Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengantar Kerja. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pengantar Kerja Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Khusus
4 Indikator
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
Kemampuan Umum
6 Indikator
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Simulasi Tryout SKB CAT Pengantar Kerja
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengantar Kerja berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 612 Soal SKB Pengantar Kerja Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal 2
Dalam memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja tidak boleh melakukan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan salah satu asas penempatan tenaga kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003, yaitu asas...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.
Materi Terkait: Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Soal 3
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dokumen RPTKA tersebut harus disahkan oleh...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 (serta perubahannya dalam UU Cipta Kerja), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Pemerintah Pusat (Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk).
Materi Terkait: Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Soal 4
Salah satu pelaksana penempatan tenaga kerja adalah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Untuk dapat melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja, LPTKS wajib memiliki...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki surat izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Materi Terkait: Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
Soal 5
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 6
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, usia paling rendah bagi warga negara Indonesia yang ingin melamar menjadi PNS adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a PP No. 11 Tahun 2017, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan, salah satunya usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal 7
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2020, Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 8
Dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penempatan tenaga kerja menjadi tanggung jawab...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Permenaker No. 1 Tahun 2021, fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penempatan tenaga kerja merupakan salah satu fungsi dari Ditjen Binapenta dan PKK.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 9
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 1 Tahun 2022. Ruang lingkup peraturan ini secara khusus membahas mengenai...
Kunci Jawaban: E
Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024
Soal 10
Menurut Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan, pengelompokan Peta Proses Bisnis Kemnaker terbagi menjadi tiga jenis proses, yaitu...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis proses, yaitu Proses Manajerial (Management Process), Proses Inti (Core Process), dan Proses Pendukung (Support Process).
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 11
Jabatan apa yang secara tegas dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
Kunci Jawaban: E
Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
Materi Terkait: Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Soal 12
Dalam kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, tahapan atau mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Pengantar Kerja mencakup beberapa hal. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan layanan perantaraan kerja adalah...
Kunci Jawaban: C
Penetapan besaran upah minimum adalah wewenang gubernur (pemerintah daerah) berdasarkan kebijakan pengupahan nasional, bukan bagian dari tahapan operasional layanan perantaraan kerja oleh Pengantar Kerja.
Materi Terkait: Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Soal 13
Penyelenggaraan kebijakan dan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 dilakukan melalui penciptaan kegiatan produktif. Contoh program tersebut adalah...
Kunci Jawaban: B
Menurut UU Ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja antara lain dilakukan melalui pola penerapan teknologi tepat guna, padat karya, tenaga kerja sukarela, dan wirausaha (Tenaga Kerja Mandiri).
Materi Terkait: Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Soal 14
Sistem Informasi Ketenagakerjaan disusun dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Menurut UU No 13 Tahun 2003, perencanaan tenaga kerja makro dan mikro disusun berdasarkan...
Kunci Jawaban: E
Pasal 7 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan tenaga kerja (makro dan mikro) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal 15
Pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA (DKPTKA). Dana kompensasi ini merupakan bagian dari...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (PP terkait Penggunaan TKA), Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau ke kas daerah sesuai dengan wilayah kerja TKA.
Materi Terkait: Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Soal 16
Salah satu kelembagaan penempatan tenaga kerja di tingkat pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang berfungsi mempertemukan pencari kerja lulusannya dengan pasar kerja adalah...
Kunci Jawaban: A
Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja bagi alumninya.
Materi Terkait: Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
Soal 17
Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sebuah sistem yang menjamin objektivitas dalam pembinaan profesi ASN. Sistem tersebut didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem ini dikenal dengan nama...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 18
Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat selama...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 314 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal 19
Menurut Permenaker No 1 Tahun 2021, unit kerja Eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan yang membawahi langsung kelompok substansi Pengantar Kerja dan menyelenggarakan urusan jabatan fungsional tersebut adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengantar Kerja memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 20
Tujuan ditetapkannya Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 antara lain adalah untuk...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2023, Peta Proses Bisnis disusun sebagai pedoman/acuan bagi unit kerja dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), menyempurnakan struktur organisasi, serta mendukung reformasi birokrasi yang efisien dan terintegrasi.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 21
PRO
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) didasarkan atas...
Kunci Jawaban: E
Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pada dasarnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Berapa batas usia yang didefinisikan sebagai anak dalam UU No 13 Tahun 2003?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68), kecuali dengan syarat-syarat khusus untuk umur 13-15 tahun.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak dibuat secara...
Kunci Jawaban: D
Menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur yang diatur maksimal dapat dilakukan selama...
Kunci Jawaban: A
Sesuai UU Cipta Kerja (yang merevisi Pasal 78 UU No 13/2003) serta aturan turunannya (PP 35/2021), waktu kerja lembur paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penempatan tenaga kerja Antarkerja Antarnegara (AKAN) mengutamakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Siapakah yang menjadi pelaksana verifikasi dokumen pencari kerja untuk perlindungan tersebut pada tingkat kabupaten/kota?
Kunci Jawaban: B
Dalam proses Antarkerja, layanan perantaraan kerja (termasuk verifikasi dokumen pencari kerja/calon PMI) di dinas tenaga kerja kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja.
Materi Terkait: Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila sebuah perusahaan A di Provinsi Jawa Barat ingin merekrut pekerja dari Provinsi Jawa Tengah, mekanisme pelayanan penempatan ini digolongkan ke dalam...
Kunci Jawaban: C
Mekanisme penempatan tenaga kerja di mana pemberi kerja dan pencari kerja berada di provinsi yang berbeda disebut Antarkerja Antardaerah (AKAD).
Materi Terkait: Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kewajiban memberitahukan/melaporkan lowongan pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Kewajiban melapor lowongan kerja (sesuai Keppres No. 4/1980 dan UU 13/2003) ditujukan agar pemerintah memiliki basis data informasi pasar kerja yang valid untuk menyelenggarakan perantaraan kerja secara efektif.
Materi Terkait: Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Selain kewajiban memiliki RPTKA, pemberi kerja TKA juga memiliki kewajiban untuk menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia. Penunjukan ini berfungsi untuk...
Kunci Jawaban: D
Pasal 45 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 mewajibkan pemberi kerja TKA untuk menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.
Materi Terkait: Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apakah TKA diperbolehkan menduduki jabatan Komisaris atau Direksi di sebuah perusahaan di Indonesia?
Kunci Jawaban: E
TKA dapat menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris di perusahaan PMA/PMDN selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah disahkan dalam RPTKA (hanya jabatan yang mengurusi personalia yang mutlak dilarang).
Materi Terkait: Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA dengan ketentuan...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan Pemerintah terkait Penggunaan TKA (PP 34/2021), untuk pekerjaan darurat dan mendesak, pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA dan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja.
Materi Terkait: Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS), siapa yang berwenang memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila LPTKS melakukan pelanggaran berat?
Kunci Jawaban: B
Izin LPTKS diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sehingga wewenang pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin berada di tangan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk penerbit izin tersebut.
Materi Terkait: Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 10 UU 20 Tahun 2023, fungsi ASN adalah sebagai: Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik, dan Perekat serta pemersatu bangsa. Pembuat UUD adalah wewenang MPR.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam UU No 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa ASN dilarang untuk berpolitik praktis. Salah satu bentuk kewajiban ASN yang relevan dengan hal ini adalah...
Kunci Jawaban: E
Dalam ketentuan UU 20/2023, ASN wajib menjaga netralitas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik (berkaitan langsung dengan larangan berpolitik praktis).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 merupakan sebuah...
Kunci Jawaban: E
Dalam UU 20 Tahun 2023 (pengganti UU 5/2014), paradigma pengembangan kompetensi berubah. Pengembangan kompetensi bukan lagi sekadar hak, melainkan menjadi kewajiban bagi setiap Pegawai ASN.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat Kementerian adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai ketentuan dalam PP No. 11 Tahun 2017, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada tingkat kementerian adalah Menteri yang memimpin kementerian tersebut.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang CPNS wajib menjalani masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS. Berapa lama masa percobaan tersebut menurut PP Nomor 11 Tahun 2017?
Kunci Jawaban: B
Pasal 34 PP No. 11 Tahun 2017 mengatur bahwa masa percobaan CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
PNS perempuan berhak atas cuti melahirkan. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, cuti melahirkan diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ke...
Kunci Jawaban: E
Menurut Pasal 325 PP No. 11 Tahun 2017, cuti melahirkan diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga saat menjadi PNS. Kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan cuti besar.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020, unit organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja adalah...
Kunci Jawaban: C
Ditjen Binwasnaker dan K3 (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Unit organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di bawah Menteri dan memiliki tugas melaksanakan fungsi perencanaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan sesuai Perpres 95/2020 adalah...
Kunci Jawaban: D
Barenbang (Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan) adalah unsur pendukung tugas Menteri yang melaksanakan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan (Perpres 95/2020).
Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK. Apa fokus utama dari direktorat ini sesuai Permenaker 1/2021?
Kunci Jawaban: B
Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perluasan kesempatan kerja, yang program-programnya mencakup penciptaan wirausaha baru (Tenaga Kerja Mandiri), padat karya, dll.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 menyesuaikan nomenklatur dan struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu penyesuaian terkait UPT di bidang pelatihan adalah penggunaan nomenklatur...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Permenaker terkait SOTK UPT (termasuk perubahannya di Nomor 1 Tahun 2024 yang merujuk pada Nomor 1 Tahun 2022), UPT pelatihan vokasi disatukan nomenklaturnya dengan aspek produktivitas menjadi BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) dan BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas).
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
UPT Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) yang diatur SOTK-nya dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan dari Nomor 1 Tahun 2022) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: C
UPT Balai K3 secara hierarki organisasi dan pembinaan teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3).
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai tambah dengan mengubah input menjadi output untuk mencapai visi dan misi organisasi disebut...
Kunci Jawaban: D
Definisi Peta Proses Bisnis dalam peraturan tersebut adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja (nilai tambah/output) sesuai tujuan pendirian organisasi.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Peta Proses Bisnis Kemnaker (Permenaker No 9 Tahun 2023), kelompok 'Proses Pendukung (Support Process)' meliputi fungsi-fungsi berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: A
Perumusan kebijakan penempatan tenaga kerja merupakan bagian dari pelayanan ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada pengguna layanan (masyarakat), sehingga masuk dalam 'Proses Inti (Core Process)', bukan Proses Pendukung.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peta Proses Bisnis (Probiz) Kementerian Ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar atau landasan yang kuat dalam penyusunan...
Kunci Jawaban: C
Sesuai PermenPAN-RB tentang Pedoman Peta Proses Bisnis yang diadopsi dalam Permenaker 9/2023, Probiz digunakan sebagai fondasi/acuan dalam penyusunan dan evaluasi Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan SOP Makro/Mikro instansi.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebagai seorang Pengantar Kerja, tugas fungsional Anda tertuang dalam butir-butir kegiatan perantaraan kerja. Manakah dari kegiatan berikut yang BUKAN merupakan kompetensi inti seorang Pengantar Kerja?
Kunci Jawaban: A
Menetapkan sanksi pidana dan melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan adalah wewenang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pengawas Ketenagakerjaan, bukan Pengantar Kerja.
Materi Terkait: Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, pemberhentian PNS tidak dengan hormat dilakukan apabila PNS tersebut...
Kunci Jawaban: E
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dilakukan apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena tindak pidana kejahatan jabatan/berhubungan dengan jabatan, penyelewengan terhadap Pancasila/UUD 1945, dan lain-lain.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing memiliki fungsi melaksanakan penyusunan...
Kunci Jawaban: E
Fungsi dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing antara lain penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis di bidang pengendalian penggunaan TKA (RPTKA, pengesahan, dan lain-lain).
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengantar Kerja pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pengantar Kerja
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengantar Kerja, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pengantar Kerja
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengantar Kerja menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.