Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan jo PP Nomor 64 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Urusan Pelayaran)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Hierarki Pelabuhan Nasional: Perbedaan fungsi, kriteria, dan kewenangan Pelabuhan Utama, Pengumpul, dan Pengumpan (Regional & Lokal)
Manajemen Operasional Pelabuhan Kecil: Pengawasan tambat labuh kapal rakyat, kapal perintis, dan perahu motor
Keselamatan Pelayaran Rakyat (PELRA): Pengawasan standar keselamatan kapal non-konvensi (NCVS) dan kelaikan kapal tradisional
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB): Prosedur administrasi dan verifikasi dokumen kapal di pelabuhan kelas bawah/UPP
Pengawasan Instalasi Pelabuhan: Pemeliharaan fasilitas dasar seperti dermaga (kayu/beton), bollard, fender, dan gudang penyimpanan
Manajemen Wilayah Kerja (DLKr/DLKp): Pengawasan batas-batas wilayah daratan dan perairan pelabuhan pengumpan
Angkutan Laut Perintis: Pengawasan jadwal, rute, dan pelayanan kapal perintis untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP): Pengawasan lampu navigasi, rambu suar, dan pelampung suar di alur masuk pelabuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM): Pengawasan fasilitas terminal penumpang lokal, sanitasi, dan keamanan area pelabuhan
Pencegahan Pencemaran Maritim: Prosedur sederhana penanganan limbah kapal dan sampah di perairan pelabuhan
Sinergi Pusat dan Daerah: Koordinasi teknis antara Kemenhub dengan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten dalam pengelolaan pelabuhan pengumpan
Administrasi PNBP: Tata cara pemungutan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa kepelabuhanan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan.
Soal 1
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bagian dari pelabuhan yang digunakan untuk tempat bersandar, bertambat, serta bongkar muat barang dan penumpang adalah...
A. Fasilitas Pokok Pelabuhan
B. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)
C. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
D. Terminal Pelabuhan
E. Kolam Pelabuhan
Jawaban: D
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008, Terminal adalah bagian dari pelabuhan yang terdiri atas daratan dan/atau perairan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat kapal bersandar, bertambat, bongkar muat barang, dan/atau tempat tunggu serta naik turun penumpang.
Soal 2
Dalam hierarki pelabuhan nasional, pelabuhan yang fungsi utamanya melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul disebut...
A. Pelabuhan Khusus
B. Pelabuhan Pengumpul
C. Pelabuhan Utama
D. Pelabuhan Pengumpan
E. Terminal Khusus
Jawaban: D
Sesuai PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi utamanya melayani kegiatan angkutan laut regional dan lokal dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
Soal 3
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal berada pada...
A. Pemerintah Kabupaten/Kota
B. Badan Usaha Pelabuhan
C. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
D. Pemerintah Provinsi
E. Kementerian Perhubungan
Jawaban: A
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pelayaran: Pusat (Pelabuhan Utama/Pengumpul), Provinsi (Pengumpan Regional), dan Kabupaten/Kota (Pengumpan Lokal).
Soal 4
Core Values ASN 'BerAKHLAK' yang menekankan pada kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi adalah...
A. Kompeten
B. Berorientasi Pelayanan
C. Akuntabel
D. Loyal
E. Harmonis
Jawaban: C
Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 20 Tahun 2021 dan sejalan dengan UU 20/2023, Akuntabel mencakup pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
Soal 5
Wilayah perairan di sekeliling pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran disebut...
A. Alur Pelayaran
B. DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan)
C. DLKr (Daerah Lingkungan Kerja)
D. Zonasi Pelabuhan
E. Batas Konsesi
Jawaban: B
Menurut PP No. 61 Tahun 2009, Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Soal 6
Dokumen yang wajib dimiliki kapal sebelum meninggalkan pelabuhan yang diterbitkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal adalah...
A. Log Book Kapal
B. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
C. Warta Kedatangan Kapal
D. Manifest Muatan
E. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 219 UU No. 17 Tahun 2008, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
Soal 7
Alat yang dipasang pada dermaga untuk meredam energi benturan pada saat kapal sandar disebut...
A. Curbe
B. Mooring Buoy
C. Bollard
D. Apron
E. Fender
Jawaban: E
Fender adalah alat yang digunakan untuk meredam energi benturan saat kapal merapat ke dermaga agar tidak merusak struktur dermaga maupun lambung kapal.
Soal 8
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang ditempatkan di luar pelabuhan untuk menandai adanya bahaya navigasi atau alur masuk pelabuhan disebut...
A. Pelampung Suar (Buoy)
B. Lampu Navigasi Kapal
C. AIS (Automatic Identification System)
D. Radar Arpa
E. VTS (Vessel Traffic Service)
Jawaban: A
Pelampung Suar (Buoy) adalah salah satu jenis SBNP yang berfungsi untuk menandai alur, titik dangkal, atau bahaya navigasi di perairan.
Soal 9
Angkutan laut yang melayani daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3T) yang belum menguntungkan secara komersial disebut...
A. Angkutan Laut Perintis
B. Angkutan Laut Rakyat
C. Angkutan Laut LN
D. Angkutan Laut Khusus
E. Angkutan Laut Penyeberangan
Jawaban: A
Angkutan Laut Perintis adalah pelayanan angkutan laut pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah 3T sebagai perwujudan pelayanan publik.
Soal 10
Tanggung jawab utama seorang Pengawas di Instalasi Pelabuhan Pengumpan terkait pemeliharaan dermaga beton adalah...
A. Menjual jasa bongkar muat kepada pemilik kapal
B. Menyusun peraturan menteri tentang pelabuhan
C. Mengatur jadwal kedatangan kapal asing
D. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kerusakan struktur dan korosi
E. Membangun dermaga baru secara mandiri
Jawaban: D
Tugas pengawas instalasi adalah memastikan fasilitas dasar seperti dermaga dalam kondisi layak melalui inspeksi rutin untuk mendeteksi retakan, kerusakan beton, atau korosi pada tulangan.
Soal 11
Standar keselamatan kapal non-konvensi yang berlaku bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang tidak terkena ketentuan SOLAS disebut...
A. MARPOL
B. STCW 95
C. ISM Code
D. ISPS Code
E. NCVS (Non-Convention Vessel Standard)
Jawaban: E
NCVS (Standar Kapal Non-Konvensi) adalah standar yang diberlakukan di Indonesia untuk menjamin keselamatan kapal yang tidak diatur oleh konvensi internasional (seperti PELRA atau kapal ukuran kecil).
Soal 12
Pemungutan biaya atas jasa sandar kapal di pelabuhan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPP) termasuk dalam kategori...
A. Pajak Pertambahan Nilai
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
C. Pajak Daerah
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
E. Retribusi Perizinan Tertentu
Jawaban: D
Jasa kepelabuhanan yang dikelola oleh instansi pemerintah pusat (Kemenhub/UPP) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.
Soal 13
Pelabuhan yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah kendali Gubernur merupakan kategori pelabuhan...
A. Pelabuhan Pengumpul
B. Pelabuhan Pengumpan Regional
C. Pelabuhan Pengumpan Lokal
D. Pelabuhan Utama
E. Pelabuhan Hub Internasional
Jawaban: B
Berdasarkan UU 23/2014, Pelabuhan Pengumpan Regional dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Gubernur).
Soal 14
Setiap ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hal ini merupakan perwujudan nilai BerAKHLAK yaitu...
A. Akuntabel
B. Adaptif
C. Kompeten
D. Harmonis
E. Kolaboratif
Jawaban: C
Nilai Kompeten dalam BerAKHLAK berarti ASN harus terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Soal 15
Limbah kapal yang dilarang dibuang sembarangan di perairan pelabuhan meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Minyak kotor
B. Sisa amunisi (barang berbahaya)
C. Air bersih hasil desalinasi yang tumpah
D. Sampah domestik
E. Air ballast yang terkontaminasi
Jawaban: C
Pencegahan pencemaran maritim fokus pada zat yang merusak lingkungan seperti minyak, sampah, dan bahan kimia berbahaya. Air bersih hasil desalinasi umumnya tidak dianggap limbah pencemar.
Soal 16
Dalam struktur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, unit yang secara teknis melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan kecil/pengumpan adalah...
A. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)
B. Biro Perencanaan
C. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
D. Direktorat KPLP
E. Distrik Navigasi
Jawaban: A
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) adalah unit kerja di bawah DJPL yang menyelenggarakan fungsi pelabuhan bagi pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial (umumnya pengumpul/pengumpan).
Soal 17
Komponen SBNP yang berfungsi sebagai tanda siang hari yang tidak memancarkan cahaya namun memiliki bentuk dan warna khusus disebut...
A. Menara Suar
B. Pelampung Suar
C. Sirene Kabut
D. Rambu Siang (Daymark)
E. Rambu Suar
Jawaban: D
Rambu Siang atau Daymark adalah tanda navigasi yang membantu pelaut pada siang hari melalui bentuk, warna, dan pola tanpa menggunakan sumber cahaya.
Soal 18
Tindakan pengawas dalam memastikan fasilitas sanitasi di terminal penumpang pelabuhan pengumpan berfungsi dengan baik merupakan penerapan dari...
A. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
B. Sistem Manajemen Lingkungan
C. Prosedur Inaportnet
D. Manajemen Aset
E. Audit Keselamatan
Jawaban: A
Fasilitas sanitasi, kebersihan, dan kenyamanan di terminal adalah bagian dari variabel pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan.
Soal 19
Manakah yang merupakan kriteria utama penetapan sebuah pelabuhan sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal?
A. Fungsi utamanya melayani kegiatan angkutan laut dalam kabupaten/kota
B. Melayani angkutan laut antarprovinsi
C. Melayani angkutan laut internasional
D. Berdekatan dengan jalur lintas benua
E. Memiliki kedalaman kolam di atas 15 meter LWS
Jawaban: A
Pelabuhan Pengumpan Lokal ditetapkan berdasarkan fungsinya yang melayani kegiatan angkutan laut lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota.
Soal 20
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, ASN terdiri atas...
A. PNS, PPPK, dan Pegawai Kontrak
B. PNS dan Tenaga Honorer
C. PNS dan Anggota TNI/Polri
D. PNS dan PPPK
E. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
Jawaban: D
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Soal 21 Premium
Dalam pengawasan wilayah daratan pelabuhan (DLKr daratan), batas wilayah ditetapkan berdasarkan...
A. Kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang jangka panjang
Seorang Pengawas Satuan Pelayanan menemukan adanya kapal rakyat yang memuat penumpang melebihi kapasitas di dermaga. Tindakan yang paling tepat sesuai etika BerAKHLAK dan prosedur adalah...
A. Membiarkan saja karena merasa kasihan kepada warga daerah terpencil
B. Menunggu instruksi langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
C. Menerima uang tip dari nakhoda agar kapal tetap bisa berangkat
D. Menyita kapal secara langsung tanpa memberikan penjelasan
E. Menegur secara persuasif dan melarang keberangkatan sebelum jumlah penumpang disesuaikan demi keselamatan
Bagaimana prosedur penanganan limbah minyak yang paling tepat dilakukan di sebuah Wilayah Kerja (Wilker) pelabuhan pengumpan yang belum memiliki fasilitas WRF (Waste Reception Facility) lengkap?
A. Dibuang ke saluran drainase kota
B. Dikumpulkan dalam drum penampung sementara dan dikoordinasikan dengan pihak pengelola limbah berizin
C. Dibakar di pinggir pantai
D. Ditanam di dalam tanah area pelabuhan
E. Dibiarkan saja di dalam tangki kapal sampai kapal tenggelam
Dalam pengawasan kapal perintis, jika ditemukan jadwal keberangkatan sering terlambat tanpa alasan force majeure, pengawas harus melaporkannya kepada...
A. Tidak perlu dilaporkan
B. Pengelola warung di pelabuhan
C. Media massa agar viral
D. Kepala Kantor UPP/KSOP dan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut antarpulau, angkutan laut regional dalam jumlah menengah, dan sebagai pengumpan pelabuhan utama disebut...
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.