SKB CPNS Asisten Pembina Profesi Keuangan

Soal 1

Sebagai Asisten Pembina Profesi Keuangan, Anda menemukan rekan kerja menerima hadiah dari pihak profesi keuangan yang sedang dibina. Tindakan yang paling mencerminkan integritas adalah...

A Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan membiarkannya menyimpan hadiah tersebut B Melaporkan kejadian tersebut kepada unit kepatuhan internal atau sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) C Mengabaikan kejadian tersebut karena bukan tanggung jawab langsung Anda D Menerima sebagian dari hadiah tersebut sebagai bentuk solidaritas tim E Menyebarluaskan informasi tersebut kepada rekan-rekan lain sebagai peringatan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tindakan paling berintegritas adalah melaporkan pelanggaran berupa penerimaan gratifikasi ke unit kepatuhan internal, sesuai dengan prinsip anti-korupsi di lingkungan pemerintahan.

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 2

Dalam kerja sama tim untuk menyusun pedoman pembinaan profesi, salah satu anggota tidak mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Sikap terbaik Anda adalah...

A Melaporkan anggota tersebut kepada atasan agar segera dikeluarkan dari tim B Meninggalkan anggota tersebut dan mengerjakan seluruh tugasnya sendiri agar cepat selesai C Membiarkan saja karena itu adalah tanggung jawab individu masing-masing D Menyalahkan anggota tersebut di depan seluruh tim saat rapat evaluasi E Mendiskusikan hambatan yang dialami secara profesional dan mencari solusi bersama agar target tim tercapai

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kerja sama tim menuntut sinergi dan saling membantu. Mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama mencerminkan sikap kooperatif tanpa mengorbankan profesionalisme.

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 3

Berdasarkan nilai-nilai anti-korupsi, sikap integritas yang fundamental bagi ASN dalam menjalankan tugas pembinaan adalah...

A Kreatif, analitis, rasional, pragmatis, diplomatis, reaktif, teknis, administratif, dan terukur B Loyal, inovatif, toleran, fleksibel, ramah, murah senyum, dinamis, berani, dan pasrah C Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil D Santun, rendah hati, visioner, karismatik, logis, pragmatis, birokratis, hierarkis, dan pasif E Intelektual, cepat tanggap, ambisius, kompetitif, adaptif, komunikatif, asertif, tegas, dan teliti

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sembilan nilai integritas (anti-korupsi) yang dirumuskan KPK adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 4

Manfaat utama dari penerapan kerja sama interdisipliner dalam merumuskan kebijakan profesi keuangan adalah...

A Mengurangi beban kerja individu dengan melemparkan tugas ke disiplin ilmu lain B Memperpanjang proses birokrasi agar kebijakan lebih lambat namun pasti C Mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif dan meminimalisir blind spots dalam pengambilan keputusan D Menghilangkan hierarki struktural di dalam instansi pemerintahan E Menciptakan persaingan antar divisi untuk membuktikan siapa yang paling kompeten

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kerja sama interdisipliner mengintegrasikan berbagai sudut pandang yang menghasilkan kebijakan komprehensif dan akurat dengan mengurangi titik buta (blind spots).

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 5

Saat menyosialisasikan regulasi baru terkait profesi akuntan publik, pendekatan komunikasi berorientasi hasil yang paling efektif adalah...

A Mengirimkan dokumen tebal melalui email dan berasumsi semua telah membacanya B Menggunakan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh penerapan praktis dan memastikan pemahaman audiens C Menggunakan istilah teknis tingkat tinggi untuk menunjukkan kompetensi pembina D Menghindari sesi tanya jawab agar tidak terjadi perdebatan yang memperlambat waktu E Membacakan seluruh pasal peraturan secara monoton pada forum terbuka

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Komunikasi efektif yang berorientasi hasil berfokus pada seberapa baik pesan diterima dan dapat diimplementasikan, yakni dengan bahasa sederhana dan contoh konkret.

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 6

Karakteristik pegawai yang memiliki orientasi pada hasil yang tinggi di lingkungan kerja adalah...

A Berkomitmen menyelesaikan target kinerja dengan standar kualitas tinggi secara proaktif B Hanya bekerja saat diawasi oleh atasan langsung C Menolak tugas tambahan yang dapat mengganggu waktu istirahat pribadinya D Sering mengeluh tentang beban kerja namun tetap menyelesaikannya lewat tenggat waktu E Memprioritaskan proses birokrasi yang panjang meskipun hasil akhirnya tidak optimal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Orientasi pada hasil ditunjukkan dengan inisiatif dan komitmen tinggi untuk mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 7

Dalam proses pembinaan, sering terjadi miskomunikasi antara pembina dan profesi keuangan binaan. Faktor utama penyebab hal ini biasanya adalah...

A Penggunaan jam kerja yang terlalu fleksibel untuk pertemuan formal B Kesamaan latar belakang budaya antara kedua belah pihak C Perbedaan persepsi atau interpretasi terhadap terminologi teknis atau indikator kebijakan D Ketersediaan fasilitas komunikasi digital yang memadai E Terlalu banyak media komunikasi yang digunakan secara bersamaan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Hambatan komunikasi paling umum dalam ranah teknis adalah distorsi semantik, yaitu perbedaan pemahaman dan persepsi terhadap istilah teknis atau regulasi tertentu.

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 8

Bentuk komunikasi asertif yang harus dimiliki oleh Asisten Pembina Profesi Keuangan ketika memberikan teguran adalah...

A Menutupi kesalahan pegawai agar hubungan pertemanan tetap terjaga B Meminta rekan kerja lain untuk menyampaikan teguran tersebut demi menghindari konflik C Menyampaikan koreksi kinerja secara obyektif dan jelas tanpa menjatuhkan martabat pihak yang ditegur D Membentak dan menggunakan nada tinggi untuk menunjukkan ketegasan otoritas E Menyindir kesalahan melalui media sosial agar pelaku merasa malu dan berubah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Komunikasi asertif adalah kemampuan mengomunikasikan pikiran atau pendapat secara langsung, jujur, dan obyektif, namun tetap menghargai hak serta perasaan orang lain.

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 9

Apabila ASN terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan kepegawaian meliputi sanksi moral berupa...

A Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% selama enam bulan B Pembebasan dari jabatan fungsional atau struktural C Pernyataan secara tertutup atau terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) D Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun E Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS, pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 10

Menjaga kerahasiaan data operasional dan rekam jejak kantor akuntan publik yang menjadi subjek pembinaan merupakan bentuk ketaatan terhadap nilai dasar ASN, yaitu...

A Adaptif B Loyal C Kolaboratif D Akuntabel E Harmonis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara merupakan panduan perilaku (kode etik) dari nilai dasar 'Loyal' dalam Core Values ASN BerAKHLAK.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 11

Anda ditugaskan mengevaluasi kinerja seorang aktuaris yang kebetulan adalah kerabat dekat Anda. Sikap yang sesuai dengan kode etik pegawai adalah...

A Mendeklarasikan adanya benturan kepentingan kepada atasan dan meminta untuk digantikan B Memberikan penilaian yang lebih rendah agar tidak dituduh melakukan favoritisme C Tetap melanjutkan evaluasi dan memberikan nilai terbaik karena Anda mengenalnya dengan baik D Menyembunyikan hubungan kekerabatan tersebut agar tugas berjalan lancar E Meminta kerabat tersebut memberikan hadiah sebagai balas jasa atas evaluasi yang obyektif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menghadapi Conflict of Interest (benturan kepentingan), pegawai wajib melakukan deklarasi (conflict of interest declaration) kepada atasan agar objektivitas instansi terjaga.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 12

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik terkait prinsip netralitas ASN menjelang pemilihan umum adalah...

A Membantu KPU mensosialisasikan pentingnya pemilu damai sesuai surat tugas instansi B Mempelajari rekam jejak setiap calon pejabat secara independen di rumah C Menggunakan hak pilihnya di bilik suara secara rahasia D Membahas netralitas kebijakan publik dengan sesama akademisi di forum tertutup E Menunjukkan keberpihakan dengan mengunggah foto bersama calon peserta pemilu di media sosial

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Netralitas ASN melarang pegawai menunjukkan keberpihakan politik secara publik, termasuk melalui kampanye atau unggahan dukungan di media sosial.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 13

Proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) dalam merumuskan standar profesi keuangan mengharuskan seorang pembina untuk...

A Mengambil kebijakan berdasarkan insting dan pengalaman senioritas belaka B Melakukan analisis data, regulasi terkait, serta informasi empiris sebelum menetapkan solusi C Menggunakan kebijakan negara lain secara utuh tanpa penyesuaian lokal D Menuruti permintaan pihak asosiasi profesi tanpa melakukan telaah kritis E Mengutamakan solusi paling murah dan cepat terlepas dari dampaknya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengambilan keputusan berbasis bukti menuntut pengumpulan data valid, analisis empiris yang terukur, serta evaluasi regulasi sebelum kebijakan dirumuskan.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 14

Dalam manajemen pengambilan keputusan, jika Anda dihadapkan pada dua pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki risiko tinggi dan waktu sangat mendesak, metode pendekatan apa yang seringkali secara praktis diterapkan?

A Pendekatan penghindaran masalah (avoidance) B Pendekatan intuitif-heuristik oleh pemimpin berbasis pengalaman C Pendekatan aklamasi seluruh pegawai instansi D Pendekatan Delphi yang memakan waktu panjang E Pendekatan voting elektronik masyarakat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam kondisi mendesak dengan ketidakpastian tinggi, pengambilan keputusan heuristik (berbasis intuisi dan pengalaman empiris pimpinan) sering dilakukan karena mempercepat proses.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 15

Langkah awal yang paling esensial dalam siklus pengambilan keputusan yang rasional adalah...

A Mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menganalisis akar masalah secara tepat B Mengimplementasikan keputusan secepat mungkin C Memilih alternatif solusi dengan risiko paling minim D Mengevaluasi hasil dan umpan balik atas kebijakan E Mengembangkan berbagai alternatif solusi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Langkah pertama model rasional dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Pemahaman yang salah tentang masalah akan mengarah pada solusi yang keliru.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 16

Penyebab kegagalan implementasi sebuah keputusan strategis di organisasi birokrasi pemerintahan paling sering disebabkan oleh...

A Kurangnya komunikasi, sosialisasi, dan tingginya resistensi dari pelaksana B Anggaran yang selalu berlebih namun tidak terserap C Keputusan tersebut diputuskan secara demokratis D Kecepatan adaptasi teknologi yang melampaui kebutuhan operasional E Terlalu banyaknya dukungan dari pihak eksternal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hambatan terbesar implementasi keputusan adalah resistensi (penolakan) dari pihak yang terdampak serta lemahnya komunikasi internal mengenai tujuan perubahan tersebut.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 17

Sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, ASN sering berhadapan dengan keragaman sosial budaya. Kompetensi perekat kebangsaan menuntut ASN untuk...

A Menghindari komunikasi dengan pihak yang berbeda suku untuk mencegah konflik B Mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang satu daerah asal dengan pimpinan C Mengelompokkan pegawai berdasarkan asal daerah agar komunikasi lebih mudah D Menghargai keberagaman, bersikap inklusif, dan membangun sinergi tanpa diskriminasi E Memaksakan budaya mayoritas kepada seluruh pegawai minoritas demi keseragaman

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang berarti harus inklusif, tidak diskriminatif, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk bersinergi.

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 18

Penerapan kompetensi sosial kultural dalam memberikan pelayanan kepada mitra profesi keuangan bertujuan utama untuk...

A Memastikan keadilan dan kesetaraan hak dalam pelayanan publik bagi seluruh elemen masyarakat B Mengurangi anggaran perjalanan dinas karena komunikasi cukup secara daring C Menurunkan target kinerja operasional agar sesuai dengan kearifan lokal yang santai D Menjaga jarak profesional yang kaku agar ASN tidak terlihat terlalu akrab dengan mitra E Menciptakan regulasi yang diskriminatif untuk melindungi pengusaha lokal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kompetensi sosial kultural diaplikasikan untuk mewujudkan pelayanan yang adil, setara, empati, dan tidak membedakan latar belakang (SARA) pengguna layanan publik.

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 19

Ketika melakukan sosialisasi regulasi di wilayah dengan fasilitas infrastruktur terbatas, sikap adaptasi sosial kultural yang tepat adalah...

A Memarahi panitia daerah karena tidak menyediakan fasilitas yang standar B Membatalkan acara hingga infrastruktur memadai sesuai standar ibu kota C Memaksa peserta untuk mencari fasilitas internet secara mandiri tanpa panduan D Menuntut biaya tambahan atas ketidaknyamanan operasional E Menyesuaikan metode penyampaian secara fleksibel dan berempati terhadap keterbatasan lokal

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Adaptasi sosial kultural melibatkan empati dan kemampuan menyesuaikan diri (fleksibilitas) dengan kondisi lokal agar tujuan pelayanan tetap tercapai dengan baik.

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 20

Di era digital, tantangan terbesar bagi ASN dalam mengelola dimensi sosial kultural adalah...

A Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak digital B Menurunnya efisiensi birokrasi karena terlalu banyak rapat virtual C Potensi polarisasi masyarakat dan hoaks yang dapat merusak kohesi sosial bangsa D Terlalu banyaknya aplikasi pemerintah yang harus dihafal E Kurangnya pasokan perangkat keras komputer di daerah terpencil

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tantangan sosial kultural era digital adalah menjaga persatuan di tengah gempuran informasi yang cepat, hoaks, sentimen kelompok, dan polarisasi (echo chamber) yang mengancam integrasi.

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 21

PRO

Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi perizinan baru terintegrasi. Sebagai staf, Anda terbiasa dengan metode lama. Sikap yang mencerminkan kapabilitas mengelola perubahan adalah...

A Menunggu instruksi tertulis yang mendetail sebelum mencoba aplikasi tersebut B Meminta pindah divisi yang belum menggunakan sistem baru C Menyewa pihak ketiga secara diam-diam untuk mengerjakan tugas input data tersebut D Menolak menggunakan aplikasi baru tersebut sampai terbukti bebas masalah E Proaktif mempelajari aplikasi baru, beradaptasi cepat, dan membantu rekan kerja yang kesulitan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Mengelola perubahan (Managing Change) bagi ASN diwujudkan dengan sikap proaktif beradaptasi, open-minded terhadap inovasi, dan menjadi agen pendukung perubahan di lingkungannya.

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Berdasarkan teori manajemen perubahan Kurt Lewin, fase di mana norma, aturan, dan kebiasaan baru mulai diinternalisasi dan dibakukan dalam budaya organisasi disebut...

A Resisting B Unfreezing C Moving / Changing D Evaluating E Refreezing

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Model Kurt Lewin terdiri dari 3 tahap: Unfreezing (pencairan kebiasaan lama), Changing/Moving (pelaksanaan perubahan), dan Refreezing (pembekuan kembali/melembagakan perubahan baru).

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Strategi paling efektif untuk mengatasi resistensi (penolakan) pegawai senior terhadap transformasi digital di unit pembinaan profesi adalah...

A Memberikan sanksi pemotongan gaji bagi yang menolak menggunakan teknologi B Memisahkan pegawai senior ke divisi khusus non-digital agar tidak menghambat operasional C Melibatkan mereka secara langsung dalam transisi dan memberikan pelatihan serta pendampingan intensif D Mengabaikan penolakan mereka karena pada akhirnya mereka akan pensiun E Memaksakan penggunaan sistem dengan memblokir total akses manual dalam satu hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pendekatan persuasif, partisipatif, serta pemberian fasilitasi (pelatihan/pendampingan) merupakan cara terbaik mengurangi resistensi perubahan dibandingkan pemaksaan (coercion).

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Seorang agen perubahan (agent of change) di lingkungan ASN diharapkan memiliki karakteristik berikut, kecuali...

A Proaktif dalam memfasilitasi komunikasi terkait tujuan perubahan B Memiliki pemahaman visi yang kuat dan berorientasi ke depan C Berpikir inovatif dan mencari solusi kreatif D Bersifat konservatif ekstrim dan menolak ide-ide yang belum teruji puluhan tahun E Mampu menginspirasi dan memotivasi rekan kerja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sikap konservatif ekstrim yang anti-inovasi bertentangan dengan peran agen perubahan yang menuntut sifat dinamis, adaptif, visioner, dan inovatif.

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan prinsip Pelayanan Publik, sikap penyelenggara yang mendengarkan, merespons, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat waktu mencerminkan prinsip...

A Responsif B Partisipatif C Aksesibel D Transparan E Efektif dan efisien

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Prinsip responsif berarti instansi dan aparatur pelayanan publik harus cepat tanggap dan merespons setiap keluhan atau kebutuhan penerima layanan secara tepat sasaran.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Pengembangan diri berkelanjutan atau Continuous Professional Development (CPD) sangat penting bagi Asisten Pembina Profesi Keuangan karena...

A Diperlukan semata-mata untuk mengumpulkan angka kredit kenaikan pangkat B Dinamika regulasi dan standar keuangan terus berkembang sehingga kompetensi harus selalu relevan C Merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan fasilitas kendaraan dinas D Membantu instansi menghabiskan anggaran pendidikan dan pelatihan di akhir tahun E Untuk menunjukkan superioritas akademis di depan rekan kerja

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dunia keuangan sangat dinamis dengan standar dan regulasi yang terus diperbarui. CPD memastikan kompetensi ASN selalu relevan, mutakhir, dan mampu memberikan pembinaan yang valid.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Indikator utama dari keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam organisasi pelayanan adalah...

A Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat atas suatu layanan sesuai dengan mutu dan waktu yang dijanjikan B Berkurangnya jumlah jam kerja pegawai karena sistem yang otomatis C Penambahan jumlah gedung fasilitas fisik instansi di berbagai daerah D Tercapainya keuntungan finansial (PNBP) di atas target yang ditetapkan E Tidak adanya komplain sama sekali meskipun layanan tidak diberikan secara penuh

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Fokus SPM adalah jaminan pelayanan minimal yang berhak diperoleh warga negara. Keberhasilannya diukur dari pemenuhan standar mutu, prosedur, dan waktu yang telah ditetapkan.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Anda berhadapan dengan pengguna layanan yang marah karena tidak memahami prosedur pendaftaran lisensi profesi yang dianggap rumit. Sikap pelayanan prima yang tepat adalah...

A Membalas dengan nada tegas agar pengguna layanan tersebut tidak mengganggu antrean B Mendengarkan dengan empati, menenangkan, lalu menjelaskan prosedur dengan sabar menggunakan bahasa yang mudah dipahami C Mengabaikan pengguna tersebut dan memanggil nomor antrean berikutnya D Memanggil pihak keamanan untuk mengusirnya agar suasana kembali tenang E Menyuruhnya membaca kembali buku pedoman yang tersedia di meja informasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pelayanan prima (Service Excellence) mengharuskan petugas bertindak empati, sabar, solutif, dan mampu meredakan ketidakpuasan dengan penjelasan yang informatif.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi disebut...

A Dana Dekonsentrasi B Dana Tugas Pembantuan C Pendapatan Asli Daerah (PAD) D Hibah Daerah E Dana Perimbangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari dana perimbangan dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan...

A Membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo B Membiayai pemilihan umum kepala daerah secara serentak C Membayar gaji pegawai pemerintah daerah secara rutin D Mendanai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah tanpa syarat khusus E Mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sejalan dengan prioritas/kebijakan nasional (seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan).

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi diatur pembagiannya dalam UU No. 33 Tahun 2004. Prinsip utama DBH ini adalah...

A Dihapuskan jika daerah tersebut memiliki PAD yang sangat tinggi B Hanya diserahkan kepada pemerintah pusat untuk subsidi energi nasional C Seluruhnya dibagikan sama rata ke semua provinsi di Indonesia D Diberikan secara penuh 100% kepada Kabupaten/Kota penghasil E Memberikan porsi tertentu kepada daerah penghasil untuk mengatasi eksternalitas negatif eksplorasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Filosofi DBH SDA dalam UU No. 33 Tahun 2004 adalah memperhatikan potensi daerah penghasil guna mengurangi ketimpangan dan membiayai dampak lingkungan atas eksplorasi sumber daya alam di daerah tersebut.

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Mengenai Pinjaman Daerah, kebijakan yang tegas diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 adalah...

A Pemerintah Daerah bebas meminjam dari luar negeri secara langsung tanpa batasan B Bank Indonesia wajib menanggung gagal bayar atas pinjaman daerah C DPRD berhak menentukan suku bunga pinjaman luar negeri pemerintah daerah D Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri E Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin pegawai

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 49, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pinjaman luar negeri harus melalui persetujuan dan mekanisme penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat.

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pejabat yang memegang kewenangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) adalah...

A Menteri Keuangan B Gubernur Bank Indonesia C Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas D Presiden Republik Indonesia E Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU No. 1 Tahun 2004 secara eksplisit menyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Pelaksanaan Perbendaharaan Negara berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 berpedoman pada tahun anggaran yang berjalan. Tahun Anggaran pada APBN meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari...

A 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya B 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya C Awal bulan Ramadhan hingga bulan Sya'ban D 1 Januari sampai dengan 31 Desember E 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 1 Tahun 2004 (serta UU No. 17/2003) mengatur bahwa Tahun Anggaran pemerintah Indonesia meliputi masa 1 (satu) tahun, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan. Proses penyelesaian terhadap bendahara yang lalai atau melanggar hukum ini disebut...

A Penyitaan aset oleh Bank Indonesia B Pemutihan hutang negara C Pengurangan alokasi APBD tahun depan D Tuntutan Perbendaharaan (Tuntutan Ganti Kerugian) E Hibah paksa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, penyelesaian kerugian negara oleh bendahara dilakukan melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Kerugian (TGR).

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 2004, siapakah yang berwenang untuk menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)?

A Presiden berdasarkan usulan DPR B Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) C Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) D Kementerian Dalam Negeri E Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut UU No. 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Dasar konstitusional penyusunan anggaran negara diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan...

A Peraturan Pemerintah B Keputusan Presiden C Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan D Peraturan Menteri Keuangan E Undang-Undang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang.

Materi Terkait: UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Pasal 23E UUD 1945 mengatur mengenai pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada lembaga mana saja?

A Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung B Kementerian Keuangan dan Bappenas C Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi D Presiden dan Wakil Presiden E Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 23E UUD 1945 ayat (2), hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.

Materi Terkait: UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Lembaga negara yang diberikan mandat secara konstitusional oleh UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri adalah...

A Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) B Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) C Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan D Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) E Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Materi Terkait: UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Sumber pendapatan utama negara bersifat memaksa namun didasarkan pada instrumen hukum yang kuat. Pasal dalam UUD 1945 yang berbunyi 'Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang' adalah...

A Pasal 23A B Pasal 23B C Pasal 23 D Pasal 23C E Pasal 23D

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 23A UUD 1945 adalah landasan konstitusional pemungutan pajak di Indonesia, yang berbunyi: 'Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang'.

Materi Terkait: UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada siapa dalam rangka kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan?

A Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah B Menteri BUMN secara eksklusif C Ketua BPK selaku auditor D Gubernur Bank Indonesia E Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 6, kekuasaan pengelolaan keuangan dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan asas umum pengelolaan keuangan negara menurut UU tersebut adalah...

A Asas fleksibilitas absolut tanpa batas B Asas tahunan C Asas universalitas D Asas spesialitas E Asas kesatuan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas umum pengelolaan keuangan negara dalam UU 17/2003 meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, spesialitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan. Fleksibilitas absolut bukan asas yang sah.

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dokumen rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan memuat rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan disebut...

A Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) B Nota Keuangan Nasional C Rencana Kerja Pemerintah (RKP) D Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) E Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan definisi dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Penyusunan Rancangan APBN dipedomani oleh Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang didasarkan pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dokumen ini dibahas Pemerintah bersama dengan...

A Mahkamah Agung B Dewan Perwakilan Daerah C Dewan Perwakilan Rakyat D Badan Pemeriksa Keuangan E Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 12 mengamanatkan bahwa Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk dibahas bersama DPR dalam penyusunan RAPBN.

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Menurut UU No. 15 Tahun 2004, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah adalah...

A Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu B Pemeriksaan Internal C Pemeriksaan Kinerja D Pemeriksaan Keuangan E Pemeriksaan Investigatif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 15 Tahun 2004 membagi pemeriksaan menjadi tiga jenis. Pemeriksaan yang bertujuan memberikan opini tentang kewajaran informasi keuangan disebut Pemeriksaan Keuangan.

Materi Terkait: UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan. Batas waktu maksimal penyampaian jawaban tersebut adalah...

A 30 hari setelah LHP diterima B 45 hari setelah LHP diterima C 60 hari setelah LHP diterima D 14 hari setelah LHP diterima E 7 hari setelah LHP diterima

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) secara tegas mewajibkan pejabat memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi paling lambat 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

Materi Terkait: UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Opini tertinggi yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disebut opini...

A Menolak Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion) B Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) C Wajar Bersyarat (Conditional Opinion) D Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) E Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam UU No. 15 Tahun 2004, opini BPK terdiri dari 4 jenis. Opini terbaik jika sesuai SAP adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / Unqualified Opinion.

Materi Terkait: UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Berdasarkan kerangka waktu dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun disebut...

A Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) B Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) C Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) D Rencana Strategis (Renstra) E Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disusun untuk kerangka waktu 20 tahun.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam rangka menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah, forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah disebut...

A Simposium Ekonomi Nasional B Sidang Kabinet Terbatas C Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) D Rapat Koordinasi BPK dan Kementerian Keuangan E Rapat Paripurna DPR/DPRD

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam UU No. 25 Tahun 2004, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan nasional/daerah yang partisipatif.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program instansi tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun disebut...

A Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga B Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian C Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) D Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) E Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 angka 15, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 tahun.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh