Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Kanselerai. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kanselerai berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penata Kanselerai Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kompetensi Umum
9 Indikator
Prosedur/alur perencanaan dan penganggaran pada instansi pemerintah
Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan
Peraturan-peraturan pengelolaan keuangan negara
Mekanisme pengelolaan anggaran dan keuangan negara (termasuk perpajakan)
Mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan keuangan negara
Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan sarana, prasarana dan ketatausahaan
Peraturan pengelolaan barang dan asset milik negara
Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan sumber daya manusia ASN
Peraturan pengelolaan sumber daya manusia ASN
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Kanselerai
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kanselerai, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Kanselerai berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 180 Soal SKB Penata Kanselerai Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Dalam siklus perencanaan anggaran pemerintah pusat, dokumen yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang memuat program dan kegiatan untuk periode satu tahun adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja-KL adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
Materi Terkait: Prosedur/alur perencanaan dan penganggaran pada instansi pemerintah
Soal 2
Manakah di bawah ini yang merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003?
Kunci Jawaban: E
Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.
Materi Terkait: Peraturan-peraturan pengelolaan keuangan negara
Soal 3
Sesuai PP No. 71 Tahun 2010, basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan operasional adalah...
Kunci Jawaban: D
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa Pemerintah menggunakan basis akrual dalam menyusun Laporan Operasional dan Neraca.
Materi Terkait: Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan
Soal 4
Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
Materi Terkait: Mekanisme pengelolaan anggaran dan keuangan negara (termasuk perpajakan)
Soal 5
Laporan yang menyajikan informasi mengenai surplus/defisit laporan operasional, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain disebut...
Kunci Jawaban: E
LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk hasil dari laporan operasional.
Materi Terkait: Mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan keuangan negara
Soal 6
Ruang lingkup tata usaha kantor meliputi kegiatan di bawah ini, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Audit kinerja merupakan bagian dari pengawasan intern/inspektorat, bukan merupakan fungsi utama ketatausahaan yang berfokus pada administrasi perkantoran.
Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Materi Terkait: Mekanisme pertanggungjawaban anggaran dan pelaporan keuangan negara
Soal 8
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut...
Kunci Jawaban: D
Sesuai PP No. 27 Tahun 2014, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Materi Terkait: Peraturan pengelolaan barang dan asset milik negara
Soal 9
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas...
Kunci Jawaban: A
Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Materi Terkait: Peraturan pengelolaan sumber daya manusia ASN
Soal 10
Prinsip dalam pengelolaan BMN yang menekankan bahwa BMN harus digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi adalah...
Kunci Jawaban: B
Prinsip fungsional berarti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan BMN harus sesuai fungsi instansi terkait.
Materi Terkait: Peraturan pengelolaan barang dan asset milik negara
Soal 11
Pajak Pusat yang dipotong oleh Bendahara Pemerintah atas belanja barang dari rekanan yang memiliki NPWP adalah...
Kunci Jawaban: A
PPh Pasal 22 dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
Materi Terkait: Mekanisme pengelolaan anggaran dan keuangan negara (termasuk perpajakan)
Soal 12
Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2004, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah lembaga eksternal yang memeriksa keuangan negara.
Materi Terkait: Peraturan-peraturan pengelolaan keuangan negara
Soal 13
Dalam manajemen SDM ASN, pengembangan kompetensi merupakan hak bagi...
Kunci Jawaban: B
UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap Pegawai ASN (PNS dan PPPK) memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi.
Materi Terkait: Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan sumber daya manusia ASN
Soal 14
Siklus pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar tetap berfungsi disebut...
Kunci Jawaban: C
Pemeliharaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan agar BMN selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara adalah...
Kunci Jawaban: C
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Materi Terkait: Prosedur/alur perencanaan dan penganggaran pada instansi pemerintah
Soal 16
Penilaian kinerja ASN dilakukan berdasarkan prinsip di bawah ini, kecuali...
Kunci Jawaban: C
Penilaian kinerja ASN harus dihindari dari unsur subjektivitas agar dapat memberikan gambaran kompetensi dan kinerja yang sebenarnya.
Materi Terkait: Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan sumber daya manusia ASN
Soal 17
Berikut adalah kriteria BMN dapat dihapuskan dari daftar inventaris, yaitu...
Kunci Jawaban: A
Penghapusan BMN dilakukan apabila barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak berat, hilang, atau alasan teknis/ekonomis lainnya sesuai peraturan.
Materi Terkait: Peraturan pengelolaan barang dan asset milik negara
Soal 18
Surat perintah yang diterbitkan oleh KPA/PPK kepada PPSPM untuk diterbitkan SPP guna membayar tagihan disebut...
Kunci Jawaban: C
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) diajukan oleh PPK kepada PPSPM sebagai dasar pengujian untuk diterbitkannya SPM.
Materi Terkait: Mekanisme pengelolaan anggaran dan keuangan negara (termasuk perpajakan)
Soal 19
Pengelolaan arsip dinamis pada unit kerja ketatausahaan bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: E
Sesuai UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan arsip untuk mendukung operasional dan akuntabilitas.
Dana yang disediakan untuk membiayai keperluan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung disebut...
Kunci Jawaban: D
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
Materi Terkait: Mekanisme pengelolaan anggaran dan keuangan negara (termasuk perpajakan)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem Merit dalam manajemen ASN menekankan pada...
Kunci Jawaban: B
Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2023 mendefinisikan Sistem Merit sebagai kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, dsb.
Materi Terkait: Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan sumber daya manusia ASN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Batas nilai pengadaan barang yang mengharuskan Bendahara memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah transaksi di atas...
Kunci Jawaban: D
Sesuai aturan perpajakan terbaru bagi instansi pemerintah (PMK), pemungutan PPN oleh bendahara dilakukan untuk pembayaran dengan jumlah di atas Rp 2.000.000.
Materi Terkait: Mekanisme pengelolaan anggaran dan keuangan negara (termasuk perpajakan)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penata Kanselerai dalam pengelolaan SDM seringkali terlibat dalam proses administrasi cuti. Menurut aturan, cuti tahunan diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya...
Kunci Jawaban: A
PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan (PP No. 11 Tahun 2017).
Materi Terkait: Peraturan pengelolaan sumber daya manusia ASN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Revisi DIPA yang dilakukan akibat adanya pergeseran anggaran antar sub-output dalam satu kegiatan merupakan kewenangan...
Kunci Jawaban: C
Sesuai PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran, revisi administrasi atau pergeseran tertentu dalam satu satker biasanya menjadi kewenangan Kanwil DJPb atau KPA.
Materi Terkait: Prosedur/alur perencanaan dan penganggaran pada instansi pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara berarti...
Kunci Jawaban: E
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui.
Materi Terkait: Pengertian, norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Kanselerai pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Kanselerai
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kanselerai semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kanselerai, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Kanselerai
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Kanselerai menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.