SKB CPNS Pengawas Perikanan

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan?

A Perwira TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) B Penyidik Polri dan Kejaksaan C Hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan D PPNS Perikanan dan Hakim Pengadilan Perikanan E Penyidik Polri, PPNS Perikanan, dan Perwira TNI AL

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Pasal 73 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 2

Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pengawasan perikanan adalah penyusunan Peta Rawan Pelanggaran. Apa tujuan utama dari penyusunan peta tersebut?

A Menentukan batas wilayah pengelolaan perikanan negara B Menentukan lokus dan fokus operasi pengawasan agar efektif dan efisien C Mengalokasikan dana bantuan bagi nelayan kecil secara merata D Menetapkan jenis alat tangkap yang dilarang di seluruh Indonesia E Meningkatkan ekspor hasil perikanan ke negara tetangga

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peta rawan pelanggaran dalam perencanaan pengawasan berfungsi sebagai acuan strategis untuk menentukan lokus (tempat) dan fokus (target) operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga penggunaan armada dan personel menjadi lebih efektif dan efisien.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal 3

Dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, petugas pengawas memeriksa dokumen kapal. Dokumen yang merupakan persetujuan berlayar bagi kapal perikanan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kelaikan penangkapan ikan disebut...

A Buku Kapal Perikanan (BKP) B Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) C Surat Persetujuan Berlayar (SPB) D Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) E Surat Laik Operasi (SLO)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan setelah kapal memperoleh Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan, yang menyatakan bahwa kapal siap dan sah untuk melakukan pelayaran atau penangkapan ikan.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal 4

Seorang nelayan tertangkap tangan menggunakan bahan peledak (destructive fishing) untuk menangkap ikan. Tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh Pengawas Perikanan di lapangan adalah...

A Menyerahkan nelayan ke kejaksaan langsung tanpa berita acara B Menghancurkan alat tangkap di tempat kejadian tanpa proses hukum C Memberikan denda administratif di tempat dan melepaskan nelayan tersebut D Menyita kapal untuk digunakan secara pribadi E Melakukan penangkapan, mengamankan barang bukti, dan membuat laporan kejadian

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai prosedur penanganan pelanggaran (KUHAP dan hukum acara perikanan), tindakan pertama dalam tertangkap tangan adalah mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti, serta membuat Laporan Kejadian/Berita Acara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal 5

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, zona penangkapan ikan terukur dibagi menjadi beberapa area. Pengawasan pada zona ini utamanya memanfaatkan teknologi...

A Sistem Informasi Cuaca Otomatis B Sistem Informasi Geografis berbasis Drone C Fish Aggregating Device (FAD) D Radar Cuaca Maritim E Vessel Monitoring System (VMS)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 dan kebijakan penangkapan ikan terukur, pemantauan kapal perikanan sangat bergantung pada Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau Vessel Monitoring System (VMS) untuk memastikan kapal beroperasi pada WPP yang diizinkan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 6

Ketika menyusun rencana operasi pengawasan secara patroli laut, unsur yang tidak harus masuk dalam dokumen Rencana Operasi (Renop) adalah...

A Anggaran operasi yang digunakan B Target atau sasaran kapal yang diawasi C Harga jual ikan di pelabuhan tujuan D Personel yang bertugas E Waktu dan area patroli

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Operasi (Renop) memuat aspek teknis dan taktis pengawasan seperti personel, waktu, lokasi, anggaran, dan target sasaran. Harga jual ikan di pelabuhan merupakan data ekonomi yang tidak termasuk dalam dokumen teknis operasi pengawasan.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam konteks 'Unreported Fishing'?

A Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan kecil tradisional B Kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara salah kepada otoritas yang berwenang C Penangkapan ikan di area yang tidak memiliki aturan konservasi D Penangkapan ikan dengan merusak terumbu karang E Penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin resmi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Unreported Fishing (Penangkapan Ikan yang Tidak Dilaporkan) merujuk pada kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara keliru kepada otoritas nasional yang berwenang, sehingga melanggar hukum dan peraturan nasional (FAO IPOA-IUU).

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal 8

Tindakan hukum berupa penggeledahan kapal perikanan yang diduga melakukan tindak pidana perikanan harus dilakukan berdasarkan ketentuan...

A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 B Peraturan Daerah Provinsi C Keputusan Menteri Keuangan D KUHPerdata E Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penggeledahan dalam rangka penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana perikanan, tunduk pada hukum acara pidana yang berlaku secara umum di Indonesia, yaitu KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kecuali diatur khusus dalam UU Perikanan.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal 9

Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) membagi wilayah perairan berdasarkan...

A Arah mata angin utama dan musim B Jarak pelabuhan internasional dari garis pantai C Hanya berdasarkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) D Kepadatan penduduk di daerah pesisir E Karakteristik ekologi, potensi sumber daya ikan, dan batas administrasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik ekologi, potensi sumber daya, tingkat eksploitasi, serta pertimbangan batas-batas administrasi untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam Permen KP terkait.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 10

Dalam perencanaan pengawasan, analisis beban kerja personel kapal pengawas sangat penting untuk menghindari kelelahan. Standar umum rasio hari layar kapal pengawas perikanan per tahun biasanya diatur berdasarkan...

A Tanggal merah pada kalender nasional B Keinginan nakhoda kapal C Jumlah ikan yang ada di laut D Permintaan nelayan asing E Ketersediaan bahan bakar dan kemampuan mesin kapal

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perencanaan hari layar operasional kapal pengawas didasarkan pada alokasi anggaran (khususnya untuk Bahan Bakar Minyak/BBM), kemampuan/kondisi teknis mesin kapal, serta jumlah personel, agar operasi pengawasan dapat berjalan berkesinambungan tanpa merusak aset.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal 11

Sistem verifikasi hasil tangkapan sangat penting untuk mencegah 'Unreported Fishing'. Instrumen wajib yang harus diisi oleh nakhoda kapal penangkap ikan mengenai rincian hasil tangkapan di laut adalah...

A Surat Laik Operasi B Buku Kapal Perikanan C Manifest Muatan D Logbook Penangkapan Ikan E Sertifikat Kesehatan Ikan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Logbook Penangkapan Ikan adalah catatan harian tertulis atau elektronik yang wajib diisi oleh nakhoda yang berisi data tentang daerah penangkapan, jenis alat tangkap, dan jumlah serta jenis ikan hasil tangkapan.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal 12

Dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan, barang bukti berupa ikan hasil tangkapan ilegal yang lekas rusak dapat dikelola dengan cara...

A Dibakar di hadapan tersangka tanpa berita acara B Diberikan kepada penyidik untuk dikonsumsi C Disimpan di gudang terbuka hingga proses pengadilan selesai D Dibuang kembali ke laut seluruhnya E Dilelang segera setelah mendapat persetujuan, dan uang hasil lelang disita sebagai pengganti barang bukti

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan Pasal 73B UU Perikanan, barang bukti yang lekas rusak (seperti ikan) dapat segera dilelang atau dijual setelah disisihkan sebagian untuk pembuktian, dan hasil penjualannya dijadikan sebagai barang bukti pengganti di pengadilan.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal 13

Ketentuan mengenai larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak (seperti pukat harimau/trawl di wilayah tertentu) diatur secara spesifik dengan tujuan utama untuk...

A Meningkatkan kecepatan tangkapan armada asing B Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan C Mempersulit nelayan kecil mencari nafkah D Meningkatkan bea masuk alat tangkap impor E Menurunkan harga ikan di pasar lokal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan (seperti trawl dasar di wilayah dangkal, bahan peledak, atau racun) menurut Pasal 9 UU Perikanan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan habitatnya agar dapat berproduksi secara berkelanjutan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 14

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) salah satunya adalah tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan. Bagaimana perencanaan pengawasan memformulasikan strategi untuk meningkatkan kepatuhan ini?

A Memberikan subsidi penuh kepada pelaku usaha yang melanggar B Menurunkan target produksi ikan secara nasional C Hanya melakukan penangkapan tanpa sosialisasi D Membebaskan kapal asing dari kewajiban perizinan E Menerapkan pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum secara terpadu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Strategi peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam perencanaan pengawasan PSDKP mencakup pendekatan pre-emtif (sosialisasi/pembinaan), preventif (pencegahan/patroli), dan represif (penegakan hukum yang tegas).

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal 15

Port State Measures Agreement (PSMA) adalah perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia untuk mencegah IUU Fishing. Bentuk pengawasan utama dari PSMA adalah...

A Pemeriksaan dokumen awak kapal di laut lepas B Pelarangan seluruh kapal asing melintas di ALKI C Pemasangan radar pantai di seluruh pulau terluar D Pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing saat akan masuk dan berada di pelabuhan E Penentuan kuota ekspor untuk kapal lokal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PSMA (Port State Measures Agreement) fokus pada pengawasan di pelabuhan (Port State), yaitu kewajiban negara pelabuhan untuk memeriksa kapal perikanan berbendera asing yang masuk atau menggunakan fasilitas pelabuhannya guna mencegah produk IUU Fishing masuk ke rantai pasar.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal 16

Apabila Pengawas Perikanan menemukan kapal penangkap ikan yang melakukan pelanggaran administratif berat seperti wilayah penangkapan yang tidak sesuai SIPI, sanksi utama yang dapat direkomendasikan adalah...

A Penghentian sementara kegiatan, pembekuan, atau pencabutan izin berusaha B Pemberian teguran lisan satu kali dan dilepaskan C Hukuman mati bagi nakhoda D Pencabutan kewarganegaraan pemilik kapal E Penyitaan seluruh aset pribadi ABK

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai regulasi terbaru (termasuk UU Cipta Kerja dan turunannya di bidang sanksi administratif Kelautan dan Perikanan), pelanggaran terkait perizinan berusaha yang bersifat administratif dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pencabutan izin.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal 17

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan berikut ini yang secara tegas dilarang dalam pengelolaan wilayah tersebut adalah...

A Penambangan pasir laut yang merusak ekosistem perairan B Pembangunan sarana navigasi C Penelitian biologi laut D Budidaya rumput laut oleh masyarakat pesisir E Pariwisata bahari yang berkelanjutan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 35 UU No 27/2007 jo UU No 1/2014 melarang aktivitas yang merusak ekosistem pesisir, termasuk melakukan penambangan mineral (seperti pasir laut) apabila menimbulkan kerusakan lingkungan/pencemaran atau merugikan masyarakat pesisir.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal 18

Sebuah dokumen perencanaan strategis pengawasan menyusun 'Threat, Vulnerability, and Risk Assessment' (TVRA). Komponen 'Vulnerability' dalam konteks pengawasan perikanan merujuk pada...

A Kelemahan pada sistem pemantauan atau kekurangan armada patroli di wilayah tertentu B Tingkat harga ikan hias di pasar global C Pendapatan negara bukan pajak dari sektor perikanan D Jenis ikan pelagis yang bermigrasi E Jumlah kapal asing yang masuk

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam metodologi TVRA, Threat adalah ancaman (pelaku/kegiatan ilegal), Risk adalah risiko dampaknya, sedangkan Vulnerability adalah kerentanan/kelemahan internal (seperti blank spot radar, kurangnya kapal patroli, kelemahan regulasi) yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggar.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal 19

Proses pengawasan pendaratan ikan di pelabuhan perikanan dilakukan untuk mencocokkan fisik hasil tangkapan dengan dokumen logbook. Petugas yang memiliki kewenangan menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) bertugas untuk memastikan ketertelusuran produk. SHTI ini terutama diwajibkan untuk keperluan...

A Dijual eceran di pasar tradisional B Bahan baku pabrik kerupuk skala rumah tangga C Pakan ternak lokal D Menjadi konsumsi awak kapal E Ekspor ke negara-negara tertentu yang mensyaratkan jaminan legalitas seperti Uni Eropa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) atau Catch Certificate merupakan instrumen ketertelusuran (traceability) untuk membuktikan bahwa ikan ditangkap secara sah. SHTI terutama diwajibkan oleh pasar internasional (seperti Regulasi Uni Eropa No. 1005/2008 tentang IUU Fishing) sebagai syarat ekspor.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal 20

Apabila dalam patroli laut ditemukan kapal ikan asing (KIA) menangkap ikan di ZEE Indonesia tanpa dokumen perizinan, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh penyidik atau pengawas perikanan adalah...

A Menarik pajak ekspor di tengah laut B Menjadikan awak kapal asing sebagai nelayan binaan C Membakar kapal asing langsung tanpa bukti awal yang cukup D Melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berdasarkan bukti permulaan yang cukup E Membiarkan kapal tersebut kembali ke negaranya

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, penyidik dan/atau pengawas perikanan memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup (seperti tertangkap tangan), tanpa harus menunggu penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal 21

PRO

Berdasarkan regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja terkait kelautan dan perikanan, pendekatan dalam penegakan hukum perikanan kini lebih mengutamakan pemberian sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana (ultimum remedium) untuk pelanggaran berupa...

A Penggunaan bom ikan oleh masyarakat nelayan lokal B Perompakan dan sabotase kapal patroli C Ketidaksesuaian laporan hasil tangkapan oleh kapal perikanan Indonesia berizin D Kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi oleh nelayan asing E Penyelundupan narkotika di kapal perikanan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam paradigma UU Cipta Kerja (UU No 11/2020 jo UU 6/2023), pelanggaran oleh pelaku usaha lokal yang telah memiliki perizinan berusaha namun melanggar syarat perizinan (seperti kesalahan logbook) diutamakan sanksi administratif (ultimum remedium). Sanksi pidana tetap berlaku untuk pelanggaran destruktif berat atau tanpa izin sama sekali.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Anggaran operasi pengawasan perikanan sering kali terbatas. Metode perencanaan yang memfokuskan alokasi sumber daya pengawasan pada titik-titik yang memiliki kemungkinan dan dampak pelanggaran paling besar disebut pendekatan...

A Risk-Based Surveillance B Zero Based Budgeting C Equal Distribution Approach D Historical Baseline Planning E Random Patrol Allocation

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Risk-Based Surveillance (pengawasan berbasis risiko) adalah metodologi perencanaan di mana sumber daya pengawasan (kapal patroli, personel) diprioritaskan dan diarahkan pada area yang dinilai memiliki tingkat ancaman dan kerentanan (risiko pelanggaran) tertinggi untuk mencapai efisiensi.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Selain memeriksa perizinan, Pengawas Perikanan juga mengecek kesesuaian alat penangkapan ikan (API). Jika izin menyebutkan alat tangkap Purse Seine namun kapal ditemukan membawa dan mengoperasikan Trawl, hal ini merupakan pelanggaran karena...

A Nakhoda belum memiliki sertifikat kompetensi penangkap ikan B Purse seine lebih mahal daripada trawl C Kapal beroperasi dengan spesifikasi teknis dan API yang tidak sesuai dengan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) D Trawl hanya boleh digunakan di siang hari E Trawl adalah jaring yang terlalu kecil ukurannya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) secara spesifik mencantumkan jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang diizinkan. Menggunakan API yang berbeda dari SIPI merupakan pelanggaran zona, spesifikasi teknis, dan potensi ancaman terhadap lingkungan, melanggar ketentuan perizinan berusaha.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam hukum acara pidana (KUHAP), jangka waktu maksimal penahanan tahap pertama yang dapat dilakukan oleh penyidik (termasuk PPNS Perikanan) terhadap tersangka tindak pidana perikanan sebelum diperpanjang oleh penuntut umum adalah...

A 20 hari B 10 hari C 30 hari D 40 hari E 60 hari

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Jika belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Pengawas Perikanan dalam konteks PNBP pasca-produksi adalah...

A Menjual ikan hasil tangkapan di pelabuhan B Menetapkan besaran tarif PNBP tahunan C Memastikan data pendaratan ikan valid sehingga perhitungan pungutan hasil perikanan (PHP) pasca-produksi tidak merugikan negara D Membebaskan kapal asing dari kewajiban PNBP E Mencetak uang pengganti dari ikan yang rusak

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam sistem PNBP Pasca Produksi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dihitung berdasarkan volume ikan yang benar-benar didaratkan. Pengawas Perikanan bertugas mengawasi pembongkaran dan memastikan kebenaran data hasil tangkapan agar PNBP dapat dihitung secara akurat dan mencegah kebocoran penerimaan negara.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Sebuah dokumen perencanaan operasi pengawasan menyebutkan 'Area Hotspot'. Data apa saja yang biasanya digunakan untuk merumuskan suatu perairan menjadi area hotspot IUU Fishing?

A Laporan cuaca bulanan dan tinggi gelombang B Data populasi penduduk di pulau terdekat C Rekam jejak historis penangkapan kapal ilegal, data AIS/VMS yang dimatikan (dark vessel), dan laporan intelijen kelautan D Daftar harga bahan bakar minyak industri di SPBU E Data wisatawan asing di daerah konservasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penetapan 'hotspot' pelanggaran dalam perencanaan operasi pengawasan didasarkan pada analisis historis locus tangkapan ilegal, deteksi anomali pada sistem pemantauan (seperti kapal mematikan VMS/AIS), serta data intelijen maritim.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Salah satu objek pengawasan Pengawas Perikanan adalah kegiatan budidaya perikanan (Akuakultur). Apa fokus utama pengawasan pada sektor budidaya tambak udang intensif?

A Mengecek izin berlayar kapal pengangkut benur B Kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang laut, penggunaan obat ikan, dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) C Memastikan udang hasil panen diolah menjadi terasi D Menghitung jumlah kapal ikan di sekitar tambak E Memastikan petambak menggunakan jaring pukat harimau

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengawasan di bidang pembudidayaan ikan (khususnya tambak intensif) difokuskan pada legalitas usaha (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), penggunaan obat/pakan yang aman, serta pembuangan limbah (kewajiban IPAL) agar tidak merusak lingkungan.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Penyidik PPNS Perikanan berwenang melakukan pemanggilan terhadap saksi, tersangka, atau ahli. Jika seorang saksi yang dipanggil secara sah tidak memenuhi panggilan pertama tanpa alasan yang patut, tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik adalah...

A Mendenda saksi sebesar nilai ikan yang disita B Mengganti saksi dengan petugas kebersihan kantor C Langsung menembak di tempat D Menutup kasusnya E Membuat surat panggilan kedua, dan jika tetap mangkir dapat diterbitkan surat perintah membawa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP, saksi atau tersangka wajib hadir. Jika tidak hadir pada panggilan pertama tanpa alasan sah, penyidik memanggil sekali lagi (panggilan kedua), dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (surat perintah membawa).

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Penetapan jenis ikan yang dilindungi secara penuh berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bermakna bahwa...

A Ikan tersebut dilindungi namun siripnya boleh dipotong dan dijual B Ikan tersebut hanya boleh ditangkap pada musim kawin C Ikan tersebut hanya dapat ditangkap oleh nelayan asing D Segala siklus hidup dan bagian tubuh dari ikan tersebut dilarang untuk ditangkap, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan secara ekstraktif E Ikan tersebut boleh ditangkap, dikonsumsi, tetapi tidak boleh diekspor

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Status dilindungi secara penuh berarti segala bentuk eksploitasi, penangkapan, perniagaan, pengangkutan terhadap ikan tersebut dalam keadaan hidup, mati, atau bagian-bagian tubuhnya dilarang secara hukum, kecuali untuk keperluan penelitian dengan izin khusus.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Di era digitalisasi pengawasan, PSDKP memanfaatkan sistem Command Center. Sistem integrasi data kapal berbasis satelit dan sensor yang diawasi di Command Center bertujuan untuk mempermudah perencanaan operasional. Data apa yang paling tidak relevan ditampilkan di layar Command Center?

A Posisi terkini (real-time) kapal perikanan nasional melalui VMS B Pola pergerakan kapal berbendera asing melalui Automatic Identification System (AIS) C Titik api (hotspot) kebakaran hutan di pegunungan D Titik lokasi armada kapal pengawas milik KKP E Informasi cuaca kelautan dari BMKG

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pusat Komando (Command Center) PSDKP berfungsi memonitor perairan. Data yang ditampilkan adalah VMS, AIS, radar pantai, pergerakan kapal patroli, dan cuaca laut. Titik api (hotspot) kebakaran hutan di pegunungan tidak relevan untuk pengawasan perikanan laut.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam melakukan pengawasan kepatuhan di pelabuhan perikanan, Pengawas Perikanan menemukan sebuah kapal yang mendaratkan ikan dengan ukuran mesh size (mata jaring) penangkap lebih kecil dari regulasi. Dampak ekologis apa yang mendasari pelarangan alat tangkap tersebut?

A Menyebabkan harga jaring menjadi murah B Terjadinya penangkapan ikan-ikan kecil (juvenile) yang belum sempat memijah (Growth Overfishing) C Menurunkan kecepatan kapal D Meningkatkan daya tahan jaring terhadap arus E Membuat mesin kapal cepat panas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengaturan ukuran mata jaring (mesh size) bertujuan agar ikan-ikan muda/kecil (juvenile) bisa lolos dari jaring dan memiliki kesempatan tumbuh serta berkembang biak (memijah). Jika mata jaring terlalu kecil, ikan kecil akan tertangkap dan memicu Growth Overfishing.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Ketika melakukan pemeriksaan, Pengawas Perikanan dapat menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kapal. Dokumen ini merupakan instrumen utama dalam tahapan...

A Kasasi B Eksekusi Putusan Pengadilan C Tuntutan Pidana D Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan E Praperadilan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

BAP Kapal adalah dokumen resmi yang diterbitkan dalam tahap Pengawasan (inspeksi rutin atau insidental) untuk mencatat hasil pemeriksaan dokumen dan fisik kapal. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti pelanggaran pidana, maka prosesnya akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau penyidikan.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Perjanjian batas maritim antar negara sangat penting bagi Pengawas Perikanan dalam menentukan yurisdiksi penindakan. Di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk...

A Mencegah semua kapal asing melintas meski hanya pelayaran damai B Melarang negara asing meletakkan kabel bawah laut secara mutlak C Menguasai pulau-pulau milik negara tetangga D Membangun pangkalan militer negara lain E Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di kolom air dan dasar laut

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut UNCLOS 1982 dan UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, di ZEE Indonesia mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sering dipakai dalam menyusun rencana strategis pengawasan. Adanya kerjasama patroli bersama (coordinated patrol) dengan aparat maritim negara tetangga (misal: Australia) masuk dalam kategori...

A Opportunities B Threats C Obstacles D Weaknesses E Strengths

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kerjasama patroli dengan negara tetangga merupakan peluang eksternal (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pengawas (PSDKP) untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan IUU fishing lintas batas.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Salah satu modus operandi 'Unregulated Fishing' oleh kapal ikan asing adalah dengan memalsukan bendera kapal (menggunakan bendera ganda/Flag of Convenience ganda). Cara paling efektif bagi Pengawas Perikanan memverifikasi identitas kapal di laut lepas adalah dengan mencocokkan dokumen kapal terhadap...

A Nomor IMO (International Maritime Organization) dan Call Sign B Aksen bicara nakhoda C Merek mesin utama D Jumlah alat tangkap yang ada di dek E Warna cat lambung kapal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Nomor IMO adalah identifikasi unik berstandar internasional yang menempel pada badan/dokumen kapal sejak dibuat dan tidak berubah meski kapal berganti bendera atau nama. Call Sign juga merujuk pada pendaftaran radio kapal, memudahkan verifikasi identitas di data RFMO.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Apabila hasil penyidikan tindak pidana perikanan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum, maka PPNS Perikanan berkewajiban untuk...

A Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Penuntut Umum B Menyerahkan berkas perkara ke Polri untuk penyidikan ulang C Membongkar barang bukti dan menjualnya D Menyidangkan perkara tersebut di pengadilan E Melepaskan tersangka sambil menunggu panggilan hakim

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam sistem peradilan pidana (KUHAP), ketika Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), penyidik harus melakukan Pelimpahan Tahap II, yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Pengawasan terhadap alat penangkapan ikan (API) didasarkan pada kepatuhan terhadap jalurnya. Jalur Penangkapan Ikan (JPI) I biasanya dialokasikan khusus untuk...

A Kapal ikan asing berukuran lebih dari 300 GT B Kapal penangkap ikan berukuran kecil dan nelayan tradisional/kecil C Kapal nelayan skala industri yang memakai pukat hela D Hanya untuk kapal riset oseanografi E Kapal layar tiang tinggi wisata

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Jalur Penangkapan Ikan I (biasanya 0-4 atau 0-2 mil laut, tergantung regulasi terbaru/Permen KP 18/2021) merupakan jalur dangkal dekat pantai yang diprioritaskan untuk melindungi nelayan kecil/tradisional dengan armada kecil (tanpa motor atau kapal kecil di bawah 5 GT) agar tidak bersaing dengan kapal industri.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Penyusunan anggaran rencana kerja tahunan unit pengawasan menggunakan pendekatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Untuk memastikan kapal patroli siap berlayar, komponen perencanaan biaya yang bersifat 'Fixed Cost' tertinggi untuk kapal patroli negara adalah...

A Pembuatan spanduk sosialisasi nelayan B Biaya makan tamu kunjungan C Sewa gedung kantor di darat D Pemeliharaan/Docking dan Gaji/Uang Lauk Pauk Personel E Pembelian bahan bakar minyak (BBM) pelayaran

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam perencanaan anggaran armada, Docking (perawatan rutin kapal) dan operasional fixed personel (gaji/honor) adalah komponen pemeliharaan. BBM merupakan 'Variable Cost' (biaya variabel) yang bergantung pada jumlah hari layar.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Pengawasan di sentra budidaya ikan laut (keramba jaring apung/KJA) dilakukan untuk mencegah melebihi Daya Dukung Lingkungan (Carrying Capacity). Apa dampak ekologis terburuk apabila KJA dibangun melebihi daya dukung?

A Suhu perairan menurun drastis B Eutrofikasi dan Blooming Algae yang dapat menyebabkan kematian ikan massal akibat deplesi oksigen C Terumbu karang menjadi lebih warna-warni D Meningkatnya populasi lumba-lumba di area tersebut E Ikan budidaya bermutasi menjadi spesies laut dalam

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pakan sisa dan kotoran ikan dari budidaya intensif KJA yang terlalu padat mengandung nitrogen dan fosfor tinggi yang menyebabkan pengayaan nutrisi (eutrofikasi). Hal ini memicu blooming algae, yang saat mati/diurai akan menghabiskan oksigen terlarut, menyebabkan 'upwelling' dan kematian massal ikan.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Salah satu tindak pidana di bidang perikanan adalah mempekerjakan Anak Buah Kapal (ABK) yang tidak memiliki Sertifikat Basic Safety Training (BST) dan Buku Pelaut. Pelanggaran ini berkaitan dengan...

A Persyaratan kebersihan lingkungan laut B Persyaratan keselamatan dan kelaiklautan kapal perikanan (Hak Asasi Manusia dan Keselamatan Kerja) C Standar kelestarian spesies ikan D Standar ekspor ikan hidup E Zona wilayah penangkapan ikan internasional

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kepemilikan sertifikat keselamatan (BST) dan Buku Pelaut adalah mandat untuk menjamin keselamatan jiwa awak kapal (kelaiklautan), perlindungan tenaga kerja kelautan, serta pencegahan praktik perbudakan atau eksploitasi pekerja migran/lokal di kapal.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) memiliki aturan pengelolaan di laut lepas (High Seas). Indonesia telah meratifikasi dan menjadi anggota komisi tuna tertentu. Keanggotaan ini mewajibkan Pengawas Perikanan untuk mengawasi kepatuhan nakhoda terkait ukuran ikan dan kuota. Contoh RFMO yang menangani perairan Samudera Hindia adalah...

A SEAFDEC (Southeast Asian Fisheries Development Center) B CCSBT (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna) C WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission) D IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) E ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) adalah RFMO yang mengatur dan memanajemen spesies ikan tuna dan sejenisnya di Samudera Hindia dan wilayah yang berdekatan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Penilaian Kinerja Pengawasan Perikanan dapat menggunakan Matriks Logical Framework Approach (LFA). Dalam LFA, 'Penurunan jumlah hari pencurian ikan oleh kapal asing di ZEE' merupakan indikator di tingkatan...

A Activity B Outcome/Impact C Budget D Input E Output

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam kerangka LFA (Logframe), penurunan pencurian ikan adalah hasil jangka menengah/panjang (Outcome/Impact) dari kegiatan patroli yang efektif. Kegiatan patroli adalah 'Activity', dan kapal/BBM adalah 'Input'.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Modus operandi pelanggaran yang sering terjadi di batas wilayah negara adalah 'Transshipment at sea' (Alih muatan di laut) secara ilegal. Tujuan utama pelanggar melakukan transshipment ilegal ini adalah...

A Menambah bobot kapal penangkap agar lebih stabil menahan ombak B Menjual kapal penangkap ikan kepada pihak asing secara diam-diam C Menyelundupkan hasil tangkapan tanpa mencatatkan di pelabuhan pangkalan untuk menghindari pajak/PNBP dan batas kuota D Untuk memberi makan hiu di laut lepas E Membersihkan kapal pencari ikan agar terlihat rapi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Ilegal Transshipment at sea dilakukan untuk mentransfer hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal pengangkut (tramper) asing/lokal di tengah laut, guna membawa ikan langsung ke negara asal/pasar tanpa didaratkan/dicatat di pelabuhan pangkalan negara pantai, menghindari PNBP dan pelaporan kuota.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Tersangka tindak pidana perikanan yang tertangkap oleh kapal patroli di ZEE Indonesia merupakan warga negara asing. Untuk bantuan hukum dan komunikasi perwakilan negaranya, penyidik harus segera memberitahukan penangkapan tersebut kepada...

A Polisi Militer B Perusahaan pembuat kapal tersebut C Gubernur Provinsi terdekat D Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar / Konsulat negara tersangka E Organisasi Pangan Dunia (FAO)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam hukum internasional (Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler) dan KUHAP, penahanan warga negara asing wajib segera diinformasikan (Notification) kepada Kedutaan Besar atau Konsulat negara asal tersangka (melalui Kementerian Luar Negeri) agar mereka mendapatkan akses konsuler.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Salah satu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan secara khusus (dibentuk pada Pengadilan Negeri tertentu) adalah...

A Pengadilan Tata Usaha Negara Maritim B Pengadilan Militer Angkatan Laut C Mahkamah Pelayaran D Pengadilan Niaga Perikanan E Pengadilan Perikanan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Perikanan di lingkungan peradilan umum (pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk) yang berwenang khusus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana perikanan.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) diterapkan juga untuk perizinan kapal perikanan. Dalam menyusun rencana pengawasan pangkalan, data OSS berfungsi untuk...

A Menghitung tingkat kegaraman (salinitas) air tambak B Memverifikasi validitas NIB dan perizinan dasar perusahaan sebelum dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan C Memantau kecepatan putaran baling-baling kapal dari jarak jauh D Mengetahui cuaca di wilayah penangkapan ikan E Membeli bahan bakar solar bersubsidi secara online

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sistem OSS (Online Single Submission) menyimpan data legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar. Pengawas menggunakannya dalam perencanaan pengawasan dokumen base (desk analysis) untuk memverifikasi profil dan perizinan entitas usaha sebelum turun ke lapangan.

Materi Terkait: Perencanaan pengawasan perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Selain kapal dan pelabuhan, Unit Pengolahan Ikan (UPI) juga menjadi sasaran pengawasan. Pengawas Perikanan dapat memverifikasi penerapan standar mutu jaminan keamanan pangan. Sertifikat dasar yang harus dimiliki UPI dari KKP adalah...

A Izin Pembuangan Emisi Karbon (IPEK) B Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) C Sertifikat Vaksinasi Karyawan (SVK) D Sertifikat Bebas Limbah Berbahaya (SBLB) E Surat Laik Laut Ekspor (SLLE)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Good Manufacturing Practices (GMP) and Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) adalah sertifikasi wajib yang dikeluarkan KKP bagi UPI sebagai bukti bahwa produk perikanan diolah sesuai standar higiene dan sanitasi dasar.

Materi Terkait: Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

PPNS Perikanan menemukan barang bukti berupa potasium sianida di atas kapal kecil penangkap ikan karang. Sianida tersebut disembunyikan di dalam kompartemen bahan bakar. Sianida digolongkan sebagai barang bukti karena digunakan untuk...

A Campuran bahan bakar agar lebih irit B Mendinginkan mesin utama yang terlalu panas C Menetralkan bau amis hasil tangkapan di dalam palkah D Membius ikan-ikan hias atau ikan karang agar mudah ditangkap hidup-hidup (Destructive Fishing) E Membersihkan karat pada jangkar kapal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Potasium sianida umumnya disalahgunakan oleh nelayan tak bertanggung jawab (sebagai bahan kimia beracun) untuk membius ikan hias atau ikan karang (seperti kerapu) agar mudah ditangkap hidup. Ini termasuk kegiatan penangkapan ikan yang merusak (Destructive Fishing) dan melanggar UU Perikanan.

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Penangkapan ikan Paus dilarang karena Paus termasuk mamalia laut yang status perlindungannya diatur dalam ketentuan nasional dan internasional. Instrumen internasional yang secara khusus mengatur pelarangan perdagangan komersial spesies langka ini adalah...

A SOLAS 1974 B CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) C Kyoto Protocol D MARPOL 73/78 E UNCLOS 1982

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

CITES adalah konvensi internasional yang mengatur perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar langka. Banyak jenis mamalia laut (seperti Paus) dan hiu tertentu terdaftar di Apendiks CITES yang perniagaan komersialnya dilarang atau diatur dengan sangat ketat.

Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam penanganan pelanggaran, terdapat asas 'Ne Bis In Idem'. Apa makna asas ini bagi seorang tersangka tindak pidana perikanan?

A Tersangka harus diadili di dua negara secara bersamaan jika kapalnya berasal dari luar negeri B Tersangka hanya boleh dihukum kurungan badan tanpa adanya denda finansial C Penyidik dilarang menyita kapal yang sama lebih dari dua kali dalam setahun D Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penerjemah bahasa asing E Seseorang tidak dapat dituntut atau diadili dua kali untuk perbuatan (tindak pidana) yang sama yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas Ne Bis In Idem (Pasal 76 KUHP) adalah asas fundamental hukum pidana yang menetapkan bahwa seseorang tidak boleh dituntut (atau diadili) kedua kalinya dalam perkara yang sama (identik), di mana telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Materi Terkait: Penanganan pelanggaran bidang perikanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh