Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Hukum. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Hukum Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
7 Indikator
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Hukum Acara
Hukum Tata Negara
Hukum Internasional
Hukum Administrasi Negara
Hukum Umum
Kemampuan Khusus
6 Indikator
Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
Simulasi Tryout SKB CAT Analis Hukum
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Hukum berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Analis Hukum & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dalam pasal berapa KUHP?
Kunci Jawaban: B
Asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.
Materi Terkait: Hukum Pidana
Soal 2
Dalam hukum perdata, perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja disebut sebagai perjanjian...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian sepihak (eenzijdige overeenkomst) adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya menerima hak. Contohnya adalah hibah atau perjanjian pinjam pakai.
Materi Terkait: Hukum Perdata
Soal 3
Dalam hukum acara perdata, upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dihadiri oleh para pihak dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah...
Kunci Jawaban: B
Upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (contradictuair) yang belum berkekuatan hukum tetap adalah banding[cite: 121]. Verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan verstek (tanpa hadirnya tergugat), sedangkan Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan tingkat banding[cite: 121].
Materi Terkait: Hukum Acara
Soal 4
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang bersama dengan Presiden menurut UUD 1945 adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi ini dilaksanakan bersama-sama dengan Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.
Materi Terkait: Hukum Tata Negara
Soal 5
Prinsip pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional mengandung makna...
Kunci Jawaban: B
Prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam hukum internasional yang berarti setiap perjanjian yang telah dibuat mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
Materi Terkait: Hukum Internasional
Soal 6
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus bersifat...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang berisi tindakan hukum administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Negara
Soal 7
Sumber hukum utama di Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
Materi Terkait: Hukum Umum
Soal 8
Dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum, metode yang digunakan untuk meneliti apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi adalah metode...
Kunci Jawaban: E
Uji normatif atau uji hierarkis adalah metode yang digunakan untuk menguji kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang merupakan bagian dari analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
Soal 9
Pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan oleh instansi Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme...
Kunci Jawaban: A
Pengawasan internal oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Jenderal merupakan salah satu mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan instansi pemerintah, selain pengawasan eksternal oleh BPK dan pengawasan melekat oleh atasan langsung.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
Soal 10
Dalam penyusunan dokumen perjanjian Instansi Pemerintah, asas yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian secara jujur, adil, dan saling menguntungkan adalah asas...
Kunci Jawaban: B
Asas itikad baik (good faith) merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur, adil, dan saling menguntungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
Soal 11
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH bertujuan untuk mengelola dan menyediakan informasi hukum secara tertib, akurat, mudah diakses, dan terintegrasi bagi masyarakat dan instansi pemerintah[cite: 139, 140].
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
Soal 12
Dalam pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan, prinsip yang mengharuskan proses yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat sesuai UU Pelayanan Publik disebut prinsip...
Kunci Jawaban: C
Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 mencakup efektivitas dan efisiensi, yang diimplementasikan melalui proses yang cepat, mudah, dan terjangkau (biaya ringan)[cite: 142]. Istilah 'cepat, sederhana, biaya ringan' lebih tepat merujuk pada asas peradilan.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
Soal 13
Advokasi hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dalam perkara perdata dimulai dengan pengajuan...
Kunci Jawaban: A
Dalam hukum acara perdata, advokasi litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat ke pengadilan negeri yang berwenang, yang kemudian didaftarkan dan diproses sesuai dengan ketentuan HIR/RBg.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
Soal 14
Dalam hukum pidana, percobaan melakukan tindak pidana (poging) diatur dalam Pasal 53 KUHP, yang mensyaratkan adanya...
Kunci Jawaban: D
Pasal 53 KUHP mengatur bahwa percobaan melakukan tindak pidana dapat dipidana jika telah dimulainya pelaksanaan (aanvang van uitvoering) dari tindak pidana yang dimaksud, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.
Materi Terkait: Hukum Pidana
Soal 15
Wanprestasi dalam hukum perdata adalah keadaan dimana...
Kunci Jawaban: E
Wanprestasi atau cedera janji adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan[cite: 148]. Kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan Pasal 1234 KUH Perdata mengatur tentang bentuk-bentuk prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu)[cite: 148].
Materi Terkait: Hukum Perdata
Soal 16
Dalam hukum acara pidana, penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan paling lama dapat dilakukan selama...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 20 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari. Jadi, total penahanan maksimal pada tahap penyidikan adalah 60 hari.
Materi Terkait: Hukum Acara
Soal 17
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam...
Kunci Jawaban: A
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan lain-lain.
Materi Terkait: Hukum Tata Negara
Soal 18
Dalam hukum internasional, pengakuan secara de facto berarti...
Kunci Jawaban: A
Pengakuan de facto dalam hukum internasional adalah pengakuan yang bersifat sementara berdasarkan kenyataan bahwa suatu entitas secara faktual menguasai suatu wilayah dan memiliki pemerintahan, namun belum diakui secara penuh sebagai negara berdaulat.
Materi Terkait: Hukum Internasional
Soal 19
Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan asas yang harus diperhatikan dalam...
Kunci Jawaban: C
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan lain-lain.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Negara
Soal 20
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan prinsip keterbukaan, yang berarti...
Kunci Jawaban: A
Prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat secara nyata dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan.
Materi Terkait: Hukum Umum
Soal 21
PRO
Dalam proses pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, analisis dampak regulasi (ADR) bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Analisis Dampak Regulasi (ADR) merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai apakah suatu regulasi diperlukan dan apa dampaknya sebelum peraturan ditetapkan, bertujuan memastikan peraturan yang dibentuk efektif, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, instansi pembentuk peraturan wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kendala dan dampak pelaksanaannya di masyarakat.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, klausula yang mengatur tentang penyelesaian sengketa secara nonlitigasi biasanya menggunakan mekanisme...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat dilakukan melalui arbitrase atau negosiasi, mediasi, konsiliasi. Arbitrase menghasilkan putusan yang mengikat para pihak.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengelolaan informasi hukum melalui JDIH mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan untuk diundangkan dalam...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 (dan perubahannya), setiap peraturan perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara untuk menjamin kepastian hukum[cite: 170]. Pengundangan diatur dalam rentang Pasal 81 s.d. 85, bukan Pasal 56[cite: 170].
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pelayanan perizinan berbasis risiko (Online Single Submission/OSS), jenis kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha dengan risiko tinggi wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintah pusat setelah melalui penilaian dan verifikasi yang ketat, berbeda dengan risiko rendah yang cukup dengan NIB.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa, hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian (dading) adalah suatu perjanjian yang mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum pidana, alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) seperti daya paksa (overmacht) diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang menghapuskan...
Kunci Jawaban: B
Pasal 48 KUHP mengatur bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (overmacht) tidak dipidana. Daya paksa merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan (schuld) pelaku, bukan menghapuskan perbuatan pidana.
Materi Terkait: Hukum Pidana
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum perdata, suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak memberikan persetujuannya di bawah pengaruh...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa sepakat yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan tidak sah. Cacat kehendak (dwaling, bedrog, dan dwang) menjadi alasan untuk memintakan pembatalan perjanjian.
Materi Terkait: Hukum Perdata
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum acara perdata, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding adalah...
Kunci Jawaban: E
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak.
Materi Terkait: Hukum Acara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah amendemen menganut sistem...
Kunci Jawaban: D
UUD 1945 setelah amendemen menganut sistem pemerintahan presidensial dengan ciri-ciri: presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kabinet dipilih oleh presiden, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan adanya checks and balances antara eksekutif dan legislatif.
Materi Terkait: Hukum Tata Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip non-intervensi dalam hukum internasional berarti bahwa suatu negara...
Kunci Jawaban: C
Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang termuat dalam Piagam PBB, yang melarang suatu negara untuk melakukan campur tangan dalam urusan domestik negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Materi Terkait: Hukum Internasional
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Freies Ermessen dalam hukum administrasi negara adalah wewenang bagi pejabat administrasi untuk...
Kunci Jawaban: E
Freies Ermessen atau kebebasan bertindak adalah wewenang yang diberikan kepada pejabat administrasi untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan penting yang mendesak demi kepentingan umum, namun harus tetap memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki kedudukan setingkat dengan...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perpu memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang, hanya dibedakan dari segi proses pembentukannya yang dilakukan oleh Presiden dalam kegentingan memaksa.
Materi Terkait: Hukum Umum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam melakukan analisis kebutuhan peraturan perundang-undangan, seorang analis hukum harus mempertimbangkan aspek...
Kunci Jawaban: E
Analisis kebutuhan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan tiga aspek utama: filosofis (landasan nilai dan falsafah bangsa), sosiologis (kebutuhan dan dinamika masyarakat), dan yuridis (kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi), sesuai dengan teori pembentukan peraturan yang baik.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan perkembangan hukum terbaru dan putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berada pada...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan eksekutif (Mendagri/Gubernur) untuk membatalkan Perda telah dicabut. Pembatalan Perda yang bertentangan dengan UU hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme Hak Uji Materiil.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha, klausula yang mengatur tentang pengalihan risiko akibat keadaan memaksa (force majeure) harus dirumuskan secara...
Kunci Jawaban: E
Klausula force majeure dalam perjanjian pemerintah harus dirumuskan secara jelas dan tegas untuk menghindari multitafsir, mencakup definisi keadaan memaksa, pemberitahuan, akibat hukum, dan pembagian risiko antara para pihak.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengembangan informasi hukum di era digital mengharuskan adanya sistem informasi hukum yang berbasis...
Kunci Jawaban: C
Dalam rangka pengembangan informasi hukum, sistem informasi hukum harus berbasis teknologi digital agar dapat diakses secara mudah, cepat, dan akurat oleh masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, seorang analis hukum wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi klien berdasarkan...
Kunci Jawaban: B
Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi klien merupakan implementasi dari kode etik profesi hukum dan prinsip kepercayaan (vertrouwensbeginsel), serta diatur dalam berbagai peraturan terkait perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, pemohon harus memiliki...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perma Nomor 1 Tahun 2011, pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung[cite: 206]. Pemohon harus memiliki legal standing (kepentingan langsung) yang dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut[cite: 206].
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum pidana, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperkenalkan konsep...
Kunci Jawaban: A
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan konsep pembuktian terbalik (omkering van bewijslast), yaitu kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, sebagai upaya luar biasa (extra ordinary) dalam pemberantasan korupsi.
Materi Terkait: Hukum Pidana
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum perdata, pelepasan hak atas tanah bagi kepentingan umum (pengadaan tanah) diatur dalam...
Kunci Jawaban: A
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menggantikan peraturan sebelumnya (UU Nomor 20 Tahun 1961 dan UU Nomor 51 Tahun 1960).
Materi Terkait: Hukum Perdata
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum acara pidana, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya...
Kunci Jawaban: A
Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa praperadilan berwenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian oleh tersangka atau keluarganya.
Materi Terkait: Hukum Acara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas...
Kunci Jawaban: B
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Materi Terkait: Hukum Tata Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum internasional, yurisdiksi suatu negara untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di luar negeri disebut asas...
Kunci Jawaban: A
Asas personalitas atau asas kebangsaan (personal principle) memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk memberlakukan hukum pidananya terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara tersebut, diatur dalam Pasal 5 KUHP.
Materi Terkait: Hukum Internasional
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan tanpa kewenangan (onbevoegdheid) dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu KTUN dapat dibatalkan jika dikeluarkan oleh badan/pejabat yang tidak berwenang (onbevoegdheid), yang merupakan salah satu alasan pembatalan KTUN.
Materi Terkait: Hukum Administrasi Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam ilmu hukum, perbedaan utama antara hukum publik dan hukum privat terletak pada...
Kunci Jawaban: E
Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antar lembaga negara yang menyangkut kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar individu yang menyangkut kepentingan pribadi (kepentingan perorangan).
Materi Terkait: Hukum Umum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pemantauan peraturan perundang-undangan, instansi pembentuk peraturan wajib melakukan evaluasi pasca legislasi (post-legislative scrutiny) yang bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Evaluasi pasca legislasi (post-legislative scrutiny) adalah proses penilaian terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan setelah diberlakukan, untuk mengetahui apakah peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur nonlitigasi, mediasi mengharuskan adanya seorang mediator yang bertugas...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencapai kesepakatan, bukan memutus perkara (tidak seperti arbiter).
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan pihak asing, klausula mengenai pilihan hukum (choice of law) harus memperhatikan...
Kunci Jawaban: E
Dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing, pilihan hukum harus mempertimbangkan bahwa hukum yang dipilih tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (openbare orde) Indonesia, serta tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pengembangan informasi hukum, standarisasi metadata peraturan perundang-undangan diperlukan untuk...
Kunci Jawaban: C
Standarisasi metadata (seperti jenis peraturan, nomor, tahun, judul, substansi) diperlukan untuk memudahkan pencarian, pertukaran data, dan interoperabilitas antar sistem informasi hukum di berbagai instansi, sehingga tercipta sistem informasi hukum yang terintegrasi secara nasional.
Materi Terkait: Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Analis Hukum pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Analis Hukum
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Hukum, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Analis Hukum
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Analis Hukum menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.