SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Kontrak Kerja Sama adalah...
A. Direktorat Jenderal Migas
B. SKK Migas
C. BPH Migas
D. PT Pertamina (Persero)
E. Dewan Energi Nasional
Jawaban: B
Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 dan dipertegas dengan Perpres No. 9 Tahun 2013, SKK Migas (dahulu BPMIGAS) bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
Soal 2
Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pelaku pengadaan barang/jasa yang memiliki kewenangan menjawab sanggah banding pada paket pekerjaan konstruksi adalah...
A. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
B. Pengguna Anggaran (PA)
C. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
D. Menteri/Kepala Lembaga
E. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Jawaban: B
Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas untuk menjawab Sanggah Banding.
Soal 3
Menurut Pedoman Tata Kerja (PTK-007), sistem yang digunakan untuk melakukan kualifikasi penyedia barang/jasa secara terpusat dan terintegrasi di lingkungan KKKS disebut...
A. CIVD
B. SIMGAS
C. e-Katalog
D. SIRUP
E. SPSE
Jawaban: A
CIVD (Centralized Integrated Vendor Database) adalah sistem penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa secara terpusat di lingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai amanat PTK-007.
Soal 4
Nilai-nilai dasar ASN 'BerAKHLAK' merupakan akronim, di mana huruf 'K' yang pertama melambangkan...
A. Komitmen
B. Kreatif
C. Konsekuen
D. Kompeten
E. Kolaboratif
Jawaban: D
BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 'K' pertama adalah Kompeten.
Soal 5
Dalam skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) Cost Recovery, seluruh biaya operasi yang dikeluarkan oleh KKKS akan...
A. Dihapuskan dan diganti dengan bagi hasil yang lebih besar
B. Dikembalikan melalui hasil produksi minyak dan gas bumi
C. Menjadi kerugian negara jika tidak ditemukan cadangan
D. Ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah di awal
E. Dibayarkan melalui APBN setiap tahun anggaran
Jawaban: B
Dalam PSC Cost Recovery, biaya operasi yang dikeluarkan KKKS dikembalikan (recovery) dari hasil produksi setelah cadangan ditemukan dan diproduksi secara komersial.
Soal 6
Penghitungan TKDN di sektor migas pada kategori barang didasarkan pada perbandingan antara harga barang jadi di lokasi pengerjaan dikurangi harga komponen luar negeri terhadap...
A. Harga bahan baku lokal
B. Keuntungan penyedia
C. Biaya overhead pabrik
D. Harga barang jadi di lokasi pengerjaan
E. Biaya tenaga kerja langsung
Jawaban: D
Berdasarkan Permen Perindustrian dan pedoman P3DN di Migas, TKDN Barang dihitung dari (Harga Barang Jadi - Harga Komponen Luar Negeri) dibagi Harga Barang Jadi.
Soal 7
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki fungsi utama dalam hal...
A. Eksplorasi dan eksploitasi lahan baru
B. Pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa
C. Pemberian perizinan pertambangan umum
D. Audit lingkungan pada wilayah kerja migas
E. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS)
Jawaban: B
Sesuai UU No. 22 Tahun 2001, BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir.
Soal 8
Manajemen Rantai Suplai pada kegiatan hulu migas mencakup koordinasi fungsi-fungsi berikut, kecuali...
A. Kepabeanan dan formalitas
B. Penentuan harga eceran tertinggi BBM
C. Pengelolaan gudang dan inventori
D. Perencanaan pengadaan
E. Pengelolaan aset dan logistik
Jawaban: B
SCM Hulu Migas berfokus pada efisiensi operasional dari perencanaan hingga penghapusan aset. Penentuan harga BBM adalah domain regulasi hilir/pemerintah, bukan SCM operasional hulu.
Soal 9
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, semua barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rangka kegiatan operasi migas menjadi...
A. Milik SKK Migas
B. Milik Vendor Pengadaan
C. Milik Negara
D. Milik KKKS sepenuhnya
E. Milik konsorsium bank pendana
Jawaban: C
Pasal 37 UU 22/2001 menyatakan bahwa barang dan peralatan yang dibeli Kontraktor menjadi milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.
Soal 10
Prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya adalah...
A. Akuntabel
B. Efisien
C. Adil
D. Efektif
E. Transparan
Jawaban: D
Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Soal 11
Fasilitas yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang yang digunakan untuk operasi migas oleh KKKS disebut...
A. Master List
B. Letter of Credit
C. Incoterms
D. Bill of Lading
E. Tax Holiday
Jawaban: A
Master List adalah daftar barang yang akan diimpor oleh KKKS untuk kegiatan operasi migas yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dari pemerintah.
Soal 12
Dalam struktur organisasi Kementerian ESDM, unit yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi adalah...
A. Ditjen EBTKE
B. Ditjen Minerba
C. Inspektorat Jenderal
D. Ditjen Migas
E. Sekretariat Jenderal
Jawaban: D
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) adalah unit eselon I di KESDM yang fokus pada perumusan kebijakan dan pengawasan teknis sektor migas.
Soal 13
Metode pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan KKKS menurut PTK-007 yang dilakukan jika terdapat keadaan darurat atau hanya ada satu penyedia yang mampu adalah...
A. Sayembara
B. Tender Terbuka
C. Tender Terbatas
D. Kontes
E. Penunjukan Langsung
Jawaban: E
Penunjukan Langsung dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, barang/jasa spesifik yang hanya dimiliki satu vendor, atau keberlanjutan pekerjaan sesuai aturan PTK-007.
Soal 14
Penerapan manajemen risiko dalam kontrak pengadaan bertujuan untuk...
A. Memindahkan seluruh tanggung jawab ke vendor
B. Mempercepat proses birokrasi tanpa dokumen
C. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ketidakpastian dalam kontrak
D. Menghilangkan semua biaya operasional
E. Menjamin keuntungan 100% bagi KKKS
Jawaban: C
Manajemen risiko bertujuan untuk memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian yang mungkin muncul selama pelaksanaan kontrak agar tujuan pengadaan tercapai.
Soal 15
Mana dari berikut ini yang merupakan contoh penerapan nilai 'Loyal' dalam BerAKHLAK bagi seorang ASN?
A. Mempelajari teknologi baru untuk efisiensi
B. Memberikan layanan tanpa diskriminasi
C. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara
D. Bekerja sama dengan berbagai departemen
E. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
Jawaban: C
Nilai Loyal dalam BerAKHLAK berarti memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI serta menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara.
Soal 16
Kontrak Gross Split berbeda dengan Cost Recovery karena dalam Gross Split...
A. Pemerintah mengganti biaya operasi setelah produksi
B. Biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS dan tidak diganti pemerintah
C. KKKS tidak mendapatkan bagi hasil produksi
D. Pemerintah menentukan vendor pemenang pengadaan
E. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah
Jawaban: B
Dalam PSC Gross Split, biaya operasi sepenuhnya menjadi beban Kontraktor. Sebagai gantinya, bagi hasil (split) diatur secara progresif dan variabel tanpa mekanisme pengembalian biaya (cost recovery).
Soal 17
Kegiatan utama dalam operasi hulu minyak dan gas bumi meliputi...
A. Pengangkutan dan penyimpanan
B. Niaga dan pemasaran
C. Distribusi ke SPBU
D. Eksplorasi dan eksploitasi
E. Pengolahan dan pemurnian
Jawaban: D
Kegiatan hulu migas (upstream) berfokus pada pencarian (eksplorasi) dan pengambilan (eksploitasi/produksi) sumber daya migas dari dalam bumi.
Soal 18
Dalam pengadaan barang/jasa khusus untuk pengeboran (drilling), faktor 'long lead item' sangat diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan 'long lead item'?
A. Barang yang dilarang diimpor
B. Barang yang harganya sangat murah
C. Barang yang tidak memerlukan pemeliharaan
D. Barang dengan waktu pengiriman/produksi yang sangat lama
E. Barang yang mudah didapatkan di pasar lokal
Jawaban: D
Long lead items adalah material atau peralatan yang membutuhkan waktu lama sejak dipesan hingga sampai di lokasi (lead time lama), seperti casing atau subsea tree.
Soal 19
Salah satu fungsi Monitoring dan Evaluasi pada kontrak jasa konstruksi migas adalah untuk memastikan...
A. Vendor mendapatkan keuntungan maksimal
B. Penggunaan bahan impor tanpa batasan
C. Progress fisik di lapangan sesuai dengan jadwal (S-Curve)
D. Kontrak dapat diperpanjang tanpa syarat
E. Semua pekerja konstruksi berasal dari luar negeri
Jawaban: C
Monev konstruksi bertujuan memastikan kesesuaian antara rencana kerja (jadwal/biaya) dengan realisasi di lapangan guna mencegah keterlambatan.
Soal 20
Penetapan sanksi bagi penyedia yang tidak mencapai target TKDN yang dijanjikan dalam kontrak migas diatur untuk mendukung program...
A. Liberalisasi pasar energi
B. Privatisasi BUMN
C. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
D. Globalisasi perdagangan
E. Pengurangan produksi migas nasional
Jawaban: C
Sanksi finansial atau administratif diberikan kepada penyedia yang gagal memenuhi komitmen TKDN sesuai ketentuan regulasi P3DN di sektor migas.
Soal 21 Premium
Sesuai PTK-007, batasan nilai pengadaan barang/jasa melalui metode Tender Terbuka di lingkungan KKKS secara umum adalah...
A. Di atas Rp 10 miliar
B. Di atas Rp 5 miliar
C. Di atas Rp 500 juta
D. Di atas Rp 1 miliar
E. Di atas US$ 5 juta
Soal 22 Premium
Dalam siklus pengelolaan BMN Hulu Migas, proses pelepasan hak kepemilikan BMN dari Pemerintah kepada pihak lain dengan menerima penggantian berupa uang disebut...
A. Penyertaan Modal Negara
B. Penghapusan
C. Hibah
D. Pemindahtanganan melalui Penjualan
E. Pemanfaatan
Soal 23 Premium
Salah satu komponen biaya yang masuk dalam penghitungan TKDN Jasa di sektor migas adalah...
A. Harga bahan baku dari luar negeri
B. Margin keuntungan penyedia
C. Biaya pajak pertambahan nilai (PPN)
D. Biaya tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan
E. Biaya pemasaran internasional
Soal 24 Premium
KKKS wajib menggunakan CIVD dalam proses pengadaan untuk...
A. Mengunggah laporan produksi harian
B. Melakukan pembayaran termin kepada vendor
C. Menghitung bagi hasil Gross Split secara otomatis
D. Melakukan verifikasi profil dan legalitas penyedia barang/jasa
E. Mengajukan izin impor Master List
Soal 25 Premium
Kompetensi ASN dalam nilai 'BerAKHLAK' menekankan pada...
A. Menjaga keharmonisan di lingkungan kerja saja
B. Kepatuhan tanpa syarat pada atasan
C. Menutup diri dari kerjasama dengan instansi lain
D. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
E. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
Soal 26 Premium
Istilah 'Pre-Production Sharing' atau 'First Tranche Petroleum' (FTP) dalam PSC Cost Recovery merujuk pada...
A. Bonus tanda tangan yang dibayar KKKS
B. Jaminan pelaksanaan pengadaan
C. Sejumlah persentase minyak/gas yang diambil sebelum dikurangi biaya recovery
D. Biaya asuransi peralatan pengeboran
E. Biaya awal sebelum pengeboran
Soal 27 Premium
Dalam manajemen rantai suplai migas, strategi 'Joint Procurement' dilakukan dengan tujuan...
A. Memperpanjang jangka waktu kontrak
B. Meningkatkan daya tawar dan mencapai skala ekonomi (economy of scale)
C. Menambah birokrasi pengadaan
D. Menghindari audit dari BPK
E. Memastikan vendor lokal tidak bisa ikut serta
Soal 28 Premium
Salah satu risiko hukum yang sering muncul dalam kontrak konstruksi migas (EPCI) adalah 'Liquidated Damages', yang berarti...
A. Biaya tambahan untuk perubahan desain
B. Pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah
C. Pembebasan pajak untuk vendor konstruksi
D. Bonus untuk penyedia yang bekerja cepat
E. Ganti rugi yang ditetapkan sebelumnya jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Soal 29 Premium
Berdasarkan regulasi Master List, barang yang diimpor oleh KKKS dapat dibebaskan dari bea masuk jika barang tersebut...
A. Hanya digunakan untuk keperluan kantor staf
B. Merupakan barang konsumsi sehari-hari pekerja
C. Sudah diproduksi di dalam negeri dengan kualitas yang sama
D. Akan dijual kembali di pasar lokal
E. Belum dapat diproduksi di dalam negeri atau spesifikasinya belum terpenuhi
Soal 30 Premium
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM memiliki tugas pokok dalam hal...
A. Pengawasan intern di lingkungan Kementerian ESDM
B. Pelaksanaan kegiatan eksplorasi migas
C. Pemberian izin ekspor minyak mentah
D. Penyusunan anggaran belanja negara
E. Pelaksanaan tender blok migas
Soal 31 Premium
Evaluasi penawaran dalam pengadaan migas sering menggunakan metode 'Total Cost of Ownership' (TCO). Hal ini berarti...
A. Mengabaikan biaya operasional di masa depan
B. Mempertimbangkan seluruh biaya dari pembelian, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pembuangan
C. Memastikan kepemilikan aset 100% oleh vendor
D. Menghitung hanya biaya angkut barang ke lokasi
E. Hanya melihat harga beli termurah
Soal 32 Premium
Kegiatan pengeboran sumur migas yang bertujuan untuk memastikan adanya cadangan setelah sumur eksplorasi ditemukan disebut...
A. Wildcat Drilling
B. Development Drilling
C. Abandonment
D. Workover
E. Appraisal Drilling (Pengeboran Deliniasi)
Soal 33 Premium
Siapakah yang berwenang memberikan persetujuan akhir atas Work Program and Budget (WP&B) yang diajukan oleh KKKS?
A. Direktur Jenderal Migas
B. Menteri ESDM
C. SKK Migas
D. BPH Migas
E. Presiden RI
Soal 34 Premium
Apa konsekuensi utama jika sebuah aset BMN Hulu Migas tidak tercatat dengan baik dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN?
A. Vendor tidak dapat menagih pembayaran kontrak
B. Kesulitan dalam proses audit dan potensi kerugian negara akibat kehilangan aset
C. Produksi migas akan terhenti secara teknis
D. Biaya recovery aset tersebut akan meningkat dua kali lipat
E. Aset tersebut otomatis menjadi milik KKKS
Soal 35 Premium
Dalam Perpres No. 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia yang merupakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberikan nilai pagu sampai dengan...
A. Rp 2,5 miliar
B. Rp 15 miliar
C. Rp 10 miliar
D. Rp 5 miliar
E. Rp 1 miliar
Soal 36 Premium
PTK-007 mewajibkan penggunaan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas dalam tender. SKUP tersebut dikeluarkan oleh...
A. Ditjen Migas KESDM
B. SKK Migas
C. Kementerian Perindustrian
D. Lembaga Sertifikasi Profesi
E. Kadin Indonesia
Soal 37 Premium
Pada skema Gross Split, 'Base Split' untuk produksi minyak bumi bagian Kontraktor adalah...
A. 48%
B. 57%
C. 30%
D. 52%
E. 43%
Soal 38 Premium
Penghitungan Nilai Penawaran Terkoreksi dalam tender migas harus memperhatikan prefensi harga. Preferensi harga diberikan kepada...
A. Produk impor yang harganya sangat murah
B. Penyedia yang menawarkan harga paling tinggi
C. Penyedia yang memiliki kantor pusat di luar negeri
D. Produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25%
E. Penyedia yang memiliki hubungan afiliasi dengan KKKS
Soal 39 Premium
Dalam manajemen logistik migas, 'Incoterms' yang paling sering digunakan untuk pembelian barang impor di mana penjual bertanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan tujuan (termasuk biaya angkut dan asuransi) adalah...
A. EXW (Ex Works)
B. DDP (Delivered Duty Paid)
C. FCA (Free Carrier)
D. CIF (Cost, Insurance, and Freight)
E. FOB (Free on Board)
Soal 40 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Force Majeure' dalam kontrak pengadaan migas?
A. Keterlambatan pembayaran termin oleh KKKS
B. Keadaan luar biasa di luar kendali para pihak yang menghalangi pelaksanaan kontrak
C. Perubahan pimpinan di perusahaan vendor
D. Kenaikan harga pasar yang wajar
E. Kesalahan teknis yang dilakukan oleh pekerja
Soal 41 Premium
Berdasarkan UU 22/2001, kegiatan usaha hilir migas dilaksanakan berdasarkan...
A. Izin Usaha
B. Kontrak Jasa
C. Penunjukan Langsung
D. Kontrak Bagi Hasil
E. Kontrak Karya
Soal 42 Premium
Dalam monitoring proyek konstruksi migas, 'S-Curve' digunakan untuk membandingkan antara...
A. Kedalaman pengeboran dan tekanan reservoir
B. Jumlah vendor lokal dan vendor internasional
C. Harga minyak mentah dunia dan biaya operasional
D. Rencana progress (planned) dan realisasi progress (actual) terhadap waktu
E. Jumlah pekerja pria dan wanita
Soal 43 Premium
Siapakah yang berhak melakukan audit atas biaya-biaya yang diklaim sebagai Cost Recovery oleh KKKS?
A. Vendor pengadaan barang
B. Lembaga Swadaya Masyarakat
C. Internal Audit KKKS saja
D. BPK, BPKP, dan SKK Migas
E. Bank Indonesia
Soal 44 Premium
Penghapusan BMN Hulu Migas karena kondisi barang yang sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi dilakukan melalui mekanisme...
A. Penyertaan Modal Negara
B. Tukar menukar dengan barang baru
C. Pemusnahan
D. Penjualan secara lelang
E. Hibah ke pemerintah daerah
Soal 45 Premium
Pada sistem CIVD, istilah 'SPDA' singkatan dari...
A. Sertifikat Penyedia Dalam Aliansi
B. Surat Persetujuan Daftar Aset
C. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi
D. Surat Pernyataan Diri Asli
E. Sistem Pengadaan Data Otomatis
Soal 46 Premium
ASN harus bersifat 'Adaptif'. Manakah perilaku berikut yang mencerminkan nilai adaptif dalam konteks pengadaan barang/jasa migas?
A. Menghindari risiko dengan tidak mengambil keputusan apapun
B. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan teknologi
C. Mempertahankan prosedur lama meskipun sudah tidak efisien
D. Menunggu instruksi detail sebelum melakukan perbaikan kecil
E. Menolak menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-procurement)
Soal 47 Premium
Kegiatan 'Vendor Performance Management' dalam pengadaan migas bertujuan untuk...
A. Mengurangi jumlah vendor lokal
B. Menjamin vendor selalu menang tender
C. Membantu vendor menghindari pajak
D. Mengevaluasi kinerja vendor selama kontrak untuk dasar pemberian sanksi atau penghargaan (reward/punishment)
E. Menyusun anggaran belanja KKKS
Soal 48 Premium
Penanggung Jawab Anggaran (PA) di Kementerian ESDM secara otomatis dijabat oleh...
A. Inspektur Jenderal
B. Menteri ESDM
C. Direktur Jenderal Migas
D. Sekretaris Jenderal
E. Kepala SKK Migas
Soal 49 Premium
Dalam proses pengadaan khusus pengeboran, 'Wellhead' merupakan komponen penting. Berdasarkan PTK-007, pengadaan material strategis seperti wellhead biasanya dikategorikan sebagai...
A. Office Supply
B. Non-Critical Item
C. Low Risk / Low Value
D. Commodity Item
E. High Risk / High Value
Soal 50 Premium
Penerapan skema 'Internal Rate of Return' (IRR) dalam analisis kontrak EPCI migas digunakan untuk...
A. Mengukur tingkat pengembalian investasi (profitabilitas) suatu proyek
B. Menghitung nilai TKDN barang
C. Menentukan jumlah cadangan gas bumi
D. Menghitung tingkat bunga bank
E. Menghitung jumlah kecelakaan kerja
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi
SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.