Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengawas Keselamatan Pelayaran. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
PILIH FORMASI JABATAN / JENJANG:
Kompetensi Umum
1 Indikator
Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Kompetensi Khusus
8 Indikator
Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran
Kenavigasian
Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Manajemen keselamatan kapal
Pemanduan
Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
Kesyahbandaran
Kelancaran lalu lintas angkutan laut
Kompetensi Umum
1 Indikator
Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengawas Keselamatan Pelayaran Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengawas Keselamatan Pelayaran berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
100 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/100
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, serta...
Kunci Jawaban: D
Pasal 1 angka 33 UU No. 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kelaiklautan kapal mencakup aspek keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak/penumpang, serta status hukum kapal.
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal 2
Sesuai dengan ketentuan internasional SOLAS 1974, bab (chapter) berapakah yang mengatur secara spesifik mengenai manajemen keselamatan pengoperasian kapal (International Safety Management/ISM Code)?
Kunci Jawaban: A
ISM Code diwajibkan melalui SOLAS 1974 Chapter IX (Management for the Safe Operation of Ships).
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal 3
Dalam aturan COLREG 1972, kapal yang sedang menangkap ikan dengan jaring atau alat tangkap lainnya yang membatasi kemampuan olah geraknya harus memperlihatkan dua lampu keliling dalam garis tegak lurus, yang atas berwarna...
Kunci Jawaban: E
Aturan 26 COLREG 1972 menyatakan kapal penangkap ikan (selain trawl) harus memperlihatkan lampu merah di atas putih dalam garis tegak lurus.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 4
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Manakah yang termasuk 'kewajiban lainnya' tersebut menurut UU Pelayaran?
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 219 UU No. 17 Tahun 2008, SPB diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya seperti pembayaran PNBP/jasa kepelabuhanan.
Materi Terkait: Kesyahbandaran
Soal 5
Salah satu tujuan utama dari diterapkannya Vessel Traffic Service (VTS) dalam kenavigasian adalah...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Standar IALA, VTS diimplementasikan untuk memantau lalu lintas pelayaran demi keselamatan, efisiensi, dan pencegahan pencemaran lingkungan.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 6
Dalam manajemen keselamatan sesuai ISM Code, dokumen yang diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan disebut...
Kunci Jawaban: C
DOC (Document of Compliance) diberikan kepada perusahaan (office), sedangkan SMC (Safety Management Certificate) diberikan kepada setiap kapal.
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal 7
Kegiatan pemanduan wajib dilakukan pada perairan pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu. Berdasarkan PM No. 57 Tahun 2015, siapa yang bertanggung jawab atas olah gerak kapal selama pemanduan?
Kunci Jawaban: A
Dalam aturan pemanduan (Pilotage), Pandu hanya memberikan saran dan bantuan navigasi, namun tanggung jawab komando dan olah gerak kapal tetap berada di tangan Nakhoda.
Materi Terkait: Pemanduan
Soal 8
Sertifikat keselamatan kapal penumpang berlaku untuk jangka waktu paling lama...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan konvensi SOLAS, Passenger Ship Safety Certificate memiliki masa berlaku maksimal 12 bulan (1 tahun).
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal 9
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, fungsi penjagaan dan penyelamatan di laut serta koordinasi penegakan hukum di perairan Indonesia dilaksanakan oleh...
Kunci Jawaban: B
Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) untuk menjalankan fungsi penjagaan, penyelamatan, dan penegakan hukum.
Materi Terkait: Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
Soal 10
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, penentuan alur pelayaran dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Siapakah yang memiliki kewenangan menetapkan alur pelayaran?
Kunci Jawaban: A
Sesuai Pasal 194 UU Pelayaran, Menteri (Menteri Perhubungan) menetapkan alur-pelayaran di laut.
Materi Terkait: Kelancaran lalu lintas angkutan laut
Soal 11
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) terdiri dari beberapa Annex. Annex manakah yang mengatur tentang pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal?
Kunci Jawaban: E
Annex V MARPOL 73/78 mengatur secara khusus mengenai Prevention of Pollution by Garbage from Ships.
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal 12
Dalam kerangka pengawasan keselamatan pelayaran, inspeksi kapal oleh negara pelabuhan (Port State Control/PSC) dilakukan untuk memastikan...
Kunci Jawaban: C
PSC dilakukan terhadap kapal berbendera asing untuk memastikan kapal tersebut memenuhi persyaratan konvensi IMO (SOLAS, MARPOL, STCW, dll).
Berdasarkan regulasi teknis, tanda pada lambung kapal yang menunjukkan batas maksimal pencelupan kapal untuk menjamin cadangan daya apung disebut...
Kunci Jawaban: B
Garis Muat atau Plimsoll Mark (Load Line) menentukan batas aman kapal saat bermuatan penuh untuk menjaga stabilitas dan daya apung.
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal 14
Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di laut. Hal ini merupakan bagian dari fungsi Syahbandar sebagai...
Kunci Jawaban: D
Pasal 282 UU No. 17 Tahun 2008 menyebutkan Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk bertindak sebagai PPNS di bidang pelayaran.
Materi Terkait: Kesyahbandaran
Soal 15
Alat navigasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi kapal lain, memberikan informasi posisi, arah, dan kecepatan kapal secara otomatis disebut...
Kunci Jawaban: C
AIS adalah sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal dan oleh VTS untuk mengidentifikasi dan melacak kapal.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 16
Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Ketentuan ini diatur dalam...
Kunci Jawaban: C
PM No. 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal 17
Dalam manajemen keselamatan, audit internal sistem manajemen keselamatan kapal dilaksanakan oleh...
Kunci Jawaban: A
Sesuai ISM Code, perusahaan wajib melaksanakan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keselamatan di atas kapal.
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal 18
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami kecelakaan kapal wajib...
Kunci Jawaban: D
Pasal 247 UU No. 17 Tahun 2008 mewajibkan setiap orang yang mengetahui kecelakaan kapal untuk segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada Syahbandar/pejabat terdekat.
Materi Terkait: Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
SBNP (seperti lampu suar, pelampung suar) diadakan untuk memberi petunjuk bagi navigator demi keselamatan pelayaran.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 20
Berdasarkan UU Pelayaran, Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Salah satu tugas utamanya adalah...
Kunci Jawaban: B
Syahbandar bertindak sebagai otoritas tertinggi di pelabuhan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
Materi Terkait: Kesyahbandaran
Soal 21
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal disebut dengan...
Kunci Jawaban: E
Sesuai dengan Pasal 1 angka 33 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kriteria teknis serta administratif lainnya untuk berlayar di perairan tertentu.
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal 22
Sesuai Aturan 5 dalam COLREG 1972 (Pencegahan Tubrukan di Laut), setiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan (look-out) yang layak dengan cara...
Kunci Jawaban: B
Aturan 5 COLREG 1972 menyatakan bahwa tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak melalui penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana yang tersedia dalam suasana dan keadaan yang ada.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 23
Sertifikat yang diterbitkan untuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan International Safety Management (ISM) Code adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan ISM Code, Document of Compliance (DOC) diberikan kepada perusahaan (Company), sedangkan Safety Management Certificate (SMC) diberikan kepada kapal secara spesifik.
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal 24
Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran adalah...
Kunci Jawaban: A
Definisi Syahbandar menurut UU No. 17 Tahun 2008 adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran.
Materi Terkait: Kesyahbandaran
Soal 25
Konvensi Internasional yang mengatur tentang pencegahan pencemaran laut oleh minyak, bahan cair beracun, zat berbahaya dalam kemasan, kotoran, dan sampah dari kapal adalah...
Kunci Jawaban: E
MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) adalah regulasi internasional utama yang menangani pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal.
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal 26
Dalam sistem pelampung IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) Wilayah A, warna pelampung tanda samping (lateral mark) sisi kiri (port hand) saat kapal masuk menuju pelabuhan adalah...
Kunci Jawaban: C
Pada IALA System A (digunakan di Indonesia), tanda lateral kiri (port hand) berwarna merah dengan bentuk silinder, sedangkan tanda lateral kanan (starboard hand) berwarna hijau dengan bentuk kerucut.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 27
Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 219 UU No. 17 Tahun 2008, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
Materi Terkait: Kesyahbandaran
Soal 28
Pemeriksaan teknis kapal yang dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memastikan kapal tetap memenuhi syarat keselamatan disebut...
Kunci Jawaban: A
Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan) adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun (dengan rentang waktu 3 bulan sebelum/sesudah tanggal ulang tahun sertifikat).
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal 29
Kegiatan pemanduan kapal wajib dilakukan pada perairan yang ditetapkan sebagai...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri menetapkan perairan tertentu sebagai Perairan Wajib Pandu di mana setiap kapal yang melintas wajib menggunakan jasa pemanduan.
Materi Terkait: Pemanduan
Soal 30
Menurut SOLAS 74, sekoci penolong (lifeboat) pada kapal barang harus mampu diturunkan ke air dalam waktu maksimal...
Kunci Jawaban: C
SOLAS Chapter III mengatur bahwa peralatan penyelamat jiwa termasuk lifeboat harus dapat diluncurkan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit sejak perintah meninggalkan kapal diberikan.
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal 31
Sesuai UNCLOS 1982, hak sebuah negara pantai untuk mengejar kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairannya hingga ke laut lepas disebut...
Kunci Jawaban: D
Hot Pursuit (Hak Pengejaran Seketika) diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982, memungkinkan pengejaran kapal asing dimulai dari perairan pedalaman, teritorial, atau zona tambahan.
Materi Terkait: Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
Soal 32
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) adalah sistem komunikasi yang diatur dalam SOLAS Chapter...
Kunci Jawaban: D
SOLAS Chapter IV secara khusus mengatur tentang Radio Communications (Komunikasi Radio), termasuk persyaratan sistem GMDSS.
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal 33
Sertifikat yang menjamin bahwa nakhoda dan perwira kapal memiliki kompetensi sesuai standar internasional adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai konvensi STCW 1978 dan perubahannya, Certificate of Competency (CoC) adalah bukti formal kompetensi pelaut untuk jabatan tertentu di atas kapal.
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal 34
Dalam perencanaan pengawasan keselamatan, metode pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen tanpa turun langsung ke lapangan disebut pengawasan...
Kunci Jawaban: C
Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap laporan-laporan atau dokumen yang disampaikan oleh objek pengawasan.
Fungsi dari SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) adalah sebagai berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2010, SBNP berfungsi untuk membantu nakhoda menentukan posisi, arah, dan bahaya navigasi, bukan untuk memungut biaya sandar (fungsi komersial pelabuhan).
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 36
Vessel Traffic Services (VTS) bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas kapal serta perlindungan lingkungan laut. VTS diatur dalam SOLAS Chapter...
Kunci Jawaban: E
SOLAS Chapter V (Safety of Navigation) mengatur tentang pelayanan navigasi yang harus disediakan oleh negara, termasuk VTS (Vessel Traffic Services).
Materi Terkait: Kelancaran lalu lintas angkutan laut
Soal 37
Unsur yang melakukan pencarian dan pertolongan (SAR) jika terjadi kecelakaan kapal di laut menurut otoritas Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: A
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
Materi Terkait: Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
Soal 38
Sesuai aturan pencegahan pencemaran (MARPOL), Buku Catatan Minyak (Oil Record Book) Bagian I harus diisi untuk mencatat kegiatan di...
Kunci Jawaban: E
Oil Record Book Part I diwajibkan untuk semua kapal dengan GT 400 ke atas guna mencatat operasi ruang mesin (machinery space operations).
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal 39
Surat keputusan yang menyatakan bahwa suatu kapal telah memenuhi standar keamanan internasional sesuai ISPS Code disebut...
Kunci Jawaban: A
ISSC (International Ship Security Certificate) diterbitkan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan kapal berdasarkan ISPS Code.
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal 40
Lampu navigasi kapal yang berwarna hijau menunjukkan sisi...
Kunci Jawaban: C
Dalam COLREG 1972, lampu lambung kanan (starboard) berwarna hijau, sedangkan lampu lambung kiri (port) berwarna merah.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal 41
PRO
Berdasarkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, berapakah jumlah Security Level (tingkat keamanan) yang ditetapkan?
Aturan 19 COLREG 1972 mengatur tentang olah gerak kapal dalam kondisi penglihatan terbatas. Manakah tindakan yang dilarang bagi kapal yang mendeteksi kapal lain di depan arah melintangnya hanya melalui radar?
Kunci Jawaban: A
Aturan 19(d)(i) melarang perubahan haluan ke kiri untuk kapal yang berada di depan arah melintang, selain dari kapal yang sedang disusul.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah komponen dari sistem manajemen keselamatan (SMS) kapal yang mewajibkan perusahaan untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab menjembatani hubungan antara kapal dan manajemen darat?
Kunci Jawaban: B
ISM Code elemen 4 mewajibkan penunjukan DPA (Designated Person Ashore) untuk memastikan keselamatan pengoperasian kapal dan dukungan darat.
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penjaga Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang pelayaran memiliki wewenang menghentikan dan memeriksa kapal di laut. Prosedur ini diatur dalam...
Kunci Jawaban: A
UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 277-281 menjelaskan wewenang KPLP, diperkuat dengan PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan.
Materi Terkait: Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PM No. 57 Tahun 2015, perairan di mana kapal karena kondisi kedalaman, lebar, dan tikungan alur serta lalu lintas padat sehingga memerlukan panduan teknis disebut...
Kunci Jawaban: E
Perairan Wajib Pandu ditetapkan oleh Menteri bagi lokasi yang memiliki tingkat risiko navigasi tinggi.
Materi Terkait: Pemanduan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun nekat berlayar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama...
Kunci Jawaban: D
Pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 menetapkan pidana penjara paling lama 5 tahun bagi Nakhoda yang melayarkan kapal tanpa SPB.
Materi Terkait: Kesyahbandaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemeriksaan 'Life-Saving Appliances' (LSA) pada kapal meliputi pengecekan alat-alat berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: C
LSA (Life-Saving Appliances) meliputi alat keselamatan jiwa seperti pelampung, rakit penolong, sekoci, dan baju penyelam (immersion suit). Sedangkan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) termasuk dalam kategori Fire Fighting Appliances (FFA), bukan LSA.
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai Pasal 117 UU No. 17 Tahun 2008, keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian terhadap hal-hal berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: B
Aspek keselamatan kapal (technical safety) mencakup konstruksi, mesin, navigasi, radio, dan FFA. Menu makanan masuk dalam aspek kesejahteraan awak (MLC).
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, sanksi bagi nakhoda yang melayarkan kapal sedangkan ia mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut adalah pidana penjara paling lama...
Kunci Jawaban: B
Pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 menetapkan nakhoda yang melayarkan kapal yang tidak laiklaut dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000.
Materi Terkait: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pemeriksaan garis muat (Load Line), tanda lingkaran dengan garis horisontal yang melaluinya untuk menunjukkan draft maksimal yang diizinkan disebut...
Kunci Jawaban: E
Tanda Plimsoll (Plimsoll Mark) adalah simbol yang dicat pada lambung kapal untuk menunjukkan batas aman pemuatan di berbagai jenis air.
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Personel kunci dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pemantauan aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran serta menyediakan hubungan antara perusahaan dan kapal menurut ISM Code disebut...
Kunci Jawaban: D
ISM Code Pasal 4 menetapkan kewajiban perusahaan untuk menunjuk Designated Person Ashore (DPA) untuk menjamin operasional kapal yang aman.
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kapal yang sedang melakukan kegiatan pemanduan (kapal pandu) harus memperlihatkan lampu navigasi pada malam hari berupa...
Kunci Jawaban: C
Aturan 29 COLREG 1972 menyatakan kapal pandu memperlihatkan lampu putih keliling di atas dan lampu merah keliling di bawah (White over Red, Pilot Ahead).
Materi Terkait: Pemanduan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Audit eksternal untuk verifikasi kepatuhan terhadap ISM Code guna penerbitan Document of Compliance dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: B
Audit dan sertifikasi ISM Code dilakukan oleh Otoritas Pemerintah (Administration/Ditjen Hubla) atau badan klasifikasi yang ditunjuk (Recognized Organization).
Materi Terkait: Manajemen keselamatan kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
AIS (Automatic Identification System) diwajibkan bagi semua kapal dengan ukuran tertentu untuk meningkatkan keselamatan. Kapal tipe manakah yang WAJIB memasang AIS Class A?
Kunci Jawaban: A
Regulasi SOLAS V Aturan 19 mensyaratkan AIS Class A bagi semua kapal 300 GT ke atas pada pelayaran internasional dan semua kapal penumpang.
Materi Terkait: Kelancaran lalu lintas angkutan laut
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika seorang nakhoda menerima sinyal marabahaya (distress signal) dari kapal lain, maka kewajibannya menurut SOLAS adalah...
Kunci Jawaban: C
SOLAS Chapter V Aturan 33 mewajibkan nakhoda memberikan bantuan kepada siapa pun yang dalam bahaya di laut jika memungkinkan tanpa membahayakan kapal sendiri.
Materi Terkait: Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kapal yang karena sifat pekerjaannya mempunyai kemampuan terbatas untuk menyimpang dari jalurnya (restricted in her ability to maneuver) harus memperlihatkan tanda siang berupa...
Kunci Jawaban: C
Aturan 27 COLREG 1972 menetapkan tanda Ball-Diamond-Ball bagi kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya.
Materi Terkait: Kenavigasian
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Saat pandu berada di atas kapal, tanggung jawab komando kapal tetap berada pada...
Kunci Jawaban: C
Secara hukum, pandu hanya bertindak sebagai penasihat (adviser). Tanggung jawab navigasi dan komando tetap di tangan Nakhoda.
Materi Terkait: Pemanduan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemasangan 'Hydrostatic Release Unit' (HRU) pada liferaft bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: C
HRU bekerja berdasarkan tekanan air; jika kapal tenggelam hingga kedalaman 1.5 - 4 meter, HRU akan memotong tali pengikat liferaft agar ia mengapung bebas.
Materi Terkait: Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.