Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama
Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran
Kenavigasian
Pemeriksaan kelaiklautan kapal
Manajemen keselamatan kapal
Pemanduan
Penegakan hukum di laut dan penyelamatan
Kesyahbandaran
Kelancaran lalu lintas angkutan laut
Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil
Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Pengawas Keselamatan Pelayaran.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, serta...
A. Kelengkapan dokumen asuransi kapal
B. Ketersediaan fasilitas rekreasi awak
C. Kapasitas muat maksimal
D. Status hukum kapal
E. Kesesuaian dengan rute pelayaran
Jawaban: D
Pasal 1 angka 33 UU No. 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kelaiklautan kapal mencakup aspek keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak/penumpang, serta status hukum kapal.
Soal 2
Sesuai dengan ketentuan internasional SOLAS 1974, bab (chapter) berapakah yang mengatur secara spesifik mengenai manajemen keselamatan pengoperasian kapal (International Safety Management/ISM Code)?
A. Chapter IX
B. Chapter I
C. Chapter V
D. Chapter XI-1
E. Chapter II-2
Jawaban: A
ISM Code diwajibkan melalui SOLAS 1974 Chapter IX (Management for the Safe Operation of Ships).
Soal 3
Dalam aturan COLREG 1972, kapal yang sedang menangkap ikan dengan jaring atau alat tangkap lainnya yang membatasi kemampuan olah geraknya harus memperlihatkan dua lampu keliling dalam garis tegak lurus, yang atas berwarna...
A. Putih dan yang bawah Hijau
B. Merah dan yang bawah Merah
C. Hijau dan yang bawah Putih
D. Putih dan yang bawah Merah
E. Merah dan yang bawah Putih
Jawaban: E
Aturan 26 COLREG 1972 menyatakan kapal penangkap ikan (selain trawl) harus memperlihatkan lampu merah di atas putih dalam garis tegak lurus.
Soal 4
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Manakah yang termasuk 'kewajiban lainnya' tersebut menurut UU Pelayaran?
A. Laporan riwayat pekerjaan nakhoda
B. Persetujuan dari pemilik barang/kargo
C. Sertifikat keikutsertaan lomba kapal
D. Penyediaan logistik makanan mewah
E. Pembayaran biaya kepelabuhanan dan kewajiban hukum lainnya
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 219 UU No. 17 Tahun 2008, SPB diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya seperti pembayaran PNBP/jasa kepelabuhanan.
Soal 5
Salah satu tujuan utama dari diterapkannya Vessel Traffic Service (VTS) dalam kenavigasian adalah...
A. Meningkatkan kecepatan kapal di pelabuhan
B. Menggantikan peran mualim di atas kapal
C. Mempercepat proses bongkar muat kargo
D. Meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim
E. Menurunkan biaya asuransi kapal
Jawaban: D
Sesuai Standar IALA, VTS diimplementasikan untuk memantau lalu lintas pelayaran demi keselamatan, efisiensi, dan pencegahan pencemaran lingkungan.
Soal 6
Dalam manajemen keselamatan sesuai ISM Code, dokumen yang diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan disebut...
A. Safe Manning Certificate
B. Interim SMC
C. Document of Compliance (DOC)
D. International Oil Pollution Prevention (IOPP)
E. Safety Management Certificate (SMC)
Jawaban: C
DOC (Document of Compliance) diberikan kepada perusahaan (office), sedangkan SMC (Safety Management Certificate) diberikan kepada setiap kapal.
Soal 7
Kegiatan pemanduan wajib dilakukan pada perairan pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu. Berdasarkan PM No. 57 Tahun 2015, siapa yang bertanggung jawab atas olah gerak kapal selama pemanduan?
A. Nakhoda kapal
B. Otoritas Pelabuhan
C. Pandu Bandar
D. Petugas Pandu sepenuhnya
E. Syahbandar
Jawaban: A
Dalam aturan pemanduan (Pilotage), Pandu hanya memberikan saran dan bantuan navigasi, namun tanggung jawab komando dan olah gerak kapal tetap berada di tangan Nakhoda.
Soal 8
Sertifikat keselamatan kapal penumpang berlaku untuk jangka waktu paling lama...
A. 12 bulan (1 tahun)
B. 2 tahun
C. 5 tahun
D. 3 tahun
E. 6 bulan
Jawaban: A
Berdasarkan konvensi SOLAS, Passenger Ship Safety Certificate memiliki masa berlaku maksimal 12 bulan (1 tahun).
Soal 9
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, fungsi penjagaan dan penyelamatan di laut serta koordinasi penegakan hukum di perairan Indonesia dilaksanakan oleh...
A. POLAIRUD
B. Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)
C. TNI AL
D. Basarnas
E. Syahbandar
Jawaban: B
Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) untuk menjalankan fungsi penjagaan, penyelamatan, dan penegakan hukum.
Soal 10
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, penentuan alur pelayaran dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Siapakah yang memiliki kewenangan menetapkan alur pelayaran?
A. Menteri Perhubungan
B. Syahbandar
C. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
D. Gubernur setempat
E. Kepala Distrik Navigasi
Jawaban: A
Sesuai Pasal 194 UU Pelayaran, Menteri (Menteri Perhubungan) menetapkan alur-pelayaran di laut.
Soal 11
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) terdiri dari beberapa Annex. Annex manakah yang mengatur tentang pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal?
A. Annex IV
B. Annex I
C. Annex III
D. Annex II
E. Annex V
Jawaban: E
Annex V MARPOL 73/78 mengatur secara khusus mengenai Prevention of Pollution by Garbage from Ships.
Soal 12
Dalam kerangka pengawasan keselamatan pelayaran, inspeksi kapal oleh negara pelabuhan (Port State Control/PSC) dilakukan untuk memastikan...
A. Jumlah kargo yang dibawa sesuai dengan manifes pajak
B. Kapal nasional memiliki tarif angkutan yang bersaing
C. Kapal asing yang masuk mematuhi standar internasional keselamatan dan perlindungan lingkungan
D. Kesejahteraan nakhoda melebihi standar darat
E. Kapal selalu dicat dengan warna cerah
Jawaban: C
PSC dilakukan terhadap kapal berbendera asing untuk memastikan kapal tersebut memenuhi persyaratan konvensi IMO (SOLAS, MARPOL, STCW, dll).
Soal 13
Berdasarkan regulasi teknis, tanda pada lambung kapal yang menunjukkan batas maksimal pencelupan kapal untuk menjamin cadangan daya apung disebut...
A. Garis Air (Waterline)
B. Garis Muat (Load Line)
C. Garis Haluan
D. Garis Tegak Lurus
E. Markah Kedalaman
Jawaban: B
Garis Muat atau Plimsoll Mark (Load Line) menentukan batas aman kapal saat bermuatan penuh untuk menjaga stabilitas dan daya apung.
Soal 14
Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di laut. Hal ini merupakan bagian dari fungsi Syahbandar sebagai...
A. Petugas Bea Cukai
B. Hakim Maritim
C. Penuntut Umum
D. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
E. Pengelola Pelabuhan
Jawaban: D
Pasal 282 UU No. 17 Tahun 2008 menyebutkan Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk bertindak sebagai PPNS di bidang pelayaran.
Soal 15
Alat navigasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi kapal lain, memberikan informasi posisi, arah, dan kecepatan kapal secara otomatis disebut...
A. Echosounder
B. Magnetic Compass
C. AIS (Automatic Identification System)
D. GPS
E. Radar
Jawaban: C
AIS adalah sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal dan oleh VTS untuk mengidentifikasi dan melacak kapal.
Soal 16
Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Ketentuan ini diatur dalam...
A. PM No. 15 Tahun 2016
B. PM No. 80 Tahun 2018
C. PM No. 7 Tahun 2019
D. PM No. 51 Tahun 2015
E. PM No. 129 Tahun 2015
Jawaban: C
PM No. 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
Soal 17
Dalam manajemen keselamatan, audit internal sistem manajemen keselamatan kapal dilaksanakan oleh...
A. Perusahaan pemilik kapal sendiri
B. International Maritime Organization (IMO)
C. Klasifikasi kapal (BKI)
D. Syahbandar pelabuhan setempat
E. Otoritas Pelabuhan asing
Jawaban: A
Sesuai ISM Code, perusahaan wajib melaksanakan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keselamatan di atas kapal.
Soal 18
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami kecelakaan kapal wajib...
A. Mengabaikan jika tidak terlibat
B. Menghubungi pemilik kapal saja
C. Mendokumentasikannya untuk media sosial
D. Melakukan pertolongan dan melaporkan kepada pejabat berwenang
E. Menunggu instruksi dari pusat
Jawaban: D
Pasal 247 UU No. 17 Tahun 2008 mewajibkan setiap orang yang mengetahui kecelakaan kapal untuk segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada Syahbandar/pejabat terdekat.
SBNP (seperti lampu suar, pelampung suar) diadakan untuk memberi petunjuk bagi navigator demi keselamatan pelayaran.
Soal 20
Berdasarkan UU Pelayaran, Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Salah satu tugas utamanya adalah...
A. Menetapkan tarif angkutan barang
B. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
C. Mengelola pendapatan bisnis pelabuhan
D. Mengatur jadwal kerja buruh bongkar muat
E. Mempromosikan pelabuhan ke luar negeri
Jawaban: B
Syahbandar bertindak sebagai otoritas tertinggi di pelabuhan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
Soal 21
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal disebut dengan...
A. Sertifikasi Kapal
B. Standarisasi Kapal
C. Keselamatan Pelayaran
D. Kelayakan Kapal
E. Kelaiklautan Kapal
Jawaban: E
Sesuai dengan Pasal 1 angka 33 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kriteria teknis serta administratif lainnya untuk berlayar di perairan tertentu.
Soal 22
Sesuai Aturan 5 dalam COLREG 1972 (Pencegahan Tubrukan di Laut), setiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan (look-out) yang layak dengan cara...
A. Menempatkan satu orang mualim di haluan
B. Menggunakan penglihatan, pendengaran, dan semua sarana yang tersedia
C. Hanya menggunakan radar pada malam hari
D. Mengaktifkan AIS secara maksimal
E. Mendengarkan radio VHF secara terus menerus
Jawaban: B
Aturan 5 COLREG 1972 menyatakan bahwa tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak melalui penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana yang tersedia dalam suasana dan keadaan yang ada.
Soal 23
Sertifikat yang diterbitkan untuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan International Safety Management (ISM) Code adalah...
A. Safety Management Certificate (SMC)
B. Safe Manning Certificate
C. Document of Compliance (DOC)
D. International Oil Pollution Prevention (IOPP)
E. International Ship Security Certificate (ISSC)
Jawaban: C
Berdasarkan ISM Code, Document of Compliance (DOC) diberikan kepada perusahaan (Company), sedangkan Safety Management Certificate (SMC) diberikan kepada kapal secara spesifik.
Soal 24
Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran adalah...
A. Syahbandar
B. Petugas KPLP
C. Pandu Pelabuhan
D. Kepala Otoritas Pelabuhan
E. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jawaban: A
Definisi Syahbandar menurut UU No. 17 Tahun 2008 adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran.
Soal 25
Konvensi Internasional yang mengatur tentang pencegahan pencemaran laut oleh minyak, bahan cair beracun, zat berbahaya dalam kemasan, kotoran, dan sampah dari kapal adalah...
A. CLC Convention 1969
B. Load Line Convention 1966
C. STCW 1978
D. SOLAS 1974
E. MARPOL 73/78
Jawaban: E
MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) adalah regulasi internasional utama yang menangani pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal.
Soal 26
Dalam sistem pelampung IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) Wilayah A, warna pelampung tanda samping (lateral mark) sisi kiri (port hand) saat kapal masuk menuju pelabuhan adalah...
A. Hitam dengan pita merah
B. Kuning
C. Merah
D. Hijau
E. Putih
Jawaban: C
Pada IALA System A (digunakan di Indonesia), tanda lateral kiri (port hand) berwarna merah dengan bentuk silinder, sedangkan tanda lateral kanan (starboard hand) berwarna hijau dengan bentuk kerucut.
Soal 27
Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh...
A. Imigrasi
B. Kepolisian Perairan
C. Operator Pelabuhan
D. Bea Cukai
E. Syahbandar
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 219 UU No. 17 Tahun 2008, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
Soal 28
Pemeriksaan teknis kapal yang dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memastikan kapal tetap memenuhi syarat keselamatan disebut...
A. Annual Survey
B. Special Survey
C. Intermediate Survey
D. Renewal Survey
E. Damage Survey
Jawaban: A
Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan) adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun (dengan rentang waktu 3 bulan sebelum/sesudah tanggal ulang tahun sertifikat).
Soal 29
Kegiatan pemanduan kapal wajib dilakukan pada perairan yang ditetapkan sebagai...
A. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
B. Zona Ekonomi Eksklusif
C. Perairan Terbuka
D. Perairan Wajib Pandu
E. Laut Teritorial
Jawaban: D
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri menetapkan perairan tertentu sebagai Perairan Wajib Pandu di mana setiap kapal yang melintas wajib menggunakan jasa pemanduan.
Soal 30
Menurut SOLAS 74, sekoci penolong (lifeboat) pada kapal barang harus mampu diturunkan ke air dalam waktu maksimal...
A. 5 menit
B. 3 menit
C. 10 menit
D. 30 menit
E. 60 menit
Jawaban: C
SOLAS Chapter III mengatur bahwa peralatan penyelamat jiwa termasuk lifeboat harus dapat diluncurkan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit sejak perintah meninggalkan kapal diberikan.
Soal 31
Sesuai UNCLOS 1982, hak sebuah negara pantai untuk mengejar kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairannya hingga ke laut lepas disebut...
A. Freedom of Navigation
B. Archipelagic Sea Lanes
C. Innocent Passage
D. Hot Pursuit
E. Transit Passage
Jawaban: D
Hot Pursuit (Hak Pengejaran Seketika) diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982, memungkinkan pengejaran kapal asing dimulai dari perairan pedalaman, teritorial, atau zona tambahan.
Soal 32
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) adalah sistem komunikasi yang diatur dalam SOLAS Chapter...
A. Chapter II
B. Chapter XI
C. Chapter III
D. Chapter IV
E. Chapter V
Jawaban: D
SOLAS Chapter IV secara khusus mengatur tentang Radio Communications (Komunikasi Radio), termasuk persyaratan sistem GMDSS.
Soal 33
Sertifikat yang menjamin bahwa nakhoda dan perwira kapal memiliki kompetensi sesuai standar internasional adalah...
A. Sertifikat Keahlian Pelaut (Certificate of Competency)
B. Sertifikat Keterampilan (Certificate of Proficiency)
C. Sertifikat Keselamatan Konstruksi
D. Sertifikat Garis Muat
E. Sertifikat Pengukuhan (Endorsement)
Jawaban: A
Sesuai konvensi STCW 1978 dan perubahannya, Certificate of Competency (CoC) adalah bukti formal kompetensi pelaut untuk jabatan tertentu di atas kapal.
Soal 34
Dalam perencanaan pengawasan keselamatan, metode pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen tanpa turun langsung ke lapangan disebut pengawasan...
A. Langsung
B. Aktif
C. Pasif
D. Preventif
E. Represif
Jawaban: C
Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap laporan-laporan atau dokumen yang disampaikan oleh objek pengawasan.
Soal 35
Fungsi dari SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) adalah sebagai berikut, kecuali...
A. Menetapkan posisi kapal
B. Memungut biaya sandar kapal
C. Menentukan arah kapal
D. Menandai bahaya navigasi
E. Menunjukkan alur pelayaran yang aman
Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2010, SBNP berfungsi untuk membantu nakhoda menentukan posisi, arah, dan bahaya navigasi, bukan untuk memungut biaya sandar (fungsi komersial pelabuhan).
Soal 36
Vessel Traffic Services (VTS) bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas kapal serta perlindungan lingkungan laut. VTS diatur dalam SOLAS Chapter...
A. Chapter VII
B. Chapter VIII
C. Chapter VI
D. Chapter IX
E. Chapter V
Jawaban: E
SOLAS Chapter V (Safety of Navigation) mengatur tentang pelayanan navigasi yang harus disediakan oleh negara, termasuk VTS (Vessel Traffic Services).
Soal 37
Unsur yang melakukan pencarian dan pertolongan (SAR) jika terjadi kecelakaan kapal di laut menurut otoritas Indonesia adalah...
A. BASARNAS
B. BMKG
C. Bakamla
D. KPK
E. Bea Cukai
Jawaban: A
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
Soal 38
Sesuai aturan pencegahan pencemaran (MARPOL), Buku Catatan Minyak (Oil Record Book) Bagian I harus diisi untuk mencatat kegiatan di...
A. Anjungan Kapal
B. Area Akomodasi
C. Geladak Sekoci
D. Ruang Muat Tanker
E. Kamar Mesin
Jawaban: E
Oil Record Book Part I diwajibkan untuk semua kapal dengan GT 400 ke atas guna mencatat operasi ruang mesin (machinery space operations).
Soal 39
Surat keputusan yang menyatakan bahwa suatu kapal telah memenuhi standar keamanan internasional sesuai ISPS Code disebut...
A. International Ship Security Certificate (ISSC)
B. Safety Management Certificate
C. Continuous Synopsis Record
D. Maritime Labour Certificate
E. Sertifikat Keselamatan Kapal
Jawaban: A
ISSC (International Ship Security Certificate) diterbitkan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan kapal berdasarkan ISPS Code.
Soal 40
Lampu navigasi kapal yang berwarna hijau menunjukkan sisi...
A. Buritan (Stern)
B. Lambung Kiri (Port)
C. Lambung Kanan (Starboard)
D. Haluan (Bow)
E. Tiang Agung (Masthead)
Jawaban: C
Dalam COLREG 1972, lampu lambung kanan (starboard) berwarna hijau, sedangkan lampu lambung kiri (port) berwarna merah.
Soal 41
Premium
Berdasarkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, berapakah jumlah Security Level (tingkat keamanan) yang ditetapkan?
Aturan 19 COLREG 1972 mengatur tentang olah gerak kapal dalam kondisi penglihatan terbatas. Manakah tindakan yang dilarang bagi kapal yang mendeteksi kapal lain di depan arah melintangnya hanya melalui radar?
A. Mengubah haluan ke kiri untuk kapal yang berada di depan arah melintang
Manakah komponen dari sistem manajemen keselamatan (SMS) kapal yang mewajibkan perusahaan untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab menjembatani hubungan antara kapal dan manajemen darat?
Penjaga Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang pelayaran memiliki wewenang menghentikan dan memeriksa kapal di laut. Prosedur ini diatur dalam...
Berdasarkan PM No. 57 Tahun 2015, perairan di mana kapal karena kondisi kedalaman, lebar, dan tikungan alur serta lalu lintas padat sehingga memerlukan panduan teknis disebut...
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun nekat berlayar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama...
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, sanksi bagi nakhoda yang melayarkan kapal sedangkan ia mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut adalah pidana penjara paling lama...
Dalam pemeriksaan garis muat (Load Line), tanda lingkaran dengan garis horisontal yang melaluinya untuk menunjukkan draft maksimal yang diizinkan disebut...
Personel kunci dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pemantauan aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran serta menyediakan hubungan antara perusahaan dan kapal menurut ISM Code disebut...
AIS (Automatic Identification System) diwajibkan bagi semua kapal dengan ukuran tertentu untuk meningkatkan keselamatan. Kapal tipe manakah yang WAJIB memasang AIS Class A?
A. Kapal penumpang dan kapal barang di atas 300 GT yang melakukan pelayaran internasional
Kapal yang karena sifat pekerjaannya mempunyai kemampuan terbatas untuk menyimpang dari jalurnya (restricted in her ability to maneuver) harus memperlihatkan tanda siang berupa...
Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Saat pandu berada di atas kapal, tanggung jawab komando kapal tetap berada pada...
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.