SKB CPNS Surveyor Perdagangan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Surveyor Perdagangan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Surveyor Perdagangan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Surveyor Perdagangan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Surveyor Perdagangan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan
Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Prosedur Verifikasi atau Penelusuran Teknis (VPT) dalam kegiatan Ekspor dan Impor
Tata Cara Penerbitan dan Penggunaan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen pelengkap pabean
Teknik Inspeksi Barang: Pemeriksaan fisik, kesesuaian jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis barang
Pemahaman mengenai Sistem Harmonisasi (HS Code) dan klasifikasi barang perdagangan internasional
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib pada produk-produk di pasar domestik
Ketentuan mengenai Label dalam Bahasa Indonesia dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)
Prosedur Pemeriksaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta komoditi lainnya
Teknik Sampling (Pengambilan Contoh) barang untuk pengujian laboratorium
Regulasi mengenai Ketentuan asal barang (Rules of Origin) dan Surat Keterangan Asal (SKA)
Manajemen Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting)
Pemahaman mengenai hambatan perdagangan teknis (Technical Barriers to Trade - TBT)
Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan hasil survei perdagangan (Inatrade/Simimbada)
Simulasi Tryout SKB CPNS Surveyor Perdagangan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Surveyor Perdagangan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Surveyor Perdagangan.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Surveyor Perdagangan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Surveyor Perdagangan.
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014, apa yang dimaksud dengan Perdagangan?
A. Proses distribusi barang dari produsen ke konsumen akhir tanpa melibatkan perantara internasional.
B. Usaha komersial yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
C. Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
D. Kegiatan pertukaran barang antar negara yang hanya diatur oleh kesepakatan bilateral.
E. Kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan hanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jawaban: C
Menurut UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
Soal 2
Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya diatur dalam...
A. Pasal 8 huruf f
B. Pasal 3 huruf a
C. Pasal 4 huruf h
D. Pasal 7 huruf d
E. Pasal 5 huruf b
Jawaban: C
Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 merinci hak-hak konsumen, di mana huruf h menyebutkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Soal 3
Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2014, rangkaian kegiatan untuk mengevaluasi bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan disebut dengan...
A. Akreditasi
B. Penilaian Kesesuaian
C. Sertifikasi Produk
D. Metrologi Legal
E. Standardisasi
Jawaban: B
UU No. 20 Tahun 2014 mendefinisikan Penilaian Kesesuaian sebagai kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan (seperti SNI).
Soal 4
Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021, Pemerintah Pusat dapat menetapkan larangan atau pembatasan ekspor dan impor dengan alasan tertentu, kecuali...
A. Melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan hidup
B. Menjaga neraca pembayaran dan/atau cadangan devisa
C. Kepentingan pembangunan industri nasional
D. Meningkatkan pendapatan pribadi pejabat bea cukai
E. Melindungi keamanan nasional
Jawaban: D
Pasal 33 dan 37 PP 29/2021 menjelaskan alasan kebijakan Lartas (Larangan dan Pembatasan) yang mencakup keamanan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi nasional. Meningkatkan pendapatan pribadi bukan alasan legal.
Soal 5
Unit organisasi di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri adalah...
A. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
B. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
C. Badan Kebijakan Perdagangan
D. Inspektorat Jenderal
E. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Jawaban: A
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan di wilayah domestik sesuai Struktur Organisasi Kemendag.
Soal 6
Seorang Surveyor Perdagangan harus memiliki nilai 'Akuntabel' dalam core values BerAKHLAK. Manakah perilaku yang mencerminkan nilai tersebut?
A. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
B. Bertindak cepat dalam menangani keluhan konsumen di portal Inatrade.
C. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya saat melakukan inspeksi pasar.
D. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas terkait HS Code terbaru.
E. Membantu rekan kerja yang kesulitan melakukan sampling.
Jawaban: A
Nilai Akuntabel dalam BerAKHLAK menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, kecermatan, dan integritas dalam pelaksanaan tugas.
Soal 7
Dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Surveyor setelah melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap barang ekspor/impor disebut...
A. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
B. Surat Keterangan Asal (SKA)
C. Laporan Surveyor (LS)
D. Certificate of Analysis (CoA)
E. Bill of Lading (B/L)
Jawaban: C
Laporan Surveyor (LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Surveyor sebagai hasil verifikasi teknis yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam proses impor/ekspor barang tertentu.
Soal 8
Sistem klasifikasi barang yang digunakan secara internasional dan menjadi dasar penentuan tarif serta statistik perdagangan adalah...
A. International Standard Industrial Classification (ISIC)
B. National Commodity Code (NCC)
C. Harmonized System (HS)
D. Global Trade Item Number (GTIN)
E. Standard International Trade Classification (SITC)
Jawaban: C
Harmonized System (HS) atau Sistem Harmonisasi adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan.
Soal 9
SNI yang diberlakukan secara wajib oleh menteri teknis bertujuan untuk perlindungan hal-hal berikut, kecuali...
A. Pelestarian fungsi lingkungan hidup
B. Pencegahan praktik yang menyesatkan
C. Pertimbangan ekonomi nasional
D. Persaingan usaha yang tidak sehat
E. Keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat
Jawaban: D
SNI Wajib bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (K3L) dan ekonomi nasional, namun bukan untuk memfasilitasi persaingan tidak sehat (justru untuk menciptakan persaingan sehat melalui standarisasi mutu).
Soal 10
Pencantuman label pada barang di pasar domestik wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang...
A. Diterjemahkan secara harfiah dari bahasa asal
B. Jelas, mudah dimengerti, dan tidak memberi penafsiran lain
C. Opsional, asalkan ada gambar yang representatif
D. Singkat dan menggunakan istilah asing yang umum
E. Hanya dicantumkan pada bagian dalam kemasan
Jawaban: B
Sesuai regulasi perdagangan, label dalam Bahasa Indonesia harus jelas, mudah dibaca, dimengerti, dan tidak memberikan penafsiran lain agar konsumen mendapatkan informasi yang akurat.
Soal 11
Metode pengambilan contoh yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih disebut...
A. Probability Sampling (Acak)
B. Judgment Sampling
C. Quota Sampling
D. Purposive Sampling
E. Snowball Sampling
Jawaban: A
Dalam teknik sampling untuk pengujian laboratorium, Probability Sampling atau pengambilan acak memastikan objektivitas karena setiap unit memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel.
Soal 12
Manakah di bawah ini yang termasuk dalam kategori Barang Pokok (Bapok) hasil industri menurut regulasi perdagangan?
A. Cabai
B. Kedelai
C. Daging Sapi
D. Minyak Goreng
E. Beras
Jawaban: D
Berdasarkan pengelompokan Barang Pokok dan Penting, Minyak Goreng dikategorikan sebagai barang pokok hasil industri, sedangkan beras, kedelai, dan daging sapi biasanya masuk kategori hasil pertanian/peternakan.
Soal 13
Hambatan perdagangan yang timbul karena adanya perbedaan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian antar negara disebut...
A. Quota System
B. Sanitary and Phytosanitary (SPS)
C. Tariff Barriers
D. Anti-Dumping Duties
E. Technical Barriers to Trade (TBT)
Jawaban: E
Technical Barriers to Trade (TBT) merujuk pada regulasi teknis dan standar yang dapat menghambat perdagangan internasional jika tidak harmonis.
Soal 14
Portal elektronik yang digunakan untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di lingkungan Kementerian Perdagangan secara terintegrasi adalah...
A. Inatrade
B. E-Katalog
C. Siskotkln
D. OSS RBA
E. Simimbada
Jawaban: A
Inatrade adalah sistem informasi perdagangan yang digunakan Kemendag untuk memproses perizinan ekspor dan impor secara elektronik.
Soal 15
Dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan, unit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen adalah...
A. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
B. Pusat Data dan Sistem Informasi
C. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)
D. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
E. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Jawaban: C
Ditjen PKTN memiliki fungsi utama dalam pengawasan barang beredar, jasa, metrologi legal, serta perlindungan konsumen.
Soal 16
Ketentuan yang menetapkan negara asal suatu barang untuk menentukan apakah barang tersebut berhak mendapatkan tarif preferensi dalam perjanjian perdagangan disebut...
A. HS Code
B. Rules of Origin (Ketentuan Asal Barang)
C. Incoterms
D. Bill of Lading
E. Manifest
Jawaban: B
Rules of Origin (ROO) adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan negara asal produk agar bisa mendapatkan fasilitas tarif sesuai skema perjanjian perdagangan (FTA).
Soal 17
Pemeriksaan fisik barang oleh surveyor meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Kesesuaian jumlah barang dengan dokumen
B. Pemeriksaan kondisi kemasan
C. Pengecekan spesifikasi teknis barang
D. Verifikasi jenis barang sesuai pos tarif
E. Penentuan harga jual eceran di pasar tujuan
Jawaban: E
Tugas surveyor dalam inspeksi barang adalah memastikan kesesuaian fisik (jumlah, jenis, spek) dengan dokumen. Menentukan harga jual eceran bukan tugas teknis surveyor dalam VPT.
Soal 18
Menurut UU 7/2014, perdagangan jasa meliputi kategori berikut, kecuali...
A. Jasa Lingkungan
B. Jasa Pemerintahan yang tidak dikomersialkan
C. Jasa Transportasi
D. Jasa Bisnis
E. Jasa Pendidikan
Jawaban: B
UU Perdagangan mengatur jasa yang diperdagangkan secara komersial. Jasa pemerintahan yang bersifat otoritas publik dan tidak dikomersialkan biasanya dikecualikan dalam cakupan perdagangan komersial.
Soal 19
Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) wajib memenuhi standar keamanan dan mutu. Siapakah otoritas yang berwenang melakukan pengawasan keamanan pangan segar di pintu pemasukan/pengeluaran?
A. BPOM
B. Dinas Kesehatan
C. Kementerian Pertanian (Badan Karantina Indonesia)
D. Badan Standarisasi Nasional
E. Kementerian Perdagangan
Jawaban: C
Meskipun terkait perdagangan, pengawasan teknis PSAT di pintu masuk (impor) adalah wewenang Badan Karantina atau otoritas kompeten keamanan pangan di bawah koordinasi teknis kementerian terkait (Pertanian/Karantina).
Soal 20
Nilai dasar ASN 'Harmonis' berarti seorang Surveyor Perdagangan harus...
A. Membangun lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai perbedaan.
B. Memberikan informasi rahasia negara kepada vendor.
C. Fokus hanya pada tugas individu tanpa memperdulikan tim.
D. Bekerja sama dengan pihak asing demi keuntungan pribadi.
E. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
Jawaban: A
Harmonis dalam BerAKHLAK berarti menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Soal 21 Premium
Dalam prosedur Verifikasi atau Penelusuran Teknis (VPT) impor, kapan pemeriksaan barang oleh surveyor dilakukan di negara asal (port of loading)?
A. Setelah barang tiba di pelabuhan tujuan di Indonesia.
B. Setelah barang keluar dari kawasan pabean.
C. Pada saat barang sedang dalam perjalanan di laut.
D. Hanya jika dokumen PIB ditolak oleh sistem.
E. Sebelum barang dimuat ke dalam sarana pengangkut (pre-shipment inspection).
Berdasarkan PP 29/2021, sanksi administratif bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dapat berupa...
Apa yang dimaksud dengan 'Substantial Transformation' dalam konsep Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)?
A. Barang yang seluruhnya diperoleh di satu negara tunggal.
B. Kriteria di mana barang dianggap berasal dari suatu negara karena telah mengalami proses pengolahan yang mengubah sifat dasarnya secara signifikan atau mengubah pos tarifnya.
C. Proses pengemasan ulang barang impor tanpa mengubah isi.
D. Pemberian label merk baru pada produk impor.
E. Perubahan negara tujuan ekspor karena alasan logistik.
Dalam pemeriksaan fisik barang impor, jika ditemukan ketidaksesuaian jumlah (shortage) antara fisik dengan packing list, tindakan utama surveyor dalam LS adalah...
A. Menolak menerbitkan LS selamanya.
B. Meminta importir membayar denda kepada surveyor.
C. Memanipulasi data agar sesuai dokumen.
D. Menghubungi eksportir untuk mengirim kekurangan barang sebelum LS terbit.
E. Mencantumkan jumlah fisik yang sebenarnya ditemukan saat pemeriksaan.
Sertifikat yang membuktikan bahwa suatu barang telah memenuhi ketentuan asal barang tertentu dan dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas tarif preferensi disebut...
A. Health Certificate
B. Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (CoO)
Pada saat melakukan pemeriksaan spesifikasi teknis barang elektronik, Surveyor menemukan bahwa label tegangan (voltage) pada fisik produk berbeda dengan dokumen teknis. Apa langkah yang tepat sesuai prosedur?
A. Menyatakan barang 'Sesuai' agar proses cepat.
B. Meminta importir untuk mengganti label sendiri di gudang.
C. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan LS.
D. Mengabaikan perbedaan karena perbedaannya kecil.
UU Nomor 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha memproduksi barang yang tidak memenuhi standar. Jika terjadi pelanggaran, beban pembuktian mengenai ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi berada pada...
A. Pelaku Usaha (Tergugat)
B. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Berdasarkan UU 7/2014, dalam keadaan darurat atau terjadi hambatan lalu lintas barang, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan harga barang melalui...
Penetapan tarif bea masuk preferensi berdasarkan SKA hanya berlaku jika barang dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor. Prinsip ini disebut...
Penggunaan tanda SNI pada barang atau kemasan tanpa memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI merupakan pelanggaran UU 20/2014 yang dapat dikenakan sanksi pidana. Berapa lama ancaman pidana penjara maksimal untuk hal tersebut?
Surveyor Perdagangan harus mampu mengoperasikan INATRADE. Jika seorang importir ingin mengajukan Persetujuan Impor (PI), dokumen apa yang biasanya harus diunggah di sistem sebagai hasil kerja surveyor?
A. Foto selfie didepan pelabuhan
B. Sertifikat Vaksinasi Karyawan
C. KTP Direktur
D. Laporan Surveyor (LS) (jika komoditas wajib VPT)
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Surveyor Perdagangan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Surveyor Perdagangan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Surveyor Perdagangan
SKB CPNS Surveyor Perdagangan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Surveyor Perdagangan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Surveyor Perdagangan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Surveyor Perdagangan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Surveyor Perdagangan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.