Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Laksana Barang. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penata Laksana Barang Terampil
Terampil
Kemampuan Umum
4 Indikator
Kebijakan Jabatan Fungsional
Konsep dasar pengelolaan BMN
Konsep dasar keuangan negara
Konsep dasar akuntansi pemerintahan
Kemampuan Khusus
8 Indikator
Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara
Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara
Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara
Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Laksana Barang
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penata Laksana Barang Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Laksana Barang berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 1,906 Soal SKB Penata Laksana Barang Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Contoh Soal SKB Penata Laksana Barang & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020, jenjang jabatan fungsional Penata Laksana Barang kategori keterampilan yang terendah adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020, jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang kategori keterampilan terdiri atas Terampil, Mahir, dan Penyelia. Jenjang Terampil adalah yang paling dasar.
Materi Terkait: Kebijakan Jabatan Fungsional
Soal 2
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, definisi BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Materi Terkait: Konsep dasar pengelolaan BMN
Soal 3
Siapakah yang bertindak sebagai Pengelola Barang Milik Negara dalam struktur organisasi pemerintahan di tingkat pusat?
Kunci Jawaban: A
Pasal 4 PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang, sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang.
Materi Terkait: Konsep dasar pengelolaan BMN
Soal 4
Dalam konsep keuangan negara, siklus APBN yang melibatkan penyusunan rencana kerja anggaran dilaksanakan pada tahap...
Kunci Jawaban: C
Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, siklus awal dimulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.
Materi Terkait: Konsep dasar keuangan negara
Soal 5
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan saat ini dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat adalah berbasis...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah telah beralih sepenuhnya menggunakan basis akrual dalam pelaporan keuangan sejak tahun 2015.
Materi Terkait: Konsep dasar akuntansi pemerintahan
Soal 6
Perencanaan kebutuhan BMN meliputi kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan rencana kebutuhan...
Kunci Jawaban: B
Sesuai PMK No. 153/PMK.06/2021, perencanaan kebutuhan BMN mencakup dua hal utama: Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan.
Materi Terkait: Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara
Soal 7
Penetapan status penggunaan (PSP) terhadap BMN merupakan bentuk kepastian hukum agar barang tersebut dapat digunakan untuk...
Kunci Jawaban: A
PMK No. 178/PMK.06/2021 menjelaskan bahwa Penggunaan BMN adalah kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
Materi Terkait: Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara
Soal 8
Salah satu bentuk pemanfaatan BMN di mana pihak lain menggunakan BMN dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan PMK No. 115/PMK.06/2020, Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang tunai.
Materi Terkait: Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara
Soal 9
Pemindahtanganan BMN yang dilakukan tanpa imbalan dan dilakukan untuk kepentingan sosial atau keagamaan disebut...
Kunci Jawaban: A
Sesuai PMK No. 111/PMK.06/2016, Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh imbalan.
Materi Terkait: Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
Soal 10
Kegiatan penatausahaan BMN secara berurutan meliputi tiga hal, yaitu...
Kunci Jawaban: E
Sesuai PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, lingkup penatausahaan terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.
Materi Terkait: Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
Soal 11
Berdasarkan kebijakannya, pengamanan BMN tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara...
Kunci Jawaban: D
PMK No. 4/PMK.06/2015 mengatur bahwa pengamanan BMN meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
Materi Terkait: Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
Soal 12
Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Sesuai PMK No. 83/PMK.06/2016, penghapusan dilakukan untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab fisik dan administrasi atas barang yang bersangkutan.
Materi Terkait: Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
Soal 13
Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN di tingkat Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PMK No. 52/PMK.06/2016, Kuasa Pengguna Barang (Kepala Satker) bertanggung jawab melakukan wasdal atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemeliharaan, dan penatausahaan BMN di lingkungannya.
Materi Terkait: Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
Soal 14
Manakah yang merupakan sub-unsur dari laporan keuangan pemerintah pusat menurut UU Keuangan Negara?
Kunci Jawaban: D
Sesuai UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan minimal meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Materi Terkait: Konsep dasar keuangan negara
Soal 15
Inventarisasi BMN berupa tanah dan bangunan wajib dilaksanakan dalam periode...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PMK No. 181/PMK.06/2016, inventarisasi BMN selain persediaan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun, kecuali untuk barang persediaan yang dilakukan tiap tahun.
Materi Terkait: Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
Soal 16
Pemusnahan BMN dilakukan apabila BMN tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan...
Kunci Jawaban: C
Sesuai PMK No. 83/PMK.06/2016, pemusnahan dilakukan jika BMN tidak dapat digunakan/dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai peraturan.
Materi Terkait: Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
Soal 17
Asuransi BMN merupakan bagian dari upaya pengamanan yang bertujuan untuk memberikan...
Kunci Jawaban: D
Sesuai PMK No. 97/PMK.06/2019, asuransi BMN ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian/kerusakan aset negara guna kelangsungan tugas pemerintahan.
Materi Terkait: Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
Soal 18
Sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia merupakan bentuk dari pengamanan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan PMK No. 4/PMK.06/2015, sertifikasi tanah BMN adalah salah satu bentuk pengamanan hukum untuk memberikan bukti kepemilikan yang sah.
Materi Terkait: Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
Soal 19
Kegiatan mencatat BMN ke dalam Buku Barang dan DBP/DBKP disebut...
Kunci Jawaban: D
Dalam PMK No. 181/PMK.06/2016, Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang tersedia.
Materi Terkait: Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
Soal 20
Manakah yang bukan merupakan asas pengelolaan BMN?
Kunci Jawaban: A
Sesuai PP No. 27 Tahun 2014, asas pengelolaan BMN adalah fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kerahasiaan bukan termasuk asas umum pengelolaan BMN.
Materi Terkait: Konsep dasar pengelolaan BMN
Soal 21
PRO
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran berikutnya harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat...
Kunci Jawaban: A
Sesuai PMK No. 153/PMK.06/2021, RKBMN digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L, sehingga harus diselesaikan sebelum pengajuan anggaran.
Materi Terkait: Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penjualan BMN berupa kendaraan dinas operasional hanya dapat dilakukan apabila telah berusia paling singkat...
Kunci Jawaban: E
Sesuai PMK No. 111/PMK.06/2016 jo. PMK No. 165/PMK.06/2021, salah satu kriteria ekonomis penjualan kendaraan dinas operasional adalah telah berusia 7 tahun atau lebih.
Materi Terkait: Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem informasi yang digunakan secara terintegrasi untuk pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah pusat adalah...
Kunci Jawaban: B
SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN (perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, dll) secara daring.
Materi Terkait: Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusutan BMN merupakan penyesuaian nilai seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset. Hal ini merupakan penerapan dari konsep dasar...
Kunci Jawaban: E
Dalam PP No. 71 Tahun 2010 (SAP), penyusutan adalah penyesuaian nilai aset tetap dalam neraca pemerintah untuk mencerminkan nilai wajar akibat pemakaian.
Materi Terkait: Konsep dasar akuntansi pemerintahan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tukar Menukar BMN dapat dilaksanakan dengan pertimbangan untuk...
Kunci Jawaban: A
Sesuai PMK No. 111/PMK.06/2016, Tukar Menukar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, mengoptimalkan BMN, atau karena terkena tata ruang wilayah.
Materi Terkait: Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Audit dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN oleh aparat fungsional internal pemerintah (APIP) disebut sebagai...
Kunci Jawaban: B
Dalam PMK No. 52/PMK.06/2016, pengawasan oleh APIP (Inspektorat Jenderal) dilakukan melalui audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan kepatuhan pengelolaan BMN.
Materi Terkait: Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengamanan administrasi BMN dilakukan dengan cara...
Kunci Jawaban: E
PMK No. 4/PMK.06/2015 menjelaskan pengamanan administrasi dilakukan melalui pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen sumber secara tertib.
Materi Terkait: Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) and pemeliharaan BMN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam tata cara penghapusan BMN, penerbitan Surat Keputusan (SK) Penghapusan dilakukan setelah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai PMK No. 83/PMK.06/2016, SK Penghapusan diterbitkan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan surat persetujuan dari Pengelola Barang (untuk aset tertentu).
Materi Terkait: Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam akuntansi pemerintahan, aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan meliputi...
Kunci Jawaban: E
Sesuai PSAP 07 (PP 71/2010), biaya perolehan mencakup harga beli dan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tersebut dalam kondisi siap pakai (biaya angkut, instalasi, dll).
Materi Terkait: Konsep dasar akuntansi pemerintahan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyertaan Modal Negara (PMN) atas BMN merupakan bentuk pemindahtanganan aset kepada...
Kunci Jawaban: D
PMK No. 111/PMK.06/2016 menjelaskan PMN adalah pengalihan kepemilikan BMN menjadi kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN atau badan hukum milik negara.
Materi Terkait: Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PMK No. 4/PMK.06/2015, pengamanan fisik untuk BMN berupa kendaraan bermotor dilakukan melalui...
Kunci Jawaban: E
Sesuai PMK No. 4/PMK.06/2015, pengamanan fisik kendaraan meliputi penyimpanan di tempat yang aman, pemasangan alat pengaman, dan penggunaan sesuai peruntukan.
Materi Terkait: Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Siapakah yang berwenang memberikan persetujuan pemusnahan BMN pada tingkat Pengguna Barang?
Kunci Jawaban: C
Sesuai PMK No. 83/PMK.06/2016, Pengguna Barang berwenang memberikan persetujuan pemusnahan untuk BMN tertentu di lingkungannya sesuai limitasi kewenangan.
Materi Terkait: Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Wasdal BMN oleh Pengelola Barang dapat dilakukan melalui rekonsiliasi data. Rekonsiliasi dilakukan untuk...
Kunci Jawaban: A
Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data antara catatan di tingkat Satker/Kementerian dengan catatan di tingkat Pengelola (DJKN) untuk akurasi laporan keuangan.
Materi Terkait: Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam konsep keuangan negara, kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain meliputi...
Kunci Jawaban: A
UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset/barang milik negara.
Materi Terkait: Konsep dasar keuangan negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Laksana Barang pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Laksana Barang
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Laksana Barang, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Laksana Barang
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Laksana Barang menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.