SKB CPNS Juru Sita Keuangan Negara

Soal 1

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, apa yang dimaksud dengan Surat Paksa?

A Surat yang memberikan teguran kepada wajib pajak agar segera melunasi utang. B Surat perintah kepada Penanggung Pajak untuk membayar utang pajaknya. C Surat yang diterbitkan untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan lelang barang sitaan. D Surat perintah untuk melakukan penggeledahan di kantor penanggung pajak. E Surat perintah untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek pajak.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU No. 19 Tahun 1997 jo UU No. 19 Tahun 2000 (PPSP), Surat Paksa adalah surat perintah kepada Penanggung Pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Soal 2

Dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan, instansi yang memiliki kewenangan dalam pengurusan Piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah...

A Inspektorat Jenderal B Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) C Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) D Direktorat Jenderal Pajak (DJP) E Sekretariat Jenderal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang piutang negara, serta memberikan dukungan administratif kepada PUPN.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan (fokus pada DJP dan DJKN/PUPN)

Soal 3

Alur penagihan aktif dimulai dengan penerbitan Surat Teguran. Jangka waktu minimal antara penerbitan Surat Teguran hingga penerbitan Surat Paksa jika utang belum dilunasi adalah...

A 60 hari B 30 hari C 21 hari D 14 hari E 7 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai prosedur penagihan aktif, Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan.

Materi Terkait: Alur Penagihan Aktif: Prosedur penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), hingga pengumuman Lelang

Soal 4

Prinsip BerAKHLAK yang menekankan pada kemampuan ASN untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan menggunakan kekayaan serta barang milik negara secara bertanggung jawab adalah...

A Kompeten B Akuntabel C Harmonis D Loyal E Berorientasi Pelayanan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Nilai Akuntabel mencakup melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal 5

Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita Keuangan Negara harus didasarkan pada dokumen hukum formal yang disebut...

A Surat Kuasa Penagihan Pajak B Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) C Surat Penetapan Lelang D Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) E Surat Perintah Penagihan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 135 Tahun 2000, penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Pejabat terkait.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Soal 6

Manakah di bawah ini yang merupakan kriteria utama objek barang bergerak yang dapat disita oleh Juru Sita?

A Hanya kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama wajib pajak. B Barang milik pihak ketiga yang dipinjam oleh penanggung pajak. C Uang tunai, perhiasan, dan saldo rekening bank. D Peralatan medis yang sedang digunakan untuk perawatan. E Barang yang digunakan untuk keperluan ibadah sehari-hari.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Barang bergerak meliputi uang tunai, saldo rekening, perhiasan, kendaraan, dan barang lain yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Barang untuk ibadah biasanya dikecualikan.

Materi Terkait: Teknis Penyitaan: Kriteria objek yang dapat disita (barang bergerak vs tidak bergerak), tata cara penyegelan, dan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)

Soal 7

Berapa lama jangka waktu pelunasan utang yang diberikan kepada penanggung pajak setelah penyampaian Surat Paksa sebelum dilakukan tindakan penyitaan?

A 3 x 24 jam B 1 x 24 jam C 7 hari D 2 x 24 jam E 14 hari

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Apabila utang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Materi Terkait: Alur Penagihan Aktif: Prosedur penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), hingga pengumuman Lelang

Soal 8

Dalam hal penanggung pajak tidak kooperatif dan diduga akan melarikan diri atau menyembunyikan aset, dapat dilakukan tindakan berupa...

A Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling) B Penghapusan utang seketika C Pencabutan kewarganegaraan D Pemidanaan kurungan langsung tanpa sidang E Pelepasan hak tagih

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pencegahan (bepergian keluar negeri) dan Penyanderaan (Gijzeling) adalah tindakan penagihan bagi penanggung pajak yang tidak kooperatif namun memiliki kemampuan membayar.

Materi Terkait: Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling): Syarat, prosedur, dan durasi pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung utang yang tidak kooperatif

Soal 9

Apa fungsi utama dari Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)?

A Sebagai pengganti Surat Paksa. B Kwitansi tanda terima uang pelunasan pajak. C Surat permohonan bantuan kepada kepolisian. D Bukti resmi bahwa tindakan penyitaan telah dilaksanakan sesuai prosedur. E Laporan harian absensi Juru Sita.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

BAPS adalah dokumen formal yang ditandatangani Jurusita, saksi-saksi, dan penanggung pajak sebagai bukti legalitas eksekusi penyitaan di lapangan.

Materi Terkait: Teknis Penyitaan: Kriteria objek yang dapat disita (barang bergerak vs tidak bergerak), tata cara penyegelan, dan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)

Soal 10

Piutang Negara dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan penghapusan untuk piutang negara di tingkat pusat dalam jumlah tertentu adalah...

A Kepala Kepolisian RI B Ketua Mahkamah Agung C Jaksa Agung D Gubernur Bank Indonesia E Menteri Keuangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan, Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penghapusan piutang negara.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai Piutang Negara: Definisi, pengurusan, dan tata cara penghapusan piutang negara/daerah

Soal 11

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, Kekuangan Negara mencakup hal-hal berikut, kecuali...

A Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum. B Hak negara untuk memungut pajak. C Penerimaan negara dari pinjaman luar negeri. D Tabungan pribadi seluruh Aparatur Sipil Negara. E Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan umum.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kekayaan pribadi ASN bukan merupakan bagian dari objek Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal 12

Juru Sita Keuangan Negara harus menghindari segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan. Sikap ini merupakan penerapan dari nilai...

A Integritas B Profesionalisme C Adaptif D Sinergi E Kolaboratif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Integritas adalah kepatuhan terhadap kode etik untuk menghindari gratifikasi dan korupsi dalam pelaksanaan tugas lapangan.

Materi Terkait: Sikap Kerja dan Integritas: Teknik negosiasi, manajemen konflik di lapangan, dan kepatuhan terhadap kode etik untuk menghindari gratifikasi

Soal 13

Berapa jumlah saksi minimal yang harus hadir mendampingi Juru Sita dalam pelaksanaan penyitaan?

A 1 orang B 3 orang C Tidak perlu saksi jika ada polisi D 2 orang E Minimal 5 orang dari warga sekitar

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU PPSP dan PP 135/2000, penyitaan harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh Jurusita.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Soal 14

Lembaga yang bertugas melaksanakan lelang atas barang sitaan pajak adalah...

A Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) B Badan Pertanahan Nasional (BPN) C Bursa Efek Indonesia D Otoritas Jasa Keuangan (OJK) E Pengadilan Negeri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

KPKNL (di bawah DJKN) adalah instansi vertikal yang bertugas menyelenggarakan lelang negara, termasuk barang sitaan hasil penagihan aktif.

Materi Terkait: Dasar-Dasar Lelang: Prosedur penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara untuk pelunasan utang

Soal 15

Dalam hal penanggung pajak adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT), siapakah yang dapat dianggap sebagai penanggung utang?

A Seluruh nasabah atau klien dari perusahaan tersebut. B Menteri Hukum dan HAM. C Pengurus atau Direksi yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. D Hanya karyawan di bagian keuangan. E Hanya pemegang saham minoritas.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penanggung pajak bagi badan meliputi pengurus, direksi, komisaris, atau pihak yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijakan perusahaan.

Materi Terkait: Ketentuan Penanggungan Utang: Pemahaman mengenai siapa saja yang termasuk sebagai penanggung utang (individu vs badan hukum/pengurus)

Soal 16

Apa tindakan pertama yang dilakukan Juru Sita jika menemui pintu rumah penanggung pajak terkunci saat akan melaksanakan penyitaan?

A Mendobrak pintu secara paksa tanpa saksi. B Meminta bantuan Polisi atau Pejabat Wilayah (Lurah/Camat) untuk membuka paksa. C Membakar rumah penanggung pajak. D Membatalkan penyitaan selamanya. E Meninggalkan lokasi dan tidak kembali lagi.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam hal akses tertutup, Juru Sita dapat melakukan penggeledahan dan pembukaan paksa dengan didampingi saksi dan aparat keamanan setempat (Polri).

Materi Terkait: Teknik Penggeledahan: Prosedur hukum dalam melakukan penggeledahan di tempat tinggal atau badan usaha untuk mencari objek sitaan

Soal 17

Definisi 'Piutang Negara' menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah...

A Seluruh utang masyarakat kepada bank swasta. B Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan suatu peraturan atau perjanjian. C Investasi pemerintah di perusahaan asing. D Hanya pajak penghasilan yang belum dibayar. E Bantuan sosial yang belum disalurkan kepada warga.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau hukum.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal 18

Penanggung pajak dapat mengajukan 'Gugatan' terhadap pelaksanaan penagihan pajak hanya dalam hal-hal tertentu, yaitu terhadap...

A Keputusan keberatan pajak. B Keputusan pengadilan dalam perkara pidana. C Prosedur pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang. D Kualitas pelayanan di kantor pajak. E Besarnya nominal utang pajak yang ditetapkan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Gugatan dalam PPSP dilakukan terbatas pada prosedur formal penagihan aktif, bukan pada substansi materiil utang pajaknya.

Materi Terkait: Sengketa Penagihan: Pemahaman mengenai hak penanggung utang untuk mengajukan sanggahan, gugatan, atau perlawanan terhadap tindakan penagihan

Soal 19

Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperlukan oleh Juru Sita dalam hal...

A Menangkap penanggung pajak yang kabur. B Menyita perhiasan emas. C Melakukan penyitaan dan pemblokiran sertifikat tanah/bangunan. D Melakukan pemblokiran rekening bank. E Melakukan pemeriksaan kesehatan penanggung pajak.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Untuk barang tidak bergerak berupa tanah, Juru Sita berkoordinasi dengan BPN untuk pendaftaran sita pada buku tanah/sertifikat agar tidak terjadi pemindahtanganan.

Materi Terkait: Koordinasi Lintas Instansi: Hubungan kerja dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam eksekusi sita

Soal 20

Salah satu bentuk etika Juru Sita saat menghadapi konflik di lapangan dengan penanggung pajak adalah...

A Memprovokasi warga sekitar agar membenci penanggung pajak. B Memberikan diskon utang pajak secara pribadi di tempat. C Melakukan negosiasi secara persuasif namun tetap tegas berdasarkan regulasi. D Menerima uang sogokan agar penyitaan dibatalkan. E Membalas kemarahan dengan ancaman fisik.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Manajemen konflik dan negosiasi yang profesional diperlukan agar tugas terlaksana tanpa melanggar kode etik ASN.

Materi Terkait: Sikap Kerja dan Integritas: Teknik negosiasi, manajemen konflik di lapangan, dan kepatuhan terhadap kode etik untuk menghindari gratifikasi

Soal 21

PRO

Berapakah durasi maksimal pelaksanaan penyanderaan (Gijzeling) terhadap penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam satu masa perintah penyanderaan?

A 6 bulan B Selamanya sampai utang lunas C 3 bulan D 24 bulan E 12 bulan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU PPSP, penyanderaan dilakukan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan berikutnya.

Materi Terkait: Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling): Syarat, prosedur, dan durasi pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung utang yang tidak kooperatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Penyanderaan (Gijzeling) hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya sebesar...

A Rp 500.000.000,- B Rp 100.000.000,- C Rp 10.000.000,- D Rp 1.000.000.000,- E Rp 50.000.000,-

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Syarat Gijzeling adalah utang sekurang-kurangnya Rp100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang.

Materi Terkait: Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling): Syarat, prosedur, dan durasi pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung utang yang tidak kooperatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Bagaimanakah tata cara Juru Sita melakukan penyitaan terhadap saldo rekening penanggung pajak di lembaga keuangan (Bank)?

A Meminta kartu ATM penanggung pajak dan menebak PIN-nya. B Melakukan pemblokiran terlebih dahulu melalui permintaan resmi kepada pimpinan Bank/OJK. C Menyegel gedung bank tersebut. D Datang ke bank dan langsung mengambil uang tunai di kasir. E Memindahkan saldo ke rekening pribadi Juru Sita.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penyitaan aset di bank didahului dengan permintaan pemblokiran rekening. Setelah saldo dipastikan ada, dilakukan penyitaan secara formal.

Materi Terkait: Pemblokiran dan Penyitaan Aset di Lembaga Keuangan: Tata cara koordinasi dengan bank dan otoritas terkait untuk pemblokiran rekening

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam teknik penggeledahan, apabila dilakukan pada malam hari, syarat tambahan yang harus dipenuhi adalah...

A Hanya boleh dilakukan jika lampu rumah menyala. B Tidak boleh dilakukan penggeledahan pada malam hari dalam keadaan apapun. C Ditemani oleh minimal 10 orang saksi warga. D Harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. E Harus didampingi oleh petugas dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penggeledahan pada malam hari memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Teknik Penggeledahan: Prosedur hukum dalam melakukan penggeledahan di tempat tinggal atau badan usaha untuk mencari objek sitaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Selama barang sitaan belum dilelang, tanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan barang tersebut berada di bawah pengawasan Juru Sita. Tempat penitipan barang sitaan dapat ditunjuk di bawah ini, kecuali...

A Rumah penanggung pajak dengan segel sita. B Pasar loak untuk langsung dijual secara ilegal. C Kantor Pejabat yang bersangkutan. D Tempat penitipan umum atau kantor pegadaian. E Kantor kepolisian setempat.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penempatan barang sitaan harus di tempat yang aman dan legal. Menjual di pasar loak tanpa prosedur lelang adalah pelanggaran hukum berat.

Materi Terkait: Manajemen Barang Sitaan: Penunjukan tempat penitipan barang, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap barang yang disita

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Jika pihak ketiga merasa memiliki hak atas barang yang disita oleh Juru Sita, tindakan hukum yang dapat diambil oleh pihak ketiga tersebut adalah...

A Melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur. B Mencuri kembali barang tersebut di malam hari. C Sanggahan kepemilikan kepada Pejabat atau Perlawanan (Verzet) ke Pengadilan Negeri. D Gugatan ke Pengadilan Pajak. E Menyuap Juru Sita agar barang dilepaskan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pihak ketiga yang haknya terganggu akibat penyitaan dapat mengajukan sanggahan kepada Pejabat atau perlawanan melalui peradilan perdata (Pengadilan Negeri).

Materi Terkait: Sengketa Penagihan: Pemahaman mengenai hak penanggung utang untuk mengajukan sanggahan, gugatan, atau perlawanan terhadap tindakan penagihan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Jangka waktu minimum antara pengumuman lelang pertama dengan pelaksanaan lelang untuk barang tidak bergerak (seperti tanah) adalah...

A 60 hari B 30 hari C 14 hari D 21 hari E 7 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan peraturan lelang, pengumuman lelang untuk barang tidak bergerak dilakukan melalui media massa dengan jangka waktu minimal 14 hari sebelum hari pelaksanaan.

Materi Terkait: Dasar-Dasar Lelang: Prosedur penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara untuk pelunasan utang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Prinsip 'Berorientasi Pelayanan' dalam tugas Juru Sita Keuangan Negara berarti...

A Mempercepat proses penyitaan tanpa mengikuti aturan prosedur. B Hanya melayani penanggung pajak yang bersikap ramah saja. C Membantu penanggung pajak menyembunyikan aset agar tidak disita. D Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur penagihan tanpa memungut biaya tidak resmi. E Mengutamakan kepentingan pribadi di atas tugas negara.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berorientasi pelayanan artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pemangku kepentingan, termasuk transparansi prosedur bagi wajib pajak.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Manakah yang termasuk dalam klasifikasi Piutang Negara Macet?

A Piutang yang baru jatuh tempo satu hari. B Piutang yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan telah diterbitkan Surat Paksa namun tetap tidak lunas. C Piutang yang dokumennya sudah hilang karena bencana alam. D Piutang yang belum pernah ditagih sama sekali oleh instansi pemerintah. E Piutang yang penanggung utangnya masih sanggup mencicil secara rutin.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Piutang macet adalah piutang yang tidak dapat diselesaikan meskipun telah dilakukan upaya penagihan aktif (Surat Paksa) oleh PUPN.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai Piutang Negara: Definisi, pengurusan, dan tata cara penghapusan piutang negara/daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Berikut adalah barang-barang milik penanggung pajak yang DILARANG untuk disita oleh Juru Sita, kecuali...

A Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari yang nilainya tidak lebih dari jumlah tertentu. B Persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan. C Mobil mewah yang digunakan untuk gaya hidup. D Pakaian dan tempat tidur untuk digunakan sendiri dan keluarga. E Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 15 UU PPSP merinci barang yang dikecualikan dari penyitaan (kebutuhan dasar). Mobil mewah bukan kebutuhan dasar dan wajib disita jika tersedia.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam hal penanggung pajak telah meninggal dunia, tindakan penagihan aktif dan penyitaan dapat dilakukan terhadap...

A Ahli waris secara pribadi meskipun tidak menerima warisan. B Tindakan penagihan otomatis gugur demi hukum. C Harta warisan yang belum terbagi. D Tetangga terdekat almarhum. E Makam penanggung pajak.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Apabila penanggung pajak meninggal dunia, utang pajak beralih kepada ahli waris sebatas harta warisan yang ditinggalkan atau terhadap harta warisan yang belum terbagi.

Materi Terkait: Ketentuan Penanggungan Utang: Pemahaman mengenai siapa saja yang termasuk sebagai penanggung utang (individu vs badan hukum/pengurus)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat dilakukan oleh Juru Sita tanpa menunggu jatuh tempo utang pajak apabila...

A Wajib pajak baru saja membeli rumah baru. B Juru Sita sedang ingin menyelesaikan target tahunan lebih awal. C Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat membubarkan badan usahanya. D Menteri Keuangan sedang membutuhkan dana darurat. E Wajib pajak melaporkan keuntungan yang sangat besar.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan untuk mencegah hilangnya hak negara karena kondisi darurat penanggung pajak (pembubaran badan, melarikan diri, dll).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam manajemen barang sitaan, apabila barang yang disita berupa barang yang cepat rusak atau berbahaya (seperti bahan kimia atau makanan), tindakan yang tepat adalah...

A Dikonsumsi oleh tim Juru Sita. B Dibiarkan saja sampai membusuk agar penanggung pajak rugi. C Segera dijual atau dilelang tanpa menunggu masa sanggah dengan persetujuan penanggung pajak. D Dititipkan di lemari es kantor pajak selamanya. E Dibuang ke laut.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Untuk barang yang cepat rusak atau membahayakan, peraturan membolehkan penjualan segera guna menyelamatkan nilai ekonomis barang tersebut untuk pelunasan utang.

Materi Terkait: Manajemen Barang Sitaan: Penunjukan tempat penitipan barang, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap barang yang disita

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Salah satu syarat dilakukan Gijzeling adalah adanya 'Izin' tertulis dari pejabat tertentu. Siapakah yang memberikan izin tersebut untuk kasus pajak pusat?

A Ketua DPR. B Kepala KPP setempat. C Ketua KPK. D Presiden RI. E Menteri Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan.

Materi Terkait: Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling): Syarat, prosedur, dan durasi pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung utang yang tidak kooperatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Penyitaan terhadap kapal laut atau pesawat terbang dilakukan dengan cara...

A Mengikat kapal dengan rantai ke pohon besar. B Membawa kapal tersebut ke garasi kantor pajak. C Menenggelamkan kapal sebagai bentuk peringatan. D Pencatatan dalam berita acara dan pemberitahuan kepada instansi terkait (perhubungan) untuk larangan berlayar/terbang. E Menempelkan stiker segel di kaca spion.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penyitaan aset transportasi besar memerlukan koordinasi dengan otoritas perhubungan agar objek tersebut tidak dipindahtangankan atau dioperasikan keluar wilayah.

Materi Terkait: Teknis Penyitaan: Kriteria objek yang dapat disita (barang bergerak vs tidak bergerak), tata cara penyegelan, dan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Nilai dasar ASN 'Adaptif' bagi seorang Juru Sita di lapangan sangat penting dalam hal...

A Mengubah data BAPS sesuai keinginan atasan secara ilegal. B Menolak menggunakan teknologi baru dalam bekerja. C Hanya bekerja di dalam kantor saat cuaca buruk. D Mampu menyesuaikan strategi negosiasi dan teknis penagihan di berbagai kondisi medan/lingkungan. E Mengikuti kemauan penanggung pajak agar tidak terjadi keributan.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, termasuk fleksibilitas teknik lapangan yang tetap dalam koridor hukum.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Piutang negara yang sudah tidak dapat ditagih lagi karena penanggung utang tidak ditemukan atau tidak memiliki harta lagi dapat diajukan untuk...

A Pengalihan menjadi utang pribadi Juru Sita. B Pencatatan sebagai laba perusahaan. C Penjualan ke kolektor utang swasta. D Pembiaran sampai 100 tahun. E Penghapusan Bersyarat atau Mutlak.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai UU Perbendaharaan Negara, piutang yang tidak tertagih dapat dihapuskan dari pembukuan negara melalui prosedur penghapusan piutang.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai Piutang Negara: Definisi, pengurusan, dan tata cara penghapusan piutang negara/daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Bagaimana prosedur Juru Sita jika penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)?

A Juru Sita harus memalsukan tanda tangan penanggung pajak. B Penyitaan dianggap batal dan barang dikembalikan. C Juru Sita mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam BAPS dan BAPS tetap sah dengan tanda tangan saksi. D Penyitaan ditunda sampai penanggung pajak mau menandatangani. E Penanggung pajak harus dipukul hingga mau menandatangani.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penolakan tanda tangan oleh penanggung pajak tidak menghentikan sahnya penyitaan, selama prosedur penyaksian dipenuhi dan dicatat dalam berita acara.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Penagihan aktif tetap dapat dilanjutkan meskipun penanggung pajak mengajukan keberatan atau banding, KECUALI...

A Ada surat rekomendasi dari anggota DPR secara lisan. B Penanggung pajak sedang berulang tahun. C Penanggung pajak membayar 50% dari utangnya. D Wajib pajak menangis di depan Juru Sita. E Terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan penundaan penagihan (Penetapan Provisi).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Secara prinsip penagihan tidak tertunda oleh keberatan/banding, kecuali jika ada perintah resmi dari lembaga peradilan yang berwenang (misal Pengadilan Pajak).

Materi Terkait: Sengketa Penagihan: Pemahaman mengenai hak penanggung utang untuk mengajukan sanggahan, gugatan, atau perlawanan terhadap tindakan penagihan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Koordinasi lintas instansi dengan Polri diperlukan Juru Sita terutama dalam hal...

A Pengamanan pelaksanaan sita dan penggeledahan jika terdapat indikasi perlawanan fisik. B Membantu polisi lalu lintas mengatur jalan. C Mengkonsultasikan masalah keluarga Juru Sita. D Meminta polisi untuk melakukan lelang. E Meminjam seragam polisi untuk menyamar.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam UU PPSP, Juru Sita dapat meminta bantuan kepolisian untuk pengamanan guna memastikan keselamatan petugas dan kelancaran eksekusi negara.

Materi Terkait: Koordinasi Lintas Instansi: Hubungan kerja dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam eksekusi sita

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Manakah yang merupakan wewenang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)?

A Menetapkan tarif pajak ekspor-impor. B Membuat undang-undang pajak yang baru. C Mencetak uang kertas. D Menangkap koruptor secara langsung tanpa bukti. E Melaksanakan pengurusan piutang negara yang telah diserahkan oleh instansi pemerintah (penyerah piutang).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PUPN bertugas mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah/lembaga negara yang macet penyelesaiannya.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan (fokus pada DJP dan DJKN/PUPN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Setiap barang yang disita harus ditempeli dengan...

A Ucapan terima kasih kepada wajib pajak. B Foto wajah Juru Sita. C Segel Sita yang memuat tulisan 'DISITA'. D Harga jual barang tersebut. E Kertas kosong agar tidak kotor.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penyegelan bertujuan untuk memberitahukan kepada publik bahwa barang tersebut dalam penguasaan negara dan tidak boleh dipindahtangankan.

Materi Terkait: Teknis Penyitaan: Kriteria objek yang dapat disita (barang bergerak vs tidak bergerak), tata cara penyegelan, dan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pelaksanaan lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun penanggung pajak tidak hadir, dengan syarat...

A Sudah dilakukan pengumuman lelang secara sah menurut peraturan. B Harga barang di bawah satu juta rupiah. C Barang tersebut adalah milik negara. D Juru Sita sudah bosan menunggu. E Ada izin dari tetangga penanggung pajak.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kehadiran penanggung pajak dalam lelang bersifat opsional. Legalitas lelang bergantung pada pemenuhan prosedur pengumuman dan administrasi lelang.

Materi Terkait: Dasar-Dasar Lelang: Prosedur penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara untuk pelunasan utang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Nilai dasar ASN 'Kolaboratif' dalam konteks penagihan pajak tercermin pada...

A Mengajak wajib pajak untuk bersekongkol mengurangi tagihan. B Membentuk kelompok untuk memprotes kebijakan pimpinan. C Bekerja sama dengan sesama rekan untuk menyembunyikan uang lembur. D Menyalin pekerjaan orang lain tanpa izin. E Membangun kerja sama yang sinergis dengan instansi terkait (Bank, BPN, Kepolisian) untuk efektivitas penagihan.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kolaboratif melibatkan berbagai pihak untuk memberi nilai tambah dalam mencapai tujuan organisasi (dalam hal ini, penerimaan negara).

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Pusat berdasarkan...

A Keinginan pribadi Juru Sita. B Perintah lisan kepala daerah. C Perintah tertulis dari Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak). D Undangan dari wajib pajak sendiri. E Instruksi dari organisasi kemasyarakatan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Juru Sita bekerja di bawah perintah Pejabat yang ditunjuk secara resmi melalui Surat Perintah.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Sesuai UU Perbendaharaan Negara, bendahara umum negara adalah...

A Kepala Dinas Pendapatan B Menteri Keuangan C Gubernur D Direktur Bank Mandiri E Presiden RI

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN) yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengelolaan kas dan aset negara.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Apa yang harus dilakukan Juru Sita jika barang yang akan disita ternyata sedang dijadikan jaminan utang (hak tanggungan/gadai) oleh pihak lain?

A Menangkap pimpinan bank yang memegang jaminan. B Membayar utang penanggung pajak ke bank terlebih dahulu. C Membakar surat jaminan tersebut. D Tetap melakukan penyitaan namun dengan memperhatikan hak preferen (didahului) tagihan negara di atas hak lainnya sesuai aturan. E Membatalkan penyitaan karena barang tersebut milik bank.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Negara memiliki hak mendahulu atas piutang pajak terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak, meskipun barang tersebut diagunkan (dengan batasan tertentu dalam regulasi).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Pemilik barang yang merasa harga limit lelang yang ditetapkan terlalu rendah dapat melakukan...

A Menghancurkan barang sitaan. B Tidak ada upaya hukum sama sekali. C Gugatan melalui pengadilan terkait prosedur penentuan nilai limit jika tidak sesuai aturan. D Pembunuhan terhadap penilai harga. E Menjual barang secara diam-diam sebelum lelang.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penentuan nilai limit lelang harus didasarkan pada penilaian yang objektif. Kesalahan prosedur dalam penentuan ini bisa menjadi objek sengketa.

Materi Terkait: Sengketa Penagihan: Pemahaman mengenai hak penanggung utang untuk mengajukan sanggahan, gugatan, atau perlawanan terhadap tindakan penagihan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Penanggung pajak yang sedang disandera (Gijzeling) dapat dilepaskan apabila...

A Jangka waktu penyanderaan telah berakhir. B Utang pajak dan biaya penagihan telah dilunasi. C Semua jawaban benar. D Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan yang disetujui Menteri. E Penanggung pajak menderita sakit parah yang membahayakan nyawa.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pelepasan dilakukan jika syarat lunas terpenuhi, masa waktu habis, atau ada alasan medis/kemanusiaan yang sangat mendesak sesuai aturan.

Materi Terkait: Pencegahan dan Penyanderaan (Gijzeling): Syarat, prosedur, dan durasi pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung utang yang tidak kooperatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dokumen yang digunakan untuk meminta bantuan polisi dalam pengawalan penyitaan adalah...

A Ijazah Juru Sita. B Kwitansi pajak. C Surat Paksa. D Surat Permohonan Bantuan Pengamanan. E Kartu Keluarga penanggung pajak.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Secara administratif, instansi pemohon mengirimkan surat resmi kepada Polri untuk permohonan pendampingan personel di lapangan.

Materi Terkait: Koordinasi Lintas Instansi: Hubungan kerja dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam eksekusi sita

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh