Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
Ahli Pertama
Materi Pokok
26 Indikator
Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
Perumusan organisasi pengadaan
Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa
Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah
Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik
Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Pembentukan tim pengelola kontrak
Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Serah terima hasil pengadaan barang/jasa pemerintah
Evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk kuitansi, bukti
Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Identifikasi dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa
Perencanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang/jasa secara swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola
Pengawasan pengadaan barang/jasa secara swakelola
Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola
Identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Tahapan pertama dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh PPK adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, tahap perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan target kinerja organisasi.
Materi Terkait: Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
Soal 2
Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis, PPK dilarang menyebutkan merek tertentu kecuali untuk...
Kunci Jawaban: A
Pasal 19 Perpres No. 12 Tahun 2021 memperbolehkan penyebutan merek untuk komponen, suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, atau melalui e-purchasing dan tender cepat.
Materi Terkait: Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
Soal 3
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk...
Kunci Jawaban: D
HPS digunakan sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran dan menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
Materi Terkait: Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
Soal 4
Penggabungan beberapa paket pengadaan menjadi satu paket besar disebut pemaketan. Manakah prinsip pemaketan yang dilarang?
Kunci Jawaban: C
Pasal 20 Perpres No. 12 Tahun 2021 melarang pemecahan paket pengadaan untuk menghindari tender/seleksi atau memusatkan pengadaan tanpa alasan teknis yang tepat.
Materi Terkait: Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
Soal 5
Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pemenang untuk tender dengan nilai pagu anggaran di atas 100 miliar rupiah adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai regulasi PBJP, Pengguna Anggaran (PA) berwenang menetapkan pemenang tender/seleksi untuk nilai paket di atas 100 miliar rupiah.
Materi Terkait: Perumusan organisasi pengadaan
Soal 6
Risiko yang diidentifikasi pada tahap perencanaan pengadaan biasanya berkaitan dengan...
Kunci Jawaban: E
Risiko perencanaan mencakup ketidaktepatan identifikasi kebutuhan, kesalahan estimasi anggaran, atau spesifikasi yang tidak tersedia di pasar.
Materi Terkait: Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
Soal 7
Informasi pasar mengenai harga satuan barang/jasa dapat dikumpulkan melalui data...
Kunci Jawaban: D
Pengumpulan data harga pasar dilakukan melalui survei harga ke penyedia, katalog elektronik, atau referensi harga dari instansi pemerintah/lembaga resmi.
Materi Terkait: Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
Soal 8
Pokja Pemilihan melakukan reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) yang disusun PPK untuk memastikan...
Kunci Jawaban: C
Reviu DPP bertujuan memastikan bahwa spesifikasi, HPS, dan rancangan kontrak sudah siap, layak, dan dapat dilaksanakan dalam proses pemilihan.
Dalam dokumen pemilihan, metode evaluasi penawaran yang digunakan untuk barang/jasa yang sudah standar dan memiliki harga pasar yang jelas adalah...
Kunci Jawaban: D
Sistem Gugur digunakan untuk barang/jasa yang spesifikasinya sudah standar dan kriteria evaluasinya jelas.
Materi Terkait: Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan
Soal 10
Daftar penyedia yang sudah tervalidasi kualifikasinya dalam sistem aplikasi pengadaan disebut...
Kunci Jawaban: C
SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) berisi daftar penyedia yang data kualifikasinya telah tervalidasi secara sistem.
Materi Terkait: Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
Soal 11
Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dapat dilakukan melalui...
Kunci Jawaban: D
Untuk keadaan darurat (bencana alam, gangguan keamanan, dll), pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung kepada penyedia yang mampu.
Materi Terkait: Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus
Soal 12
Salah satu risiko dalam pemilihan penyedia adalah adanya persekongkolan (collusion) antar peserta. Indikasi ini dapat dilihat dari...
Kunci Jawaban: B
Indikasi persekongkolan terlihat jika dokumen penawaran memiliki metadata yang sama, kesalahan ketik yang identik, atau hubungan kepemilikan antar perusahaan.
Materi Terkait: Risiko pemilihan penyedia
Soal 13
Data apa yang paling krusial diperiksa pada saat evaluasi teknis pengadaan pekerjaan konstruksi?
Kunci Jawaban: E
Evaluasi teknis konstruksi menitikberatkan pada metode kerja, ketersediaan peralatan utama, dan kualifikasi personel inti.
Materi Terkait: Data dan informasi pada pemilihan penyedia
Soal 14
Jenis kontrak yang digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan pasti atau volume pekerjaannya masih bersifat estimasi adalah...
Kunci Jawaban: E
Kontrak Harga Satuan digunakan jika volume pekerjaan belum pasti, sehingga pembayaran dilakukan berdasarkan volume riil yang dikerjakan.
Materi Terkait: Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal 15
Pejabat yang bertugas melakukan pengendalian kontrak dan menilai kinerja penyedia adalah...
Kunci Jawaban: B
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki tugas pokok mengelola dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
Materi Terkait: Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal 16
Dokumen serah terima hasil pekerjaan (BAST) ditandatangani setelah...
Kunci Jawaban: E
BAST ditandatangani setelah pekerjaan selesai 100% dan telah melalui proses pemeriksaan/verifikasi hasil pekerjaan.
Materi Terkait: Serah terima hasil pengadaan
Soal 17
Evaluasi kinerja penyedia dilakukan pada akhir masa kontrak. Apa dampak bagi penyedia yang memiliki nilai kinerja sangat buruk?
Kunci Jawaban: B
Penyedia dengan kinerja buruk dapat dikenakan sanksi daftar hitam (blacklist) atau tidak dapat diundang kembali dalam pengadaan berikutnya.
Materi Terkait: Evaluasi kinerja penyedia
Soal 18
Bentuk kontrak berupa kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, kuitansi digunakan untuk nilai pengadaan sampai dengan 50 Juta Rupiah.
Materi Terkait: Perumusan kontrak dalam bentuk kuitansi
Soal 19
Pengadaan melalui Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh...
Kunci Jawaban: D
Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain (K/L/PD lain).
Materi Terkait: Perencanaan dan persiapan pengadaan secara swakelola
Soal 20
Risiko utama dalam pelaksanaan Swakelola adalah...
Kunci Jawaban: B
Risiko swakelola mencakup ketidakmampuan teknis pelaksana, penggunaan dana yang tidak akuntabel, atau keterlambatan laporan.
Materi Terkait: Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola
Soal 21
PRO
Dalam reviu kebutuhan barang/jasa, PPK harus memastikan bahwa pengadaan tidak melebihi kebutuhan riil (gold plating). Hal ini bertujuan untuk memenuhi prinsip...
Kunci Jawaban: B
Prinsip Efisien berarti menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan kualitas maksimal.
Materi Terkait: Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
PPK menyusun HPS dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead. Berapa batas maksimal total keuntungan dan overhead yang diperbolehkan dalam HPS?
Kunci Jawaban: E
Sesuai standar pengadaan, total biaya keuntungan dan overhead yang wajar diperhitungkan maksimal 15%.
Materi Terkait: Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengadaan barang/jasa yang dilakukan di luar negeri melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia dapat dikecualikan dari ketentuan Perpres PBJ. Hal ini diatur dalam kriteria...
Kunci Jawaban: B
Pengadaan di luar negeri merupakan salah satu bentuk pengadaan yang dikecualikan dan diatur dengan peraturan tersendiri (Peraturan Menteri Luar Negeri).
Materi Terkait: Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Setelah serah terima hasil pekerjaan (BAST), penyedia pekerjaan konstruksi masih memiliki tanggung jawab masa pemeliharaan selama...
Kunci Jawaban: C
Masa pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi permanen ditetapkan paling singkat selama 6 bulan atau sesuai umur ekonomis bangunan yang ditetapkan dalam kontrak.
Materi Terkait: Serah terima hasil pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu risiko dalam pengelolaan kontrak adalah 'Wanprestasi'. Manakah yang termasuk tindakan wanprestasi oleh penyedia?
Kunci Jawaban: B
Wanprestasi terjadi jika penyedia tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak, misalnya terlambat menyerahkan barang melewati batas waktu yang disepakati.
Materi Terkait: Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Risiko yang timbul akibat fluktuasi harga bahan bangunan di pasar terhadap kontrak harga satuan disebut...
Kunci Jawaban: D
Risiko kenaikan harga pasar pada kontrak harga satuan dapat mengakibatkan kebutuhan penyesuaian harga atau eskalasi harga jika memenuhi syarat undang-undang.
Materi Terkait: Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.