SKB CPNS Jaksa

Soal 1

Asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan disebut...

A Asas Ne Bis In Idem B Asas Legalitas C Asas Culpabilitas D Asas Praduga Tak Bersalah E Asas Teritorial

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas Legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan diakui secara fundamental dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai jaminan kepastian hukum.

Materi Terkait: Asas-Asas Hukum Pidana

Soal 2

Dalam hukum acara pidana, surat perintah yang dikeluarkan oleh Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut...

A Penyitaan B Prapenuntutan C Dakwaan D Replik E Eksekusi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan KUHAP, Jaksa selaku pelaksana putusan hakim (eksekutor) mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) untuk menjalankan eksekusi.

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana

Soal 3

Sumber hukum perdata tertulis yang menjadi rujukan utama dalam perkara kebendaan dan perikatan di Indonesia adalah...

A UU No. 5 Tahun 1960 B Staatsblad No. 23 Tahun 1847 C Reglement op de Rechtsvordering D HIR E Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan rujukan utama hukum perdata materiil di Indonesia.

Materi Terkait: Hukum Perdata

Soal 4

Jaksa dapat bertindak sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN/BUMD dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam kapasitas ini, Jaksa disebut sebagai...

A Kurator Negara B Jaksa Pengacara Negara C Oditurat Militer D Penyidik Pegawai Negeri Sipil E Penuntut Umum Tinggi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Materi Terkait: Etika dan Tanggung Jawab Profesi

Soal 5

Unsur utama yang membedakan tindak pidana materiil dengan tindak pidana formil adalah...

A Status subjek hukum B Akibat yang dilarang oleh undang-undang C Niat pelaku D Alat bukti yang digunakan E Tempat kejadian perkara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tindak pidana materiil menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang (misal: pembunuhan), sedangkan tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang (misal: pencurian).

Materi Terkait: Hukum Pidana

Soal 6

Prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya disebut...

A Rebus Sic Stantibus B Pacta Sunt Servanda C Jus Cogens D Ex Aequo et Bono E Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt berarti perjanjian internasional tidak memberikan hak atau kewajiban pada negara ketiga tanpa persetujuan negara tersebut.

Materi Terkait: Hukum Perjanjian Internasional

Soal 7

Objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah...

A Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri B Keputusan Tata Usaha Negara C Perjanjian Kerjasama Instansi D Peraturan Perundang-undangan E Sengketa Waris

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009, objek sengketa TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Materi Terkait: Hukum Acara Tata Usaha Negara

Soal 8

Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara disebut...

A Asas Akuntabilitas B Asas Publisitas C Asas Retroaktif D Asas Fiksi Hukum E Asas Kepastian Hukum

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Asas Fiksi Hukum (Presumptio Iures de Iure) menganggap semua orang tahu hukum sehingga ketidaktahuan hukum tidak memaafkan seseorang (Ignorantia juris non excusat).

Materi Terkait: Pengantar Ilmu Hukum

Soal 9

Pihak yang berwenang mengajukan Kasasi demi kepentingan hukum adalah...

A Jaksa Agung B Ketua Pengadilan Negeri C Menteri Hukum dan HAM D Terdakwa E Penasihat Hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 259 KUHAP, Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung.

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana

Soal 10

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu disebut...

A PKWTT B Outsourcing C Kemitraan D Magang E PKWT

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

Materi Terkait: Hukum Ketenagakerjaan

Soal 11

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi disebut...

A Desain Industri B Hak Cipta C Paten D Merek E Rahasia Dagang

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi.

Materi Terkait: Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Soal 12

Berikut ini yang merupakan unsur-unsur terbentuknya suatu negara menurut Konvensi Montevideo 1933 adalah...

A Rakyat, wilayah, pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan internasional B Rakyat, wilayah, dan bendera C Wilayah, kedaulatan, dan mata uang D Rakyat, wilayah, dan pengakuan de jure E Pemerintah, militer, dan hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Unsur konstitutif negara meliputi rakyat yang menetap, wilayah yang pasti, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.

Materi Terkait: Ilmu Negara

Soal 13

Asas 'Lex Specialis Derogat Legi Generali' memiliki arti...

A Semua orang sama di mata hukum B Hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum C Hukum yang baru mengesampingkan hukum lama D Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum rendah E Hukum tidak berlaku surut

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas ini bermakna hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum jika mengatur objek yang sama.

Materi Terkait: Argumentasi Hukum

Soal 14

Teori kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya tekanan sosial saat individu tidak mampu mencapai tujuan sukses melalui cara legal disebut...

A Teori Labeling B Teori Pilihan Rasional C Teori Asosiasi Diferensial D Teori Kontrol Sosial E Teori Anomie

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Teori Anomie (Strain Theory) dari Robert Merton menekankan pada ketegangan antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia.

Materi Terkait: Kriminologi

Soal 15

Dalam sosiologi hukum, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat disebut dengan istilah...

A Social Engineering B Social Order C Social Justice D Social Conflict E Social Control

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Roscoe Pound mengemukakan konsep 'Law as a tool of social engineering' di mana hukum digunakan secara sadar untuk mengubah pola perilaku masyarakat.

Materi Terkait: Sosiologi dan Budaya Dasar

Soal 16

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), hak atas tanah yang memberikan wewenang untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian disebut...

A Hak Guna Usaha B Hak Pakai C Hak Guna Bangunan D Hak Milik E Hak Sewa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

HGU (Hak Guna Usaha) diberikan untuk usaha pertanian, peternakan, atau perikanan di atas tanah negara.

Materi Terkait: Hukum Agraria

Soal 17

Istilah hukum 'Plea Bargaining' dalam sistem peradilan pidana sering dikaitkan dengan...

A Gugatan perdata B Eksepsi terdakwa C Pembuktian terbalik D Negosiasi pengakuan bersalah E Upaya hukum banding

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Plea Bargaining adalah negosiasi antara jaksa dan terdakwa di mana terdakwa mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau hukuman.

Materi Terkait: Penggunaan Bahasa Asing

Soal 18

Pada penguasaan komputer untuk tugas kejaksaan, sistem informasi yang digunakan untuk administrasi perkara tindak pidana umum secara terintegrasi adalah...

A E-Katalog B SIPD C CMS Kejaksaan D SISHUMHAM E OSS

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

CMS (Case Management System) adalah sistem yang digunakan Kejaksaan untuk mendokumentasikan dan memonitor tahapan penanganan perkara.

Materi Terkait: Penguasaan Komputer

Soal 19

Nilai statistik yang menunjukkan angka yang paling sering muncul dalam sebuah data distribusi kasus tindak pidana disebut...

A Modus B Deviasi C Mean D Median E Varian

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Modus adalah nilai atau data yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi dalam sekumpulan data.

Materi Terkait: Statistik Dasar

Soal 20

Dalam visum et repertum, luka yang disebabkan oleh persentuhan tubuh dengan benda tumpul yang mengakibatkan kerusakan jaringan di bawah kulit tanpa putusnya kontinuitas kulit disebut...

A Luka Tembak B Luka Lecet C Luka Iris D Luka Tusuk E Luka Memar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Luka memar terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit akibat benda tumpul tanpa menyebabkan kulit robek.

Materi Terkait: Kesehatan Dasar

Soal 21

PRO

Jaksa memiliki asas 'Dominus Litis' yang berarti...

A Jaksa adalah pembela negara B Jaksa adalah pelaksana penetapan hakim C Jaksa bersifat satu dan tidak terpisahkan D Jaksa adalah pemilik atau pengendali perkara E Jaksa adalah penegak keadilan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dominus Litis berarti Jaksa adalah pengendali perkara, yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Berdasarkan UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Manakah tindak pidana yang secara spesifik menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan?

A Pencurian dengan pemberatan B Lalu lintas C Penghinaan ringan D Penyalahgunaan narkotika tingkat pengguna E Tindak Pidana Korupsi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (seperti Tipikor dan Pelanggaran HAM Berat).

Materi Terkait: Hukum Pidana Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), terdapat pergeseran paradigma pemidanaan yang dikenal dengan...

A Deterrence effect (Pencegahan) tanpa rehabilitasi B Hukum rimba C Pembalasan mutlak D Keadilan Retributif murni E Keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

KUHP Nasional mengusung paradigma Keadilan Korektif, Keadilan Restoratif, dan Keadilan Rehabilitatif, bukan lagi sekadar pembalasan (Retributif).

Materi Terkait: Hukum Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Jaksa dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku disebut...

A Rehabilitasi B Diversi C Abolisi D Restorative Justice E Deponering

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Materi Terkait: Kemahiran Litigasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam perkara pidana internasional, kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan (Most serious crimes) menurut Statuta Roma adalah...

A Pencurian uang negara B Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan C Perdagangan satwa langka D Penyelundupan manusia E Peretasan data internasional

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Empat kejahatan inti menurut Statuta Roma adalah Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi.

Materi Terkait: Hukum Pidana Internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Menurut UU No. 26 Tahun 2000, Jaksa Agung memiliki wewenang sebagai penyidik dalam perkara...

A Terorisme internasional B Narkotika jaringan internasional C Pelanggaran HAM Berat D Pencucian uang E Korupsi di lingkungan kementerian

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan penyidikan pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Materi Terkait: Hukum dan HAM

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam Hukum Perjanjian, asas yang menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk, maupun syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan disebut...

A Asas Itikad Baik B Asas Konsensualisme C Asas Kepastian Hukum D Asas Kepribadian E Asas Kebebasan Berkontrak

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Materi Terkait: Hukum Perjanjian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk ahli waris dalam garis lurus yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris melalui wasiat disebut...

A Legitieme Portie B Wasiat C Inbreng D Fidei Commis E Codicil

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Legitieme Portie (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang.

Materi Terkait: Hukum Waris Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar disebut...

A Constitutional Complaint B Executive Review C Judicial Review D Legislative Review E Impeachment

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Judicial Review adalah kewenangan lembaga peradilan (MK) untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

Materi Terkait: Hukum Tata Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam hukum adat, persekutuan hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu keturunan yang sama disebut persekutuan...

A Teritorial B Kolektif C Genealogis D Regional E Fungsional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Persekutuan Genealogis didasarkan pada pertalian darah atau keturunan.

Materi Terkait: Hukum Adat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Jaksa sebagai Penuntut Umum berwenang melakukan 'Prapenuntutan'. Apa yang dimaksud dengan Prapenuntutan?

A Melakukan penangkapan ulang B Melakukan perdamaian di tingkat kepolisian C Tindakan jaksa untuk menyempurnakan berkas perkara hasil penyidikan D Menyusun nota pembelaan E Membacakan putusan hakim

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau penyidikan dan memberikan petunjuk (P-19) guna menyempurnakan berkas perkara dari penyidik.

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pengurusan perseroan adalah...

A Dewan Komisaris B RUPS C Direksi D Pemegang Saham Minoritas E Manajer Operasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT.

Materi Terkait: Hukum Perusahaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Zonasi laut di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati hingga 200 mil laut dari garis pangkal disebut...

A Laut Lepas B Landas Kontinen C Zona Ekonomi Eksklusif D Laut Teritorial E Zona Tambahan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memberikan hak berdaulat kepada negara pantai atas sumber daya alam di dalamnya.

Materi Terkait: Hukum Laut Internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Doktrin hukum yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number) adalah...

A Hukum Alam B Realisme Hukum C Mazhab Sejarah D Positivisme Hukum E Utilitarianisme

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Utilitarianisme (Jeremy Bentham) mengukur kebenaran hukum dari manfaat atau kegunaan yang dihasilkan.

Materi Terkait: Filsafat Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dalam penelitian hukum, metode yang menggunakan pendekatan dengan melihat norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku (law in books) disebut...

A Penelitian Kualitatif lapangan B Penelitian Normatif C Penelitian Sosiologis D Penelitian Empiris E Penelitian Deskriptif analitis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) berfokus pada inventarisasi, sinkronisasi, dan penemuan hukum melalui literatur dan regulasi.

Materi Terkait: Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Penalaran hukum yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum disebut...

A Silogisme B Analogi C Abduksi D Deduksi E Induksi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Induksi adalah metode penalaran dari fakta-fakta khusus ke kesimpulan umum.

Materi Terkait: Argumentasi Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Manakah yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi berupa 'Kerugian Keuangan Negara' menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001?

A Pasal 5 (Suap) B Pasal 2 dan Pasal 3 C Pasal 11 (Gratifikasi) D Pasal 8 (Penggelapan dalam jabatan) E Pasal 12 huruf e (Pemerasan)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Materi Terkait: Hukum Pidana Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang menganut asas...

A Asas Ultra Petita B Asas Ius Curia Novit C Asas Actori Incumbit Probatio D Asas In Dubio Pro Reo E Asas Audi Et Alteram Partem

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pihak yang mendalilkan mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Materi Terkait: Hukum Acara Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021, Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang ini disebut...

A Remisi B Deponering C Rehabilitasi D Abolisi E Grasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Deponering adalah hak prerogatif Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Pasal 35 ayat 1 huruf c).

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa/pemerintah dalam ranah perdata disebut...

A Wanprestasi B Korupsi C Penyalahgunaan wewenang D Onrechtmatige Overheidsdaad E Maladministrasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang merugikan warga negara.

Materi Terkait: Hukum Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Berikut adalah urutan kekuatan alat bukti dalam hukum acara perdata dari yang paling utama hingga pendukung adalah...

A Pengakuan, Sumpah, Saksi, Tulisan, Persangkaan B Keterangan Ahli, Tulisan, Saksi, Sumpah C Saksi, Tulisan, Sumpah, Pengakuan, Persangkaan D Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah E Sumpah, Pengakuan, Saksi, Tulisan, Persangkaan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Pasal 164 HIR, alat bukti perdata adalah: Bukti Tulisan, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.

Materi Terkait: Hukum Acara Perdata

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Upaya paksa berupa penahanan dalam tingkat penyidikan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama...

A 40 hari B 20 hari C 60 hari D 120 hari E 90 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 24 KUHAP, penahanan penyidikan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 40 hari (Total 60 hari).

Materi Terkait: Hukum Acara Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam Kriminologi, teori yang memandang bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok intim disebut...

A Teori Ekologi B Teori Konflik C Teori Differential Association D Teori Psikoanalisis E Teori Biologis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Differential Association Theory dikemukakan oleh Edwin Sutherland.

Materi Terkait: Kriminologi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Trias Politica yang diterapkan di Indonesia menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh...

A Militer B Organisasi advokat C Hukum internasional D Pers dan media E Kekuasaan pihak manapun

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 2 UU Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU yang dilaksanakan secara merdeka (independen).

Materi Terkait: Hukum Tata Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penyerahan oleh suatu negara kepada negara lain atas seseorang yang dituduh atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan disebut...

A Ratifikasi B Deportasi C Ekstradisi D Eksploitasi E Suaka

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Ekstradisi adalah bentuk kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana.

Materi Terkait: Hukum Internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam KUHP Baru (UU 1/2023), pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana...

A Pokok murni B Bayangan C Tambahan D Khusus E Pengganti

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 67 UU 1/2023 menyatakan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Materi Terkait: Hukum Pidana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Jaksa dapat melakukan penuntutan perkara pelanggaran ekonomi. Berikut yang merupakan dasar hukum tindak pidana ekonomi adalah...

A UU Perbankan B UU Korupsi C UU Pasar Modal D UU Darurat No. 7 Tahun 1955 E UU Antimonopoli

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU Darurat No. 7 Tahun 1955 masih menjadi rujukan utama penanganan tindak pidana ekonomi.

Materi Terkait: Hukum Pidana Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Salah satu etika profesi Jaksa adalah dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Jika melanggar, Jaksa dikenakan sanksi berdasarkan...

A Kode Perilaku Jaksa B Kode Etik Hakim C Kode Etik Advokat D Peraturan Kapolri E Sumpah Pemuda

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. PER-014/A/JA/11/2012 mengatur tentang Kode Perilaku Jaksa.

Materi Terkait: Etika dan Tanggung Jawab Profesi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Alat bukti elektronik (Digital Evidence) dalam tindak pidana korupsi diakui sebagai perluasan dari alat bukti...

A Keterangan Saksi B Keterangan Terdakwa C Keterangan Ahli D Petunjuk E Surat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU Tipikor dan UU ITE, informasi elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti Petunjuk.

Materi Terkait: Hukum Pidana Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Istilah 'Legal Standing' dalam sebuah proses persidangan merujuk pada...

A Hierarki peraturan B Kedudukan tempat duduk hakim C Tingkat pendidikan jaksa D Hak gugat atau kedudukan hukum E Status kewarganegaraan terdakwa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Legal Standing adalah hak atau kapasitas hukum seseorang/lembaga untuk tampil sebagai penggugat atau pemohon di pengadilan.

Materi Terkait: Argumentasi Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh