SKB CPNS Pengendali Ekosistem Hutan

Soal 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) adalah...

A Pejabat struktural yang memimpin balai besar konservasi sumber daya alam B Pejabat yang mengelola administrasi perkantoran di lingkup kehutanan C Tenaga kontrak yang membantu pengamanan hutan di tingkat tapak D Pegawai yang bertugas melakukan penegakan hukum pidana di dalam kawasan hutan E Pejabat fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.

Materi Terkait: Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH

Soal 2

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan mencegah banjir disebut...

A Hutan Wisata B Hutan Konservasi C Hutan Lindung D Hutan Produksi E Hutan Suaka Alam

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 41 Tahun 1999, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Materi Terkait: Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan

Soal 3

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah...

A Badan Kepegawaian Negara B Kementerian Pertanian C Lembaga Administrasi Negara D Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan E Kementerian Dalam Negeri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, Instansi Pembina Jabatan fungsional PEH adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Materi Terkait: Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH

Soal 4

Pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk menjamin keberlanjutan fungsi hutan. Salah satu aspek utama dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari adalah...

A Aspek jumlah pegawai administrasi B Aspek penjualan bibit tanaman hias C Aspek kepastian hukum dan penataan kawasan D Aspek jumlah kunjungan wisata alam E Aspek luasan gedung perkantoran

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam konsep Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), kriteria dan indikator mencakup aspek prasyarat (kepastian hukum/kawasan), aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial ekonomi.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Soal 5

Kegiatan penanaman pohon pada lahan di luar kawasan hutan untuk memperbaiki kondisi lingkungan disebut...

A Restorasi B Reklamasi C Reboisasi D Penghijauan E Suksesi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Penghijauan adalah upaya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan.

Materi Terkait: Wawasan umum terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan

Soal 6

Salah satu skema Perhutanan Sosial yang memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan masyarakat desa disebut...

A Hutan Adat B Hutan Desa (HD) C Hutan Tanaman Rakyat (HTR) D Kemitraan Kehutanan E Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Soal 7

Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dikenal dengan istilah...

A SVLK B CORSIA C AMDAL D REDD+ E PROPER

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif bagi negara berkembang dalam menjaga hutannya guna pengendalian perubahan iklim.

Materi Terkait: Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan

Soal 8

Kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya disebut...

A Kawasan Suaka Alam B Kawasan Perkotaan C Kawasan Budi Daya D Kawasan Pertambangan E Kawasan Industri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai UU No. 5 Tahun 1990, Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal 9

Satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami disebut...

A Sempadan Sungai B Daerah Resapan air C Daerah Aliran Sungai (DAS) D Muara Sungai E Cekungan Air Tanah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Soal 10

Dalam sistem klasifikasi PEH, jenjang jabatan PEH kategori keahlian dimulai dari jenjang...

A PEH Pelaksana Pemula B PEH Terampil C PEH Ahli Madya D PEH Ahli Pertama E PEH Ahli Utama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, jenjang jabatan fungsional PEH keahlian terdiri dari: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Materi Terkait: Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH

Soal 11

Inventarisasi hutan dilakukan untuk mengetahui kondisi kekayaan hutan. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan setiap...

A 10 tahun sekali B 2 tahun sekali C 25 tahun sekali D 5 tahun sekali E 1 tahun sekali

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Soal 12

Apa yang dimaksud dengan ekosistem hutan menurut teori dasar kehutanan?

A Lahan kosong yang disiapkan untuk penanaman sawit B Kumpulan kayu yang siap ditebang untuk industri C Daerah yang dilarang dimasuki oleh manusia sama sekali D Kawasan yang hanya berisi pohon jati untuk produksi E Satuan unit komunitas yang terdiri atas tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Ekosistem hutan adalah satu kesatuan fungsional antara komponen biotik (tumbuhan, satwa, mikroorganisme) dan abiotik (tanah, air, iklim) yang saling berinteraksi di wilayah hutan.

Materi Terkait: Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan

Soal 13

Gas Rumah Kaca (GRK) yang paling dominan dihasilkan dari sektor kehutanan akibat kebakaran hutan dan lahan adalah...

A Karbon Dioksida (CO2) B Oksigen (O2) C Metana (CH4) D Nitrogen (N2) E Argon (Ar)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Karbon dioksida (CO2) adalah gas rumah kaca utama yang dilepaskan ke atmosfer saat terjadi pembakaran biomassa hutan dan lahan gambut.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Soal 14

Tata hutan merupakan kegiatan pengaturan ruang hutan. Hasil dari kegiatan tata hutan adalah pembagian kawasan hutan ke dalam...

A Blok dan Petak B Provinsi dan Kabupaten C Kavling dan Blok D Zona dan Distrik E Lahan Budi Daya dan Lahan Kritis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai PP No. 23 Tahun 2021, tata hutan dilakukan melalui pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan, serta pembagian lebih lanjut dalam petak-petak.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Soal 15

Upaya pengawetan keanekaragaman hayati secara ex-situ dilakukan di...

A Hutan Lindung B Taman Nasional C Suaka Margasatwa D Kebun Binatang atau Kebun Raya E Cagar Alam

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Konservasi ex-situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan bank benih.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal 16

Dalam skema Kemitraan Kehutanan, kerja sama dilakukan antara...

A LSM internasional dengan TNI B Pengelola Hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha dengan Masyarakat Setempat C Antar perusahaan kayu swasta saja D Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Asing E Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Keuangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Soal 17

Penetapan indikator kinerja pengelolaan DAS meliputi aspek lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan kelembagaan. Parameter kekeruhan air masuk dalam kriteria...

A Kriteria Kelembagaan B Kriteria Hidrologi C Kriteria Ekonomi D Kriteria Sosial E Kriteria Lahan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Parameter hidrologi dalam evaluasi DAS meliputi fluktuasi debit, koefisien regim sungai, muatan sedimen, dan kualitas air (termasuk kekeruhan).

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Soal 18

Salah satu bentuk adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan adalah...

A Peningkatan penggunaan energi fosil B Pembukaan lahan dengan cara membakar C Pembangunan sistem peringatan dini bencana banjir dan kekeringan D Pembangunan pabrik semen di kawasan hutan E Pengurangan luas kawasan konservasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Soal 19

Kegiatan yang dilakukan oleh PEH untuk memberikan informasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai tata cara perlindungan ekosistem hutan disebut...

A Audit Finansial B Penyidikan C Bimbingan Teknis atau Sosialisasi D Pemasaran Produk E Interogasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PEH melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi sebagai bagian dari tugas pengendalian ekosistem hutan untuk memberdayakan masyarakat. Istilah penyuluhan dihindari agar tidak tertukar dengan tugas utama Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Soal 20

Undang-Undang yang menjadi landasan utama mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah...

A UU No. 41 Tahun 1999 B UU No. 18 Tahun 2013 C UU No. 37 Tahun 2014 D UU No. 32 Tahun 2009 E UU No. 5 Tahun 1990

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 32 Tahun 2009 adalah peraturan payung (umbrella act) yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Materi Terkait: Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan

Soal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut...

A Hutan Produksi B Hutan Lindung C Hutan Konservasi D Hutan Wisata E Hutan Suaka Alam

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal 22

Kegiatan mengamati, mencatat, dan mengolah data mengenai kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi di suatu kawasan hutan secara periodik merupakan bagian dari...

A Perlindungan Hutan B Pengukuhan Kawasan C Rehabilitasi Hutan D Eksploitasi Hutan E Pemantauan (Monitoring) Ekosistem

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemantauan atau monitoring ekosistem adalah kegiatan pengumpulan data secara berkala untuk mengetahui perubahan kondisi hutan baik dari aspek biotik maupun abiotik guna pengambilan keputusan manajemen.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal 23

Prinsip dasar silvikultur yang menekankan pada permudaan alam dengan menebang pohon-pohon yang sudah masak tebang namun tetap menjaga keberlanjutan tegakan sisa disebut...

A Sistem Celah (Gap) B Land Clearing C Tebang Habis dengan Permudaan Buatan D Agroforestry E Tebang Pilih Tanam Indonesia

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang mengatur penebangan pohon berdasarkan batas diameter tertentu dan mewajibkan penanaman/pemeliharaan tegakan sisa untuk menjamin kelestarian hutan.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal 24

Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...

A Taman Nasional B Cagar Alam C Taman Hutan Raya D Suaka Margasatwa E Hutan Produksi Terbatas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 angka 14 menegaskan definisi Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal 25

Cabang ilmu kehutanan yang mempelajari tentang cara identifikasi, penamaan, dan klasifikasi jenis-jenis pohon disebut...

A Dendrologi B Inventarisasi Hutan C Hasil Hutan Bukan Kayu D Silvikultur E Ekologi Hutan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dendrologi berasal dari kata 'dendron' (pohon) dan 'logos' (ilmu), yang secara spesifik mempelajari identifikasi dan taksonomi jenis pohon dalam kehutanan.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal 26

Kegiatan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga disebut...

A Rehabilitasi Hutan dan Lahan B Konservasi Sumber Daya C Konversi Kawasan D Eksploitasi Lahan E Reboisasi Terpadu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Definisi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai regulasi adalah upaya memulihkan fungsi hutan dan lahan yang rusak atau kritis.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal 27

Status hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah disebut...

A Hutan Adat B Hutan Negara C Hutan Hak D Hutan Desa E Hutan Rakyat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal 28

Interaksi antara komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (lingkungan fisik) dalam suatu kawasan hutan membentuk suatu sistem yang disebut...

A Biosfer B Relung (Niche) C Komunitas Biologi D Ekosistem Hutan E Habitat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Ekosistem hutan adalah suatu kesatuan fungsional antara komponen biotik (flora, fauna, mikroorganisme) dan abiotik (tanah, air, iklim) di wilayah hutan.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal 29

Penanaman kembali kawasan hutan yang telah gundul atau rusak dengan jenis pohon hutan disebut...

A Sertifikasi Hutan B Permudaan Alam C Penghijauan D Reboisasi E Restorasi Ekosistem

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Reboisasi secara spesifik merujuk pada kegiatan penanaman kembali pada kawasan hutan, sedangkan penghijauan dilakukan di luar kawasan hutan.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal 30

Salah satu fungsi ekonomi hutan adalah menghasilkan 'Hasil Hutan Bukan Kayu' (HHBK). Manakah di bawah ini yang termasuk contoh HHBK?

A Balok meranti B Chip kayu untuk kertas C Tiang pancang kayu ulin D Madu, rotan, dan getah pinus E Papan jati

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal 31

Peraturan Pemerintah nomor berapakah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja?

A PP No. 23 Tahun 2021 B PP No. 37 Tahun 2012 C PP No. 44 Tahun 2004 D PP No. 6 Tahun 2007 E PP No. 10 Tahun 2010

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan regulasi terbaru pasca UU Cipta Kerja yang mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal 32

Upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit disebut...

A Pengolahan Hutan B Inventarisasi Hutan C Pemanfaatan Hutan D Perlindungan Hutan E Rehabilitasi Hutan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perlindungan hutan bertujuan agar fungsi hutan (lindung, produksi, konservasi) dapat tercapai secara optimal dan lestari dengan meminimalkan gangguan.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal 33

Hutan yang tumbuh di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon seperti Avicennia dan Rhizophora disebut...

A Hutan Musim B Hutan Rawa Gambut C Hutan Hujan Tropis D Hutan Kerangas E Hutan Mangrove

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas di daerah litoral (pantai) yang terkena pasang surut dengan komposisi jenis pohon tertentu.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal 34

Satuan unit terkecil pengelolaan hutan di Indonesia yang memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang jelas disebut...

A Blok Inti B Hutan Desa C Areal Penggunaan Lain D Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) E Wilayah Kelola Rakyat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal 35

Jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai sempurna di lingkungan yang jenuh air disebut...

A Tanah Latosol B Tanah Aluvial C Tanah Podsolik D Tanah Grumusol E Tanah Gambut (Organosol)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tanah gambut terbentuk dari materi organik (sisa vegetasi) yang menumpuk selama ribuan tahun dalam kondisi anaerob/tergenang.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal 36

Berikut ini yang merupakan tugas pokok seorang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) berdasarkan jabatan fungsionalnya adalah...

A Melakukan kegiatan teknis pengendalian ekosistem hutan B Menyusun undang-undang kehutanan C Menjual hasil hutan ke luar negeri D Melakukan penebangan kayu di hutan produksi E Melakukan penegakan hukum tindak pidana kehutanan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PEH berfokus pada penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan pengevaluasian di bidang pengendalian ekosistem hutan.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal 37

Kemampuan hutan untuk menyerap gas karbondioksida (CO2) dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomassa pohon disebut sebagai...

A Oksidasi Gambut B Respirasi Hutan C Daur Karbon D Sekuestrasi Karbon E Emisi Karbon

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sekuestrasi karbon adalah proses penangkapan dan penyimpanan CO2 dari atmosfer ke dalam penyerap karbon (seperti hutan) melalui fotosintesis.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal 38

Indikator kesehatan hutan yang diukur dari kerapatan tajuk, pertumbuhan diameter, dan tingkat kerusakan pohon secara visual disebut...

A Komposisi jenis B Daya dukung lahan C Kualitas tempat tumbuh D Struktur tegakan E Vitalitas pohon

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Vitalitas mencerminkan kondisi kesehatan individu pohon atau tegakan yang dilihat dari performa fisik dan pertumbuhannya.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal 39

Alat yang umum digunakan oleh rimbawan untuk mengukur diameter pohon setinggi dada (DBH) adalah...

A Altimeter B GPS C Pita diameter (phi-band) atau Caliper D Kompas Suunto E Haga Hypsometer

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pita diameter (phi-band) sudah dikalibrasi untuk membaca keliling sebagai diameter, sedangkan caliper mengukur diameter secara langsung.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal 40

Sistem zonasi di Taman Nasional yang ditetapkan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat tradisional yang sudah ada sebelum kawasan ditetapkan adalah...

A Zona Tradisional B Zona Rehabilitasi C Zona Rimba D Zona Pemanfaatan E Zona Inti

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Zona Tradisional diperuntukkan guna kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan sejarah terhadap kawasan tersebut.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal 41

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 74 Tahun 2020, tugas pokok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah...

A Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pengendalian ekosistem hutan B Menyusun anggaran pendapatan dan belanja kementerian di sektor lingkungan hidup C Melaksanakan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan D Melakukan patroli dan penegakan hukum tindak pidana kehutanan secara yustisial E Memungut penerimaan negara bukan pajak dari sektor pemanfaatan hasil hutan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, tugas pokoknya adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.

Materi Terkait: Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan

Soal 42

Kedudukan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan jabatan fungsional kategori...

A Keterampilan dan Keahlian B Keterampilan dan Pelaksana C Administrasi dan Pengawas D Keahlian dan Struktural E Keahlian dan Pimpinan Tinggi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) terdiri dari kategori keterampilan (mulai dari Terampil hingga Penyelia) dan kategori keahlian (mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama).

Materi Terkait: Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan

Soal 43

Dalam jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian, jenjang yang paling tinggi adalah...

A PEH Penyelia B PEH Ahli Utama C PEH Ahli Muda D PEH Ahli Pertama E PEH Ahli Madya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Permenpan RB No. 74 Tahun 2020 Pasal 6, jenjang jabatan fungsional PEH kategori Keahlian dari yang terendah sampai tertinggi adalah Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Materi Terkait: Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan

Soal 44

Salah satu hasil kerja (output) dari seorang PEH Ahli Pertama dalam unsur pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan adalah...

A Surat Perintah Penyidikan Kehutanan B Undang-Undang Konservasi baru C Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) D Laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem hutan E Rencana Induk Kehutanan Nasional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut rincian kegiatan PEH dalam Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, salah satu tugas PEH Ahli Pertama adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi data potensi, yang outputnya berupa laporan hasil identifikasi potensi dan masalah ekosistem.

Materi Terkait: Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan

Soal 45

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional PEH di instansi daerah provinsi adalah...

A Kepala BKN B Gubernur C Kepala Dinas Kehutanan Provinsi D Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan E Bupati/Wali Kota

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai UU ASN dan aturan pelaksanaannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat instansi daerah provinsi adalah Gubernur.

Materi Terkait: Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan

Soal 46

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah...

A Seluruh wilayah negara yang belum memiliki sertifikat hak milik B Area tanah yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan hasil kayunya demi devisa negara semata C Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan D Kumpulan pohon-pohon besar yang berada di wilayah pegunungan yang tidak dapat diakses manusia E Lahan yang ditutupi oleh pepohonan dengan luas minimal 0,25 hektar

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Materi Terkait: Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Soal 47

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Indonesia dibagi menjadi tiga fungsi pokok, yaitu...

A Hutan Tropis, Hutan Musim, dan Hutan Sabana B Hutan Negara, Hutan Adat, dan Hutan Hak C Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Hutan Produksi D Hutan Mangrove, Hutan Gambut, dan Hutan Dataran Rendah E Hutan Primer, Hutan Sekunder, dan Hutan Tanaman

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999, berdasarkan fungsi pokoknya hutan dibagi menjadi tiga, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Materi Terkait: Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Soal 48

Undang-Undang yang mengatur tentang Cipta Kerja yang turut mengubah beberapa pasal dalam UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah...

A UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. Perpu No 2 Tahun 2022 (UU No 6 Tahun 2023) B UU Nomor 32 Tahun 2009 C UU Nomor 23 Tahun 2014 D UU Nomor 18 Tahun 2013 E UU Nomor 5 Tahun 1990

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU Cipta Kerja yang memuat perubahan regulasi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup awalnya disahkan melalui UU No 11 Tahun 2020, kemudian digantikan oleh Perpu No 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi UU No 6 Tahun 2023.

Materi Terkait: Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Soal 49

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Asas yang mendasari hal tersebut sesuai UU Kehutanan antara lain, kecuali...

A Manfaat dan lestari B Monopoli pemanfaatan C Keadilan D Kerakyatan E Keterpaduan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 2, penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Monopoli bertentangan dengan asas ini.

Materi Terkait: Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Soal 50

Dalam konteks kehutanan, deforestasi diartikan sebagai...

A Pemanenan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat adat B Peningkatan tutupan tajuk pohon di hutan sekunder C Sertifikasi kayu legal untuk ekspor D Perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan akibat kegiatan manusia E Penanaman kembali lahan kritis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Deforestasi didefinisikan secara umum (termasuk oleh KLHK) sebagai perubahan penutupan lahan dari kelas hutan menjadi kelas non-hutan yang bersifat permanen, biasanya akibat alih fungsi lahan atau penebangan tanpa reboisasi.

Materi Terkait: Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Soal 51

Regulasi utama yang menjadi payung hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia adalah...

A UU Nomor 18 Tahun 2013 B UU Nomor 5 Tahun 1990 C UU Nomor 26 Tahun 2007 D UU Nomor 41 Tahun 1999 E UU Nomor 32 Tahun 2009

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal 52

Sistem pengelolaan pangkalan data (database) yang digunakan KLHK untuk memantau peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) secara elektronik dikenal dengan sistem...

A e-TSL (Sistem Informasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar) B SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) C SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) D SATU DATA LHK E Sistem Informasi Geografis Kehutanan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sistem aplikasi e-TSL digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK untuk perizinan dan pendataan peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk untuk penerbitan dokumen SATS-LN (CITES).

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal 53

Dokumen internasional yang meratifikasi perlindungan spesies langka agar perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan liar tidak mengancam kelestariannya adalah...

A Konvensi Ramsar B Paris Agreement C CBD (Convention on Biological Diversity) D Protokol Kyoto E CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen satwa liar dan tumbuhan tidak mengancam kelangsungan hidup mereka.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal 54

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, daftar spesies yang dilindungi tersebut saat ini diatur secara rinci dalam...

A Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 B UU No. 5 Tahun 1990 C PP No. 28 Tahun 2011 D Permen LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 E PP No. 7 Tahun 1999

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Daftar terbaru dan rinci mengenai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi diterbitkan dalam Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang merupakan perubahan dari P.20/2018.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal 55

Status konservasi satwa Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dalam daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) adalah...

A Extinct in the Wild (Punah di Alam Liar) B Vulnerable (Rentan) C Critically Endangered (Kritis) D Near Threatened (Mendekati Terancam) E Least Concern (Risiko Rendah)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan data IUCN Red List, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berstatus Critically Endangered (Kritis / Sangat Terancam Punah) karena populasinya yang terus menurun.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal 56

Sistem peringatan dini (Early Warning System) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang umum digunakan di Indonesia untuk memantau titik panas adalah...

A Aplikasi e-Filing B Sistem Informasi Manajemen Rencana Kehutanan C Sistem Informasi Geospasial D SiPongi E E-Katalog Kehutanan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sistem pemantauan karhutla yang dioperasikan oleh KLHK adalah SiPongi. Sistem ini menyediakan informasi titik panas (hotspot) secara real-time yang bersumber dari berbagai satelit (seperti NOAA, Terra/Aqua MODIS, dan SNPP VIIRS).

Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Soal 57

Unsur utama yang menyebabkan terjadinya api dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan dikenal dengan istilah 'Segitiga Api', yang terdiri atas...

A Angin, Kelembaban, dan Bahan Bakar B Bahan Bakar, Panas, dan Oksigen C Gambut, Cuaca, dan Manusia D Suhu Tinggi, Daun Kering, dan Angin kencang E Oksigen, Karbon Dioksida, dan Sinar Matahari

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Konsep Segitiga Api (Fire Triangle) menyatakan bahwa api dapat menyala jika terdapat tiga unsur yang berinteraksi: Bahan Bakar (fuel), Panas (heat), dan Oksigen (oxygen).

Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Soal 58

Dalam manajemen penanggulangan karhutla, upaya pembuatan sekat bakar (firebreak) termasuk dalam tahapan...

A Penanganan Pascakebakaran B Investigasi Hukum C Pencegahan D Rehabilitasi E Pemadaman

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sekat bakar (firebreak) dibuat sebagai upaya pencegahan untuk melokalisir atau menghentikan menjalarnya api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, sehingga api tidak meluas ke area lain.

Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Soal 59

Satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Kementerian LHK yang bertugas khusus dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah...

A Wanadri B SPORC (Satuan Polisi Reaksi Cepat) C Basarnas D Polisi Hutan (Polhut) E Manggala Agni

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Manggala Agni adalah brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Soal 60

Tingkat kemudahan terbakar di suatu kawasan hutan dapat dipantau menggunakan indeks cuaca kebakaran, salah satu sistem indeks yang sering digunakan secara internasional dan diadaptasi di Indonesia adalah...

A ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) B GIS (Geographic Information System) C AMDAL D Indeks Kualitas Lingkungan Hidup E FDRS (Fire Danger Rating System)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

FDRS (Fire Danger Rating System) atau Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran digunakan untuk mendeteksi tingkat kerawanan/kemudahan lahan dan hutan terbakar berdasarkan kondisi cuaca harian.

Materi Terkait: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Soal 61

PRO

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 74 Tahun 2020, salah satu butir kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) jenjang Pemula dalam penyiapan pengendalian ekosistem hutan adalah...

A Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi ekosistem hutan B Menyusun naskah akademik undang-undang kehutanan C Menyusun peta klasifikasi penutupan lahan tingkat kesulitan III D Menetapkan batas definitif kawasan hutan nasional E Melakukan evaluasi kebijakan nasional planologi kehutanan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai butir kegiatan dalam Permenpan RB No. 74 Tahun 2020, PEH jenjang Pemula bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi ekosistem hutan, sedangkan identifikasi data rencana kehutanan adalah tugas jenjang Ahli.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 62

PRO

Dalam pelaksanaan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan), pemilihan jenis tanaman harus memperhatikan kriteria kecocokan tempat tumbuh (site matching). Hal ini merupakan bagian dari...

A Pemberian sanksi pelanggaran hutan B Pemasaran hasil hutan non kayu C Pengembangan teknologi benih D Perencanaan teknis RHL E Penghapusan aset negara

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Site matching adalah penyesuaian antara persyaratan tumbuh jenis pohon dengan kondisi biofisik lahan agar tanaman dapat tumbuh optimal.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 63

PRO

Strategi pengendalian perubahan iklim sektor kehutanan dalam dokumen 'Indonesia's FOLU Net Sink 2030' berfokus pada...

A Peningkatan ekspor kayu bulat tanpa batas B Pencapaian kondisi dimana tingkat serapan gas rumah kaca sektor hutan sama atau lebih besar dari tingkat emisinya pada tahun 2030 C Konversi seluruh hutan konservasi menjadi pemukiman D Penghapusan program rehabilitasi hutan E Penggunaan bahan kimia untuk mempercepat kematian pohon tua

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

FOLU Net Sink 2030 adalah komitmen ambisius Indonesia untuk menjadikan sektor hutan sebagai penyerap bersih karbon.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 64

PRO

Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, seperti jasa wisata alam, diatur melalui mekanisme...

A Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) B Sertifikat Hak Milik (SHM) C Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) D Surat Izin Mengemudi (SIM) E Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan KPA (Kawasan Pelestarian Alam) memerlukan perizinan berusaha yang spesifik untuk jasa lingkungan.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 65

PRO

Berdasarkan regulasi tata lingkungan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh usaha yang berdampak penting adalah...

A SIUP B AMDAL C KTP D NPWP E Sertifikat Vaksin

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha/kegiatan.

Materi Terkait: Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 66

PRO

Dalam pengembangan perhutanan sosial, fasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bertujuan untuk...

A Meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha masyarakat melalui pengelolaan komoditas tertentu B Mempermudah penebangan pohon secara liar C Menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah D Menghancurkan ekosistem hutan E Mengambil alih fungsi pemerintah daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

KUPS dibentuk untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat pemegang izin perhutanan sosial agar bisa mengelola potensi hutan (madu, buah, jasa wisata) secara mandiri.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 67

PRO

Metode pemantauan tutupan lahan menggunakan data penginderaan jauh (satelit) termasuk dalam lingkup kegiatan PEH bidang...

A Konservasi Sumber Daya B Perhutanan Sosial C Penyidikan Kehutanan D Planologi Kehutanan E Pengelolaan DAS

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Planologi kehutanan mencakup kegiatan inventarisasi, pemetaan, dan pemantauan sumber daya hutan menggunakan teknologi GIS dan Remote Sensing.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 68

PRO

Evaluasi tingkat kerusakan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengendalian ekosistem. Kerusakan hutan akibat hama dan penyakit disebut...

A Kerusakan Antropogenik B Kerusakan Fisik C Kerusakan Mekanis D Kerusakan Kimiawi E Kerusakan Biotis

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kerusakan biotis adalah kerusakan yang disebabkan oleh organisme hidup seperti serangga, jamur, bakteri, atau virus.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 69

PRO

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dilakukan untuk masa waktu...

A 1 tahun B 50 tahun C 5 tahun D 10 tahun E 20 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

RPHJP disusun sebagai dokumen rencana makro pengelolaan hutan di wilayah KPH untuk periode 10 tahun.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 70

PRO

Dalam pengendalian kebakaran hutan, teknik 'Backfire' (pembakaran balik) digunakan untuk...

A Menghangatkan suhu udara di malam hari B Memperbesar api agar semua pohon habis C Menghasilkan asap untuk sinyal darurat D Menciptakan zona kosong bahan bakar agar api utama mati saat bertemu area terbakar E Memasak makanan bagi petugas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Backfire adalah teknik pemadaman api secara tidak langsung dengan melakukan pembakaran terkendali dari garis sekat bakar ke arah api utama.

Materi Terkait: Wawasan umum terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 71

PRO

Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi. Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan rekreasi dan pariwisata alam adalah...

A Zona Pemanfaatan B Zona Khusus C Zona Rehabilitasi D Zona Inti E Zona Rimba

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permen LHK No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2015, Zona Pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional yang letak, kondisi, dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk wisata alam.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 72

PRO

Apa peran utama PEH dalam penyiapan pengendalian perubahan iklim tingkat daerah?

A Menangkap pelanggar emisi kendaraan bermotor B Membangun pabrik panel surya C Menghapus data titik panas (hotspot) D Menjual unit karbon ke bursa efek luar negeri E Melakukan inventarisasi data emisi dan serapan GRK sektor kehutanan di wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PEH bertugas mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait stok karbon serta potensi emisi GRK sebagai bahan perencanaan strategi pengendalian perubahan iklim.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 73

PRO

Sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian) diwajibkan bagi produk kayu Indonesia untuk...

A Menghindari proses pemeriksaan di pelabuhan B Menjamin bahwa kayu berasal dari sumber yang sah (legal) dan dikelola secara lestari C Menyamarkan asal-usul kayu ilegal D Mewajibkan penebangan pohon di pinggir jalan E Meningkatkan berat kayu saat ekspor

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SVLK adalah sistem untuk memastikan semua produk kayu yang beredar dan diekspor dari Indonesia memiliki status legalitas yang jelas.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 74

PRO

Dalam manajemen DAS, pembangunan terasering dan rorak merupakan teknik konservasi tanah dan air secara...

A Biologis B Psikologis C Kimiawi D Vegetatif E Mekanis/Sipil Teknis

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Konservasi mekanis adalah upaya mempertahankan kesuburan tanah dengan cara fisik/bangunan, seperti teras, rorak, gully plug, dan embung.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 75

PRO

Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi (RTk-RHL) DAS didasarkan pada kriteria...

A Luas jalan aspal di kabupaten B Jumlah penduduk perkotaan C Jumlah pabrik pengolahan makanan D Tingkat kekritisan lahan dan prioritas DAS E Warna peta administratif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

RTk-RHL disusun berdasarkan hasil identifikasi lahan kritis pada DAS prioritas agar kegiatan pemulihan tepat sasaran.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 76

PRO

Salah satu bentuk inovasi PEH dalam pengembangan pengendalian ekosistem hutan konservasi adalah...

A Membangun mal di dalam cagar alam B Melepaskan spesies invasif ke ekosistem asli C Menutup seluruh akses air bagi satwa D Membasmi seluruh predator di hutan E Penerapan teknologi SMART Patrol untuk pemantauan biodiversitas berbasis data digital

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) adalah inovasi teknologi yang membantu petugas lapangan (termasuk PEH) melakukan patroli dan pemantauan secara efektif.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 77

PRO

Verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dilakukan untuk memastikan...

A Bahwa lahan tersebut tidak memiliki pohon sama sekali B Masyarakat mau menjual lahan kepada pengusaha C Kesesuaian antara subjek (masyarakat), objek (lokasi), dan rencana kelola D Jumlah ternak yang dimiliki warga E Masyarakat sanggup membayar upeti

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Verifikasi teknis bertujuan memvalidasi kelayakan pemohon dan lokasi agar pemberian izin perhutanan sosial tepat sasaran dan sesuai aturan.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 78

PRO

Apa yang dimaksud dengan koridor hidupan liar (wildlife corridor)?

A Kandang permanen di tengah hutan B Jalur penghubung antar habitat yang terfragmentasi untuk memungkinkan pergerakan dan aliran genetik satwa C Jalan raya yang membelah taman nasional D Daerah yang digunakan untuk berburu legal E Pagar listrik untuk membatasi ruang gerak gajah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Koridor penting untuk mencegah isolasi populasi satwa liar yang dapat berujung pada inbreeding dan kepunahan lokal.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 79

PRO

Dalam analisis tata lingkungan, daya dukung lingkungan hidup didefinisikan sebagai...

A Berat maksimal bangunan yang bisa berdiri di atas tanah B Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya C Jumlah uang yang dialokasikan untuk perbaikan taman D Jumlah pohon yang boleh ditebang setiap hari E Luas tanah yang bisa dijual untuk industri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Definisi ini tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 sebagai landasan dalam perencanaan tata ruang dan wilayah.

Materi Terkait: Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 80

PRO

Salah satu bentuk pengembangan metode dalam inventarisasi gas rumah kaca sektor kehutanan adalah...

A Meningkatkan pembakaran serasah di lantai hutan B Menebak jumlah pohon dari foto udara hitam putih C Penggunaan faktor emisi lokal (Specific Emission Factor) yang lebih akurat daripada nilai default IPCC D Mengabaikan emisi dari lahan gambut E Menghentikan seluruh kegiatan pengukuran lapangan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengembangan metode inventarisasi GRK diarahkan pada pencapaian akurasi tingkat tinggi (Tier 2 atau Tier 3) dengan menggunakan data spesifik nasional.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 81

PRO

Dalam tata lingkungan, KLHS merupakan instrumen wajib untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa kepanjangan dari KLHS?

A Komitmen Lingkungan Hijau Seimbang B Kriteria Limbah Halal Sistematis C Kajian Lingkungan Hidup Strategis D Kawasan Lindung Hidupan Satwa E Kualitas Lingkungan Hutan Sejahtera

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 82

PRO

Pelaksanaan reintroduksi satwa liar ke habitat aslinya harus melalui prosedur...

A Rehabilitasi, habituasi, dan penilaian kelayakan lokasi pelepasliaran B Penghilangan insting berburu satwa C Pemberian pakan buatan selamanya di hutan D Dijinakkan terlebih dahulu di rumah penduduk E Langsung dilepaskan tanpa persiapan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Proses reintroduksi memerlukan tahapan yang matang agar satwa dapat beradaptasi dan bertahan hidup secara mandiri di alam liar.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 83

PRO

Penyiapan bahan pengembangan model pengelolaan DAS dilakukan PEH dengan cara...

A Membongkar seluruh bendungan yang ada B Menganalisis data historis hidrologi dan penggunaan lahan untuk membangun simulasi model C Menyalin rencana pengelolaan DAS dari negara lain secara utuh D Meningkatkan sedimentasi di waduk E Menutup saluran drainase di pemukiman

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengembangan model memerlukan input data yang valid dari lapangan untuk memprediksi dampak perubahan tutupan lahan terhadap tata air.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 84

PRO

Kegiatan pengembangan pengendalian ekosistem hutan bidang planologi kehutanan mencakup...

A Pemasangan papan larangan buang sampah B Penangkapan pemburu liar di hutan jati C Pembangunan jembatan gantung antar desa D Pengobatan satwa yang terluka E Penyusunan standar prosedur operasional pemetaan partisipatif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pengembangan di bidang planologi berkaitan dengan metodologi perencanaan, sistem informasi, dan standardisasi pemetaan.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 85

PRO

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan wajib mendapatkan persetujuan untuk menjamin...

A Kecepatan penebangan pohon di area lindung B Kelancaran pembayaran gaji karyawan swasta C Kesesuaian operasional lapangan dengan prinsip kelestarian hasil dan fungsi ekologi D Penurunan biaya operasional perusahaan E Penghapusan kewajiban pajak perusahaan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

RKT adalah instrumen kendali pemerintah agar pemegang perizinan tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang merusak hutan.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 86

PRO

Salah satu tantangan dalam pengembangan perhutanan sosial adalah resolusi konflik. Peran PEH dalam hal ini adalah...

A Melakukan mediasi dan identifikasi akar masalah sengketa lahan kawasan hutan B Memihak salah satu kelompok yang paling kuat C Menjual lahan yang bersengketa kepada pihak ketiga D Membiarkan konflik selesai dengan sendirinya E Mengerahkan aparat keamanan untuk pengusiran paksa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PEH bertugas sebagai fasilitator teknis untuk mencari solusi jalan tengah dalam konflik penguasaan lahan di kawasan hutan.

Materi Terkait: Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 87

PRO

Apa yang dimaksud dengan spesies alien invasif (Invasive Alien Species)?

A Spesies pendatang yang menyebar secara luas di luar habitat aslinya dan mengancam biodiversitas lokal B Mikroorganisme yang membantu pertumbuhan pohon C Spesies satwa dari luar angkasa D Tumbuhan endemik yang hanya ada di satu pulau E Satwa liar yang dilindungi undang-undang

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Spesies invasif (seperti eceng gondok atau ikan red devil) dapat merusak keseimbangan ekosistem asli karena tidak memiliki predator alami di lokasi baru.

Materi Terkait: Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 88

PRO

Dalam penyiapan pengendalian ekosistem hutan bidang konservasi, PEH melakukan inventarisasi flora dan fauna. Data yang dikumpulkan meliputi...

A Harga jual satwa di pasar gelap B Nama spesies, jumlah populasi, sebaran, dan kondisi habitat C Jumlah pengunjung yang memberi makan satwa D Daftar menu makanan restoran di sekitar hutan E Warna kesukaan pengurus kebun binatang

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Data biofisik dan populasi sangat penting sebagai dasar penentuan status perlindungan dan strategi konservasi spesies.

Materi Terkait: Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 89

PRO

Pengembangan sistem database kehutanan (SIPUHH, SIGAP, dll) bertujuan untuk meningkatkan...

A Kerumitan birokrasi bagi masyarakat B Biaya operasional kantor kementerian C Ketergantungan pada dokumen kertas D Kerahasiaan data dari publik E Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola kehutanan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Digitalisasi data memudahkan pemantauan aliran kayu, perizinan, dan kondisi hutan secara real-time.

Materi Terkait: Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan pengendali ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 90

PRO

Kegiatan penanaman pengayaan (enrichment planting) dilakukan pada hutan yang...

A Hutannya sudah sangat lebat dan primer B Hutan yang sudah dikonversi menjadi perumahan C Hutannya mengalami penurunan kualitas (degradasi) atau kurangnya jenis pohon komersial/asli D Lahan pasir pantai yang gersang E Kawasan puncak gunung berapi yang aktif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penanaman pengayaan bertujuan meningkatkan kerapatan dan keanekaragaman jenis pada tegakan hutan yang ada tanpa menghilangkan pohon yang sudah tumbuh.

Materi Terkait: Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 91

PRO

Dalam tata kelola perizinan berusaha pemanfaatan hutan menurut PP No. 23 Tahun 2021, istilah yang menggantikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah...

A SIPH (Surat Izin Pemanfaatan Hutan) B IUPHHK-RE C IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) D PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) E HPH (Hak Pengusahaan Hutan)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021, istilah izin diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang bersifat multiusaha.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 92

PRO

Pada ekosistem hutan hujan tropis, terdapat lapisan vegetasi tempat tajuk pohon-pohon besar menyambung membentuk atap. Lapisan ini disebut...

A Forest Floor B Understory C Emergent D Shrub Layer E Canopy (Tajuk Utama)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Canopy atau kanopi adalah lapisan dominan di hutan hujan tropis yang menyerap sebagian besar cahaya matahari dan melindungi lapisan di bawahnya.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 93

PRO

Metode penentuan sampel dalam inventarisasi hutan di mana setiap unit populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak disebut...

A Simple Random Sampling B Systematic Sampling C Purposive Sampling D Cluster Sampling E Stratified Sampling

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Simple Random Sampling (SRS) adalah teknik pengambilan sampel acak sederhana tanpa ada pertimbangan strata atau sistematika tertentu.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 94

PRO

Tindakan pengayaan tegakan (enrichment planting) dilakukan pada hutan yang...

A Mengalami degradasi atau memiliki permudaan alam yang kurang B Hanya terdiri dari satu jenis pohon (monokultur) C Baru saja mengalami kebakaran hebat (total) D Akan dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit E Sudah sangat padat pohonnya

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pengayaan adalah menanam jenis pohon di sela-sela tegakan yang ada untuk meningkatkan keanekaragaman atau kualitas tegakan.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 95

PRO

Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang (20 tahun) untuk suatu unit KPH disebut dengan...

A RKU B RKT C RPHJP D RPJMN E RPHJM

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) memuat visi, misi, dan rencana strategis pengelolaan hutan untuk periode 20 tahun di wilayah KPH.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 96

PRO

Hama 'Xystrocera festiva' atau penggerek batang sangat umum menyerang jenis pohon hutan...

A Mahoni B Jati (Tectona grandis) C Pinus (Pinus merkusii) D Sengon (Falcataria moluccana) E Eukaliptus

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Xystrocera festiva atau sering disebut ulat boktor adalah hama utama yang menyerang batang pohon sengon sehingga menurunkan kualitas kayu.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 97

PRO

Strategi pengendalian kebakaran hutan yang berfokus pada kegiatan sebelum terjadinya api, seperti penyuluhan dan pembuatan sekat bakar, disebut...

A Rehabilitasi Pasca Bakar B Ground Check C Mopping-up D Pemadaman Dini E Pencegahan (Preventif)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Langkah preventif bertujuan meminimalisir risiko terjadinya kebakaran melalui edukasi, patroli, dan rekayasa fisik lahan.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 98

PRO

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) mengatur perdagangan spesies yang terancam punah. Spesies yang dilarang total untuk diperdagangkan secara internasional termasuk dalam...

A Appendix I B Appendix II C Green List D Red List E Appendix III

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Appendix I CITES memuat daftar spesies yang terancam punah sehingga perdagangan komersial internasional dilarang.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 99

PRO

Proses suksesi ekosistem hutan yang dimulai dari lahan yang benar-benar kosong/telanjang (seperti pasca letusan gunung berapi) disebut...

A Klimaks Ekosistem B Degradasi Hutan C Suksesi Primer D Suksesi Sekunder E Revegetasi Alam

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Suksesi primer terjadi pada substrat baru yang belum pernah ada vegetasi sebelumnya, dimulai dari organisme pionir.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 100

PRO

Metode penanaman hutan dengan sistem baris bergantian antara tanaman kehutanan dan tanaman pangan disebut...

A Monokultur B Taungya (Tumpangsari) C Agrosilvopasture D Hutan Kemasyarakatan E Silvopasture

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sistem tumpangsari atau taungya memungkinkan petani menanam tanaman semusim di antara barisan pohon hutan pada masa awal pertumbuhan.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 101

PRO

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Salah satu mekanismenya adalah 'Carbon Offset' yang berarti...

A Penjualan kayu bulat ke luar negeri B Larangan menebang pohon C Pemberian subsidi pupuk tanaman D Pengimbangan emisi melalui kegiatan penurunan emisi di tempat lain E Pajak atas emisi karbon

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Offset karbon adalah pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan untuk mengompensasi emisi yang dihasilkan di tempat lain.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 102

PRO

Alat yang berfungsi untuk mengukur kelembaban relatif udara di dalam hutan guna memantau risiko kebakaran hutan adalah...

A Psikrometer (Sling Psychrometer) B Theodolit C Ombrometer D Barometer E Anemometer

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sling Psychrometer digunakan untuk mengukur titik embun dan kelembaban relatif udara, data krusial untuk indeks bahaya kebakaran.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 103

PRO

Indeks Luas Daun (Leaf Area Index/LAI) digunakan dalam analisis hutan untuk mengetahui...

A Kerapatan kayu B Produktivitas fotosintesis dan tutupan tajuk C Jumlah mikroba tanah D Kedalaman akar pohon E Ketebalan kulit pohon

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

LAI adalah rasio luas daun terhadap luas permukaan tanah, yang berkaitan erat dengan intersepsi cahaya dan transpirasi.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 104

PRO

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan di dalam kawasan (in-situ) maupun di luar kawasan (ex-situ). Contoh konservasi ex-situ adalah...

A Taman Nasional Way Kambas B Cagar Alam Pananjung Pangandaran C Kebun Raya dan Kebun Binatang D Suaka Margasatwa Muara Angke E Hutan Lindung Gunung Gede

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Konservasi ex-situ adalah perlindungan spesies di luar habitat aslinya seperti Kebun Raya, arboretum, atau pusat penangkaran.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 105

PRO

Istilah 'Social Forestry' atau Perhutanan Sosial di Indonesia mencakup 5 skema utama. Mana yang bukan merupakan bagian dari skema tersebut?

A Kemitraan Kehutanan B Hutan Kemasyarakatan (HKm) C Hutan Tanaman Rakyat (HTR) D Hutan Produksi Terbatas (HPT) E Hutan Desa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perhutanan Sosial terdiri dari Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. HPT adalah fungsi hutan, bukan skema pengelolaan sosial.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 106

PRO

Proses pelapukan batuan induk menjadi tanah yang dipengaruhi oleh faktor iklim, organisme, topografi, dan waktu disebut...

A Erosi B Dekomposisi C Pedogenesis D Infiltrasi E Sedimentasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pedogenesis adalah proses pembentukan tanah dari bahan induk melalui interaksi faktor-faktor pembentuk tanah.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 107

PRO

Kegiatan pengendalian hama secara hayati (biological control) di hutan dapat dilakukan dengan...

A Penyemprotan pestisida kimia dosis tinggi B Pelepasan musuh alami (predator atau parasitoid) C Penanaman monokultur D Pembakaran serasah hutan E Penebangan seluruh pohon yang sakit

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengendalian hayati memanfaatkan organisme lain untuk menekan populasi hama agar tetap berada di bawah ambang ekonomi.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 108

PRO

Dalam klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson yang sering digunakan di kehutanan, penentuan tipe iklim didasarkan pada rasio antara...

A Ketinggian tempat dan curah hujan B Intensitas cahaya dan tutupan awan C Jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah D Kecepatan angin dan evaporasi E Suhu maksimum dan suhu minimum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Schmidt-Ferguson menggunakan nilai Q (rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah) untuk menentukan tipe iklim A sampai H.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 109

PRO

Jenis api yang membakar material organik di bawah permukaan tanah (seperti pada lahan gambut) dan sangat sulit dipadamkan disebut...

A Api Buatan B Api Bawah (Ground Fire) C Api Tajuk (Crown Fire) D Api Permukaan (Surface Fire) E Api Loncatan (Spot Fire)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Api bawah membakar lapisan gambut atau serasah yang tebal di bawah permukaan tanah tanpa nyala api yang besar namun sangat persisten.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 110

PRO

Penetapan kawasan hutan dilakukan melalui beberapa tahapan. Urutan yang benar menurut regulasi adalah...

A Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan, Penetapan B Penunjukan, Pemetaan, Penetapan, Evaluasi C Pencadangan, Pemanfaatan, Penetapan D Penataan Batas, Penunjukan, Penetapan, Pengumuman E Penetapan, Penunjukan, Pemetaan, Penataan Batas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai regulasi (UU Kehutanan & PP 23/2021), pengukuhan kawasan hutan meliputi: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 111

PRO

Pohon yang memiliki sistem perakaran napas (pneumatofora) merupakan adaptasi untuk hidup di lingkungan...

A Puncak gunung yang dingin B Gurun yang sangat kering C Tanah podsolik yang masam D Lahan basah/rawa yang kekurangan oksigen E Daerah padang rumput (savana)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Akar napas berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara karena tanah di daerah rawa/mangrove biasanya anaerob.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 112

PRO

Dalam kegiatan rehabilitasi hutan, istilah 'Seedling' mengacu pada tingkat permudaan dengan kriteria...

A Biji yang baru berkecambah B Anakan dengan tinggi > 1,5 meter tapi diameter < 10 cm C Anakan dengan tinggi < 1,5 meter D Pohon dengan diameter > 20 cm E Pohon yang sudah berbunga

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam inventarisasi, seedling (semai) adalah permudaan mulai dari kecambah sampai tinggi kurang dari 1,5 meter.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 113

PRO

Simbiosis mutualisme antara jamur dengan akar tanaman kehutanan yang membantu penyerapan unsur hara (terutama fosfor) disebut...

A Rhizobium B Mikoriza C Lichenes D Mikroba dekomposer E Parasitoid

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mikoriza sangat penting bagi pertumbuhan pohon hutan karena memperluas jangkauan serapan akar terhadap air dan nutrisi.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 114

PRO

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021, perubahan peruntukan kawasan hutan secara luas dan berdampak strategis ditetapkan oleh...

A Kepala KPH B Kepala Desa C Bupati setempat D Gubernur E Menteri LHK dengan persetujuan DPR

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak strategis dan cakupan luas memerlukan persetujuan lembaga legislatif (DPR) sesuai usulan Pemerintah.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 115

PRO

Metode rehabilitasi hutan yang dilakukan dengan cara membiarkan alam memperbaiki dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia yang intensif disebut...

A Penanaman Pengayaan B Reboisasi Intensif C Permudaan Alam Terbantu D Suksesi Alami (Natural Regeneration) E Restorasi Ekosistem

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Suksesi alami mengandalkan bank benih di tanah atau penyebaran biji alami untuk memulihkan tegakan hutan.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 116

PRO

Hutan yang memiliki curah hujan sangat tinggi sepanjang tahun, tidak memiliki musim kemarau yang nyata, dan biodiversitas sangat tinggi adalah...

A Hutan Konifer B Hutan Kerangas C Hutan Savana D Hutan Gugur E Hutan Hujan Tropis

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang paling kaya spesies dan selalu hijau sepanjang tahun di daerah khatulistiwa.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 117

PRO

Fungsi hidrologis hutan yang berkaitan dengan kemampuan tajuk pohon dalam memecah butiran air hujan sehingga energi kinetiknya berkurang disebut...

A Perkolasi B Infiltrasi C Intersepsi D Transpirasi E Evaporasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Intersepsi adalah tertahannya air hujan pada tajuk vegetasi sebelum mencapai permukaan tanah, mencegah pemadatan tanah oleh tetesan air.

Materi Terkait: Dasar dasar kehutanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 118

PRO

Kegiatan monitoring kesehatan hutan dengan menggunakan plot contoh yang diukur secara berulang dalam periode tertentu menggunakan metode...

A GIS Analysis B AMDAL C RRA (Rapid Rural Appraisal) D Remote Sensing E FHM (Forest Health Monitoring)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

FHM adalah metode standar untuk memantau kondisi kesehatan hutan secara kontinu melalui pengukuran berbagai indikator biometrik.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 119

PRO

Berdasarkan PermenLHK No. 7 Tahun 2021, pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan pada...

A Zona Inti Taman Nasional B Hutan Lindung C Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) D Hutan Produksi Terbatas E Cagar Alam

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pelepasan kawasan hutan (perubahan status menjadi non-hutan) secara regulasi hanya dimungkinkan pada Hutan Produksi Konversi.

Materi Terkait: Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 120

PRO

Fenomena kematian pohon hutan secara massal dalam suatu kawasan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang ekstrem atau serangan patogen disebut...

A Klorosis B Eutrifikasi C Nekrosis D Dieback E Defoliasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dieback adalah kondisi kesehatan hutan di mana pohon-pohon mengalami kematian mulai dari bagian pucuk hingga ke bawah secara progresif.

Materi Terkait: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 121

PRO

Dalam tata naskah dan dokumentasi pelaporan kinerja, capaian Angka Kredit bagi seorang PEH dihitung berdasarkan...

A Kebijakan subjektif kepala dinas B Frekuensi mutasi pegawai C Lama masa kerja tanpa memperhitungkan tugas pokok D Keikutsertaan dalam partai politik E Hasil penilaian prestasi kerja dari kegiatan tugas jabatan fungsional yang telah dilakukan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai regulasi JF (seperti Permenpan RB No. 74/2020 dan Permenpan RB No. 1/2023), Angka Kredit diperoleh dari hasil penilaian kinerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan tugas pokok jabatan fungsional yang dilaksanakan.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 122

PRO

Salah satu bentuk dokumentasi informasi pengelolaan ekosistem hutan yang digunakan oleh PEH untuk memetakan jenis dan kerapatan tegakan adalah...

A Katalog Alat Pemadam Api Ringan B Laporan Keuangan Tahunan C Surat Izin Mengemudi Alat Berat D Peta Citra Satelit dan Hasil Cruising (Inventarisasi Tegakan) E Inventarisasi Sosial Ekonomi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Data informasi teknis pengelolaan hutan seperti pemetaan jenis dan kerapatan tegakan didapatkan dari pengolahan citra satelit dan pelaksanaan inventarisasi hutan (cruising). PEH mengolah data tersebut untuk perencanaan.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 123

PRO

Untuk mendukung tugas teknis, seorang PEH wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Standar pelaporan ini diatur agar...

A Dapat diakses oleh publik secara komersial B Menutupi data kerusakan hutan dari media C Dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, penyusunan rencana tindak lanjut, dan penilaian kinerja D Menjadi arsip pribadi PEH setelah pensiun E Menambah beban administrasi tanpa tujuan jelas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Laporan hasil pelaksanaan tugas PEH merupakan dokumen akuntabilitas yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi kegiatan, rencana tindak lanjut pengelolaan hutan, dan bukti dukung penilaian kinerja (angka kredit).

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 124

PRO

Berdasarkan pedoman pengelolaan data spasial kehutanan, sistem proyeksi peta yang menjadi standar resmi secara nasional dalam pemetaan tematik kehutanan di Indonesia umumnya menggunakan sistem koordinat...

A Mercator Silinder B Lambert Conformal Conic C Albers Equal Area D Azimuthal Equidistant E UTM (Universal Transverse Mercator)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam pemetaan tematik kehutanan dan standar informasi geospasial dasar di Indonesia yang dikoordinir oleh BIG, sistem proyeksi yang standar dan umum digunakan untuk peta skala besar dan menengah adalah UTM (Universal Transverse Mercator) dengan datum WGS 84.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 125

PRO

Informasi tutupan lahan (land cover) kehutanan Indonesia diperbarui oleh KLHK secara periodik. Salah satu tujuan pembaruan data ini adalah untuk...

A Menentukan batas administratif kelurahan/desa B Melakukan perhitungan deforestasi, reforestasi, dan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) C Mengetahui jumlah populasi penduduk suatu provinsi D Menetapkan besaran tarif dasar listrik nasional E Menghitung nilai tukar rupiah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Data tutupan lahan sangat krusial dalam monitoring kondisi ekosistem, termasuk menghitung luasan deforestasi, degradasi lahan, upaya rehabilitasi/reforestasi, serta mengukur baseline emisi GRK (karbon) dari sektor FREL.

Materi Terkait: Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 126

PRO

Undang-Undang yang menjadi payung hukum utama dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia adalah...

A UU Nomor 32 Tahun 2009 B UU Nomor 41 Tahun 1999 C UU Nomor 37 Tahun 2014 D UU Nomor 18 Tahun 2008 E UU Nomor 5 Tahun 1990

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Materi Terkait: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 127

PRO

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha, disebut...

A PROPER B UKL-UPL C KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) D AMDAL E Audit Lingkungan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 11 UU No 32 Tahun 2009, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha/kegiatan yang direncanakan.

Materi Terkait: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 128

PRO

Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip bahwa siapa yang mencemari lingkungan harus membayar biaya pemulihannya dikenal dengan asas...

A Sustainable Development B Corporate Social Responsibility C Strict Liability D Precautionary Principle E Polluter Pays Principle (Asas Pencemar Membayar)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas pencemar membayar (polluter pays principle) berarti bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Materi Terkait: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 129

PRO

Dalam hukum lingkungan, tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pihak yang kegiatannya menggunakan bahan B3 atau menimbulkan ancaman serius tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan disebut...

A Lex Specialis B Strict Liability C Class Action D Act of God E Ultimum Remedium

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 88 UU 32 Tahun 2009 mengatur asas tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana setiap pihak yang tindakannya, usahanya, atau menggunakan B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Materi Terkait: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 130

PRO

Setiap perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) wajib mengintegrasikan pertimbangan lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Instrumen yang wajib disusun oleh pemerintah daerah untuk hal tersebut adalah...

A AMDAL Regional B Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) C Rencana Kehutanan Tingkat Nasional D KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) E Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Pasal 15 UU 32 Tahun 2009, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk dalam RTRW.

Materi Terkait: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 131

PRO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kegiatan Tata Hutan dilakukan dalam rangka...

A Membagi kawasan hutan ke dalam blok dan/atau petak untuk mempermudah pengelolaan hutan secara efektif dan efisien B Membuka seluruh tutupan hutan untuk lahan pertanian pangan skala besar C Mengubah fungsi hutan lindung menjadi kawasan industri D Mengklaim wilayah hutan sebagai tanah hak milik adat secara otomatis E Menjual hasil hutan kayu ke pasar internasional dengan harga tinggi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tata hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien dengan membagi kawasan hutan ke dalam blok-blok dan petak-petak pengelolaan sesuai dengan fungsi, kondisi, dan tujuannya (PP 23/2021).

Materi Terkait: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 132

PRO

Kawasan pengelola hutan di tingkat tapak yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi secara lestari disebut...

A Hak Pengusahaan Hutan (HPH) B Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) C Taman Hutan Raya (Tahura) D Kawasan Pelestarian Alam (KPA) E Hutan Tanaman Industri (HTI)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari di tingkat tapak.

Materi Terkait: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 133

PRO

Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun di tingkat KPH disebut...

A Rencana Kerja Tahunan (RKT) B Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) C Rencana Karya Lima Tahun (RKLT) D Rencana Strategis (Renstra) KPH E Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam sistem pengelolaan KPH (sesuai PP terkait Kehutanan), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) umumnya disusun untuk jangka waktu 10 tahun (berdasarkan regulasi terbaru KPH), yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Jangka Pendek/Tahunan.

Materi Terkait: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 134

PRO

Salah satu blok dalam pembagian ruang di Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) berupa Taman Nasional yang dikhususkan untuk melindungi kekhasan flora, fauna, dan tidak boleh ada campur tangan manusia yang mengubah bentang alam adalah...

A Blok Rimba B Blok Tradisional C Blok Inti D Blok Pemanfaatan E Blok Rehabilitasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam sistem zonasi Taman Nasional, Zona/Blok Inti adalah area yang mutlak dilindungi, tempat kehidupan flora dan fauna asli tidak boleh diintervensi oleh kegiatan manusia kecuali untuk ilmu pengetahuan.

Materi Terkait: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 135

PRO

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan harus berdasarkan data inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan tingkat nasional diselenggarakan oleh...

A Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan B Dinas Kehutanan Provinsi C Perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan D Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan E Pemerintah Desa setempat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai UU 41/1999 dan PP 23/2021, inventarisasi hutan tingkat nasional merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan kehutanan.

Materi Terkait: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 136

PRO

Tiga pilar utama dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 adalah...

A Perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pengawetan keanekaragaman jenis, dan Pemanfaatan secara lestari B Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan C Konservasi In-situ, Ex-situ, dan Kebun Binatang D Perlindungan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum E Pelestarian, Pemanfaatan, dan Pengawasan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 5 UU No 5 Tahun 1990 menyebutkan tiga pilar konservasi: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Materi Terkait: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 137

PRO

Upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya disebut konservasi...

A Kawasan Lindung Mutlak B Cagar Alam C Pelestarian Inti D In-situ E Ex-situ

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Konservasi ex-situ adalah metode pelestarian sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya, contohnya kebun raya, kebun binatang, dan bank benih.

Materi Terkait: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 138

PRO

Salah satu spesies endemik mamalia dari Pulau Sulawesi yang juga dilindungi berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia adalah...

A Badak Bercula Satu B Bekantan C Anoa D Orangutan Kalimantan E Gajah Sumatera

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Anoa (Bubalus spp.) adalah mamalia endemik pulau Sulawesi dan masuk dalam daftar satwa yang dilindungi (Permen LHK P.106/2018).

Materi Terkait: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 139

PRO

Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami adalah...

A Taman Hutan Raya B Taman Wisata Alam C Cagar Alam D Suaka Margasatwa E Taman Nasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 1 angka 10 UU No 5 Tahun 1990 mendefinisikan Cagar Alam sebagai kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Materi Terkait: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 140

PRO

Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap larangan ini diatur sanksi pidananya dalam...

A UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 jo Pasal 40 B PP Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 10 C UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 D UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 E KUHP Pasal 362

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Larangan terkait satwa dilindungi diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990, dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 40 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Materi Terkait: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 141

PRO

Indonesia menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam komitmen iklim global yang dituangkan dalam dokumen...

A PROPER B NDC (Nationally Determined Contribution) C PROKILIM D SDGs (Sustainable Development Goals) E AMDAL

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Nationally Determined Contribution (NDC) adalah dokumen komitmen setiap negara (termasuk Indonesia) di bawah Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi GRK dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Materi Terkait: Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 142

PRO

Sektor penyumbang penurunan emisi GRK terbesar berdasarkan target NDC Indonesia adalah dari sektor...

A Energi B Pertanian C Limbah (Waste) D Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) E Kehutanan dan Penggunaan Lahan (Forestry and Other Land Use / FOLU)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam dokumen NDC Indonesia, sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU) memiliki target kontribusi penurunan emisi yang paling besar (lebih dari 50% dari total target penurunan emisi nasional) melalui program FOLU Net Sink 2030.

Materi Terkait: Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 143

PRO

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia diatur dalam peraturan perundangan terbaru yaitu...

A Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 B PP Nomor 28 Tahun 2011 C Perpres Nomor 98 Tahun 2021 D Keppres Nomor 32 Tahun 1990 E UU Nomor 18 Tahun 2013

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.

Materi Terkait: Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 144

PRO

Bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung di tingkat tapak yang dicanangkan oleh KLHK dikenal dengan program...

A Perhutanan Sosial B Masyarakat Peduli Api (MPA) C Program Adipura D Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) E Program Kampung Iklim (PROKLIM)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional dari KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Materi Terkait: Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 145

PRO

Gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses dekomposisi anaerobik di lahan gambut terdegradasi dan memiliki peran signifikan dalam pemanasan global adalah...

A Metana (CH4) B Nitrous oksida (N2O) C Sulfur Heksafluorida (SF6) D Ozon (O3) E Karbon dioksida (CO2)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Metana (CH4) adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses dekomposisi anaerobik (seperti di rawa/gambut basah) dan memiliki Global Warming Potential (GWP) yang jauh lebih kuat daripada CO2. Dalam konteks lahan gambut, emisi CH4 menjadi salah satu perhatian utama.

Materi Terkait: Pengendalian Perubahan Iklim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 146

PRO

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...

A Taman Wisata Alam B Cagar Alam C Taman Hutan Raya (Tahura) D Suaka Margasatwa E Taman Nasional

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No 5 Tahun 1990, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Materi Terkait: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 147

PRO

Perbedaan mendasar antara Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berdasarkan undang-undang adalah...

A KSA boleh dimanfaatkan sumber daya alamnya, KPA tidak boleh B KSA dikelola pemerintah daerah, KPA dikelola pemerintah pusat C KSA tidak mengenal sistem pemanfaatan pariwisata alam massal, sementara KPA memungkinkan pemanfaatan lestari seperti pariwisata alam dan rekreasi D KSA khusus untuk tumbuhan, KPA khusus untuk satwa E KSA berada di darat, KPA berada di perairan/laut

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa) fungsi utamanya adalah perlindungan dan pengawetan secara mutlak (tidak untuk wisata massal). Sedangkan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Tahura, TWA) mengakomodasi fungsi pemanfaatan lestari seperti ekowisata, penelitian, dan pendidikan alam.

Materi Terkait: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 148

PRO

Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi adalah pengertian dari...

A Taman Safari B Taman Wisata Alam C Kebun Raya D Taman Nasional E Taman Hutan Raya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Definisi tersebut merujuk pada Taman Hutan Raya (Tahura) menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.

Materi Terkait: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 149

PRO

Kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada di dalam wilayah satu kabupaten/kota diselenggarakan oleh...

A Pemerintah Pusat melalui KLHK B Swasta pengelola pariwisata C Gubernur D Bupati/Wali Kota E BUMN Kehutanan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai UU Kehutanan dan peraturan tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Tahura yang berada di wilayah daratan satu kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut.

Materi Terkait: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 150

PRO

Penetapan suatu kawasan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) merupakan wewenang dari...

A Presiden atas usulan DPR B Gubernur wilayah setempat C Pemerintah (Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan/lingkungan hidup) D Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif E Kepala BKSDA setempat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU 41/1999 dan regulasi pelaksananya, penunjukan dan penetapan kawasan hutan, termasuk fungsi KSA dan KPA, adalah kewenangan Pemerintah Pusat, secara khusus oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Materi Terkait: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh