SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Tindakan manakah yang paling mencerminkan fungsi tersebut bagi seorang Penguji K3?

A Melakukan pengujian lingkungan kerja di perusahaan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah B Menunda laporan hasil pengujian K3 apabila perusahaan meminta waktu perbaikan C Membantu perusahaan menghindari sanksi hukum dari pengawas ketenagakerjaan D Mengembangkan metode pengujian K3 yang baru tanpa dasar hukum yang jelas E Menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Melakukan pengujian lingkungan kerja sesuai standar pemerintah merupakan wujud nyata pelaksanaan kebijakan publik di bidang K3.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal 2

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa PNS berhak memperoleh cuti. Apabila seorang Penguji K3 mengalami kecelakaan kerja saat melakukan pengujian di pabrik dan memerlukan perawatan intensif selama 6 bulan, jenis cuti apakah yang paling tepat diberikan?

A Cuti tahunan B Cuti alasan penting C Cuti sakit D Cuti besar E Cuti di luar tanggungan negara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut PP No. 11 Tahun 2017, PNS yang menderita sakit atau kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya berhak mendapatkan cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Soal 3

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, fungsi kementerian yang membawahi pembinaan pengujian K3 adalah...

A Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan B Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi C Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan di daerah D Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan E Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2020 Pasal 3, salah satu fungsi Kementerian Ketenagakerjaan adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

Soal 4

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, direktorat yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja adalah...

A Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan B Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja C Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan D Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi E Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam Permenaker No. 1 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada di bawah Ditjen Binwasnaker & K3 dan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pengujian K3.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Soal 5

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengujian, dan penilaian K3 di lingkungan Kemenaker disebut...

A Balai Perluasan Kesempatan Kerja B Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan C Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas D Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) E Balai Pengawasan Ketenagakerjaan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 2024 (perubahan dari Permenaker 1/2022), Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Binwasnaker & K3 untuk pelaksanaan pelayanan pengujian K3.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022

Soal 6

Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan, penyusunan peta proses bisnis bertujuan untuk...

A Memberikan sanksi langsung kepada pegawai yang tidak produktif B Meningkatkan besaran tunjangan kinerja pegawai di kementerian C Menghapus peran pengawasan dan mengalihkan fungsi tersebut ke pihak swasta D Mengurangi alokasi anggaran pada unit kerja yang berkinerja rendah E Menjadi acuan dalam merancang arsitektur sistem informasi dan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan pedoman reformasi birokrasi, salah satunya bertujuan menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur, penataan struktur organisasi, dan perancangan arsitektur sistem informasi pemerintahan agar tata kelola lebih efektif dan efisien.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

Soal 7

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas...

A Upah minimum sektoral dan bonus tahunan sesuai laba perusahaan B Cuti tahunan selama 30 hari kalender pada tahun pertama bekerja C Keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia D Promosi jabatan secara berkala tanpa evaluasi kinerja E Jaminan kehilangan pekerjaan dengan nilai nominal yang tidak terbatas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal 8

Dalam tahap perencanaan kegiatan K3, sebuah perusahaan harus menyusun identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Alat/metode yang paling sering digunakan oleh profesional K3 untuk menganalisis risiko dari setiap langkah pekerjaan secara detail adalah...

A Standard Operating Procedure (SOP) B Cost-Benefit Analysis C Material Safety Data Sheet (MSDS) D Job Safety Analysis (JSA) E Root Cause Analysis (RCA)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Job Safety Analysis (JSA) adalah sebuah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang terkait dengan serangkaian langkah-langkah tugas pekerjaan tertentu.

Materi Terkait: Perencanaan kegiatan K3

Soal 9

Sebagai Penguji K3 Lingkungan Kerja, Anda melakukan pengukuran kebisingan di suatu area produksi. Menurut standar keselamatan yang berlaku di Indonesia (Permenaker No. 5 Tahun 2018), Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan untuk waktu pemaparan 8 jam per hari adalah...

A 85 dBA B 82 dBA C 90 dBA D 88 dBA E 80 dBA

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai dengan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan yang diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam kerja per hari adalah 85 dBA.

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal 10

Dalam melakukan pengujian intensitas pencahayaan di tempat kerja, alat instrumen yang wajib digunakan oleh seorang Penguji K3 adalah...

A Anemometer B Gas Detector C Lux Meter D Sound Level Meter E Hygrometer

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Lux Meter (Illuminance Meter) adalah instrumen pengujian yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan (iluminasi) pada suatu area kerja, yang dinyatakan dalam satuan lux.

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal 11

Pengujian kompetensi K3 bagi personel seperti Ahli K3 Umum, Operator Forklift, maupun Teknisi Listrik diatur pelaksanaannya melalui skema sertifikasi. Dokumen resmi yang menjadi rujukan standar unit kompetensi secara nasional di Indonesia adalah...

A Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan B International Organization for Standardization (ISO) 45001 C Undang-Undang Keselamatan Kerja D Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) E Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Pengujian kompetensi K3

Soal 12

Pada hierarki pengendalian risiko K3, tindakan untuk mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang memiliki tingkat bahaya lebih rendah disebut...

A Rekayasa Teknik (Engineering Control) B Eliminasi C Administrasi D Substitusi E Alat Pelindung Diri (APD)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Substitusi adalah langkah dalam hierarki pengendalian risiko di mana material, alat, atau proses kerja yang berbahaya diganti dengan yang lebih aman atau tingkat bahayanya lebih rendah.

Materi Terkait: Pengendalian K3

Soal 13

Dalam melakukan pengkajian K3 pasca terjadinya insiden kebocoran gas di pabrik, metode yang berfokus pada pencarian akar masalah (penyebab paling mendasar) agar kejadian serupa tidak terulang adalah...

A Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) B Root Cause Analysis (RCA) C Job Safety Analysis (JSA) D Fault Tree Analysis (FTA) E Hazard and Operability Study (HAZOP)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Root Cause Analysis (RCA) adalah suatu metode investigasi terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dasar atau akar masalah (root cause) dari suatu insiden/kecelakaan, agar tindakan perbaikan dapat diimplementasikan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Materi Terkait: Pengkajian K3

Soal 14

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, batas usia pensiun untuk Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah...

A 56 Tahun B 58 Tahun C 55 Tahun D 60 Tahun E 65 Tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 20 Tahun 2023, batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama diatur sesuai peraturan perundang-undangan terkait, yang merujuk pada regulasi sebelumnya batas usia pensiun untuk Ahli Madya adalah 60 (enam puluh) tahun.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal 15

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja tersebut didasarkan pada...

A Sertifikat diklat yang dimiliki dan gelar pendidikan B Absensi harian dan hasil tes psikologi C Penilaian atasan berdasarkan subjektivitas dan lamanya masa kerja D Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja E Rekomendasi dari serikat pekerja dan tokoh masyarakat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 juncto peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kinerja PNS, penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, yang unsur penilaiannya terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Soal 16

Menurut Pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu kerja standar bagi pekerja/buruh yang bekerja dalam sistem 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah...

A 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu B 7 jam 1 hari dan 35 jam 1 minggu C 9 jam 1 hari dan 45 jam 1 minggu D 8 jam 1 hari dan 48 jam 1 minggu E 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan waktu kerja yaitu: a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja; atau b. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal 17

Untuk menguji kadar debu yang terhirup secara langsung oleh pekerja (debu respirabel) selama jam kerja, alat yang paling tepat dipasangkan pada area pernapasan (breathing zone) pekerja adalah...

A Personal Dust Sampler B Lux Meter C High Volume Air Sampler (HVAS) D Vibration Meter E Gas Chromatography

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Personal Dust Sampler (Personal Air Sampler) dirancang untuk dibawa oleh pekerja (biasanya ditempatkan di sekitar kerah/breathing zone) untuk mengukur paparan debu spesifik secara individual selama shift kerjanya.

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal 18

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seringkali dianggap sebagai langkah perlindungan yang paling rendah tingkat keandalannya dalam pengendalian K3 karena...

A Standar APD selalu berubah-ubah setiap tahun B Harga APD terlalu murah sehingga kualitasnya diragukan C Hanya mengandalkan kepatuhan dan perilaku pekerja tanpa menghilangkan sumber bahaya di lingkungan kerja D APD menghilangkan bahaya dari sumber aslinya E Perawatan APD sangat sulit dibandingkan dengan rekayasa teknik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam hierarki pengendalian, APD adalah garis pertahanan terakhir karena tidak menghilangkan, mengganti, atau mengisolasi sumber bahaya. APD hanya melindungi pekerja yang mengenakannya, sangat bergantung pada tingkat kedisiplinan pemakai, serta rentan gagal jika tidak dipakai dengan benar.

Materi Terkait: Pengendalian K3

Soal 19

Kegiatan penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 merupakan implementasi dari konsep...

A Siklus Kehidupan Produk B Six Sigma C Manajemen Rantai Pasok D Siklus Deming (Plan-Do-Check-Act) E Total Quality Management (TQM)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia (PP 50/2012) dan ISO 45001 dibangun berdasarkan metodologi Siklus Deming atau PDCA (Plan-Do-Check-Act) untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan (continual improvement).

Materi Terkait: Perencanaan kegiatan K3

Soal 20

Dalam pengkajian dokumen SMK3 di suatu perusahaan manufaktur, Penguji K3 mengevaluasi keandalan sistem tanggap darurat perusahaan. Unsur utama yang wajib dikaji dalam prosedur tanggap darurat (emergency response) meliputi hal berikut, KECUALI...

A Pengadaan fasilitas kotak P3K B Jadwal pelatihan dan simulasi (drill) tanggap darurat C Prosedur evakuasi yang jelas D Strategi peningkatan profit perusahaan setelah masa darurat E Identifikasi potensi keadaan darurat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sistem tanggap darurat fokus pada penyelamatan jiwa, perlindungan aset, dan pembatasan kerusakan saat kejadian darurat. Peningkatan profit perusahaan (aspek komersial/bisnis) bukan menjadi ruang lingkup utama dari dokumen Sistem Tanggap Darurat K3.

Materi Terkait: Pengkajian K3

Soal 21

PRO

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN bukanlah sekadar hak, melainkan kewajiban. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ini diselenggarakan melalui...

A Penugasan ke luar negeri setiap lima tahun sekali B Sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university) pada tingkat instansi pemerintah C Kenaikan pangkat otomatis setiap menyelesaikan pelatihan D Pemberian cuti tahunan tambahan untuk belajar mandiri E Bantuan tunai langsung untuk membeli buku literatur

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengembangan kompetensi merupakan kewajiban bagi setiap ASN. Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi (seperti metode corporate university).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan prinsip kesetaraan bagi PNS dan PPPK. Perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK menurut peraturan ini terletak pada...

A PNS dapat diberhentikan kapan saja tanpa alasan yang jelas B PPPK tidak diizinkan menduduki Jabatan Fungsional C PNS diangkat untuk menduduki jabatan manajerial saja D PPPK tidak mendapatkan gaji pokok seperti PNS E PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perbedaan utama berdasarkan definisi di UU ASN adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sedangkan PNS diangkat sebagai pegawai tetap.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, seorang PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila mengalami kondisi...

A Menjadi anggota atau pengurus partai politik B Meninggalkan tugas selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan C Mencapai batas usia pensiun atau karena perampingan organisasi D Melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah E Melakukan tindakan pidana korupsi yang telah inkracht

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemberhentian 'dengan hormat tidak atas permintaan sendiri' antara lain disebabkan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau kondisi yang sah seperti tidak cakap jasmani/rohani. Sedangkan korupsi, makar, atau masuk partai politik berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam manajemen PNS (PP No. 11 Tahun 2017), Jabatan Fungsional dikelompokkan ke dalam kategori keahlian dan keterampilan. Jabatan Penguji K3 Ahli Pertama termasuk ke dalam...

A Jabatan Fungsional kategori keahlian B Jabatan Fungsional kategori keterampilan C Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama D Jabatan Fungsional kategori manajerial E Jabatan Administrasi tingkat Pelaksana

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Jabatan Fungsional (JF) Ahli (Pertama, Muda, Madya, Utama) mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat sarjana ke atas dan digolongkan ke dalam JF Kategori Keahlian.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2020, unsur pengawas di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah...

A Inspektorat Jenderal B Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan C Badan Standardisasi Nasional D Sekretariat Jenderal E Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas di dalam kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengujian K3 melaksanakan fungsi standardisasi sarana dan prasarana pengujian K3. Bentuk konkret pelaksanaan fungsi ini adalah...

A Pemberian subsidi alat pelindung diri untuk pekerja pabrik B Penangkapan pimpinan perusahaan yang melanggar standar K3 C Penghentian operasional peralatan produksi perusahaan secara sepihak D Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) E Penyusunan standar, norma, pedoman, dan kriteria di bidang laboratorium dan alat uji K3

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Direktorat Bina Pengujian K3 bertugas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis di bidang sarana prasarana pengujian, higiene perusahaan, dan ergonomi.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan struktur UPT Kemenaker, Balai K3 sebagai UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dipimpin oleh seorang...

A Kepala Balai B Sekretaris Jenderal C Inspektur K3 D Koordinator Penguji E Direktur Utama

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan kementerian, termasuk Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3), secara struktural dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Tugas Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) menurut regulasi tata kerja UPT (Permenaker 1/2024) mencakup kegiatan di bawah ini, KECUALI...

A Pemberian bimbingan teknis dan konsultasi pengujian K3 B Pelaksanaan pengembangan kapasitas laboratorium K3 C Pembuatan putusan pengadilan hubungan industrial terkait pesangon kecelakaan kerja D Pelaksanaan jejaring kerja lembaga pengujian K3 E Pelaksanaan pengujian dan evaluasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Membuat putusan pengadilan hubungan industrial adalah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di bawah Mahkamah Agung, bukan wewenang dan tugas Balai K3 (UPT Kemenaker) yang fokus pada teknis layanan pengujian dan pengembangan K3.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Menurut Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, Peta Proses Bisnis membagi proses menjadi beberapa kelompok. Proses yang mencerminkan fungsi utama/tugas pokok organisasi Kementerian Ketenagakerjaan (seperti pembinaan hubungan industrial atau pengawasan ketenagakerjaan) termasuk ke dalam kelompok...

A Proses Administratif B Proses Eksternal C Proses Inti (Core Process) D Proses Pendukung (Support Process) E Proses Manajerial

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam peta proses bisnis, kegiatan yang berkaitan langsung dengan penciptaan nilai (value creation) sesuai mandat dan tugas fungsi utama instansi (seperti pengawasan ketenagakerjaan) diklasifikasikan sebagai Proses Inti (Core Process).

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan hamil yang bekerja di malam hari. Ketentuannya adalah...

A Dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil pada shift malam antara pukul 23.00 s.d 07.00 apabila menurut dokter berbahaya bagi kandungan dan dirinya B Pekerja perempuan hamil wajib bekerja malam hari jika diberi tunjangan dua kali lipat C Pekerja perempuan hamil dilarang bekerja sama sekali di semua shift D Boleh dipekerjakan malam hari asalkan diberikan vitamin harian E Dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil mulai dari pukul 18.00 hingga 06.00

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 76 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 melarang pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Berdasarkan peraturan perundangan terkait, pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK). Batas waktu pelaporan tertulis secara formil untuk tahap I setelah kecelakaan/PAK didiagnosis adalah...

A Tidak lebih dari 1x24 jam B Paling lambat 1 bulan C Paling lambat 30 hari D Paling lambat 7 hari E Paling lambat 2x24 jam

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Merujuk pada PP No. 44 Tahun 2015 dan Permenaker 5/2021, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja (Laporan Tahap I) kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja paling lambat 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan atau terdiagnosisnya penyakit akibat kerja.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun terdapat pengecualian bagi anak berumur 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang...

A Mendapat persetujuan dari dinas sosial B Diberikan upah minimal setara UMP C Tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, dengan izin tertulis dari orang tua D Bekerja pada pekerjaan yang bersentuhan dengan bahan kimia berbahaya E Dilakukan penuh waktu selama 8 jam sehari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 69 UU Ketenagakerjaan memperbolehkan anak umur 13-15 tahun melakukan pekerjaan ringan asalkan ada izin tertulis ortu/wali, perjanjian kerja dengan ortu/wali, max kerja 3 jam sehari, siang hari, tidak mengganggu sekolah, dan syarat pelindungan K3/kesehatan fisik mental terpenuhi.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam perencanaan sistem K3, dokumen yang paling utama sebagai bentuk perwujudan komitmen manajemen puncak terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan adalah...

A Kebijakan K3 (OH&S Policy) B Buku panduan penggunaan mesin fotokopi C Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja D Daftar absen kehadiran pekerja E Formulir laporan insiden

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kebijakan K3 (OH&S Policy) adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pucuk pimpinan perusahaan, yang menunjukkan komitmen kuat dan arah strategi perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya.

Materi Terkait: Perencanaan kegiatan K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Perencanaan K3 yang baik akan menentukan indikator kinerja. Pengukuran kinerja K3 menggunakan 'Lagging Indicator' (indikator reaktif) contohnya adalah...

A Persentase temuan audit yang telah ditindaklanjuti secara preventif B Jumlah inspeksi keselamatan yang selesai dilaksanakan C Jumlah kecelakaan kerja (Lost Time Injury Rate) pada periode lalu D Tingkat kepatuhan pekerja menggunakan APD E Jumlah pelatihan K3 yang diselenggarakan bulan ini

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Lagging indicator adalah indikator yang mengukur hasil/konsekuensi dari peristiwa yang sudah terjadi (bersifat reaktif), seperti tingkat kecelakaan kerja (LTI, incident rate), frekuensi kecelakaan, dan penyakit akibat kerja. Opsi lain adalah leading indicators (proaktif).

Materi Terkait: Perencanaan kegiatan K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Sebagai Penguji K3, Anda ditugaskan menguji Kualitas Udara Dalam Ruang (Indoor Air Quality) di sebuah gedung perkantoran bersirkulasi AC tertutup. Parameter fisika dan kimia utama yang sering diukur untuk memastikan ventilasi cukup dan pekerja tidak mengalami 'Sick Building Syndrome' adalah...

A Kadar timbal (Pb) dan kebisingan impulsif B Kadar Oksigen (O2), Karbon Dioksida (CO2), suhu, dan kelembaban relatif C Radioaktivitas dan elektromagnetik D Tekanan udara dan intensitas cahaya matahari langsung E Kelembaban absolut dan kandungan asbes

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam IAQ (Indoor Air Quality), indikator kecukupan ventilasi dan kenyamanan termal biasanya diukur melalui konsentrasi Karbon Dioksida (CO2) agar tidak melebihi 1000 ppm, ketersediaan Oksigen (O2), serta kontrol suhu (Suhu Nyaman 23-26°C) dan kelembaban relatif (RH 40-60%).

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Pada pengujian lingkungan kerja, paparan getaran dibedakan menjadi Hand-Arm Vibration (HAV) dan Whole-Body Vibration (WBV). Berdasarkan Permenaker 5/2018, Nilai Ambang Batas untuk paparan getaran lengan dan tangan (HAV) pada alat kerja selama 8 jam sehari adalah...

A 10 m/s² B 5 m/s² C 8 m/s² D 2,5 m/s² E 1 m/s²

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018 Lampiran NAB Getaran, Nilai Ambang Batas untuk getaran yang mengenai lengan dan tangan (Hand-Arm Vibration) bagi pekerja yang terpapar selama 6 hingga 8 jam per hari adalah 5 m/s².

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Iklim kerja panas (Heat Stress) di industri pabrik peleburan baja diuji menggunakan indeks ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola). Variabel pengujian yang digunakan untuk menghitung ISBB pada lingkungan dalam ruang (tanpa paparan sinar matahari langsung) adalah...

A Suhu Kering, Suhu Basah Alami, dan Suhu Bola B Suhu Basah Alami (Natural Wet Bulb) dan Suhu Bola (Globe Temperature) C Suhu Bola (Globe Temperature) dan Suhu Kering (Dry Bulb) D Suhu Basah Alami dan Suhu Kering E Suhu Kering dan Kecepatan Angin

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Rumus penghitungan ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola) di dalam ruangan (tanpa beban matahari) adalah: ISBB = 0,7 x Suhu Basah Alami (NWB) + 0,3 x Suhu Bola (GT). Jika di luar ruang, baru ditambahkan komponen Suhu Kering (DB).

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Pengkaji K3 menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) untuk menganalisis risiko postur pekerja saat mengangkat beban berat di gudang logistik. Keluaran akhir (output) dari metode REBA adalah...

A Indeks paparan getaran pada seluruh tubuh (Whole Body Vibration) B Skor tingkat risiko postur kerja dan tingkat tindakan (action level) perbaikan yang diperlukan C Penurunan denyut nadi pemulihan pekerja D Batas beban angkat maksimum dalam kilogram E Rekomendasi jenis APD untuk perlindungan tulang belakang

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Metode ergonomi REBA menghasilkan skor risiko akhir (Final REBA Score) yang berkisar antara 1 hingga 15. Skor ini memetakan Action Level (tingkat tindakan) mulai dari 'risiko dapat diabaikan' hingga 'risiko sangat tinggi, perlu perbaikan segera'.

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Pelaksanaan uji kompetensi Ahli K3 dilaksanakan oleh Tempat Uji Kompetensi (TUK) di bawah koordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Profesi penilai kompetensi yang bertugas mengumpulkan bukti kompetensi peserta sertifikasi disebut...

A Asesor Kompetensi B Inspektur K3 C Pengawas Ketenagakerjaan D Instruktur K3 E Auditor SMK3

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asesor kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan kelayakan BNSP untuk melakukan penilaian kompetensi/asesmen terhadap peserta uji sertifikasi (asesi).

Materi Terkait: Pengujian kompetensi K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Sebagai acuan dalam pengujian kompetensi K3, materi pengujian difokuskan pada tiga dimensi kompetensi kerja. Tiga dimensi pokok kompetensi menurut sistem sertifikasi SKKNI terdiri dari...

A Kognitif, Afektif, Psikomotorik B Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan (HSE) C Identifikasi bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian D Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi E Knowledge (Pengetahuan), Skill (Keterampilan), Attitude (Sikap Kerja)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kompetensi kerja dalam standar SKKNI mencakup penguasaan dan penerapan pengetahuan (knowledge), keterampilan atau keahlian (skill), serta sikap kerja (attitude) yang diperlukan dalam pekerjaan.

Materi Terkait: Pengujian kompetensi K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Sebuah prosedur kritis dalam pengendalian energi K3 saat melakukan maintenance atau pemeliharaan mesin adalah memastikan energi sumber mesin diputuskan dan alat isolasinya dikunci agar tidak dinyalakan secara tak sengaja. Prosedur ini dikenal sebagai...

A Lock Out Tag Out (LOTO) B Hazard and Operability Study (HAZOP) C Job Safety Analysis (JSA) D Failure Mode Effect Analysis (FMEA) E Permit to Work (Izin Kerja)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

LOTO (Lock Out Tag Out) adalah prosedur keselamatan untuk mematikan suplai energi ke mesin/peralatan, menguncinya agar tidak bisa dihidupkan, dan memasang label peringatan selama pekerjaan maintenance atau perbaikan sedang berlangsung.

Materi Terkait: Pengendalian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja mewajibkan perusahaan menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau Material Safety Data Sheet (MSDS). Fungsi utama dari LDKB/MSDS dalam K3 adalah...

A Menjadi dokumen syarat ekspor untuk bea cukai B Memberikan informasi harga bahan kimia agar biaya produksi dapat ditekan C Memberikan rincian pajak bahan baku impor bahan kimia D Menyembunyikan formula rahasia perusahaan agar tidak ditiru kompetitor E Menyediakan informasi sifat bahaya bahan, cara penanganan yang aman, P3K, dan tindakan penanggulangan jika tumpah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Kepmenaker No 187/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, LDKB/MSDS wajib disediakan untuk memberikan informasi rinci tentang identitas, bahaya, cara penanganan aman, APD, dan pertolongan pertama dari bahan kimia tersebut.

Materi Terkait: Pengendalian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pengendalian administratif dalam pelaksanaan pekerjaan yang berisiko tinggi (seperti pekerjaan ruang terbatas, kerja di ketinggian, dan pengelasan dekat bahan mudah terbakar) mewajibkan penerbitan...

A Surat Peringatan Pertama (SP1) B Surat Keterangan Dokter C Audit Keselamatan (Safety Audit) D Izin Kerja Aman (Permit to Work / PTW) E Job Safety Analysis (JSA)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permit to Work (PTW) atau Surat Izin Kerja Aman adalah bentuk pengendalian administratif berupa dokumen resmi tertulis yang melegitimasi bahwa pekerjaan risiko tinggi telah diinspeksi, bahayanya dikenali, dan tindakan pencegahan telah disiapkan sebelum pekerjaan dimulai.

Materi Terkait: Pengendalian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam tahap pengkajian risiko, dilakukan identifikasi urutan langkah kerja, analisis potensi bahaya pada tiap langkah, dan usulan cara mengatasinya. Proses spesifik yang sesuai dengan deskripsi tersebut adalah...

A Event Tree Analysis (ETA) B Job Safety Analysis (JSA) C Fault Tree Analysis (FTA) D Environmental Impact Analysis (AMDAL) E Health Risk Assessment (HRA)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tiga komponen utama dalam pembuatan Job Safety Analysis (JSA) adalah: 1) Merinci urutan tugas/langkah kerja, 2) Mengidentifikasi potensi bahaya/kecelakaan dari masing-masing langkah, dan 3) Menentukan tindakan pengendalian/pencegahannya.

Materi Terkait: Pengkajian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Saat mengkaji desain proses pada industri kimia/migas yang sangat kompleks, teknik analisis bahaya terstruktur yang menggunakan sistem 'guide words' (misal: NO, MORE, LESS) untuk mengidentifikasi penyimpangan desain operasional disebut...

A Root Cause Analysis (RCA) B Hazard and Operability Study (HAZOP) C What-If Analysis D Safety Integrity Level (SIL) E Checklist Analysis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

HAZOP (Hazard and Operability Study) adalah metode yang sistematis dan kritis untuk mengeksplorasi potensi deviasi (penyimpangan) dari desain operasional proses industri dengan menggunakan parameter dan 'guide words' (No, More, Less, As Well As, dll).

Materi Terkait: Pengkajian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Seorang Penguji K3 sedang melakukan pengkajian data kesehatan pekerja (epidemiologi K3). Data menunjukkan bahwa insidensi gangguan pernapasan meningkat pesat pada pekerja di pabrik pemotongan batu dalam 5 tahun terakhir. Penyakit okupasional paru-paru yang paling spesifik diakibatkan oleh paparan kronis debu silika disebut...

A Pneumonitis Hipersensitif B Silikosis C Byssinosis D Antrakosis E Asbestosis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Silikosis adalah penyakit paru-paru akibat kerja (pneumoconiosis) yang disebabkan oleh paparan inhalasi debu silika kristalin bebas (SiO2) yang berkepanjangan, umum terjadi di sektor konstruksi, tambang, atau pemotongan batu.

Materi Terkait: Pengkajian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Sebagai bagian dari pengujian teknis, pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut (seperti forklift dan crane) harus dilakukan secara berkala. Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2020, pengujian berkala pada pesawat angkat dan angkut dilakukan selambat-lambatnya...

A 5 tahun sekali B 6 bulan sekali C 2 tahun sekali D 3 tahun sekali E 1 tahun sekali

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut wajib dilakukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Pengujian kekuatan instalasi bejana tekan yang memiliki risiko ledakan mewajibkan dilakukannya Hydrostatic Test (uji padat air). Tujuan utama menggunakan air (bukan gas/udara) dalam pengujian tekanan ini adalah...

A Air akan membersihkan karat dari dalam bejana saat diuji B Sifat air yang tidak dapat dimampatkan (incompressible) membuat energi ledakan jauh lebih rendah dan aman jika bejana pecah C Air bersifat mendinginkan sehingga tidak memicu pemuaian besi D Air lebih murah dan mudah didapatkan di lingkungan industri E Tekanan udara tidak bisa terbaca oleh manometer (pressure gauge)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Hydrostatic test memakai media cair (air) karena air bersifat inkompresibel (sulit dimampatkan). Bila bejana pecah saat uji tekanan lebih (overpressure), tekanan akan turun drastis tanpa adanya ekspansi volume secara tiba-tiba/ledakan, sehingga lebih aman bagi penguji ketimbang uji pneumatik (gas/udara).

Materi Terkait: Pengujian K3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Core Values ASN BerAKHLAK yang digariskan oleh Presiden RI meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (diakomodasi spiritnya dalam UU 20/2023). Perilaku menjaga rahasia hasil pengujian laboratorium K3 perusahaan yang bersifat sensitif mencerminkan nilai dasar...

A Adaptif B Harmonis C Kolaboratif D Loyal E Kompeten

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Panduan perilaku (kode etik) nilai Loyal antara lain: 1) Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, 2) Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dan 3) Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, Negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara (termasuk rahasia hasil uji K3 perusahaan).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional keahlian (termasuk Penguji K3) dilakukan dengan syarat salah satunya adalah batas usia paling tinggi. Batas usia maksimal untuk pengangkatan pertama Jabatan Fungsional formasi CPNS pada umumnya adalah...

A 45 Tahun B 53 Tahun C 35 Tahun D 40 Tahun E 56 Tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan persyaratan pengangkatan CPNS dan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional (selain jalur tertentu/dokter spesialis yang bisa sampai 40 tahun), syarat batas usia maksimal bagi pelamar formasi umum adalah 35 tahun pada saat melamar.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh