasia kepada pihak luar D Hanya bekerja saat ada tim audit dari pusat E Menerima gratifikasi dari pemilik kapal agar pemeriksaan cepat selesai

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Loyalitas bagi ASN berarti setia pada NKRI, pimpinan, dan menjalankan tugas dengan integritas tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Alat keselamatan yang wajib ada di kapal dan berfungsi memancarkan sinyal posisi via satelit saat kapal tenggelam secara otomatis disebut...

A SART (Search and Rescue Transponder) B Pyrotechnics (Red Flare) C Anemometer D EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) E VHF Handheld Radio

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

EPIRB adalah alat GMDSS yang memancarkan sinyal marabahaya pada frekuensi 406 MHz ke satelit COSPAS-SARSAT untuk memberikan lokasi kapal yang mengalami musibah.

Materi Terkait: Teknologi Keselamatan Pelayaran: Sistem identifikasi otomatis (AIS), LRIT, dan GMDSS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Salah satu persyaratan kelaiklautan kapal adalah pemenuhan standar 'Garis Muat' (Load Line). Apa fungsi utama dari marka garis muat di lambung kapal?

A Sebagai hiasan agar kapal terlihat estetik B Menunjukkan nama pelabuhan pendaftaran C Menandakan batas maksimal kecepatan kapal D Membatasi berat muatan agar kapal tetap memiliki cadangan daya apung (freeboard) yang aman E Menunjukkan jumlah maksimal penumpang yang boleh dibawa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Load Line (Garis Muat) memastikan kapal tidak dimuati secara berlebihan sehingga tetap memiliki stabilitas dan daya apung cadangan yang cukup saat menghadapi gelombang.

Materi Terkait: Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal: Dasar-dasar inspeksi sertifikat keselamatan, konstruksi, dan perlengkapan kapal

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Tanggung jawab atas keamanan fasilitas pelabuhan (Port Facility) menurut ISPS Code berada di tangan...

A Company Security Officer (CSO) B Ship Security Officer (SSO) C Harbour Master (Syahbandar) saja D Port Facility Security Officer (PFSO) E Customs Officer

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PFSO (Port Facility Security Officer) bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan rencana keamanan fasilitas pelabuhan (PFSP).

Materi Terkait: Keamanan Maritim: Implementasi ISPS Code pada kapal dan instalasi pelabuhan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam manajemen alur pelayaran, apa yang dimaksud dengan 'Under Keel Clearance' (UKC)?

A Jarak pandang nakhoda ke arah depan kapal B Lebar alur pelayaran yang boleh dilalui kapal C Jarak vertikal antara bagian terendah kapal (lunas) dengan dasar laut D Jarak antara tiang tertinggi kapal dengan jembatan E Kecepatan kapal saat memasuki pelabuhan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UKC adalah jarak aman yang harus tetap tersedia di bawah lunas kapal agar kapal tidak kandas (touching the bottom) akibat perubahan kedalaman atau gerakan kapal.

Materi Terkait: Pilar Kenavigasian: Pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (VTS dan SROP), serta Alur dan Perlintasan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

PP No. 20 Tahun 2010 mengatur tentang Keagenan Kapal. Siapakah yang boleh melakukan kegiatan keagenan kapal bagi kapal asing di Indonesia?

A Hanya instansi pemerintah pusat B Perorangan yang memiliki kapal pribadi C Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau Perusahaan Nasional Keagenan Kapal D Semua jenis koperasi di desa nelayan E Badan usaha milik asing secara langsung tanpa mitra lokal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kegiatan keagenan kapal asing wajib dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus bergerak di bidang keagenan kapal sesuai perizinan yang berlaku.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam investigasi kecelakaan laut, 'Human Error' sering menjadi penyebab dominan. Faktor kelelahan (fatigue) pelaut dapat diminimalisir dengan kepatuhan terhadap...

A Pemberian bonus uang tunai yang besar B Pengurangan jumlah awak kapal di atas kapal C Penggunaan obat-obatan penambah stamina D Sistem pengaturan jam kerja dan jam istirahat sesuai STCW/MLC E Pemasangan CCTV di setiap kamar awak kapal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

STCW dan MLC 2006 mengatur jam kerja dan istirahat secara ketat untuk memastikan pelaut cukup istirahat sehingga tetap waspada saat bertugas navigasi.

Materi Terkait: Teknik Investigasi Kecelakaan: Dasar-dasar pengumpulan data awal pada kejadian kecelakaan kapal

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Sesuai regulasi MARPOL, pembuangan air got kapal (bilge water) ke laut hanya diperbolehkan jika melalui alat pemisah air dan minyak (Oil Water Separator) dengan kadar minyak maksimal...

A 50 ppm B 100 ppm C 15 ppm D 1000 ppm E 5 ppm

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Standar internasional MARPOL menetapkan batas maksimal kandungan minyak dalam air yang dibuang ke laut adalah 15 ppm (parts per million) setelah melalui OWS.

Materi Terkait: Konvensi Internasional IMO: SOLAS (Safety of Life at Sea), MARPOL, dan STCW

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Seorang Pengawas Wilayah Kerja KSOP menemukan tumpahan minyak di pelabuhan. Langkah awal yang paling tepat sesuai prosedur penanggulangan musibah adalah...

A Melakukan lokalisir tumpahan minyak dengan Oil Boom dan melapor ke Syahbandar B Membakar minyak tersebut agar cepat habis C Menyalahkan nakhoda kapal di media sosial D Menyemprotkan deterjen sebanyak mungkin tanpa izin E Mendiamkan saja sampai minyak hilang sendiri terbawa arus

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Langkah awal penanggulangan minyak adalah lokalisir (containment) menggunakan Oil Boom agar tidak menyebar lebih luas, kemudian dilakukan pembersihan dan pelaporan.

Materi Terkait: Penanggulangan Musibah: Prosedur Search and Rescue (SAR) maritim dan penanggulangan tumpahan minyak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Sesuai UU 17/2008, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi dipenuhinya ketentuan...

A Pembangunan infrastruktur jalan menuju pelabuhan B Peraturan perpajakan daerah C Peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran D Tata tertib bongkar muat barang milik swasta E Penetapan harga tiket kapal penumpang

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki wewenang menegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Materi Terkait: Manajemen Wilayah Kerja: Pengawasan di wilayah Distrik Navigasi, Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Nilai 'Kolaboratif' dalam BerAKHLAK diaplikasikan dalam pengawasan maritim melalui...

A Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan pelayaran B Memaksa instansi lain mengikuti semua keinginan kita C Bekerja secara terisolasi tanpa komunikasi dengan instansi lain D Menyembunyikan data penting dari instansi mitra E Menolak bantuan dari pihak luar saat terjadi musibah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kolaboratif berarti terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama (keselamatan laut).

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh