SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dilaksanakan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar, dan transparan. Apa perbedaan mendasar antara kegiatan hulu dan kegiatan hilir menurut UU tersebut?
A. Kegiatan hulu berisiko rendah, sedangkan kegiatan hilir memiliki risiko investasi yang sangat tinggi.
B. Kegiatan hulu berfokus pada eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.
C. Kegiatan hulu mencakup distribusi BBM ke masyarakat, sedangkan hilir mencakup pencarian cadangan migas.
D. Kegiatan hulu tidak memerlukan izin usaha, sedangkan kegiatan hilir memerlukan Kontrak Kerja Sama.
E. Kegiatan hulu dikelola oleh BPH Migas, sedangkan hilir dikelola oleh SKK Migas.
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi. Sementara itu, Kegiatan Usaha Hilir mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.
Soal 2
Sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2004, badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitasnya. Prinsip ini dikenal dengan istilah...
A. Joint Operation
B. Exclusive Area
C. Open Access
D. First Come First Serve
E. Monopoly Rights
Jawaban: C
Pasal 27 PP No. 36 Tahun 2004 menyebutkan kewajiban bagi pemegang izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk mengoperasikan fasilitasnya guna memenuhi kepentingan bersama (Open Access) secara transparan dan tidak diskriminatif.
Soal 3
Dalam struktur organisasi Kementerian ESDM, unit eselon I yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah...
A. BPH Migas
B. Badan Geologi
C. Sekretariat Jenderal KESDM
D. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
E. SKK Migas
Jawaban: D
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Soal 4
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan. Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu wewenang BPH Migas terkait gas bumi?
A. Melakukan eksplorasi sumur gas baru
B. Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
C. Menetapkan harga gas di kepala sumur (wellhead)
D. Menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) hulu
E. Mengatur pajak ekspor gas alam cair (LNG)
Jawaban: B
Salah satu wewenang BPH Migas adalah menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (toll fee) serta mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.
Soal 5
Seorang ASN di Ditjen Migas menolak pemberian gratifikasi dari perwakilan badan usaha saat melakukan audit lapangan. Tindakan ini mencerminkan Nilai Dasar BerAKHLAK, khususnya nilai...
A. Harmonis
B. Adaptif
C. Loyal
D. Berorientasi Pelayanan
E. Akuntabel
Jawaban: E
Nilai Akuntabel mencakup perilaku jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, termasuk menolak gratifikasi yang dapat mempengaruhi objektivitas kerja.
Soal 6
Izin Usaha Hilir yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor BBM adalah...
A. Izin Usaha Niaga
B. Izin Usaha Pengolahan
C. Izin Usaha Penyimpanan
D. Izin Usaha Distribusi
E. Izin Usaha Pengangkutan
Jawaban: A
Izin Usaha Niaga adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Lain, dan/atau Hasil Olahan.
Soal 7
Dalam manajemen distribusi BBM, yang dimaksud dengan Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah...
A. BBM yang harganya sepenuhnya mengikuti harga pasar global
B. BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah dan dialokasikan untuk konsumen tertentu
C. BBM yang hanya dijual di wilayah industri besar
D. BBM nonsubsidi dengan oktan tinggi (RON 95 ke atas)
E. BBM khusus untuk kendaraan mewah
Jawaban: B
JBT (Jenis BBM Tertentu) adalah BBM yang terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) yang diberikan subsidi dan diberikan kepada konsumen pengguna tertentu.
Soal 8
Distribusi LPG Tabung 3 Kg merupakan program subsidi tepat sasaran. Siapakah yang berhak menjadi pengguna LPG Tabung 3 Kg berdasarkan regulasi yang berlaku?
A. Hanya ASN dan pegawai BUMN
B. Industri perhotelan dan restoran besar
C. Seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali
D. Usaha manufaktur dan pertambangan
E. Rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran
Jawaban: E
LPG Tabung 3 Kg (bersubsidi) diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.
Soal 9
Penyaluran gas bumi melalui pipa untuk kepentingan rumah tangga dan pelanggan kecil di daerah tertentu disebut dengan...
A. Pipa Distribusi
B. Pipa Transmisi
C. Pipa Alir
D. Pipa Induk
E. Pipa Eksplorasi
Jawaban: A
Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa terdiri atas Transmisi (tekanan tinggi, jarak jauh) dan Distribusi (penyaluran ke konsumen akhir/rumah tangga melalui jaringan distribusi).
Soal 10
Komponen utama yang mempengaruhi penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM di Indonesia adalah...
A. Harga perolehan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, dan margin
B. Keputusan sepihak dari pemilik SPBU
C. Luas wilayah provinsi masing-masing
D. Hanya nilai kurs Rupiah terhadap Dollar
E. Hanya jumlah kendaraan bermotor di suatu daerah
Jawaban: A
Harga Jual Eceran BBM dihitung berdasarkan formula yang terdiri atas harga dasar (harga perolehan) ditambah PPN, PBBKB, serta biaya distribusi dan margin badan usaha.
Soal 11
Badan usaha pemegang izin usaha niaga BBM wajib menjaga ketersediaan stok BBM di dalam negeri. Periode waktu stok minimal yang harus dijaga disebut sebagai...
A. Cadangan Strategis
B. Cadangan Darurat
C. Cadangan Operasional
D. Cadangan Teknis
E. Cadangan Penyangga
Jawaban: C
Cadangan Operasional adalah jumlah stok BBM yang harus tersedia untuk menjamin kontinuitas distribusi di wilayah niaga badan usaha tersebut dalam kurun waktu tertentu (biasanya dipantau harian).
Soal 12
Program BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T. Apa kepanjangan dari wilayah 3T tersebut?
A. Terisolasi, Tertutup, dan Terjauh
B. Terjauh, Terpencil, dan Terluar
C. Terluar, Terpencil, dan Tertinggal
D. Terdepan, Terpencil, dan Terbawah
E. Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
Jawaban: E
Wilayah 3T adalah wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yang menjadi prioritas dalam implementasi program subsidi dan keadilan energi.
Soal 13
Siapakah yang berwenang menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) BBM yang dipasarkan di dalam negeri?
A. Direktur Utama Pertamina
B. Menteri Perdagangan
C. Kepala BPH Migas
D. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
E. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jawaban: E
Berdasarkan regulasi, standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak dan gas bumi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM.
Soal 14
Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) yang dibiayai oleh APBN bertujuan untuk...
A. Menghabiskan stok pipa yang tidak terpakai
B. Mempersulit akses energi bagi warga
C. Meningkatkan ekspor gas bumi ke luar negeri
D. Mengurangi subsidi LPG 3 Kg dan memanfaatkan kekayaan alam domestik
E. Menambah beban biaya hidup masyarakat
Jawaban: D
Pembangunan Jargas merupakan program strategis untuk diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan pada impor LPG, dan memberikan energi yang lebih bersih serta murah bagi rumah tangga.
Soal 15
Audit terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jika ditemukan pelanggaran berupa penjualan BBM di luar wilayah niaganya, sanksi administratif yang dapat diberikan adalah...
A. Kewajiban melakukan ekspor paksa
B. Penangkapan Direktur Utama secara langsung tanpa sidang
C. Hanya teguran lisan
D. Penyitaan seluruh aset perusahaan
E. Teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha
Jawaban: E
Sanksi administratif bagi pemegang izin usaha hilir yang melanggar ketentuan meliputi teguran tertulis, penangguhan kegiatan, hingga pencabutan izin usaha sesuai tingkat pelanggarannya.
Soal 16
Sesuai UU 22/2001, Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga wajib memiliki...
A. Sertifikat Amdal Saja
B. Kontrak Kerja Sama
C. Surat Penugasan Saja
D. Izin Usaha
E. Izin Prinsip
Jawaban: D
Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah.
Soal 17
Badan Usaha Hilir wajib menjamin standar dan mutu hasil olahan minyak bumi sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas. Kegiatan pemeriksaan rutin terhadap kualitas produk di SPBU disebut...
A. Evaluasi SDM
B. Audit Keuangan
C. Uji Laboratorium Mandiri
D. Uji Petik (Random Check)
E. Kalibrasi Tangki
Jawaban: D
Uji petik dilakukan untuk memastikan spesifikasi BBM yang dijual di SPBU tetap terjaga dan tidak terjadi oplosan atau kontaminasi yang merugikan konsumen.
Soal 18
Dalam penerapan nilai BerAKHLAK, sikap 'Kompeten' bagi seorang Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir dicontohkan dengan...
A. Hanya mengerjakan tugas yang disukai saja
B. Menyebarkan data rahasia perusahaan ke media sosial
C. Terus meningkatkan pengetahuan terkait regulasi energi global dan nasional
D. Menunggu perintah atasan tanpa melakukan inisiatif
E. Mempersulit proses perizinan badan usaha
Jawaban: C
Nilai Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Soal 19
Manakah pernyataan yang BENAR mengenai tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa (Toll Fee)?
A. Toll fee dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha.
B. Toll fee ditetapkan secara bebas oleh pemilik pipa tanpa campur tangan pemerintah.
C. Toll fee nilainya selalu sama di seluruh Indonesia.
D. Toll fee hanya berlaku untuk pipa rumah tangga.
E. Toll fee ditetapkan oleh BPH Migas dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan kepentingan masyarakat.
Jawaban: E
Berdasarkan kewenangannya, BPH Migas menetapkan tarif pengangkutan gas melalui pipa berdasarkan usulan badan usaha dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, pengangkut, dan konsumen.
Soal 20
Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) saat ini yang dikenal luas di masyarakat Indonesia adalah...
A. Minyak Tanah
B. Solar Subsidi
C. Avtur
D. Pertamax (RON 92)
E. Pertalite (RON 90)
Jawaban: E
Berdasarkan Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite ditetapkan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Soal 21 Premium
Sesuai PP No. 36 Tahun 2004, Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum wajib memiliki fasilitas penyimpanan. Apa fungsi utama fasilitas penyimpanan dalam sistem distribusi hilir?
A. Fasilitas untuk menyembunyikan stok saat harga naik
B. Hanya sebagai syarat administratif tanpa perlu digunakan
C. Menjamin keamanan pasokan dan stabilitas harga di wilayah niaga
D. Tempat membuang limbah B3 hasil industri
E. Tempat untuk melakukan pemurnian ulang minyak mentah
Soal 22 Premium
Dalam struktur Ditjen Migas, direktorat yang secara khusus menangani urusan teknis dan keselamatan dalam kegiatan usaha hilir adalah...
A. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
B. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
C. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
D. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas
E. Sekretariat Direktorat Jenderal
Soal 23 Premium
BPH Migas melakukan verifikasi terhadap volume penyaluran JBT dan JBKP. Apa tujuan utama dari proses verifikasi ini?
A. Menambah jumlah karyawan di SPBU
B. Meningkatkan keuntungan badan usaha pelaksana penugasan
C. Mempercepat proses impor BBM dari luar negeri
D. Memastikan besaran subsidi yang dibayarkan pemerintah akurat sesuai penyaluran riil
E. Menghitung jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya
Soal 24 Premium
Penerapan digitalisasi nozzle di setiap SPBU merupakan salah satu upaya pengawasan hilir untuk...
A. Memonitor data transaksi secara real-time untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi
B. Menghias tampilan SPBU agar lebih modern
C. Menggantikan peran petugas operator SPBU sepenuhnya
D. Mengurangi penggunaan listrik di area SPBU
E. Mempercepat waktu pengisian BBM di tangki kendaraan
Soal 25 Premium
Berdasarkan regulasi terkini, Badan Usaha yang ingin membangun kilang minyak di Indonesia untuk tujuan pengolahan hasil olahan sendiri wajib memiliki...
A. Izin Usaha Niaga Saja
B. Hanya Surat Izin Lokasi
C. Izin Usaha Penyimpanan Saja
D. Izin Usaha Pertambangan
E. Izin Usaha Pengolahan
Soal 26 Premium
Dalam manajemen distribusi LPG, terdapat istilah 'LPG Multiguna'. Apa yang membedakannya dengan LPG 3 Kg?
A. LPG Multiguna hanya boleh dibeli oleh masyarakat miskin
B. LPG Multiguna hanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan
C. LPG Multiguna tidak memiliki standar mutu
D. LPG Multiguna adalah LPG nonsubsidi dengan berbagai ukuran tabung (misal 5.5 kg, 12 kg)
E. LPG Multiguna memiliki harga yang ditetapkan langsung oleh Presiden
Soal 27 Premium
Metode penentuan harga gas bumi di hilir yang didasarkan pada kemampuan bayar konsumen disebut...
A. Market Driven Price
B. Netback Value
C. Cost Plus Margin
D. Fixed Price Policy
E. Ability to Pay (ATP)
Soal 28 Premium
Salah satu tantangan dalam program BBM Satu Harga adalah biaya logistik yang tinggi. Bagaimana cara pemerintah mengatasi selisih biaya angkut ke daerah remote tersebut?
A. Mewajibkan warga 3T untuk mengambil BBM di kota besar
B. Membebankan biaya angkut kepada pembeli di daerah 3T
C. Melalui mekanisme kompensasi kepada badan usaha pelaksana penugasan
D. Menghapus pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut
E. Menjual BBM dalam kondisi mentah
Soal 29 Premium
Dalam hal terjadi kelangkaan BBM secara nasional, langkah darurat yang dapat diambil oleh Pemerintah sesuai UU 22/2001 adalah...
A. Membubarkan BPH Migas
B. Mewajibkan seluruh badan usaha menggunakan cadangan operasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
C. Melarang kendaraan pribadi menggunakan BBM
D. Menghentikan seluruh operasional SPBU sementara
E. Menaikkan harga BBM setinggi mungkin agar konsumsi berkurang
Soal 30 Premium
Penyelenggaraan kegiatan usaha hilir migas harus memperhatikan aspek Lindungan Lingkungan. Dokumen yang wajib dimiliki sebelum memulai pembangunan Terminal BBM adalah...
A. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
B. Sertifikat Ekspor-Impor
C. Izin Gangguan (HO) saja
D. Izin Berlayar
E. AMDAL atau UKL-UPL
Soal 31 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Niaga Terbatas' dalam perizinan hilir migas?
A. Niaga yang hanya boleh dilakukan selama 1 tahun saja
B. Niaga yang hanya dilakukan melalui transaksi barter
C. Niaga yang tidak boleh mengambil keuntungan
D. Niaga yang dilarang menggunakan transportasi darat
E. Kegiatan niaga yang hanya menjual produk tertentu kepada konsumen tertentu (bukan untuk umum/retail)
Soal 32 Premium
Sesuai regulasi BPH Migas, Badan Usaha pemegang izin pengangkutan gas bumi melalui pipa wajib membayar iuran kepada BPH Migas. Dasar perhitungan iuran tersebut adalah...
A. Jumlah kendaraan operasional
B. Jumlah karyawan badan usaha
C. Panjang pipa yang dimiliki dalam kilometer
D. Luas kantor pusat badan usaha
E. Volume gas yang diangkut atau nilai penjualan niaga
Soal 33 Premium
Penerapan nilai 'Harmonis' dalam lingkungan kerja Ditjen Migas ditunjukkan dengan...
A. Melakukan kritik yang menjatuhkan rekan kerja di depan umum
B. Menolak bekerja sama dengan unit kerja lain
C. Membentuk kelompok-kelompok eksklusif di kantor
D. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan pelayanan publik
E. Menghargai setiap orang terlepas dari latar belakang suku, agama, dan jabatan
Soal 34 Premium
Dalam pengawasan mutu BBM, parameter 'Angka Setana' (Cetane Number) digunakan untuk mengukur kualitas pada jenis bahan bakar...
A. Bensin (Gasoline)
B. Avtur
C. LPG
D. Minyak Tanah (Kerosene)
E. Minyak Solar (Gas Oil)
Soal 35 Premium
Jika ditemukan SPBU yang melakukan kecurangan pada takaran (meteran) pompa, instansi yang berwenang melakukan tera ulang dan penindakan terkait metrologi legal adalah...
A. Hanya pengelola SPBU secara mandiri
B. Menteri Keuangan
C. Hanya BPH Migas
D. Hanya Kementerian ESDM
E. Dinas Perdagangan (Metrologi) bekerja sama dengan aparat penegak hukum
Soal 36 Premium
Dalam perencanaan jaringan gas rumah tangga (Jargas), faktor utama yang menentukan kelayakan teknis suatu wilayah adalah...
A. Jumlah mall yang ada di wilayah tersebut
B. Kedekatan wilayah dengan sumber gas atau pipa transmisi eksisting
C. Kedekatan wilayah dengan bandara internasional
D. Warna cat rumah penduduk
E. Jumlah kepemilikan mobil mewah
Soal 37 Premium
Pemerintah menetapkan bahwa badan usaha pelaksana penugasan BBM Satu Harga wajib membangun penyalur di lokasi yang ditetapkan. Istilah 'Penyalur' dalam hal ini mencakup...
A. Toko kelontong biasa
B. Hanya tangki terapung di tengah laut
C. SPBU Kompak, SPBU Modular, atau SPBU Nelayan
D. Mobil pribadi yang menjual BBM eceran
E. Hanya SPBU skala besar di jalan tol
Soal 38 Premium
Apa kepanjangan dari PBBKB yang merupakan salah satu komponen pembentuk harga BBM?
A. Pungutan Biaya Bahan Bakar Khusus
B. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
C. Pajak Bersama Bahan Kimia Berbahaya
D. Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Bersama
E. Pungutan Bagi Badan Kesatuan Bangsa
Soal 39 Premium
Sesuai UU No. 22 Tahun 2001, gas bumi yang dihasilkan dari lapangan di Indonesia harus diprioritaskan untuk...
A. Ekspor seluruhnya guna mendapatkan devisa
B. Dijual ke negara tetangga dengan harga murah
C. Kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation)
D. Dibakar di tempat (flaring) jika tidak laku
E. Cadangan untuk 100 tahun ke depan tanpa digunakan
Soal 40 Premium
Nilai 'Loyal' dalam BerAKHLAK bagi ASN Ditjen Migas berarti...
A. Setia kepada atasan meskipun atasan tersebut melanggar hukum
B. Memprioritaskan kepentingan golongan di atas negara
C. Selalu setuju dengan semua pendapat rekan kerja demi kenyamanan
D. Memberikan informasi internal kementerian kepada kompetitor
E. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah
Soal 41 Premium
Apa sanksi bagi badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha sesuai Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001?
A. Tidak ada sanksi apapun
B. Pidana penjara dan denda dalam jumlah besar
C. Pemanggilan untuk minum kopi bersama menteri
D. Kewajiban mengikuti kursus migas selama 1 bulan
E. Hanya penyitaan surat-surat kantor
Soal 42 Premium
Dalam tata kelola LPG, yang bertanggung jawab atas pengawasan distribusi LPG 3 Kg mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) hingga ke Agen adalah...
A. Ditjen Migas dan BPH Migas (sesuai kewenangan pengawasan)
B. Organisasi angkutan darat (Organda)
C. Hanya Ketua RT setempat
D. Menteri Pendidikan
E. Hanya pihak Kepolisian
Soal 43 Premium
Penetapan 'Wilayah Jaringan Distribusi' (WJD) gas bumi bertujuan untuk...
A. Membatasi jumlah warga yang boleh menggunakan gas
B. Menghindari tumpang tindih pembangunan infrastruktur pipa antar-badan usaha
C. Menentukan lokasi pengeboran gas baru
D. Membuat peta wisata pipa gas
E. Meningkatkan harga gas agar perusahaan untung besar
Soal 44 Premium
Dalam rangka 'Adaptif' menghadapi transisi energi, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Bagaimana peran Penata Kelola Hilir Migas dalam hal ini?
A. Mengintegrasikan SPBU dengan fasilitas SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)
B. Membakar stok BBM yang tersisa
C. Mewajibkan seluruh SPBU hanya menjual bensin untuk motor tua
D. Melarang pembangunan SPBU baru secara total mulai hari ini
E. Mengabaikan perkembangan teknologi kendaraan listrik
Soal 45 Premium
Penyaluran BBM melalui pipa di bawah laut dari Terminal BBM ke titik tambat kapal tanker (Single Point Mooring) termasuk dalam kategori izin usaha...
A. Pertambangan
B. Pengolahan
C. Niaga Terbatas
D. Pengangkutan
E. Niaga Umum
Soal 46 Premium
Data ketahanan stok nasional dilaporkan secara berkala kepada Menteri ESDM melalui Ditjen Migas. Jika stok nasional berada di bawah level aman (misal < 10 hari), maka statusnya disebut...
A. Status Surplus Energi
B. Status Kritis/Darurat Pasokan
C. Status Penjualan Maksimal
D. Status Bebas Pajak
E. Status Normal Jaya
Soal 47 Premium
Audit teknis terhadap kilang pengolahan minyak mencakup pemeriksaan 'Health, Safety, and Environment' (HSE). Apa fokus utama dari pemeriksaan ini?
A. Menghitung jumlah absensi karyawan di kantor pusat
B. Memeriksa jumlah keuntungan bersih perusahaan tahunan
C. Memastikan warna seragam karyawan sudah sesuai standar fashion
D. Mengukur tinggi badan operator kilang
E. Mencegah kecelakaan kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan akibat kegagalan operasi
Soal 48 Premium
Berdasarkan PP 36/2004, Badan Usaha yang melakukan kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa hanya dapat memiliki wilayah niaga pada...
A. Hanya di luar negeri
B. Hanya di wilayah yang tidak ada penduduknya
C. Seluruh wilayah Indonesia tanpa batas
D. Wilayah hutan lindung
E. Ruas transmisi atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu yang ditetapkan
Soal 49 Premium
Dalam perumusan kebijakan hilir migas, Ditjen Migas melakukan koordinasi 'Kolaboratif' dengan BPH Migas. Contoh bentuk kolaborasi tersebut adalah...
A. Membuat aturan yang bertentangan satu sama lain
B. Hanya bertemu saat acara seremonial saja
C. Menghilangkan salah satu instansi agar tidak perlu koordinasi
D. Sinkronisasi data alokasi gas bumi dengan realisasi pengangkutan di pipa
E. Saling menyembunyikan data untuk kepentingan masing-masing
Soal 50 Premium
BBM satu harga diimplementasikan di wilayah 3T. Siapakah yang menetapkan titik lokasi pendirian penyalur BBM Satu Harga tersebut?
A. Ditetapkan secara acak oleh komputer
B. Kepala BPH Migas melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Ditjen Migas
C. Hanya usulan dari pemilik lahan
D. Hanya keputusan Kepala Desa setempat secara sepihak
E. Menteri Pertahanan
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.