SKB CPNS Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

Soal 1

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, termasuk Kementerian Perhubungan, diatur secara mendasar dalam regulasi tingkat undang-undang. Undang-undang yang menjadi landasan utama hal tersebut adalah...

A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 E Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diatur secara rinci mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, yang juga menjadi landasan hukum eksistensi Kementerian Perhubungan.

Materi Terkait: Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan)

Soal 2

Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan saat ini adalah...

A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 B Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2015 C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 E Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2009

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai dengan regulasi terbaru, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022.

Materi Terkait: Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan)

Soal 3

Direktorat Keamanan Penerbangan, yang menaungi para Inspektur dan Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan, secara struktural berada di bawah...

A Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan B Badan Kebijakan Transportasi C Direktorat Jenderal Perkeretaapian D Direktorat Jenderal Perhubungan Darat E Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Keamanan Penerbangan merupakan unit kerja Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Materi Terkait: Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

Soal 4

Siapakah pejabat Eselon I di Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan?

A Kepala Badan Pengelola Transportasi B Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan C Menteri Perhubungan D Direktur Jenderal Perhubungan Udara E Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut PM 17 Tahun 2022 tentang SOTK Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.

Materi Terkait: Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

Soal 5

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kedudukan Kementerian Perhubungan dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah...

A Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden B Berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung C Lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada DPR D Berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara penuh E Badan otonom yang menetapkan kebijakannya sendiri tanpa intervensi Presiden

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008, Kementerian Negara berkedudukan di Ibu Kota Negara dan menteri berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Materi Terkait: Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

Soal 6

Fungsi utama Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dalam Perpres tentang SOTK kementerian. Berikut yang merupakan fungsi pokok tersebut adalah...

A Pengadilan tindak pidana transportasi B Penjualan tiket sarana transportasi darat, laut, dan udara C Pemungutan pajak penghasilan dari maskapai penerbangan D Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan E Pembuatan dan pengesahan undang-undang perhubungan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres tentang Kementerian Perhubungan dan PM 17/2022, fungsinya mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan, bukan legislasi, yudikasi, atau pungutan pajak penghasilan.

Materi Terkait: Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

Soal 7

Salah satu tugas pokok Direktorat Keamanan Penerbangan di bawah Ditjen Perhubungan Udara adalah...

A Mengatur jadwal penerbangan seluruh maskapai domestik B Membangun landasan pacu baru di bandar udara terpencil C Menetapkan tarif batas atas dan bawah tiket pesawat udara D Menginvestigasi penyebab kecelakaan pesawat udara (aircraft accident) E Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan penerbangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut PM 17 Tahun 2022 tentang SOTK Kemenhub, Direktorat Keamanan Penerbangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan penerbangan.

Materi Terkait: Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

Soal 8

Jabatan fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan merupakan jabatan pelaksana teknis yang secara fungsional berada di lingkungan...

A Direktorat Jenderal Perhubungan Udara B Direktorat Bandar Udara C Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara D Direktorat Angkutan Udara E Direktorat Navigasi Penerbangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Inspektur Keamanan Penerbangan dan Asistennya merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, secara khusus pada Direktorat Keamanan Penerbangan atau Otoritas Bandar Udara.

Materi Terkait: Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

Soal 9

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan di bandar udara adalah...

A Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) B Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) C Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) D Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara E PT Angkasa Pura Indonesia

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, KOBU adalah UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan operasional bandara.

Materi Terkait: Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan

Soal 10

Organisasi penerbangan sipil internasional yang dibentuk di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menetapkan standar dan praktik yang direkomendasikan untuk keselamatan, keamanan, dan keteraturan penerbangan sipil internasional adalah...

A EUROCONTROL B ICAO C IATA D EASA E FAA

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

ICAO (International Civil Aviation Organization) adalah badan khusus PBB yang dibentuk berdasarkan Konvensi Chicago 1944 untuk mengatur penerbangan sipil internasional secara global.

Materi Terkait: Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll)

Soal 11

Markas besar (Headquarters) dari International Civil Aviation Organization (ICAO) berkedudukan di kota...

A London, Inggris B Montreal, Kanada C Paris, Prancis D Jenewa, Swiss E New York, Amerika Serikat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Markas besar ICAO secara resmi berkedudukan di Quartier International de Montreal, kota Montreal, Provinsi Quebec, Kanada.

Materi Terkait: Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll)

Soal 12

Otoritas penerbangan sipil yang berwenang mengatur keselamatan penerbangan dan regulasi di wilayah Uni Eropa adalah...

A IATA (International Air Transport Association) B EASA (European Union Aviation Safety Agency) C CASA (Civil Aviation Safety Authority) D FAA (Federal Aviation Administration) E CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

EASA (European Union Aviation Safety Agency) adalah otoritas pengatur dan eksekutif di bidang keselamatan penerbangan sipil yang bertindak atas nama negara-negara anggota Uni Eropa.

Materi Terkait: Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll)

Soal 13

Federal Aviation Administration (FAA) merupakan badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur semua aspek penerbangan sipil. FAA merupakan otoritas dari negara...

A Selandia Baru B Australia C Inggris D Kanada E Amerika Serikat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

FAA (Federal Aviation Administration) adalah badan yang beroperasi di bawah Departemen Transportasi Amerika Serikat (United States Department of Transportation).

Materi Terkait: Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll)

Soal 14

Hukum penerbangan sipil internasional modern didasarkan pada sebuah konvensi internasional yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 1944. Konvensi ini dikenal dengan nama...

A Konvensi The Hague B Konvensi Chicago C Konvensi Tokyo D Konvensi Beijing E Konvensi Warsawa

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional, yang juga dikenal sebagai Konvensi Chicago (Chicago Convention), ditandatangani pada 7 Desember 1944 dan menjadi dasar hukum pembentukan ICAO serta regulasi penerbangan sipil internasional.

Materi Terkait: Hukum penerbangan sipil internasional

Soal 15

Dalam hukum penerbangan sipil internasional, konvensi yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di dalam pesawat udara (Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft) adalah...

A Konvensi Roma 1952 B Konvensi Cape Town 2001 C Konvensi Montreal 1999 D Konvensi Chicago 1944 E Konvensi Tokyo 1963

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft) mengatur yurisdiksi dan kewenangan komandan (Pilot in Command) terkait tindak pidana yang terjadi di dalam pesawat udara yang sedang terbang.

Materi Terkait: Hukum penerbangan sipil internasional

Soal 16

Pemberantasan penangkapan pesawat udara secara tidak sah (pembajakan pesawat udara/unlawful seizure) diatur dalam konvensi internasional yang disebut...

A Konvensi The Hague 1970 B Konvensi Paris 1919 C Konvensi Havana D Konvensi Jenewa E Konvensi Wina

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Konvensi The Hague 1970 (Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft) dibentuk khusus untuk merespons meningkatnya kasus pembajakan pesawat udara (hijacking).

Materi Terkait: Hukum penerbangan sipil internasional

Soal 17

ICAO memiliki 19 Annexes yang menjabarkan Standar dan Praktik yang Direkomendasikan (SARPs). Annex yang secara khusus mengatur tentang Keamanan Penerbangan (Security) adalah...

A Annex 14 B Annex 1 C Annex 9 D Annex 16 E Annex 17

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Annex 17 pada Konvensi Chicago berjudul 'Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference'. Ini adalah pedoman utama keamanan penerbangan internasional.

Materi Terkait: Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess)

Soal 18

Untuk melindungi pesawat udara dari ancaman yang ditimbulkan oleh pengangkutan barang-barang yang mudah meledak atau beracun, ICAO menetapkan pedoman internasional yang tercantum dalam...

A Annex 8 B Annex 2 C Annex 18 D Annex 11 E Annex 12

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Annex 18 Konvensi Chicago berjudul 'The Safe Transport of Dangerous Goods by Air'. Ini mengatur standar internasional pengangkutan barang berbahaya melalui udara.

Materi Terkait: Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess)

Soal 19

Dalam penerapan teknis Annex 17, ICAO menerbitkan panduan komprehensif bagi negara-negara anggota dalam bentuk manual yang berisi prosedur keamanan penerbangan. Dokumen ICAO tersebut adalah...

A ICAO Doc 9365 B ICAO Doc 9137 C ICAO Doc 8973 D ICAO Doc 8168 (PANS-OPS) E ICAO Doc 4444 (PANS-ATM)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

ICAO Document 8973 adalah Aviation Security Manual. Manual ini bersifat rahasia (restricted) bagi negara anggota dan memberikan panduan implementasi detail untuk ketentuan yang ada dalam Annex 17.

Materi Terkait: Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess)

Soal 20

Berdasarkan standar ICAO, pengaturan mengenai kemudahan lalu lintas udara yang melibatkan proses keimigrasian, bea cukai, dan karantina tanpa mengorbankan aspek keamanan diatur dalam...

A Annex 19 B Annex 9 C Annex 15 D Annex 7 E Annex 13

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Annex 9 Konvensi Chicago membahas tentang Facilitation (Fasilitasi), yang mengatur penyederhanaan formalitas izin pesawat udara, penumpang, kru, dan kargo (termasuk CIQ: Custom, Immigration, Quarantine).

Materi Terkait: Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess)

Soal 21

PRO

Regulasi tertinggi tingkat nasional yang saat ini menjadi landasan hukum penyelenggaraan dan pengelolaan penerbangan di Indonesia adalah...

A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 D Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 E Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah regulasi nasional yang berlaku saat ini menggantikan UU Nomor 15 Tahun 1992, mengatur tentang keselamatan, keamanan, penerbangan, dan aspek terkait lainnya.

Materi Terkait: Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, definisi Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas...

A Pengaturan tarif penumpang, perizinan maskapai, serta pembagian rute udara nasional dan internasional B Aktivitas penerbangan militer dan sipil yang diawasi oleh Otoritas Bandar Udara setempat C Kegiatan menerbangkan pesawat udara komersial dari satu titik ke titik lain dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi D Semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pemanduan lalu lintas udara di seluruh wilayah kedaulatan negara E Pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, definisi tersebut mencakup pemanfaatan wilayah udara, pesawat, bandara, angkutan udara, navigasi, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dll.

Materi Terkait: Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Untuk menjamin keamanan penerbangan dari tindakan melawan hukum, pemerintah Indonesia menyusun Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN). Aturan ini dituangkan dalam bentuk...

A Peraturan Presiden B Instruksi Presiden C Peraturan Menteri Perhubungan D Undang-Undang tersendiri E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN/NCASP) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan, yang terakhir diatur dalam PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (dan pembaruannya).

Materi Terkait: Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009, seseorang yang melakukan tindakan campur tangan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan, dapat diancam dengan sanksi berupa...

A Hukuman denda administratif oleh maskapai B Pendeportasian otomatis C Sanksi pidana penjara dan/atau denda D Larangan menggunakan transportasi udara selama 5 tahun E Pencabutan paspor seumur hidup

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 Bab tentang Ketentuan Pidana (misalnya Pasal 412, 421 dsb.), pelanggaran berat terhadap keamanan penerbangan dan keselamatan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang signifikan.

Materi Terkait: Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam sistem operasi penerbangan sipil nasional, ruang udara di mana layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan disediakan, dikenal dengan istilah...

A Control Zone (CTR) B Air Defense Identification Zone (ADIZ) C Prohibited Area D Flight Information Region (FIR) E Terminal Control Area (TCA)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Flight Information Region (FIR) adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kewaspadaan (alerting service) diberikan. Di Indonesia terdapat FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang.

Materi Terkait: Sistem operasi penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Operasi penerbangan sipil yang rutenya berada sepenuhnya di dalam wilayah udara Republik Indonesia dan tidak melibatkan persinggahan di negara lain diklasifikasikan sebagai...

A Penerbangan Charter B Penerbangan Internasional C Penerbangan Domestik D Penerbangan Ekstra (Extra Flight) E Penerbangan Perintis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2009, penerbangan domestik adalah penerbangan yang titik keberangkatan, rute, dan tujuan akhirnya berada di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Terkait: Sistem operasi penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Penyelenggara layanan navigasi penerbangan satu pintu di Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara dan mengelola sistem navigasi di wilayah udara Indonesia adalah...

A Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) B LPPNPI (AirNav Indonesia) C PT Dirgantara Indonesia D PT Angkasa Pura I E PT Angkasa Pura II

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang lebih dikenal dengan AirNav Indonesia merupakan BUMN yang ditugaskan khusus untuk mengelola lalu lintas udara nasional berdasarkan PP No 77 Tahun 2012.

Materi Terkait: Sistem operasi penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam regulasi teknis pengoperasian penerbangan di Indonesia, sering digunakan akronim CASR. Kepanjangan dari CASR adalah...

A Civil Aerospace Security Regulations B Commercial Air Services Regulations C Civil Aviation Standard and Regulations D Civil Aeronautics Safety Rules E Civil Aviation Safety Regulations

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

CASR adalah singkatan dari Civil Aviation Safety Regulations (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - PKPS) yang merupakan aturan teknis operasional penerbangan di Indonesia yang mengadopsi standar ICAO.

Materi Terkait: Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Tujuan utama dari Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) berdasarkan regulasi teknis di Indonesia adalah...

A Melindungi satwa liar di sekitar landasan pacu dari kebisingan B Menyediakan layanan makanan gratis di dalam pesawat C Menjamin kelancaran jadwal penerbangan dari keterlambatan cuaca D Melindungi operasi penerbangan sipil dari tindakan campur tangan melawan hukum (Acts of Unlawful Interference) E Mengurangi biaya operasional maskapai komersial

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai dengan PM tentang PKPN (PM 51/2020), tujuan utama keamanan penerbangan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap penerbangan sipil dari tindakan campur tangan melawan hukum, melalui pengaturan langkah dan prosedur keamanan.

Materi Terkait: Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Berikut ini yang termasuk dalam kategori 'Tindakan Campur Tangan Melawan Hukum' (Acts of Unlawful Interference) menurut peraturan keamanan penerbangan, KECUALI...

A Penyusupan ke dalam pesawat udara, bandar udara, atau instalasi aeronautika B Penyanderaan di dalam pesawat udara C Pemberian informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara D Pembajakan pesawat udara (hijacking) E Pembatalan penerbangan karena kendala teknis mesin

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PM tentang PKPN dan Annex 17 ICAO, tindakan campur tangan melawan hukum mencakup pembajakan, sabotase, penyanderaan, ancaman bom/informasi palsu, dan penyusupan. Kendala mesin adalah masalah safety/teknis, bukan unlawful interference.

Materi Terkait: Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Daerah di bandar udara yang pengawasannya sangat ketat, di mana semua orang dan barang yang masuk harus melalui pemeriksaan keamanan (screening) secara menyeluruh disebut...

A Controlled Area B Non-Restricted Area C Cargo Area D Security Restricted Area (Daerah Keamanan Terbatas) E Public Area

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PM tentang PKPN, Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah di bandar udara beserta gedung/fasilitas di mana akses masuk dikendalikan secara ketat dan wajib dilakukan pemeriksaan keamanan.

Materi Terkait: Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Peralatan keamanan penerbangan yang digunakan secara primer untuk memeriksa calon penumpang di titik pemeriksaan keamanan bandara agar tidak membawa barang dilarang berupa logam adalah...

A Explosive Trace Detector (ETD) B CCTV dan Access Control System C Walk Through Metal Detector (WTMD) dan Hand Held Metal Detector (HHMD) D Mesin X-Ray Dual View E Liquid Explosive Detection System (LEDS)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam prosedur standar keamanan penerbangan (PM 51/2020), penumpang diperiksa badannya (body search) menggunakan Walk Through Metal Detector (WTMD) dan disempurnakan dengan Hand Held Metal Detector (HHMD) untuk mendeteksi barang bawaan berbahaya berbahan logam.

Materi Terkait: Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Standar dan prosedur pengoperasian Bandar Udara (Aerodrome) dalam regulasi penerbangan nasional diatur secara spesifik pada...

A CASR Part 135 B CASR Part 139 C CASR Part 121 D CASR Part 145 E CASR Part 61

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 139 mengatur tentang Aerodromes (Bandar Udara), mencakup sertifikasi dan operasi bandar udara. Part 121 untuk maskapai komersial terjadwal besar, Part 61 untuk lisensi pilot.

Materi Terkait: Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Teknologi yang sering digunakan oleh personil keamanan bandara untuk mendeteksi adanya partikel sangat kecil (jejak) dari bahan peledak pada bagasi kabin atau kargo adalah...

A Fiber Optic Scope B Walk Through Metal Detector (WTMD) C Biometric Scanner D Thermal Camera E Explosive Trace Detector (ETD)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Explosive Trace Detector (ETD) adalah perangkat keamanan yang dirancang khusus untuk mendeteksi jejak mikroskopis bahan peledak dengan cara mengusap (swab) permukaan barang bawaan atau tangan penumpang dan menganalisis partikel tersebut.

Materi Terkait: Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dalam ekosistem penerbangan sipil nasional, entitas yang bertindak sebagai pengawas (Authority) perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di wilayah operasi masing-masing adalah...

A Operator Bandar Udara B Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) C AirNav Indonesia D Regulated Agent E Badan Usaha Angkutan Udara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) merupakan representasi regulator (Authority) di lapangan yang bertugas mengawasi, mengendalikan, dan memastikan kepatuhan regulasi keselamatan dan keamanan oleh Airport, Airlines, dan AirNav.

Materi Terkait: Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Entitas bisnis yang diberikan konsesi dan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan di Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Salah satu BUBU utama di Indonesia adalah...

A Komite Nasional Keselamatan Transportasi B PT Angkasa Pura Indonesia C Lion Air Group D Garuda Indonesia E AirNav Indonesia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertindak sebagai Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), mengoperasikan layanan fasilitas bandar udara di Indonesia.

Materi Terkait: Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Maskapai penerbangan (Airlines) memiliki tanggung jawab keamanan yang wajib disusun dan diimplementasikan. Dokumen wajib yang memuat prosedur keamanan maskapai tersebut adalah...

A Program Keamanan Angkutan Udara (PKAU) / Aircraft Operator Security Program (AOSP) B Airport Emergency Plan (AEP) C Manual Fasilitas Navigasi Udara D Program Keamanan Bandar Udara (PKBU) E Rencana Operasi Keselamatan Penerbangan Darurat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Setiap maskapai (Airlines/Badan Usaha Angkutan Udara) wajib menyusun dan melaksanakan Program Keamanan Angkutan Udara (PKAU) atau AOSP yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai ketentuan PM 51 Tahun 2020.

Materi Terkait: Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Personil Keamanan Penerbangan (Aviation Security/Avsec) yang bertugas di bandara wajib memiliki Lisensi Personil Keamanan Penerbangan. Lisensi ini secara sah diterbitkan oleh...

A Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) B Direktorat Jenderal Perhubungan Udara C Polisi Republik Indonesia (Polri) D Manajer Bandar Udara setempat E Maskapai Penerbangan (Airlines) yang bersangkutan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional), lisensi dan rating (STKP) bagi personel keamanan penerbangan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Materi Terkait: Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Jenjang kualifikasi (rating) personil keamanan penerbangan (Avsec) menurut regulasi nasional terbagi ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan tertinggi dari lisensi Avsec adalah...

A Supervisor Avsec B Senior Avsec C Manager Avsec D Basic Avsec E Junior Avsec

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut PM 137 Tahun 2015, rating bagi personel keamanan penerbangan terdiri dari 3 jenjang berurutan dari yang terendah ke tertinggi, yaitu: Basic Avsec, Junior Avsec, dan Senior Avsec.

Materi Terkait: Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Salah satu tanggung jawab utama dari jabatan fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan adalah...

A Menerbangkan pesawat udara yang disita negara B Membangun sistem radar navigasi di bandara terluar C Memeriksa paspor penumpang di konter imigrasi bandara D Membantu pelaksanaan audit, inspeksi, survei, dan pengujian (test) keamanan penerbangan di bandar udara E Menangkap dan mengadili langsung pelaku tindak pidana di bandara

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan berfungsi membantu Inspektur Keamanan Penerbangan dalam mengawasi pelaksanaan kepatuhan regulasi melalui metode audit, inspeksi, survei, dan test keamanan di fasilitas penerbangan.

Materi Terkait: Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Setiap personel penerbangan yang terkait langsung dengan pengoperasian pesawat udara, seperti Pilot dan Air Traffic Controller (ATC), mutlak harus memiliki dua dokumen sah yang masih berlaku, yaitu...

A Surat Izin Mengemudi dan Ijazah Pendidikan Formal B Surat Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) C Paspor dan Visa kerja D Lisensi personel (License) dan Sertifikat Kesehatan (Medical Certificate) E Sertifikat bahasa Inggris dan KTP

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2009 dan regulasi ICAO, personel penerbangan (terutama cockpit crew dan ATC) harus memiliki lisensi yang sesuai dengan kompetensinya serta sertifikat kesehatan (Medical Certificate kelas 1/2/3 tergantung profesi) yang valid.

Materi Terkait: Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Menurut standar ICAO Annex 18 dan IATA Dangerous Goods Regulations (DGR), barang-barang berbahaya (Dangerous Goods) diklasifikasikan ke dalam berapa kelas utama?

A 7 Kelas B 12 Kelas C 5 Kelas D 9 Kelas E 3 Kelas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dangerous Goods diklasifikasikan ke dalam 9 Kelas (Classes) berdasarkan karakteristik bahayanya, mulai dari Explosives (Kelas 1) hingga Miscellaneous Dangerous Goods (Kelas 9).

Materi Terkait: Barang-barang berbahaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Berdasarkan klasifikasi barang berbahaya (Dangerous Goods), Kelas 1 (Class 1) merujuk pada bahan yang memiliki karakteristik...

A Bahan Radioaktif (Radioactive Material) B Gas mampat (Compressed Gas) C Bahan beracun dan menular (Toxic and Infectious Substances) D Cairan mudah terbakar (Flammable Liquids) E Bahan Peledak (Explosives)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sistem klasifikasi PBB untuk Dangerous Goods menetapkan Class 1 sebagai Bahan Peledak (Explosives). Flammable liquids adalah Class 3, Radioactive adalah Class 7, Toxic adalah Class 6, dan Gases adalah Class 2.

Materi Terkait: Barang-barang berbahaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Barang-barang seperti isotop medis atau alat ukur yang memancarkan radiasi pengion diklasifikasikan sebagai Bahan Radioaktif (Radioactive Material). Dalam pengangkutan udara, bahan ini masuk ke dalam Dangerous Goods kategori...

A Kelas 8 B Kelas 7 C Kelas 4 D Kelas 5 E Kelas 2

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam peraturan Dangerous Goods (IATA DGR / Annex 18), Radioactive Material ditetapkan sebagai Kelas 7 (Class 7).

Materi Terkait: Barang-barang berbahaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Regulasi teknis di Indonesia yang mengatur tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara adalah...

A PM 51 Tahun 2020 B PP 32 Tahun 2021 C PM 17 Tahun 2022 D PM 137 Tahun 2015 E PM 90 Tahun 2013 (dan perubahannya)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 (beserta perubahannya) mengatur secara khusus mengenai Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya (Dangerous Goods) dengan Pesawat Udara di Indonesia.

Materi Terkait: Barang-barang berbahaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Untuk menjamin keselamatan pergerakan pesawat udara di sekitar bandar udara, ditetapkan area khusus dengan batas ketinggian tertentu. Area ini disebut dengan KKOP, singkatan dari...

A Koridor Keselamatan Otoritas Pusat B Kondisi Keamanan Operasional Pesawat C Kawasan Koordinasi Otoritas Penerbangan D Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan E Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009, KKOP adalah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yaitu wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

Materi Terkait: KKOP di Bandar Udara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Tujuan utama ditetapkannya batasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah untuk...

A Memudahkan petugas imigrasi menangkap buronan B Menetapkan batas harga tanah di sekitar bandar udara agar tidak melonjak tajam C Mengendalikan ketinggian bangunan dan keberadaan halangan (obstacle) di sekitar bandar udara agar pesawat dapat lepas landas dan mendarat dengan aman D Mencegah masuknya penumpang gelap ke area bandara E Menjaga kebersihan udara dari polusi avtur

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tujuan penetapan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) adalah untuk memastikan tidak ada bangunan, pepohonan, atau struktur lain (obstacle) yang menjulang tinggi yang dapat membahayakan jalur terbang pesawat udara.

Materi Terkait: KKOP di Bandar Udara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam penetapan KKOP, terdapat zona yang dirancang untuk mencegah terjadinya insiden saat pendaratan. Dasar hukum penetapan permukaan pembatas halangan tersebut diatur secara spesifik dalam...

A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 C Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 D Peraturan Daerah Provinsi setempat E Standar Operasional Prosedur Maskapai Penerbangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Selain mengacu pada UU 1/2009, ketentuan mengenai Penyelenggaraan Bidang Penerbangan termasuk aspek tata ruang dan KKOP diatur lebih rinci dalam PP Nomor 32 Tahun 2021 (yang merupakan turunan UU Cipta Kerja).

Materi Terkait: KKOP di Bandar Udara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Untuk menanggulangi keadaan darurat seperti pesawat udara yang terbakar di bandar udara, wajib disediakan fasilitas PKP-PK. Kepanjangan dari PKP-PK adalah...

A Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran B Pusat Koordinasi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran C Pasukan Khusus Pengamanan dan Penyelamatan Kebakaran D Penanggulangan Keadaan Panik dan Pemadam Kebakaran E Peralatan Keamanan Penerbangan dan Penyelamat Korban

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam regulasi penerbangan nasional dan sejalan dengan standar ARFF (Aircraft Rescue and Fire Fighting) ICAO, PKP-PK singkatan dari Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.

Materi Terkait: Peralatan pemadam kebakaran penerbangan dan ramburambu keselamatan penerbangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Setiap bandar udara diwajibkan memiliki unit PKP-PK dengan kategori tertentu. Kategori fasilitas PKP-PK di sebuah bandar udara ditentukan berdasarkan indikator utama yaitu...

A Panjang keseluruhan dan lebar maksimal badan (fuselage) pesawat udara terbesar yang menggunakan bandar udara tersebut secara reguler B Luas lahan keseluruhan yang dimiliki oleh otoritas bandara C Jumlah personil keamanan yang sedang bertugas di lapangan D Jumlah rata-rata penumpang per tahun di bandara tersebut E Total luas terminal keberangkatan dan kedatangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan pedoman teknis operasi bandar udara (CASR 139) dan ICAO Annex 14, Kategori PKP-PK (ARFF Category) ditentukan oleh dimensi terbesar pesawat udara, yaitu panjang badan pesawat (overall length) dan lebar maksimum badan pesawat (maximum fuselage width) yang beroperasi reguler di bandara tersebut.

Materi Terkait: Peralatan pemadam kebakaran penerbangan dan ramburambu keselamatan penerbangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh