Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Pengawas Hasil Penyensoran

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengawas Hasil Penyensoran. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
1 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN

Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Hasil Penyensoran

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Hasil Penyensoran berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Kompetensi Umum

10 Indikator
Pemahaman regulasi ASN: UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
Pemahaman sistem pemerintahan dan kebijakan publik: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pengetahuan organisasi dan tata kerja Kementerian Kebudayaan (Perpres/Permen terkait struktur organisasi yang berlaku)
Pemahaman tugas pokok dan fungsi unit kerja di bidang kebudayaan
Wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
Bahasa Indonesia sesuai PUEBI (Permendikbud No. 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)
Kemampuan analisis dan pemecahan masalah
Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan
Pemanfaatan teknologi informasi dasar: UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE
Etika profesi ASN: PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Kompetensi Khusus

15 Indikator
Pemahaman regulasi perfilman: UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Pemahaman lembaga sensor: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
Pedoman penyensoran film dan iklan film (peraturan LSF yang berlaku)
Klasifikasi usia penonton dan kriteria kelayakan tayang
Analisis konten film dan media audiovisual (unsur kekerasan, pornografi, SARA, dll.)
Pengawasan hasil penyensoran dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku
Pemahaman etika penyiaran: UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Literasi media dan perlindungan masyarakat dari konten negatif
Koordinasi dengan lembaga terkait (LSF, KPI, dll.)
Penyusunan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi kebijakan
Pemanfaatan teknologi dalam distribusi dan pengawasan konten digital
Penanganan pengaduan masyarakat terkait konten film/siaran
Pemahaman aspek hukum pelanggaran konten
Manajemen arsip dan dokumentasi hasil sensor
Etika profesi dalam pengawasan konten budaya dan media

Simulasi Tryout SKB CAT Pengawas Hasil Penyensoran

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Hasil Penyensoran, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Pengawas Hasil Penyensoran Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengawas Hasil Penyensoran berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia

Contoh Soal SKB Pengawas Hasil Penyensoran & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, manakah yang termasuk dalam kategori Pegawai ASN?
Kunci Jawaban: B
Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Materi Terkait: Pemahaman regulasi ASN: UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
Soal 2
Prinsip utama yang harus dipegang dalam Administrasi Pemerintahan guna mencegah penyalahgunaan wewenang menurut UU No. 30 Tahun 2014 adalah...
Kunci Jawaban: B
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan penggunaan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai landasan bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Materi Terkait: Pemahaman sistem pemerintahan dan kebijakan publik: UU No. 30 Tahun 2014
Soal 3
Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memiliki tanda lulus sensor. Hal ini merupakan amanat dari...
Kunci Jawaban: E
Pasal 57 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh sertifikat lulus sensor.
Materi Terkait: Pemahaman regulasi perfilman: UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Soal 4
Lembaga Sensor Film (LSF) adalah lembaga tetap yang berkedudukan di bawah koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2014, LSF berada di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
Materi Terkait: Pemahaman lembaga sensor: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014
Soal 5
Dalam klasifikasi usia penonton, kategori '13+' berarti film tersebut diperuntukkan bagi penonton usia...
Kunci Jawaban: D
Klasifikasi usia 13+ dalam pedoman sensor film berarti diperuntukkan bagi penonton usia 13 tahun atau lebih.
Materi Terkait: Klasifikasi usia penonton dan kriteria kelayakan tayang
Soal 6
Manakah dari unsur berikut yang menjadi alasan utama sebuah film dilarang tayang atau dipotong secara signifikan menurut kriteria penyensoran?
Kunci Jawaban: E
Pedoman penyensoran film melarang konten yang menonjolkan kekerasan berlebihan, pornografi, perjudian, serta konten yang dapat memicu konflik SARA.
Materi Terkait: Analisis konten film dan media audiovisual (unsur kekerasan, pornografi, SARA, dll.)
Soal 7
UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan mendistribusikan konten bermuatan melanggar kesusilaan di internet diancam pidana sesuai pasal...
Kunci Jawaban: E
Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
Materi Terkait: Pemanfaatan teknologi informasi dasar: UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE
Soal 8
Sesuai dengan PUEBI, penulisan gelar akademik yang benar adalah...
Kunci Jawaban: D
Menurut PUEBI, gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah singkatan dan menggunakan koma setelah nama orang.
Materi Terkait: Bahasa Indonesia sesuai PUEBI
Soal 9
Salah satu nilai dalam Pancasila yang mendasari pentingnya sensor film untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindari konflik antar-suku adalah sila ke-...
Kunci Jawaban: E
Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) menjadi dasar dalam menjaga integrasi bangsa dari konten yang berpotensi memecah belah melalui isu SARA.
Materi Terkait: Wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
Soal 10
Tugas utama seorang Pengawas Hasil Penyensoran adalah...
Kunci Jawaban: B
Tugas pengawas adalah memastikan kepatuhan terhadap hasil penyensoran agar tidak ada pelanggaran saat penayangan di publik.
Materi Terkait: Pengawasan hasil penyensoran dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku
Soal 11
Kode Etik PNS yang mengatur tentang kewajiban menjaga rahasia negara diatur dalam...
Kunci Jawaban: C
PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS mengatur prinsip perilaku, termasuk integritas dan kerahasiaan.
Materi Terkait: Etika profesi ASN: PP No. 42 Tahun 2004
Soal 12
Lembaga yang berwenang mengawasi isi siaran di televisi dan radio berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki wewenang mengawasi isi siaran.
Materi Terkait: Pemahaman etika penyiaran: UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Soal 13
Dalam manajemen arsip hasil sensor, dokumen yang memuat catatan adegan yang harus dipotong disebut...
Kunci Jawaban: E
Berita Acara Penyensoran mencatat rincian proses sensor, termasuk bagian yang harus diperbaiki atau dipotong.
Materi Terkait: Manajemen arsip dan dokumentasi hasil sensor
Soal 14
Literasi media bagi masyarakat bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: C
Literasi media adalah edukasi agar publik cerdas memilah dan memilih konten yang layak konsumsi.
Materi Terkait: Literasi media dan perlindungan masyarakat dari konten negatif
Soal 15
Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks penyensoran berarti...
Kunci Jawaban: B
Pengawasan harus sensitif terhadap keberagaman budaya (Bhinneka Tunggal Ika) tanpa mengorbankan norma persatuan.
Materi Terkait: Wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
Soal 16
Jika terjadi pengaduan masyarakat mengenai film di bioskop yang diduga tidak sesuai klasifikasi usia, tindakan awal pengawas adalah...
Kunci Jawaban: D
Langkah awal administratif dan pengawasan adalah verifikasi data dan pengecekan fakta di lapangan terkait kepatuhan terhadap klasifikasi.
Materi Terkait: Penanganan pengaduan masyarakat terkait konten film/siaran
Soal 17
Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan konten digital saat ini sering menggunakan sistem 'crawling' atau 'filtering'. Hal ini relevan dengan...
Kunci Jawaban: A
UU ITE memberikan payung hukum bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten negatif di ruang siber.
Materi Terkait: Pemanfaatan teknologi dalam distribusi dan pengawasan konten digital
Soal 18
Dalam tata naskah dinas, penulisan nama jabatan untuk pengesahan surat yang benar adalah...
Kunci Jawaban: B
Dalam format surat dinas resmi Indonesia, penulisan jabatan penandatangan menggunakan huruf kapital seluruhnya dan diakhiri tanda koma.
Materi Terkait: Bahasa Indonesia sesuai PUEBI
Soal 19
Kriteria 'Kelayakan Tayang' sebuah film diatur secara spesifik dalam...
Kunci Jawaban: C
Kriteria teknis dan substansi kelayakan tayang ditentukan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh LSF sebagai otoritas sensor.
Materi Terkait: Pedoman penyensoran film dan iklan film
Soal 20
Manajemen PNS meliputi beberapa hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: B
Manajemen PNS (PP No. 11/2017) mencakup siklus kerja PNS, namun tidak mencakup proses politik luar seperti Pemilukada.
Materi Terkait: PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Soal 21
PRO
Menurut PP No. 18 Tahun 2014, anggota Lembaga Sensor Film (LSF) berasal dari unsur...
Kunci Jawaban: C
Anggota LSF terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perfilman, pendidikan, atau kebudayaan.
Materi Terkait: Pemahaman lembaga sensor: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 22
PRO
Manakah yang merupakan wewenang LSF terkait konten yang tidak memenuhi kriteria?
Kunci Jawaban: A
Sesuai PP No. 18 Tahun 2014, LSF dapat meluluskan, memberikan catatan perbaikan, atau menolak film tersebut sepenuhnya jika melanggar pedoman.
Materi Terkait: Pedoman penyensoran film dan iklan film

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 23
PRO
UU No. 33 Tahun 2009 mendefinisikan perfilman sebagai...
Kunci Jawaban: E
Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Materi Terkait: Pemahaman regulasi perfilman: UU No. 33 Tahun 2009

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 24
PRO
Dalam klasifikasi usia, film kategori 'SU' artinya...
Kunci Jawaban: D
Kategori SU berarti film tersebut layak ditonton oleh semua kelompok umur tanpa batasan.
Materi Terkait: Klasifikasi usia penonton dan kriteria kelayakan tayang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 25
PRO
Pelanggaran terhadap kewajiban menyensor film sebelum diedarkan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama...
Kunci Jawaban: B
Pasal 80 UU No. 33 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang sengaja mengedarkan film tanpa sertifikat lulus sensor dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda tertentu.
Materi Terkait: Pemahaman aspek hukum pelanggaran konten

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 26
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'Mandiri Sensor' yang sering dikampanyekan LSF?
Kunci Jawaban: C
Budaya Sensor Mandiri adalah upaya literasi agar masyarakat cerdas memilih film sesuai kelompok usianya.
Materi Terkait: Literasi media dan perlindungan masyarakat dari konten negatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 27
PRO
Struktur organisasi Kementerian Kebudayaan diatur melalui peraturan presiden terbaru. Fokus utama unit kerja di bidang kebudayaan biasanya mencakup hal-hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: C
Unit kerja kebudayaan berfokus pada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, bukan eksploitasi SDA.
Materi Terkait: Pemahaman tugas pokok dan fungsi unit kerja di bidang kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 28
PRO
Manakah yang merupakan contoh pelanggaran kode etik PNS dalam aspek integritas?
Kunci Jawaban: C
Menerima gratifikasi adalah pelanggaran serius terhadap kode etik dan integritas ASN sesuai PP No. 42 Tahun 2004.
Materi Terkait: Etika profesi ASN: PP No. 42 Tahun 2004

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 29
PRO
Dalam menyusun laporan hasil pengawasan, bagian 'Rekomendasi' berisi tentang...
Kunci Jawaban: C
Rekomendasi adalah saran konstruktif untuk tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan agar masalah tidak terulang.
Materi Terkait: Penyusunan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi kebijakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 30
PRO
UU No. 30 Tahun 2014 mengatur bahwa keputusan pejabat pemerintah yang berpotensi membebani masyarakat wajib disertai dengan...
Kunci Jawaban: A
Sesuai asas transparansi dan akuntabilitas dalam UU Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan (beschikking) harus memiliki landasan alasan yang sah.
Materi Terkait: Pemahaman sistem pemerintahan dan kebijakan publik: UU No. 30 Tahun 2014

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 31
PRO
Film yang memuat adegan yang merendahkan martabat kelompok agama tertentu melanggar larangan konten terkait...
Kunci Jawaban: C
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) adalah batasan sensitif dalam penyensoran guna menjaga harmoni sosial.
Materi Terkait: Analisis konten film dan media audiovisual (unsur kekerasan, pornografi, SARA, dll.)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 32
PRO
Koordinasi antara LSF dan KPI diperlukan terutama dalam hal...
Kunci Jawaban: C
Karena film yang tayang di TV tunduk pada UU Perfilman (sensor LSF) dan UU Penyiaran (pengawasan isi siaran oleh KPI).
Materi Terkait: Koordinasi dengan lembaga terkait (LSF, KPI, dll.)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 33
PRO
Seorang Pengawas menemukan bahwa sebuah bioskop menayangkan film '17+' untuk penonton berseragam SD. Tindakan pertama yang benar secara etika profesi adalah...
Kunci Jawaban: C
Prosedur pengawasan yang benar meliputi dokumentasi bukti, teguran administratif, dan pelaporan secara hierarkis.
Materi Terkait: Etika profesi dalam pengawasan konten budaya dan media

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 34
PRO
Penulisan kata serapan yang benar menurut PUEBI adalah...
Kunci Jawaban: D
Bentuk baku menurut PUEBI dan KBBI adalah 'analisis', bukan 'analisa'.
Materi Terkait: Bahasa Indonesia sesuai PUEBI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 35
PRO
Teknologi 'Digital Rights Management' (DRM) dalam pengawasan konten berfungsi untuk...
Kunci Jawaban: E
DRM adalah teknologi perlindungan hak cipta digital agar konten tidak mudah dibajak atau didistribusikan tanpa izin.
Materi Terkait: Pemanfaatan teknologi dalam distribusi dan pengawasan konten digital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 36
PRO
Manakah yang termasuk dalam jenis hukuman disiplin berat bagi PNS menurut PP No. 94 Tahun 2021 (terkait Manajemen PNS)?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan regulasi manajemen PNS terbaru, penurunan jabatan adalah salah satu bentuk hukuman disiplin tingkat berat.
Materi Terkait: PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 37
PRO
Penyensoran iklan film memiliki kriteria yang lebih ketat dibandingkan film itu sendiri karena...
Kunci Jawaban: C
Iklan film (trailer/poster) muncul di ruang publik tanpa filter usia penonton, sehingga harus lebih aman bagi semua umur.
Materi Terkait: Pedoman penyensoran film dan iklan film

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 38
PRO
Seorang Pengawas harus memiliki kemampuan komunikasi lisan yang baik saat berhadapan dengan pelaku usaha perfilman. Hal ini bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: E
Komunikasi efektif diperlukan agar regulasi dipahami dan ditaati tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu.
Materi Terkait: Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 39
PRO
Arsip hasil penyensoran film harus disimpan dengan baik karena termasuk dalam dokumen yang memiliki nilai...
Kunci Jawaban: A
Dokumen sensor memiliki nilai hukum (bukti legalitas), administrasi (rekaman kegiatan), dan sejarah (perkembangan budaya).
Materi Terkait: Manajemen arsip dan dokumentasi hasil sensor

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 40
PRO
Dalam analisis pemecahan masalah, jika ditemukan konten digital yang viral namun melanggar norma budaya, langkah pengawas adalah...
Kunci Jawaban: C
Langkah sistematis: identifikasi, analisis dampak, koordinasi sektoral, dan tindakan korektif.
Materi Terkait: Kemampuan analisis dan pemecahan masalah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 41
PRO
Isi Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bentuk negara adalah Republik.
Materi Terkait: Wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 42
PRO
Penyensoran film di Indonesia menganut prinsip 'Penyensoran bersifat preventif'. Apa artinya?
Kunci Jawaban: E
Preventif berarti pencegahan. Sensor dilakukan di awal sebelum publik mengonsumsi konten tersebut.
Materi Terkait: Pedoman penyensoran film dan iklan film

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 43
PRO
Penulisan kata yang tepat sesuai PUEBI untuk menunjukkan tempat adalah...
Kunci Jawaban: A
Kata depan 'di' yang menunjukkan tempat harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
Materi Terkait: Bahasa Indonesia sesuai PUEBI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 44
PRO
Menurut UU No. 32 Tahun 2002, sanksi administratif bagi lembaga penyiaran yang melanggar standar isi siaran dapat berupa...
Kunci Jawaban: C
Pasal 55 UU No. 32 Tahun 2002 mengatur urutan sanksi administratif mulai dari teguran hingga pencabutan izin.
Materi Terkait: Pemahaman etika penyiaran: UU No. 32 Tahun 2002

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 45
PRO
Asas 'Kepastian Hukum' dalam UU Administrasi Pemerintahan berarti...
Kunci Jawaban: C
Kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan administrasi harus berdasar pada aturan yang jelas dan tetap.
Materi Terkait: Pemahaman sistem pemerintahan dan kebijakan publik: UU No. 30 Tahun 2014

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 46
PRO
Kriteria film yang dapat diklasifikasikan untuk usia '17+' adalah film yang...
Kunci Jawaban: B
Klasifikasi 17+ ditujukan bagi penonton yang sudah dianggap dewasa secara mental untuk mencerna tema yang lebih kompleks namun tetap dalam batas norma.
Materi Terkait: Klasifikasi usia penonton dan kriteria kelayakan tayang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 47
PRO
Pemanfaatan teknologi 'Watermarking' pada hasil sensor film digital bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Watermarking berfungsi sebagai identitas digital untuk keamanan dan akuntabilitas distribusi konten.
Materi Terkait: Pemanfaatan teknologi dalam distribusi dan pengawasan konten digital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 48
PRO
Sesuai UU No. 20 Tahun 2023, pengembangan kompetensi pegawai ASN kini bersifat...
Kunci Jawaban: B
UU No. 20 Tahun 2023 menekankan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Materi Terkait: Pemahaman regulasi ASN: UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 49
PRO
Manakah yang merupakan kriteria 'Pornografi' yang dilarang dalam penyensoran film?
Kunci Jawaban: D
Pornografi dalam sensor film didefinisikan sebagai konten yang mengeksploitasi seksualitas secara eksplisit yang melanggar norma kesusilaan.
Materi Terkait: Analisis konten film dan media audiovisual (unsur kekerasan, pornografi, SARA, dll.)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 50
PRO
Dalam penanganan pengaduan, prinsip 'Non-Diskriminasi' berarti...
Kunci Jawaban: D
Sesuai etika pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengadu dan mendapatkan respon.
Materi Terkait: Penanganan pengaduan masyarakat terkait konten film/siaran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Pengawas Hasil Penyensoran pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Pengawas Hasil Penyensoran

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Hasil Penyensoran semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Hasil Penyensoran, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Pengawas Hasil Penyensoran

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Pengawas Hasil Penyensoran menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.