SKB CPNS Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Soal 1

Hans Kelsen mengemukakan konsep 'The Guardian of the Constitution'. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memegang peran utama tersebut?

A Mahkamah Agung B Mahkamah Konstitusi C Dewan Perwakilan Rakyat D Komisi Yudisial E Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dengan salah satu fungsi utama sebagai 'The Guardian of the Constitution' (Penjaga Konstitusi), yaitu memastikan tidak ada norma hukum di bawah konstitusi yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Materi Terkait: Teori Hans Kelsen: Stufentheorie (Hierarki Norma) dan Konsep 'The Guardian of the Constitution'

Soal 2

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020, berapakah jumlah Hakim Konstitusi?

A 11 orang B 7 orang C 5 orang D 15 orang E 9 orang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 4 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya)

Soal 3

Dalam hierarki norma hukum menurut Hans Kelsen (Stufentheorie), norma yang lebih rendah harus berdasar pada norma yang lebih tinggi. Di Indonesia, posisi UUD NRI 1945 adalah sebagai:

A Formell Gesetz B Staatsgrundnorm C Verordnung & Autonome Satzung D Grundnorm E Staatsfundamentalnorm

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam adaptasi teori Nawiasky terhadap Stufentheorie di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi Staatsfundamentalnorm atau Aturan Dasar Negara yang menjadi landasan hukum bagi peraturan di bawahnya.

Materi Terkait: UUD NRI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertinggi

Soal 4

Salah satu prinsip dalam Sapta Karsa Hutama yang menuntut hakim untuk bersikap tidak memihak dalam memeriksa dan memutus perkara adalah:

A Integritas B Keadilan C Kemandirian D Kecakapan dan Keseksamaan E Ketidakberpihakan (Impartiality)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Ketidakberpihakan atau Impartiality merupakan prinsip dalam Sapta Karsa Hutama yang mewajibkan hakim bertindak objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

Materi Terkait: Etika Profesi Hukum dan Kode Etik Hakim (Sapta Karsa Hutama)

Soal 5

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal berikut, KECUALI:

A Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 B Menguji Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang C Memutus pembubaran partai politik D Memutus sengketa kewenangan lembaga negara E Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan menguji peraturan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), bukan MK.

Materi Terkait: Struktur dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Soal 6

Pancasila berkedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm'. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai:

A Pedoman teknis penyusunan peraturan daerah B Alat pemersatu bangsa semata C Hukum tertulis yang paling rinci D Peraturan pelaksana dari UUD 1945 E Sumber dari segala sumber hukum negara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Materi Terkait: Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara

Soal 7

Teori Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar. Nilai yang berkaitan dengan kepastian bahwa hukum tersebut dapat ditegakkan disebut:

A Kemanfaatan B Kejelasan C Ketertiban D Keadilan E Kepastian Hukum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch adalah Keadilan (Gerechtigkeit), Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit).

Materi Terkait: Teori Gustav Radbruch mengenai Tiga Nilai Dasar Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)

Soal 8

Siapakah pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi?

A Setiap orang yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia B Hanya Lembaga Negara C Pihak yang menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU D Hanya Warga Negara Indonesia secara perorangan E Hanya organisasi non-pemerintah (LSM)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 51 UU MK mengatur bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Materi Terkait: Analisis Alat Bukti dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Perkara Konstitusi

Soal 9

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali melalui Perubahan UUD 1945 yang keberapa?

A Perubahan Pertama B Perubahan Ketiga C Perubahan Keempat D Perubahan Kedua E Sidang Umum MPR 1999

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.

Materi Terkait: Sejarah dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Soal 10

Konsep Negara Hukum yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon yang menekankan pada supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia disebut:

A Machstaat B Theocracy C Rule of Law D Rechtstaat E Nomokrasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rule of Law adalah konsep negara hukum dari tradisi Anglo-Saxon (Common Law) yang dipopulerkan oleh A.V. Dicey, sedangkan Rechtstaat berasal dari tradisi Civil Law.

Materi Terkait: Teori Keadilan (John Rawls) dan Konsep Negara Hukum (Rechtstaat vs Rule of Law)

Soal 11

Di Mahkamah Konstitusi, pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) idealnya dilakukan dengan cara:

A Sesuai instruksi Presiden B Musyawarah untuk mufakat C Pemungutan suara terbanyak D Keputusan Ketua MK sepenuhnya E Menunggu rekomendasi DPR

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU MK, pengambilan keputusan MK dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, baru dilakukan pemungutan suara.

Materi Terkait: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, Impeachment, dan PHPU)

Soal 12

John Rawls mengemukakan prinsip keadilan di mana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Teori ini dikenal sebagai:

A Legal Positivism B Social Darwinism C Utilitarianisme D Categorical Imperative E Justice as Fairness

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

John Rawls dalam bukunya 'A Theory of Justice' memperkenalkan konsep 'Justice as Fairness' yang menekankan pada kebebasan dan perbedaan yang menguntungkan golongan paling lemah.

Materi Terkait: Teori Keadilan (John Rawls) dan Konsep Negara Hukum (Rechtstaat vs Rule of Law)

Soal 13

Alat bukti yang sah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi meliputi hal-hal berikut, KECUALI:

A Keterangan ahli B Keyakinan hakim tanpa dukungan fakta C Surat atau tulisan D Keterangan saksi E Petunjuk

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 36 UU MK merinci alat bukti sah: surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan informasi elektronik.

Materi Terkait: Analisis Alat Bukti dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Perkara Konstitusi

Soal 14

Metode penelitian hukum yang fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya disebut:

A Penelitian Kuantitatif B Penelitian Sosiologis C Penelitian Empiris D Penelitian Lapangan E Penelitian Normatif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penelitian hukum normatif (doctrinal research) adalah penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka hukum lainnya.

Materi Terkait: Metodologi Penelitian Hukum Normatif untuk Pendalaman Perkara

Soal 15

Dalam menyusun Legal Opinion, bagian yang memuat fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan disebut:

A Recommendation B Legal Basis C Summary of Facts D Legal Audit E Conclusion

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Summary of facts atau ringkasan fakta adalah bagian krusial dalam legal opinion untuk mendudukkan perkara berdasarkan fakta yang ada sebelum dianalisis secara hukum.

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Resume Persidangan

Soal 16

Teori Kontrak Sosial yang menyatakan bahwa manusia menyerahkan hak-haknya kepada penguasa demi keamanan (Leviathan) dikemukakan oleh:

A Jean-Jacques Rousseau B John Locke C J.S. Mill D Montesquieu E Thomas Hobbes

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Thomas Hobbes dalam karyanya 'Leviathan' berpendapat bahwa manusia melakukan kontrak sosial untuk keluar dari kondisi 'homo homini lupus' dengan menyerahkan kedaulatan kepada penguasa absolut.

Materi Terkait: Teori Kontrak Sosial (Social Contract) terkait Kewenangan Negara dan Hak Warga Negara

Soal 17

Kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden disebut:

A Executive Review B Judicial Review C Dismissal Process D Legislative Review E Impeachment

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Proses pemakzulan atau impeachment di MK diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, di mana MK wajib memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden.

Materi Terkait: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, Impeachment, dan PHPU)

Soal 18

Prinsip 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar' tertuang dalam UUD 1945 Pasal:

A Pasal 1 ayat (2) B Pasal 2 ayat (1) C Pasal 1 ayat (1) D Pasal 3 ayat (1) E Pasal 1 ayat (3)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah perubahan) menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan hukum dasar (konstitusi).

Materi Terkait: Teori Kedaulatan Rakyat vs Kedaulatan Hukum dalam Negara Demokratis

Soal 19

Manakah yang merupakan elemen dari 'Rechtstaat' menurut Friedrich Julius Stahl?

A Pembagian kekuasaan (Trias Politica) B Tidak adanya hak asasi manusia C Sistem juri dalam peradilan D Persamaan di depan hukum E Supremasi hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Elemen Rechtstaat menurut Stahl meliputi: perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi.

Materi Terkait: Teori Keadilan (John Rawls) dan Konsep Negara Hukum (Rechtstaat vs Rule of Law)

Soal 20

Penafsiran konstitusi yang menekankan pada maksud asli para pembuat undang-undang saat teks tersebut disusun disebut:

A Living Constitution B Sosiologis C Originalism D Teleologis E Sistematis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Originalism adalah teori interpretasi hukum yang berupaya mempertahankan makna asli dari teks konstitusi sesuai dengan niat asli (original intent) pembuatnya.

Materi Terkait: Teori Interpretasi Konstitusi: Originalism, Living Constitution, dan Penafsiran Teleologis

Soal 21

PRO

Dalam anatomi putusan Mahkamah Konstitusi, bagian yang memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar utama pengambilan keputusan (inti putusan) disebut:

A Dissenting Opinion B Concurring Opinion C Amar Putusan D Obiter Dicta E Ratio Decidendi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Ratio Decidendi adalah landasan hukum atau alasan utama mengapa seorang hakim sampai pada keputusan tertentu dalam sebuah perkara.

Materi Terkait: Analisis Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Anatomi Putusan MK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Hakim yang cenderung aktif melakukan terobosan hukum guna melindungi hak asasi manusia meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam teks undang-undang sering disebut menerapkan paham:

A Strict Constructionism B Procedural Justice C Legal Positivism D Judicial Activism E Judicial Restraint

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Judicial Activism adalah pendekatan di mana hakim menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perubahan sosial atau politik demi keadilan, melampaui interpretasi tekstual yang kaku.

Materi Terkait: Konsep Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Putusan Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), manakah di bawah ini yang TIDAK dapat menjadi pemohon maupun termohon?

A Mahkamah Agung B Dewan Perwakilan Rakyat C Badan Pemeriksa Keuangan D Presiden E Komisi Yudisial

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Putusan MK dan UU MK, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN di MK karena keduanya berada pada kedudukan yang setara dalam kekuasaan kehakiman (Pasal 65 UU MK).

Materi Terkait: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, Impeachment, dan PHPU)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Penafsiran konstitusi sebagai dokumen yang 'hidup' dan harus menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai sosial di masyarakat saat ini disebut:

A Originalism B Historical Interpretation C Living Constitution D Formalism E Textualism

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Living Constitution adalah teori yang menganggap konstitusi memiliki makna yang dinamis dan berkembang seiring waktu mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan zaman.

Materi Terkait: Teori Interpretasi Konstitusi: Originalism, Living Constitution, dan Penafsiran Teleologis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Seorang Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam membuat resume persidangan harus mencatat poin-poin krusial. Apa yang dimaksud dengan 'Dissenting Opinion' dalam resume tersebut?

A Pendapat pihak termohon dalam persidangan B Keterangan ahli yang diajukan pemohon C Pendapat hakim yang berbeda baik dalam alasan hukum maupun amar putusan D Kesimpulan sementara hasil persidangan E Pendapat hakim yang setuju dengan amar tapi beda alasan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dissenting Opinion adalah pendapat berbeda dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan hasil akhir (amar) keputusan mayoritas.

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Resume Persidangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Mahkamah Konstitusi seringkali memutus dengan amar 'Inkonstitusional Bersyarat' (Conditionally Unconstitutional). Apa maksudnya?

A Pasal tersebut konstitusional namun harus segera dihapus oleh DPR B Putusan MK tersebut hanya berlaku bagi pemohon saja C Pasal tersebut bertentangan dengan UUD jika tidak dimaknai sebagaimana ditentukan MK D Pasal tersebut langsung tidak berlaku sejak putusan dibacakan E Putusan MK tersebut masih menunggu persetujuan Presiden

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Inkonstitusional bersyarat artinya suatu pasal dinyatakan bertentangan dengan konstitusi kecuali jika dimaknai sesuai dengan batasan atau syarat yang diberikan oleh MK dalam putusannya.

Materi Terkait: Analisis Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Anatomi Putusan MK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Berdasarkan prinsip perlindungan HAM dalam UUD 1945, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non-Derogable Rights) meliputi:

A Hak untuk memilih dalam pemilu B Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa C Hak atas pekerjaan D Hak untuk berkumpul E Hak atas pendidikan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mencantumkan hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak tidak diperbudak sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (Non-Derogable).

Materi Terkait: Perlindungan Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam teori Kelsen, jika ada pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, maka berlaku asas:

A Lex dura sed tamen scripta B Abrogatio legis C Lex posteriori derogat legi priori D Lex superior derogat legi inferiori E Lex specialis derogat legi generali

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Asas 'Lex superior derogat legi inferiori' menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Materi Terkait: Teori Hans Kelsen: Stufentheorie (Hierarki Norma) dan Konsep 'The Guardian of the Constitution'

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Salah satu syarat mutlak agar suatu partai politik dapat dibubarkan oleh MK menurut UU No. 24 Tahun 2003 adalah jika ideologi, asas, dan kegiatannya:

A Melakukan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden B Gagal memperoleh kursi di parlemen C Bertentangan dengan UUD 1945 atau membahayakan keutuhan NKRI D Memiliki struktur kepengurusan yang tidak lengkap E Tidak mengikuti arahan pemerintah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 68 UU MK, alasan pembubaran parpol adalah jika asas, ideologi, dan programnya bertentangan dengan UUD 1945.

Materi Terkait: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, Impeachment, dan PHPU)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Metode penelitian hukum normatif sering menggunakan pendekatan 'Statute Approach'. Apa fokus utama pendekatan ini?

A Menganalisis perilaku masyarakat terhadap hukum B Wawancara dengan penegak hukum C Analisis terhadap kasus-kasus yang sudah diputus D Meninjau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum E Melihat sejarah pembentukan suatu lembaga

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Statute approach (pendekatan perundang-undangan) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

Materi Terkait: Metodologi Penelitian Hukum Normatif untuk Pendalaman Perkara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Konsep 'The Veil of Ignorance' (Cadar Ketidaktahuan) dalam teori keadilan John Rawls bertujuan untuk:

A Melindungi identitas saksi dalam perkara berat B Mencegah publik mengetahui jalannya persidangan C Menghapus transparansi dalam proses peradilan D Menyembunyikan kesalahan hakim dalam memutus E Memastikan objektivitas dengan mengasumsikan orang tidak tahu posisi sosial mereka

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Original position dengan 'Veil of Ignorance' adalah eksperimen pikiran Rawls agar orang memilih prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau status sosial mereka.

Materi Terkait: Teori Keadilan (John Rawls) dan Konsep Negara Hukum (Rechtstaat vs Rule of Law)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam putusan MK, terdapat bagian yang disebut 'Obiter Dicta'. Karakteristik utama dari Obiter Dicta adalah:

A Berisi rincian biaya perkara yang harus dibayar B Merupakan inti dari amar putusan C Hanya boleh ditulis oleh Ketua Mahkamah Konstitusi D Hanya berupa pernyataan sampingan atau tambahan yang tidak menentukan amar E Memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Obiter Dicta adalah pendapat hukum yang diucapkan hakim dalam putusan namun tidak secara langsung menjadi dasar keputusan hukum (tidak mengikat seperti Ratio Decidendi).

Materi Terkait: Analisis Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Anatomi Putusan MK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Penafsiran hukum berdasarkan tujuan atau maksud akhir dari ditetapkannya suatu peraturan disebut penafsiran:

A Teleologis B Futuristis C Gramatikal D Historis E Sistematis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penafsiran teleologis (sosiologis) adalah metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan (telos) kemasyarakatan atau maksud sosial dari norma tersebut.

Materi Terkait: Teori Interpretasi Konstitusi: Originalism, Living Constitution, dan Penafsiran Teleologis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), MK tidak lagi sekadar menjadi 'Kalkulator' hasil suara. Hal ini merupakan perwujudan dari:

A Keadilan Prosedural B Negara Kekuasaan C Kepastian Hukum Statis D Asas Legalitas Kaku E Keadilan Substantif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

MK beralih dari sekadar menghitung suara (prosedural) ke arah keadilan substantif dengan memeriksa proses yang dapat memengaruhi hasil (misal: pelanggaran TSM).

Materi Terkait: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, Impeachment, dan PHPU)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Suatu Legal Opinion yang baik harus memenuhi standar profesionalitas hukum. Istilah 'Legal Audit' dalam konteks ini merujuk pada:

A Pemeriksaan keuangan lembaga hukum B Analisis biaya persidangan di MK C Pemeriksaan saksama terhadap data dan fakta hukum untuk menilai kepatuhan D Pencatatan inventaris kantor MK E Penyelidikan rahasia terhadap hakim

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Legal audit (due diligence) adalah pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum dan dokumen untuk memberikan gambaran lengkap sebelum memberikan pendapat hukum.

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Resume Persidangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus merdeka, artinya bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal:

A Pasal 24 ayat (1) B Pasal 24C ayat (1) C Pasal 25 D Pasal 24A ayat (1) E Pasal 24B ayat (1)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Materi Terkait: Struktur dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Teori Kontrak Sosial Jean-Jacques Rousseau menekankan pada konsep 'Volonte Generale'. Apa arti dari konsep tersebut?

A Kehendak dari para bangsawan B Kehendak penguasa absolut C Kehendak mayoritas pemenang pemilu D Kehendak umum demi kepentingan bersama E Kehendak individu yang egois

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Volonte Generale (kehendak umum) adalah jantung dari kontrak sosial Rousseau, di mana hukum adalah ekspresi dari kepentingan bersama seluruh warga negara.

Materi Terkait: Teori Kontrak Sosial (Social Contract) terkait Kewenangan Negara dan Hak Warga Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam menangani perkara pengujian UU, MK dapat membatalkan UU yang dianggap melanggar hak konstitusional warga. Hak konstitusional warga negara Indonesia diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada:

A Pasal 28A sampai 28J B Pasal 31-34 C Pasal 29-30 D Pasal 4-16 E Pasal 1-3

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Bab XA UUD 1945 (Pasal 28A-28J) secara komprehensif mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara.

Materi Terkait: Perlindungan Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Menurut Gustav Radbruch, jika terjadi ketegangan yang ekstrem antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah:

A Kemanfaatan B Keadilan C Keinginan Penguasa D Stabilitas Politik E Kepastian Hukum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Melalui 'Radbruch Formula', ia menyatakan bahwa kepastian hukum harus didahulukan, KECUALI jika undang-undang tersebut sangat tidak adil sehingga harus disimpangi demi keadilan.

Materi Terkait: Teori Gustav Radbruch mengenai Tiga Nilai Dasar Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Kedudukan MK sebagai 'Negative Legislator' berarti MK memiliki kewenangan untuk:

A Memberikan sanksi pidana kepada anggota DPR B Menolak menjalankan putusan pengadilan lain C Membuat undang-undang baru D Membubarkan lembaga negara secara sepihak E Membatalkan norma undang-undang yang ada

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Istilah Negative Legislator (Hans Kelsen) berarti MK tidak membuat aturan baru (positif), melainkan menghapus atau membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Materi Terkait: Sejarah dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam proses pembuktian di MK, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti. Ketentuan ini sejalan dengan:

A UUD 1945 Pasal 28 B KUH Perdata C Surat Edaran Mahkamah Agung D UU MK Pasal 36 ayat (1) huruf f E UU ITE

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 24 Tahun 2003 (diperkuat perubahan terbaru) mengakui informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan konstitusi.

Materi Terkait: Analisis Alat Bukti dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Perkara Konstitusi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi membantu hakim dalam menyusun 'Legal Memo'. Perbedaan mendasar antara Legal Opinion dan Legal Memo adalah:

A Legal Memo bersifat internal untuk hakim, Legal Opinion bersifat eksternal untuk klien/publik B Legal Opinion selalu lebih panjang C Legal Memo dibuat oleh Jaksa D Legal Memo hanya berisi kutipan undang-undang E Legal Opinion tidak memiliki kekuatan analisis hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Legal memo biasanya dibuat untuk kepentingan internal lembaga (seperti asisten untuk hakim), sedangkan Legal Opinion diberikan sebagai pendapat hukum profesional kepada pihak luar.

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Resume Persidangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Manakah yang termasuk bahan hukum primer?

A Jurnal penelitian hukum B Ensiklopedia hukum C Buku teks hukum D Kamus hukum E Putusan Mahkamah Konstitusi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Materi Terkait: Metodologi Penelitian Hukum Normatif untuk Pendalaman Perkara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Prinsip 'Sapta Karsa Hutama' menetapkan bahwa hakim harus menjaga kewibawaan dan martabatnya. Hal ini disebut sebagai prinsip:

A Kecakapan B Keadilan C Kemandirian D Ketidakberpihakan E Kepantasan dan Kesopanan (Propriety)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prinsip Kepantasan dan Kesopanan mewajibkan hakim bertingkah laku yang menjunjung tinggi kehormatan institusi peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Materi Terkait: Etika Profesi Hukum dan Kode Etik Hakim (Sapta Karsa Hutama)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Dissenting Reason' dalam konteks putusan MK?

A Alasan pencabutan permohonan oleh pemohon B Pendapat saksi yang tidak logis C Tidak setuju dengan amar dan alasan hukum D Alasan penundaan pembacaan putusan E Setuju dengan amar, tapi berbeda alasan hukum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sering juga disebut Concurring Opinion, di mana hakim setuju dengan amar (misal: Menolak permohonan), namun dasar pertimbangan hukumnya berbeda dengan mayoritas hakim lainnya.

Materi Terkait: Analisis Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Anatomi Putusan MK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, MK dapat mengeluarkan 'Putusan Sela'. Tujuan utama putusan sela adalah:

A Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara B Menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan agar tidak timbul kerugian lebih besar C Membatalkan seluruh undang-undang yang terkait D Mengakhiri seluruh sengketa dengan cepat E Memanggil Presiden secara paksa

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Putusan sela (provisional) di MK bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang tak terpulihkan selama proses persidangan berlangsung.

Materi Terkait: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, Impeachment, dan PHPU)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia mengandung nilai subjektif dan objektif. Nilai objektif Pancasila bermakna:

A Bersifat rahasia bagi negara B Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan dapat diterima bangsa-bangsa lain C Hanya dipahami oleh para ahli hukum D Hanya berlaku bagi penganut agama tertentu E Hanya berlaku di masa perjuangan kemerdekaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Nilai objektif Pancasila berarti intisari nilai-nilai tersebut memiliki sifat universal yang diakui secara luas sebagai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Materi Terkait: Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Berdasarkan prinsip 'Due Process of Law', setiap warga negara berhak atas peradilan yang adil. Di MK, hal ini dijamin melalui:

A Putusan yang tidak perlu dibacakan di depan umum B Hakim yang ditentukan oleh pihak pemohon C Pemberian bantuan hukum hanya bagi yang kaya D Sidang yang tertutup untuk umum E Kesempatan yang sama bagi para pihak untuk didengar keterangannya (Audi Et Alteram Partem)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prinsip Audi Et Alteram Partem (mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang) adalah elemen kunci dari keadilan prosedural di Mahkamah Konstitusi.

Materi Terkait: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, Impeachment, dan PHPU)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Seorang hakim yang menolak untuk memutus perkara yang dianggap sebagai 'Political Question' (pertanyaan politik) yang seharusnya diselesaikan oleh cabang kekuasaan lain menerapkan:

A Legal Realism B Natural Law C Sociological Jurisprudence D Judicial Restraint E Judicial Activism

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Judicial Restraint (Pengekangan Diri Peradilan) adalah sikap hakim yang berhati-hati dan enggan mencampuri ranah kebijakan politik kecuali ada pelanggaran konstitusi yang sangat jelas.

Materi Terkait: Konsep Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Putusan Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam teknik penyusunan Legal Opinion, bagian 'Executive Summary' bertujuan untuk:

A Menyantumkan riwayat hidup asisten ahli B Menyantumkan daftar referensi buku yang digunakan C Menyembunyikan fakta-fakta yang memberatkan D Memberikan rincian birokrasi di MK E Memberikan ringkasan cepat atas isu hukum, analisis, dan kesimpulan bagi pembaca yang sibuk

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Executive summary adalah ikhtisar singkat yang memudahkan pemangku kepentingan memahami inti masalah dan solusi hukum tanpa harus membaca seluruh dokumen yang panjang.

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Resume Persidangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh