SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Juru Sita Keuangan Negara, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Juru Sita Keuangan Negara, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Juru Sita Keuangan Negara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan (fokus pada DJP dan DJKN/PUPN)
Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Alur Penagihan Aktif: Prosedur penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), hingga pengumuman Lelang
Teknis Penyitaan: Kriteria objek yang dapat disita (barang bergerak vs tidak bergerak), tata cara penyegelan, dan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)
Pengetahuan mengenai Piutang Negara: Definisi, pengurusan, dan tata cara penghapusan piutang negara/daerah
Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling): Syarat, prosedur, dan durasi pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung utang yang tidak kooperatif
Pemblokiran dan Penyitaan Aset di Lembaga Keuangan: Tata cara koordinasi dengan bank dan otoritas terkait untuk pemblokiran rekening
Teknik Penggeledahan: Prosedur hukum dalam melakukan penggeledahan di tempat tinggal atau badan usaha untuk mencari objek sitaan
Manajemen Barang Sitaan: Penunjukan tempat penitipan barang, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap barang yang disita
Sengketa Penagihan: Pemahaman mengenai hak penanggung utang untuk mengajukan sanggahan, gugatan, atau perlawanan terhadap tindakan penagihan
Koordinasi Lintas Instansi: Hubungan kerja dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam eksekusi sita
Sikap Kerja dan Integritas: Teknik negosiasi, manajemen konflik di lapangan, dan kepatuhan terhadap kode etik untuk menghindari gratifikasi
Dasar-Dasar Lelang: Prosedur penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara untuk pelunasan utang
Ketentuan Penanggungan Utang: Pemahaman mengenai siapa saja yang termasuk sebagai penanggung utang (individu vs badan hukum/pengurus)
Simulasi Tryout SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Juru Sita Keuangan Negara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Juru Sita Keuangan Negara.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Juru Sita Keuangan Negara.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, apa yang dimaksud dengan Surat Paksa?
A. Surat yang memberikan teguran kepada wajib pajak agar segera melunasi utang.
B. Surat perintah kepada Penanggung Pajak untuk membayar utang pajaknya.
C. Surat yang diterbitkan untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan lelang barang sitaan.
D. Surat perintah untuk melakukan penggeledahan di kantor penanggung pajak.
E. Surat perintah untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek pajak.
Jawaban: B
Menurut UU No. 19 Tahun 1997 jo UU No. 19 Tahun 2000 (PPSP), Surat Paksa adalah surat perintah kepada Penanggung Pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Soal 2
Dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan, instansi yang memiliki kewenangan dalam pengurusan Piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah...
A. Inspektorat Jenderal
B. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
D. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
E. Sekretariat Jenderal
Jawaban: B
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang piutang negara, serta memberikan dukungan administratif kepada PUPN.
Soal 3
Alur penagihan aktif dimulai dengan penerbitan Surat Teguran. Jangka waktu minimal antara penerbitan Surat Teguran hingga penerbitan Surat Paksa jika utang belum dilunasi adalah...
A. 60 hari
B. 30 hari
C. 21 hari
D. 14 hari
E. 7 hari
Jawaban: C
Sesuai prosedur penagihan aktif, Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan.
Soal 4
Prinsip BerAKHLAK yang menekankan pada kemampuan ASN untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan menggunakan kekayaan serta barang milik negara secara bertanggung jawab adalah...
A. Kompeten
B. Akuntabel
C. Harmonis
D. Loyal
E. Berorientasi Pelayanan
Jawaban: B
Nilai Akuntabel mencakup melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Soal 5
Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita Keuangan Negara harus didasarkan pada dokumen hukum formal yang disebut...
A. Surat Kuasa Penagihan Pajak
B. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
C. Surat Penetapan Lelang
D. Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)
E. Surat Perintah Penagihan
Jawaban: B
Berdasarkan PP Nomor 135 Tahun 2000, penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat terkait.
Soal 6
Manakah di bawah ini yang merupakan kriteria utama objek barang bergerak yang dapat disita oleh Juru Sita?
A. Hanya kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama wajib pajak.
B. Barang milik pihak ketiga yang dipinjam oleh penanggung pajak.
C. Uang tunai, perhiasan, dan saldo rekening bank.
D. Peralatan medis yang sedang digunakan untuk perawatan.
E. Barang yang digunakan untuk keperluan ibadah sehari-hari.
Jawaban: C
Barang bergerak meliputi uang tunai, saldo rekening, perhiasan, kendaraan, dan barang lain yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Barang untuk ibadah biasanya dikecualikan.
Soal 7
Berapa lama jangka waktu pelunasan utang yang diberikan kepada penanggung pajak setelah penyampaian Surat Paksa sebelum dilakukan tindakan penyitaan?
A. 3 x 24 jam
B. 1 x 24 jam
C. 7 hari
D. 2 x 24 jam
E. 14 hari
Jawaban: D
Apabila utang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
Soal 8
Dalam hal penanggung pajak tidak kooperatif dan diduga akan melarikan diri atau menyembunyikan aset, dapat dilakukan tindakan berupa...
A. Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling)
B. Penghapusan utang seketika
C. Pencabutan kewarganegaraan
D. Pemidanaan kurungan langsung tanpa sidang
E. Pelepasan hak tagih
Jawaban: A
Pencegahan (bepergian keluar negeri) dan Penyanderaan (Gijzeling) adalah tindakan penagihan bagi penanggung pajak yang tidak kooperatif namun memiliki kemampuan membayar.
Soal 9
Apa fungsi utama dari Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)?
A. Sebagai pengganti Surat Paksa.
B. Kwitansi tanda terima uang pelunasan pajak.
C. Surat permohonan bantuan kepada kepolisian.
D. Bukti resmi bahwa tindakan penyitaan telah dilaksanakan sesuai prosedur.
E. Laporan harian absensi Juru Sita.
Jawaban: D
BAPS adalah dokumen formal yang ditandatangani Jurusita, saksi-saksi, dan penanggung pajak sebagai bukti legalitas eksekusi penyitaan di lapangan.
Soal 10
Piutang Negara dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan penghapusan untuk piutang negara di tingkat pusat dalam jumlah tertentu adalah...
A. Kepala Kepolisian RI
B. Ketua Mahkamah Agung
C. Jaksa Agung
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Menteri Keuangan
Jawaban: E
Berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan, Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penghapusan piutang negara.
Soal 11
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, Kekuangan Negara mencakup hal-hal berikut, kecuali...
A. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum.
B. Hak negara untuk memungut pajak.
C. Penerimaan negara dari pinjaman luar negeri.
D. Tabungan pribadi seluruh Aparatur Sipil Negara.
E. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan umum.
Jawaban: D
Kekayaan pribadi ASN bukan merupakan bagian dari objek Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003.
Soal 12
Juru Sita Keuangan Negara harus menghindari segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan. Sikap ini merupakan penerapan dari nilai...
A. Integritas
B. Profesionalisme
C. Adaptif
D. Sinergi
E. Kolaboratif
Jawaban: A
Integritas adalah kepatuhan terhadap kode etik untuk menghindari gratifikasi dan korupsi dalam pelaksanaan tugas lapangan.
Soal 13
Berapa jumlah saksi minimal yang harus hadir mendampingi Juru Sita dalam pelaksanaan penyitaan?
A. 1 orang
B. 3 orang
C. Tidak perlu saksi jika ada polisi
D. 2 orang
E. Minimal 5 orang dari warga sekitar
Jawaban: D
Menurut UU PPSP dan PP 135/2000, penyitaan harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Jurusita.
Soal 14
Lembaga yang bertugas melaksanakan lelang atas barang sitaan pajak adalah...
A. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
B. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
C. Bursa Efek Indonesia
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
E. Pengadilan Negeri
Jawaban: A
KPKNL (di bawah DJKN) adalah instansi vertikal yang bertugas menyelenggarakan lelang negara, termasuk barang sitaan hasil penagihan aktif.
Soal 15
Dalam hal penanggung pajak adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT), siapakah yang dapat dianggap sebagai penanggung utang?
A. Seluruh nasabah atau klien dari perusahaan tersebut.
B. Menteri Hukum dan HAM.
C. Pengurus atau Direksi yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan.
D. Hanya karyawan di bagian keuangan.
E. Hanya pemegang saham minoritas.
Jawaban: C
Penanggung pajak bagi badan meliputi pengurus, direksi, komisaris, atau pihak yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijakan perusahaan.
Soal 16
Apa tindakan pertama yang dilakukan Juru Sita jika menemui pintu rumah penanggung pajak terkunci saat akan melaksanakan penyitaan?
A. Mendobrak pintu secara paksa tanpa saksi.
B. Meminta bantuan Polisi atau Pejabat Wilayah (Lurah/Camat) untuk membuka paksa.
C. Membakar rumah penanggung pajak.
D. Membatalkan penyitaan selamanya.
E. Meninggalkan lokasi dan tidak kembali lagi.
Jawaban: B
Dalam hal akses tertutup, Juru Sita dapat melakukan penggeledahan dan pembukaan paksa dengan didampingi saksi dan aparat keamanan setempat (Polri).
Soal 17
Definisi 'Piutang Negara' menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah...
A. Seluruh utang masyarakat kepada bank swasta.
B. Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan suatu peraturan atau perjanjian.
C. Investasi pemerintah di perusahaan asing.
D. Hanya pajak penghasilan yang belum dibayar.
E. Bantuan sosial yang belum disalurkan kepada warga.
Jawaban: B
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau hukum.
Soal 18
Penanggung pajak dapat mengajukan 'Gugatan' terhadap pelaksanaan penagihan pajak hanya dalam hal-hal tertentu, yaitu terhadap...
A. Keputusan keberatan pajak.
B. Keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
C. Prosedur pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang.
D. Kualitas pelayanan di kantor pajak.
E. Besarnya nominal utang pajak yang ditetapkan.
Jawaban: C
Gugatan dalam PPSP dilakukan terbatas pada prosedur formal penagihan aktif, bukan pada substansi materiil utang pajaknya.
Soal 19
Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperlukan oleh Juru Sita dalam hal...
A. Menangkap penanggung pajak yang kabur.
B. Menyita perhiasan emas.
C. Melakukan penyitaan dan pemblokiran sertifikat tanah/bangunan.
D. Melakukan pemblokiran rekening bank.
E. Melakukan pemeriksaan kesehatan penanggung pajak.
Jawaban: C
Untuk barang tidak bergerak berupa tanah, Juru Sita berkoordinasi dengan BPN untuk pendaftaran sita pada buku tanah/sertifikat agar tidak terjadi pemindahtanganan.
Soal 20
Salah satu bentuk etika Juru Sita saat menghadapi konflik di lapangan dengan penanggung pajak adalah...
A. Memprovokasi warga sekitar agar membenci penanggung pajak.
B. Memberikan diskon utang pajak secara pribadi di tempat.
C. Melakukan negosiasi secara persuasif namun tetap tegas berdasarkan regulasi.
D. Menerima uang sogokan agar penyitaan dibatalkan.
E. Membalas kemarahan dengan ancaman fisik.
Jawaban: C
Manajemen konflik dan negosiasi yang profesional diperlukan agar tugas terlaksana tanpa melanggar kode etik ASN.
Soal 21 Premium
Berapakah durasi maksimal pelaksanaan penyanderaan (Gijzeling) terhadap penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam satu masa perintah penyanderaan?
Selama barang sitaan belum dilelang, tanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan barang tersebut berada di bawah pengawasan Juru Sita. Tempat penitipan barang sitaan dapat ditunjuk di bawah ini, kecuali...
A. Rumah penanggung pajak dengan segel sita.
B. Pasar loak untuk langsung dijual secara ilegal.
Dalam manajemen barang sitaan, apabila barang yang disita berupa barang yang cepat rusak atau berbahaya (seperti bahan kimia atau makanan), tindakan yang tepat adalah...
A. Dikonsumsi oleh tim Juru Sita.
B. Dibiarkan saja sampai membusuk agar penanggung pajak rugi.
C. Segera dijual atau dilelang tanpa menunggu masa sanggah dengan persetujuan penanggung pajak.
D. Dititipkan di lemari es kantor pajak selamanya.
Salah satu syarat dilakukan Gijzeling adalah adanya 'Izin' tertulis dari pejabat tertentu. Siapakah yang memberikan izin tersebut untuk kasus pajak pusat?
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Juru Sita Keuangan Negara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Juru Sita Keuangan Negara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara
SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.