SKB CPNS Pengelola Administrasi Pemasyarakatan

Soal 1

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu prinsip dasar dalam manajemen ASN adalah sistem merit. Apa yang dimaksud dengan sistem merit dalam konteks ini?

A Pengelolaan kepegawaian yang menitikberatkan pada pemerataan hak dan kewajiban ASN di seluruh wilayah Indonesia. B Kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada senioritas dan lama masa pengabdian tanpa melihat kualifikasi pendidikan. C Pemberian penghargaan kepada ASN berdasarkan rekomendasi langsung dari pejabat pembina kepegawaian di instansi tersebut. D Kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. E Sistem rekrutmen ASN yang mengutamakan putra daerah untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan instansi pemerintah.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 2

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan. Makna dari Maklumat Pelayanan tersebut adalah...

A Surat keputusan kepala daerah tentang pengangkatan petugas pelayanan. B Laporan tahunan instansi mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. C Prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan petugas untuk menangani keluhan masyarakat. D Dokumen internal instansi yang berisi rincian anggaran penyelenggaraan layanan. E Pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 22, Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Ini merupakan bentuk kesanggupan penyelenggara dalam memberikan layanan yang dijanjikan.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Good Governance dan Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009)

Soal 3

Dalam penerapan nilai-nilai dasar (Core Values) ASN 'BerAKHLAK', perilaku seorang Pengelola Administrasi Pemasyarakatan yang menolak suap dari keluarga WBP untuk memalsukan data registrasi mencerminkan nilai...

A Adaptif B Akuntabel C Kolaboratif D Kompeten E Harmonis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menolak suap dan menjaga integritas data registrasi WBP merupakan wujud dari nilai 'Akuntabel' dalam BerAKHLAK. ASN dituntut untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Materi Terkait: Etika Profesi dan Integritas Aparatur Sipil Negara

Soal 4

Salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah asas ketidakberpihakan. Implementasi asas ini oleh petugas administrasi pemasyarakatan adalah...

A Menolak memberikan informasi terkait prosedur layanan kepada keluarga WBP yang tidak memiliki dokumen lengkap. B Menerapkan aturan hukum dengan memperhatikan permintaan khusus dari atasan langsung. C Memastikan semua WBP mendapatkan pembebasan bersyarat dalam waktu yang sama. D Mengutamakan layanan kepada aparat penegak hukum lainnya daripada masyarakat umum. E Memberikan pelayanan kunjungan kepada keluarga Warga Binaan secara adil tanpa memandang status sosial dan ekonomi mereka.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas Ketidakberpihakan dalam AAUPB mewajibkan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang status sosial adalah bentuk penerapannya.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal 5

Di era digital, administrasi perkantoran modern ditandai dengan penggunaan sistem otomatisasi. Keuntungan utama penerapan administrasi perkantoran modern di lingkungan lembaga pemasyarakatan adalah...

A Mempercepat akses informasi, pelacakan dokumen, serta meminimalisasi human error dalam pengelolaan data WBP. B Meningkatkan birokrasi dan tahapan persetujuan dokumen berjenjang. C Menghilangkan seluruh peran staf tata usaha dan menggantinya dengan kecerdasan buatan. D Menghapus kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan teknologi informasi. E Meningkatkan penggunaan kertas untuk cadangan data secara fisik dalam jumlah besar.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Administrasi perkantoran modern bertumpu pada efisiensi dan efektivitas melalui teknologi informasi (otomatisasi). Keuntungan utamanya adalah akses data yang cepat, keamanan dokumen melalui digitalisasi, dan pengurangan kesalahan manusia (human error) dalam mengelola data administrasi.

Materi Terkait: Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Modern

Soal 6

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks pemasyarakatan, peran SANKRI adalah...

A Membatasi kewenangan kementerian dalam memberikan hak kepada warga binaan agar tidak terjadi konflik sosial. B Menjamin instansi pemasyarakatan bertindak secara independen dan otonom terpisah dari kebijakan kementerian hukum. C Mengubah bentuk negara menjadi negara hukum murni tanpa intervensi administrasi dari eksekutif. D Menjadikan kepolisian sebagai satu-satunya penentu kebijakan pidana dan pemasyarakatan. E Menyelaraskan penyelenggaraan negara di bidang pemasyarakatan dengan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

SANKRI pada hakikatnya adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan UUD 1945. Dalam bidang pemasyarakatan, perannya adalah menyelaraskan tugas pembinaan narapidana dengan tujuan nasional, seperti melindungi HAM dan mengayomi masyarakat.

Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Soal 7

UU No. 22 Tahun 2022 mengatur bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan undang-undang tersebut, asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang menekankan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang adalah asas...

A Persamaan kedudukan di mata hukum B Pengayoman C Gotong royong D Kerahasiaan E Proporsionalitas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, dll. Asas 'pengayoman' bermakna bahwa perlakuan terhadap Tahanan dan Anak serta pembinaan WBP bertujuan melindungi dan mengayomi mereka dari perlakuan sewenang-wenang.

Materi Terkait: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Soal 8

Tujuan akhir dari Sistem Pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya pemenjaraan (retributif), melainkan reintegrasi sosial. Apa indikator utama keberhasilan reintegrasi sosial tersebut?

A Menurunnya biaya perawatan WBP di dalam Lapas. B WBP berhasil dipekerjakan sebagai staf administrasi tetap di Lapas. C Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara WBP dengan masyarakat. D WBP bersedia dihukum lebih lama sebagai bentuk pertobatan. E Seluruh WBP dapat dibebaskan tanpa syarat setelah menjalani setengah masa pidana.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Konsep Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada reintegrasi sosial, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang utuh, kehidupan, dan penghidupan Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2022). Indikatornya adalah mereka dapat diterima kembali, berperan aktif, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Materi Terkait: Konsep Dasar Sistem Pemasyarakatan dan Tujuan Reintegrasi Sosial

Soal 9

Pada saat penerimaan WBP baru di Lembaga Pemasyarakatan, proses administrasi awal yang sangat krusial adalah registrasi. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pengelola Administrasi Pemasyarakatan pada tahap ini adalah...

A Membagikan perlengkapan mandi dan pakaian seragam WBP. B Memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen penahanan atau putusan pengadilan (eksekusi). C Menyusun usulan pemberian remisi untuk WBP tersebut. D Menempatkan WBP ke sel karantina selama 14 hari. E Mencatat latar belakang ekonomi keluarga WBP.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam manajemen registrasi, sebelum dilakukan pencatatan data identitas, pengambilan sidik jari, atau penempatan di blok, petugas registrasi wajib memeriksa keabsahan dan kelengkapan surat penahanan atau putusan pengadilan (Surat Eksekusi dari Kejaksaan) yang sah secara hukum sebagai legalitas penahanan/pembinaan.

Materi Terkait: Manajemen Registrasi, Klasifikasi, dan Mutasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Soal 10

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) merupakan instrumen penting di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Fungsi utama dari fitur integrasi dalam SDP adalah...

A Mendata jumlah staf administrasi yang hadir di kantor setiap harinya. B Memantau jumlah makanan harian yang dikonsumsi oleh WBP. C Melakukan deteksi dini terhadap ancaman gangguan keamanan fisik Lapas. D Mengolah dan menghitung secara otomatis masa pidana serta syarat waktu pengusulan hak integrasi (Remisi, PB, CB). E Mencatat lalu lintas warga masyarakat sekitar di luar tembok Lapas.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) memiliki berbagai fitur, salah satu yang terpenting adalah fitur integrasi dan remisi. Fitur ini berfungsi untuk menghitung secara sistematis dan otomatis masa pidana WBP untuk menentukan kelayakan tanggal pemberian hak bersyarat seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dll.

Materi Terkait: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Pengelolaan Data Digital

Soal 11

Remisi merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan Remisi Umum adalah...

A Pengurangan masa pidana karena WBP mendonorkan organ tubuhnya. B Pengurangan masa pidana yang diberikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. C Pengurangan masa pidana karena WBP melakukan tindakan bermanfaat bagi negara. D Pelepasan WBP yang menderita sakit berkepanjangan. E Pengurangan masa pidana yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh WBP bersangkutan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam sistem pemasyarakatan, Remisi Umum adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus). Sedangkan Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh WBP.

Materi Terkait: Prosedur dan Regulasi Hak-Hak Bersyarat (Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMB)

Soal 12

Menurut The Nelson Mandela Rules (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners), kategori tahanan/narapidana harus dipisahkan berdasarkan penggolongan tertentu. Pemisahan yang BUKAN merupakan standar minimum tersebut adalah...

A Tahanan yang belum diadili dipisahkan dari narapidana yang sudah diputus pidana. B Narapidana berstatus ekonomi menengah ke bawah dipisahkan dari ekonomi atas. C Narapidana perkara perdata (misal hutang) dipisahkan dari narapidana perkara pidana. D Narapidana dewasa dipisahkan dari narapidana anak-anak. E Laki-laki dipisahkan dari perempuan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Nelson Mandela Rules (Rule 11), prinsip pemisahan kategori narapidana mencakup jenis kelamin (pria/wanita), usia (anak/dewasa), status hukum (tahanan/narapidana), dan jenis perkara (pidana/perdata). Pemisahan berdasarkan status ekonomi dilarang keras karena melanggar prinsip non-diskriminasi.

Materi Terkait: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)

Soal 13

Dalam manajemen kearsipan di lingkungan pemasyarakatan, dokumen registrasi (berkas perkara) WBP yang sudah bebas/meninggal dunia tidak boleh langsung dimusnahkan. Acuan yang digunakan untuk menentukan berapa lama arsip tersebut harus disimpan adalah...

A Daftar Pencarian Orang (DPO). B Buku Induk Registrasi. C Peraturan Presiden tentang Tata Naskah Dinas. D Jadwal Retensi Arsip (JRA). E Standar Operasional Prosedur Pengamanan.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Materi Terkait: Manajemen Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemasyarakatan

Soal 14

Laporan yang disusun oleh Pengelola Administrasi Pemasyarakatan secara harian, mingguan, atau bulanan mengenai jumlah penghuni dan mutasi WBP disebut sebagai...

A Laporan Berkala B Laporan Pertanggungjawaban Mutlak C Laporan Insidental D Laporan Analitik E Laporan Khusus

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam teknik penyusunan laporan administrasi, laporan yang dibuat secara rutin dalam periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan) untuk memantau perkembangan dan memberikan data mutakhir kepada pimpinan disebut sebagai Laporan Berkala (Periodik).

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Laporan Administrasi dan Dokumentasi Pemasyarakatan

Soal 15

Merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi mengenai rekam medis warga binaan di dalam Lapas termasuk dalam kategori...

A Informasi umum tata laksana pemasyarakatan. B Informasi yang wajib tersedia setiap saat. C Informasi yang wajib diumumkan secara berkala. D Informasi yang diumumkan serta-merta. E Informasi publik yang dikecualikan (rahasia).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, informasi yang mengungkap rahasia pribadi, termasuk riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang (rekam medis) merupakan Informasi Publik yang Dikecualikan dan tidak dapat dibuka kepada publik secara sembarangan.

Materi Terkait: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Soal 16

Pengawasan layanan kunjungan di Lapas/Rutan wajib dilengkapi dengan layanan pengaduan. Apabila terdapat aduan pungutan liar dalam layanan kunjungan, tindakan administratif pertama yang harus dilakukan oleh unit pelayanan adalah...

A Menutup sementara seluruh layanan kunjungan keluarga WBP. B Memberhentikan langsung petugas jaga yang dituduh tanpa konfirmasi. C Melaporkan pengadu kepada pihak kepolisian atas pencemaran nama baik. D Mencatat dan memverifikasi aduan melalui sistem atau formulir resmi untuk ditindaklanjuti atasan/tim pengawas internal. E Memindahkan WBP yang keluarganya mengadu ke ruang isolasi (straff cell).

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai prosedur manajemen layanan dan prinsip Good Governance, setiap pengaduan masyarakat harus dikelola secara profesional. Langkah pertama adalah mencatat (mendokumentasikan) dan memverifikasi laporan tersebut ke dalam sistem pengaduan untuk diinvestigasi oleh unit kepatuhan internal/atasan, bukan langsung menghukum atau mengambil tindakan gegabah.

Materi Terkait: Pengawasan dan Evaluasi Administrasi Layanan Kunjungan serta Pengaduan

Soal 17

Berdasarkan perubahan nomenklatur terbaru, urusan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Unit Eselon I yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan adalah...

A Badan Strategi Kebijakan Hukum B Inspektorat Jenderal Imigrasi C Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan D Direktorat Jenderal HAM E Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan, keamanan, kesehatan, dan pelayanan terhadap tahanan dan narapidana dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), yang kini bernaung di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Soal 18

Dalam memenuhi hak-hak kelompok rentan di Lapas, seorang narapidana perempuan yang hamil memiliki hak-hak spesifik. Berdasarkan UU Pemasyarakatan, hak manakah yang dijamin oleh negara terkait kondisi tersebut?

A Hak untuk mendapatkan makanan tambahan dan membawa serta merawat anaknya di dalam Lapas hingga anak berusia 3 (tiga) tahun. B Dibebaskan dari masa pidana tanpa syarat demi keselamatan anak. C Ditempatkan di sel yang sama dengan suaminya yang juga merupakan narapidana. D Hak untuk tidak mengikuti program pembinaan kepribadian selamanya. E Dipindahkan secara paksa ke rumah sakit jiwa.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan regulasi turunannya, anak dari tahanan/narapidana perempuan dapat dibawa dan dirawat oleh ibunya di dalam Lapas paling lama hingga anak berusia 3 (tiga) tahun (menurut PP 32/1999 dan aturan terkait, dengan pembaruan pada UU Pemasyarakatan yang mengakomodir pemenuhan gizi dan makanan tambahan bagi wanita hamil/menyusui).

Materi Terkait: Sistem Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan dalam Lapas/Rutan

Soal 19

Manajemen mutasi WBP antar Lapas dilakukan atas beberapa pertimbangan, kecuali...

A Pembinaan lanjutan B Overkapasitas C Keamanan dan ketertiban Lapas D Permintaan pribadi WBP karena tidak menyukai menu makanan di Lapas E Proses peradilan (sidang)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Mutasi atau pemindahan WBP diatur ketat berdasarkan alasan pembinaan, keamanan, ketertiban, overkapasitas (kepadatan hunian), kesehatan, atau kebutuhan proses peradilan hukum. Permintaan pribadi karena ketidaksukaan pada fasilitas standar seperti makanan bukan alasan sah secara administratif.

Materi Terkait: Manajemen Registrasi, Klasifikasi, dan Mutasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Soal 20

Pengamanan akun pengguna Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) bagi Pengelola Administrasi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data. Praktik pengamanan yang TIDAK boleh dilakukan adalah...

A Menggunakan otentikasi ganda jika tersedia. B Mengganti password secara berkala. C Melaporkan jika ada aktivitas akun yang mencurigakan kepada atasan/administrator IT. D Membagikan username dan password kepada sesama petugas beda shift agar pekerjaan administrasi lebih cepat selesai. E Log-out dari komputer segera setelah menyelesaikan input data.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pembagian kredensial akun (username dan password) kepada orang lain sangat dilarang karena melanggar prinsip akuntabilitas dan jejak digital (audit trail), berisiko pada manipulasi data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Materi Terkait: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Pengelolaan Data Digital

Soal 21

PRO

Menurut UU No. 20 Tahun 2023, seorang ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila...

A Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. B Mengalami sakit yang membutuhkan perawatan inap lebih dari 2 minggu. C Mencalonkan diri menjadi kepala desa. D Tidak memenuhi target kinerja selama 1 bulan. E Cuti di luar tanggungan negara.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu alasan pemberhentian tidak dengan hormat adalah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

UU No. 20 Tahun 2023 menghapus pembagian jenis ASN menjadi PNS dan PPPK yang kaku dalam aspek tertentu. Apa terobosan utama terkait manajemen kepegawaian dalam UU terbaru ini?

A PPPK tidak memiliki kewajiban menaati core values ASN. B PPPK diangkat menjadi PNS secara otomatis setelah 1 tahun bekerja. C Kesetaraan hak antara PNS dan PPPK, termasuk dalam hal jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D PNS tidak lagi digaji dari APBN melainkan dari pendapatan asli daerah. E Penghapusan pangkat dan golongan bagi seluruh PNS.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Salah satu poin krusial dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN adalah pemerataan kesejahteraan antara PNS dan PPPK. UU ini memastikan kesejahteraan PPPK setara dengan PNS, termasuk mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) dengan skema defined contribution.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Penyusunan standar pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk...

A Meningkatkan alokasi anggaran instansi pemerintahan. B Menyamakan persepsi antara kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. C Memperpanjang birokrasi dan waktu penyusunan kebijakan. D Mendelegasikan tugas administratif sepenuhnya kepada tokoh masyarakat setempat. E Menggugurkan tanggung jawab instansi bila terjadi kegagalan layanan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU No. 25 Tahun 2009 menekankan partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan agar pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat penerima layanan, serta tetap mempertimbangkan kemampuan riil instansi penyelenggara.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Good Governance dan Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Tindakan indisipliner seorang pegawai tata usaha Lapas yang sengaja membocorkan draf usulan pembebasan bersyarat sebelum disetujui atasan merupakan pelanggaran etika dan dapat dikenai sanksi. Integritas dasar yang dilanggar pegawai tersebut adalah...

A Mematuhi jam kerja kantor. B Menjaga kerahasiaan informasi instansi yang belum menjadi hak publik. C Melakukan inovasi digital di lingkungan kerja. D Menjaga kebersihan area kerja. E Kesopanan dalam berpakaian.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Membocorkan draf usulan administratif yang belum final dan sah merupakan pelanggaran terhadap nilai integritas ASN dalam menjaga kerahasiaan jabatan, rahasia negara, serta data-data yang belum berstatus sebagai informasi publik yang terbuka (sesuai kode etik dan perilaku ASN).

Materi Terkait: Etika Profesi dan Integritas Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) memiliki pengertian bahwa...

A Suatu keputusan harus diterbitkan dengan kecepatan maksimal tanpa perlu telaah hukum. B Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan. C Pejabat pemerintahan dilarang menggunakan anggaran negara untuk perjalanan dinas. D Pemerintah harus mempublikasikan setiap surat teguran yang diberikan kepada pegawainya. E Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan privat masyarakat.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kecermatan bermakna suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan/Tindakan sehingga keputusan yang dibuat dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam praktik administrasi perkantoran modern, penerapan konsep 'Paperless Office' diartikan sebagai...

A Membeli kertas dengan harga yang lebih murah untuk mengurangi biaya. B Menghapus seluruh dokumentasi fisik meskipun belum didigitalisasi. C Menulis dokumen langsung di dinding kantor menggunakan proyektor. D Pengurangan penggunaan kertas secara terukur yang diiringi dengan pengelolaan dokumen berbasis elektronik (digital/e-office). E Menolak masyarakat yang menyerahkan berkas persyaratan fisik (hardcopy).

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Konsep Paperless Office (kantor nirkertas) dalam administrasi modern bukan berarti tidak ada kertas sama sekali seketika, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dengan beralih pada sistem pengelolaan dokumen berbasis digital atau elektronik (e-office), mempercepat penemuan kembali arsip, dan menghemat ruang.

Materi Terkait: Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Modern

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Terdapat perubahan fundamental dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dibandingkan UU No. 12 Tahun 1995 terkait subjek pemasyarakatan. Siapa saja yang termasuk menjadi subjek/sasaran sistem pemasyarakatan menurut UU terbaru?

A Petugas lapas, polisi, dan jaksa. B Hanya Narapidana yang sudah divonis di atas 5 tahun penjara. C Hanya Narapidana yang menjalani masa percobaan. D Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. E Masyarakat umum yang belum pernah dipenjara.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan menaungi pembinaan dan pembimbingan terhadap beberapa kelompok yang disebut Warga Binaan Pemasyarakatan dan Klien, yang meliputi Tahanan, Anak (yang Berhadapan dengan Hukum), Narapidana, dan Anak Binaan.

Materi Terkait: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Seseorang yang sedang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) karena mendapatkan program Pembebasan Bersyarat disebut sebagai...

A Tahanan kota. B Warga Asimilasi. C Tahanan titipan. D Narapidana percobaan. E Klien Pemasyarakatan.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan terminologi Pemasyarakatan (Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2022), Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas), termasuk mereka yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), atau Cuti Bersyarat (CB).

Materi Terkait: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Pendekatan dalam penanganan kejahatan yang tidak lagi berfokus pada penghukuman pelaku semata, tetapi memulihkan kerugian pada korban dan memperbaiki hubungan masyarakat, sejalan dengan prinsip dasar pemasyarakatan. Konsep ini dikenal dengan istilah...

A Punitive Justice B Vindictive Justice C Restorative Justice D Distributive Justice E Retributive Justice

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat (pemulihan kembali). Ini sejalan dengan filosofi Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan.

Materi Terkait: Konsep Dasar Sistem Pemasyarakatan dan Tujuan Reintegrasi Sosial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam melakukan klasifikasi narapidana di lapas, digunakan instrumen asessment risiko. Terdapat klasifikasi Lapas Minimum Security, Medium Security, Maximum Security, dan Super Maximum Security. Narapidana kasus terorisme kategori 'high risk' atau belum mengucap ikrar NKRI biasanya ditempatkan pada...

A Lapas Medium Security B Lapas Super Maximum Security C Rutan Tahanan Anak D Lapas Terbuka (Open Camp) E Lapas Minimum Security

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Narapidana kategori risiko sangat tinggi (high risk) seperti terorisme ideologis kuat, bandar narkoba jaringan internasional, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (contoh: Lapas Karanganyar di Nusakambangan) yang menerapkan aturan ketat, pengamanan maksimal, dan penempatan one man one cell.

Materi Terkait: Manajemen Registrasi, Klasifikasi, dan Mutasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Berapa lama masa percobaan yang harus dijalani oleh seorang Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB)?

A Sisa masa pidana ditambah 6 (enam) bulan. B Hanya sampai masa pidana pokoknya habis (ekspirasi). C Mutlak 2 (dua) tahun tanpa menghitung sisa masa pidana. D Sama dengan total hukuman awal dijatuhkan hakim. E Sama dengan sisa masa pidana ditambah 1 (satu) tahun.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut peraturan perundang-undangan (Permenkumham terkait syarat dan tata cara pemberian Hak Integrasi), masa percobaan bagi Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) adalah selama sisa masa pidananya ditambah 1 (satu) tahun.

Materi Terkait: Prosedur dan Regulasi Hak-Hak Bersyarat (Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Asimilasi adalah salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan WBP ke dalam kehidupan masyarakat. Syarat substantif administratif utama agar narapidana umum dapat diberikan Asimilasi adalah telah menjalani...

A Seluruh masa pidana (ekspirasi). B Setidaknya 1/3 (satu per tiga) masa pidana. C Setidaknya 1/2 (satu per dua) masa pidana. D Bebas dari sanksi hukuman disiplin selama 3 bulan terakhir. E Setidaknya 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Syarat umum asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum (berdasarkan Permenkumham) adalah telah menjalani sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari masa pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Materi Terkait: Prosedur dan Regulasi Hak-Hak Bersyarat (Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Menurut Nelson Mandela Rules, setiap penjara harus dilengkapi dengan layanan kesehatan. Prinsip utama yang ditekankan dalam pelayanan kesehatan di penjara adalah prinsip 'Equivalence of Care'. Makna prinsip ini adalah...

A Semua pengobatan harus menggunakan metode tradisional (herbal). B Standar pelayanan kesehatan di penjara harus setara dan tidak lebih rendah dari layanan kesehatan yang tersedia di masyarakat umum. C Narapidana tidak berhak mendapatkan obat-obatan khusus tanpa membayar sendiri. D Pelayanan medis dikelola sepenuhnya oleh sesama narapidana agar biaya lebih efisien. E Kesehatan hanya dijamin untuk narapidana dengan hukuman di bawah 5 tahun.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Prinsip 'Equivalence of Care' (kesetaraan perawatan) dalam Nelson Mandela Rules (Rule 24) menegaskan bahwa tahanan dan narapidana berhak mendapatkan standar perawatan kesehatan yang sama yang tersedia bagi masyarakat umum di luar (negara tidak boleh memberikan layanan medis sub-standar hanya karena status mereka sebagai tahanan).

Materi Terkait: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Terdapat instrumen yang digunakan untuk mengusulkan Remisi, Asimilasi, dan Integrasi secara elektronik yang terkoneksi antara UPT Pemasyarakatan, Kanwil, dan Ditjenpas. Fitur dalam SDP yang mengelola tahapan verifikasi ini dikenal dengan...

A SDP Modul Kunjungan B SDP Identitas WBP C SDP Modul Perawatan Kesehatan D SDP Integrasi Online E SDP Konsolidasi Pusat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

SDP Integrasi Online adalah modul atau subsistem dalam Sistem Database Pemasyarakatan yang menangani alur kerja (workflow) pengusulan, verifikasi, hingga penerbitan SK untuk hak integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Bersyarat secara paperless antara UPT, Kanwil, dan Pusat.

Materi Terkait: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Pengelolaan Data Digital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Penyusunan naskah dinas di lingkungan pemerintah harus memperhatikan asas kebakuan. Jika seorang Pengelola Administrasi menyusun Surat Edaran Kepala Lapas, bagian yang berfungsi memberikan legalitas formal di awal surat adalah...

A Kop Surat (Kepala Surat) B Lampiran C Isi Surat D Tanda tangan penyusun E Tembusan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kop surat (Kepala Surat) merupakan bagian penting dari naskah dinas resmi (seperti Surat Edaran) yang mencantumkan nama instansi, logo, dan alamat. Ini memberikan legalitas dan identitas formal lembaga yang mengeluarkan surat.

Materi Terkait: Manajemen Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dokumentasi administrasi pemasyarakatan membutuhkan penyajian data yang akurat. Jika ada perbedaan antara data jumlah WBP fisik pada apel pagi dengan data penghuni di Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), tindakan pengelola administrasi yang benar adalah...

A Menyalahkan petugas pengamanan shift malam. B Melaporkan kepada atasan dan Karupam (Kepala Regu Pengamanan) untuk melakukan penghitungan ulang secara manual (cross-check). C Membunyikan lonceng pelarian/darurat seketika itu juga ke seluruh blok. D Mengabaikan selisih jika jumlahnya kurang dari 5 orang. E Langsung mengubah angka di SDP agar sama dengan laporan penjagaan tanpa mengecek rincian.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Keakuratan data (sinkronisasi data fisik dan digital) sangat mutlak. Jika terjadi selisih, langkah pertama adalah melakukan rekonsiliasi atau penghitungan ulang secara manual bersama Regu Pengamanan untuk memastikan keberadaan WBP (apakah ada yang di rumah sakit, sidang, atau mutasi yang belum terinput) sebelum menekan alarm atau mengubah data mentah.

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Laporan Administrasi dan Dokumentasi Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Berdasarkan UU KIP, jika masyarakat memohon informasi publik yang tidak dikecualikan kepada Lapas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib merespon permohonan tersebut paling lambat dalam waktu...

A 30 hari kalender. B 1 jam setelah dokumen diterima. C 3 bulan. D 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan waktu 7 hari kerja. E 3 hari kerja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (7), Badan Publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan Publik dapat memperpanjang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.

Materi Terkait: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam tata laksana pengawasan kunjungan, penggeledahan barang bawaan pembesuk dilakukan untuk mencegah masuknya barang terlarang (handphone, pungli, narkoba/Halinar). Standar penggeledahan barang kunjungan yang tepat adalah...

A Membongkar dan memindahkan seluruh barang pengunjung untuk menjadi milik negara. B Memeriksa secara teliti setiap barang, membuka kemasan makanan, menggunakan X-Ray jika ada, dan diawasi langsung oleh pengunjung bersangkutan. C Melakukan penggeledahan barang secara kasat mata tanpa membuka bungkus makanan/barang bawaan demi menjaga higienitas. D Meminta WBP untuk memeriksa barang bawaan dari keluarganya sendiri. E Hanya memeriksa barang dari pengunjung laki-laki, pengunjung perempuan dikecualikan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SOP pengawasan kunjungan mewajibkan penggeledahan barang secara teliti untuk mencegah penyelundupan Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba). Makanan/barang harus dibongkar atau dipindahkan wadahnya secara hati-hati di depan pengunjung (transparan) untuk memastikan tidak ada barang selundupan, dibantu mesin pemindai barang (X-Ray) bila tersedia.

Materi Terkait: Pengawasan dan Evaluasi Administrasi Layanan Kunjungan serta Pengaduan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Peran Direktorat Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual dalam sistem birokrasi kementerian, jika dikaitkan dengan Sistem Database Pemasyarakatan adalah...

A Mengeksekusi langsung pidana mati. B Memberikan remisi harian secara manual. C Menangkap narapidana yang kabur. D Membangun, memelihara, dan menyediakan infrastruktur serta pengembangan perangkat lunak (termasuk jaringan untuk SDP) agar terintegrasi secara nasional. E Hanya mengelola pendaftaran paten, tidak terkait dengan SDP.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Infrastruktur teknologi kementerian dikelola oleh pusat data kementerian (Pusdatin atau Direktorat TI terkait), yang berfungsi mensupport infrastruktur server, integrasi jaringan, dan pemeliharaan teknologi bagi sistem-sistem Eselon 1, termasuk menjaga ketersediaan server untuk Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Materi Terkait: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Penyandang disabilitas di dalam Lapas berhak mendapatkan fasilitas aksesibilitas. Contoh konkret pemenuhan hak administrasi dan pelayanan bagi kelompok rentan ini adalah...

A Mengharuskan disabilitas fisik diangkat oleh petugas jaga setiap harinya tanpa menyediakan fasilitas khusus. B Memisahkan mereka di ruangan bawah tanah yang sepi agar tidak diganggu. C Membebaskan penyandang disabilitas dari hukuman pidana secara otomatis. D Membebankan biaya perbaikan fasilitas kepada keluarga WBP penyandang disabilitas. E Menyediakan jalur kursi roda (ramp), toilet difabel, dan menempatkan mereka di sel lantai dasar untuk memudahkan evakuasi.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemenuhan hak penyandang disabilitas (kelompok rentan) di instansi pelayanan publik dan Lapas diwujudkan dalam pengadaan aksesibilitas fisik seperti ram (jalur kursi roda), toilet khusus, blok hunian di lantai bawah yang landai, serta alat bantu pergerakan, sesuai dengan amanat UU Penyandang Disabilitas dan UU Pemasyarakatan.

Materi Terkait: Sistem Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan dalam Lapas/Rutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Penilaian kinerja ASN saat ini tidak hanya berdasarkan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) namun diatur menjadi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Menurut regulasi manajemen ASN, bobot penilaian SKP berfokus pada...

A Hasil kerja terukur (kinerja utama/tambahan) dan Perilaku Kerja yang mencerminkan core values BerAKHLAK. B Tingkat pendidikan terakhir ASN yang diunggah ke sistem kepegawaian. C Hanya jumlah absensi kehadiran menggunakan fingerprint/biometrik. D Seberapa sering ASN melakukan perjalanan dinas keluar kota. E Status keluarga dan jumlah tanggungan anak ASN.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam Manajemen Kinerja ASN (berdasarkan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 dan turunan UU ASN), evaluasi kinerja didasarkan pada dua komponen utama: Hasil Kerja (capaian target SKP) dan Perilaku Kerja yang dinilai berdasarkan core values ASN (BerAKHLAK).

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Surat izin sakit atau cuti yang diajukan oleh petugas administrasi pemasyarakatan kepada atasannya, dalam tata naskah dinas diklasifikasikan sebagai...

A Surat Keputusan B Berita Acara C Nota Dinas D Surat Perintah E Surat Permohonan / Surat Biasa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Surat izin tidak masuk kerja atau pengajuan cuti secara pribadi ditujukan kepada atasan dalam format administratif biasa dan diklasifikasikan sebagai Surat Permohonan (atau masuk dalam permohonan kepegawaian), bukan produk hukum mengikat seperti Surat Perintah, SK, atau Berita Acara Pemeriksaan.

Materi Terkait: Manajemen Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Setiap tanggal 10 di bulan berikutnya, seorang Pengelola Administrasi Pemasyarakatan wajib menyusun pelaporan bulanan terkait Laporan SMS (Sistem Manajemen Surat). Prinsip penyusunan pelaporan administrasi yang baik adalah...

A Akurat, objektif, tepat waktu, dan disajikan dengan format yang baku. B Disusun secara acak tanpa bukti dukung (evidence) fisik/digital. C Fiktif, agar terlihat kinerjanya sangat baik di mata atasan. D Subjektif, rahasia, dan berdasarkan opini publik. E Panjang, menggunakan majas, dan tidak terikat waktu.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Prinsip utama penyusunan laporan administrasi perkantoran, termasuk administrasi pemasyarakatan, adalah objektif (sesuai fakta), akurat (benar datanya), tepat waktu (diserahkan sebelum tenggat), dan menggunakan format baku yang ditetapkan instansi.

Materi Terkait: Teknik Penyusunan Laporan Administrasi dan Dokumentasi Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Seorang pengunjung meminta daftar nama seluruh saksi yang melindungi narapidana kasus korupsi (Justice Collaborator) di Lapas. Bagaimana seharusnya respon PPID Lapas berdasarkan UU KIP?

A Meminta uang tebusan dari pengunjung untuk mencetak daftar nama tersebut. B Mengirimkan data melalui email tidak resmi agar tidak terlacak instansi. C Memberikan data tersebut secara gratis karena bagian dari pelayanan prima. D Mempublikasikan nama tersebut di papan pengumuman Lapas. E Menolak memberikan data tersebut karena identitas saksi pelapor dan perlindungan keamanan merupakan informasi yang dikecualikan (rahasia negara/membahayakan keselamatan).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Identitas justice collaborator, saksi pelapor, atau informasi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang serta mengganggu proses penegakan hukum termasuk ke dalam Informasi Publik yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008. PPID wajib menolak permohonan dengan mengeluarkan surat penolakan yang sah.

Materi Terkait: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penempatan WBP Lanjut Usia (Lansia) di dalam Lapas perlu pertimbangan khusus. Sesuai prinsip pelindungan kelompok rentan, manakah dari tindakan berikut yang tepat dilakukan oleh administrasi pemasyarakatan?

A Memisahkan Lansia di blok khusus yang mudah dijangkau dari poliklinik dan memantau nutrisi gizi mereka secara berkala. B Memberikan porsi makanan setengah dari WBP normal. C Mencabut hak kunjungan karena Lansia dianggap berisiko tinggi menularkan penyakit. D Mempekerjakan Lansia di lahan pertanian Lapas seharian tanpa upah. E Memberikan ruang tahanan di lantai paling atas agar mereka lebih banyak berolahraga naik-turun tangga.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

WBP Lanjut Usia (Lansia) termasuk dalam kategori kelompok rentan (selain anak, wanita hamil/menyusui, penyandang cacat/disabilitas). Penanganan yang tepat adalah menyediakan blok hunian khusus lansia (biasanya di lantai dasar/mudah diakses) dan mendekatkan mereka dengan fasilitas layanan kesehatan (poliklinik Lapas) untuk kontrol rutin.

Materi Terkait: Sistem Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Rentan dalam Lapas/Rutan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Wawasan kebangsaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan. Jika terjadi insiden kerusuhan di dalam Lapas akibat perselisihan antarsuku, langkah awal manajemen Lapas yang berwawasan kebangsaan adalah...

A Meredam konflik dengan pendekatan mediasi tanpa keberpihakan, menegakkan aturan disiplin yang adil, serta mengadakan program pembinaan wawasan kebangsaan dan toleransi. B Membiarkan mereka menyelesaikan masalah dengan hukum rimba. C Membela WBP yang bersuku sama dengan Kepala Lapas. D Memisahkan blok hunian selamanya berdasarkan suku agar tidak pernah bertemu. E Mendeportasi warga binaan ke provinsi asalnya.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam bingkai NKRI dan wawasan kebangsaan, penanganan konflik harus berpegang pada nilai Bhinneka Tunggal Ika (toleransi), mediasi tanpa diskriminasi (tidak berpihak), serta pemulihan melalui program deradikalisasi/pembinaan wawasan kebangsaan bagi WBP.

Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Menurut UU Pelayanan Publik, salah satu hak masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi pemasyarakatan (seperti layanan kunjungan) adalah...

A Membawa barang terlarang apabila sudah membayar pajak. B Menghukum petugas langsung jika terjadi keterlambatan antrean. C Mengetahui kebenaran isi dari pelayanan yang dijanjikan dalam Standar Pelayanan dan mendapat tanggapan atas pengaduan. D Menentukan jam besuk sendiri tanpa mengikuti jadwal instansi. E Mendapatkan fasilitas gratis untuk menginap di dalam sel Lapas.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hak masyarakat antara lain: mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan, dan mendapat perlindungan bila penyelenggara layanan gagal memberikan layanan sesuai standar.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Good Governance dan Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Asas 'Kepastian Hukum' dalam Administrasi Pemerintahan dan AAUPB mengharuskan setiap tindakan pejabat tata usaha negara, termasuk Pengelola Administrasi Pemasyarakatan, untuk...

A Didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas dan mengikat. B Menerbitkan surat keputusan tanpa tanggal berlaku. C Mempertimbangkan kemampuan finansial WBP saat menjatuhkan hukuman disiplin. D Merubah peraturan setiap minggu sesuai kehendak atasan. E Mengutamakan kebijakan lokal yang bertentangan dengan hukum nasional.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB (UU No. 30 Tahun 2014) bermakna bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintahan harus selalu mengedepankan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, sehingga dapat menjamin hak warga negara/warga binaan.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam proses mutasi/pemindahan WBP antar wilayah (antar provinsi), proses administrasi yang harus disiapkan oleh Lapas asal untuk diajukan mendapatkan persetujuan adalah...

A Mendapatkan persetujuan lisan dari keluarga narapidana. B Menyusun rekam medis, berita acara sidang TPP, dan surat permohonan mutasi untuk dimintakan persetujuan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kanwil. C Meminta rekomendasi langsung dari Presiden Republik Indonesia. D Menerbitkan surat pelepasan langsung tanpa izin Kanwil. E Mengirimkan data mutasi hanya lewat pesan WhatsApp ke Kepala Lapas tujuan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Prosedur pemindahan WBP antar provinsi kewenangannya berada di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Lapas asal harus melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), menyusun kelengkapan administrasi (eksekusi, F register, rekam medis), dan mengajukannya secara berjenjang ke Kanwil untuk diteruskan ke Ditjenpas.

Materi Terkait: Manajemen Registrasi, Klasifikasi, dan Mutasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam penerapan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), salah satu prinsip utama adalah 'Transparansi'. Bentuk penerapan prinsip transparansi oleh Pengelola Administrasi Pemasyarakatan adalah...

A Mengutip biaya admin yang tidak ada resinya kepada pembesuk. B Menyerahkan semua keputusan kepada opini media massa sosial (viral). C Memasang papan informasi publik atau menyediakan sistem layar sentuh/website mengenai syarat, biaya (Rp 0), dan prosedur layanan kunjungan bagi keluarga WBP. D Menyembunyikan informasi jumlah napi yang kabur ke publik selamanya. E Mengganti jadwal kunjungan secara mendadak tanpa pemberitahuan.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Transparansi dalam Good Governance dan Pelayanan Publik berarti proses kebijakan dan pelaksanaannya dapat diakses publik dengan mudah. Menampilkan SOP, persyaratan, dan menjamin bahwa layanan bebas biaya (Zero Rupiah) di ruang layanan Lapas adalah bentuk komitmen instansi terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Good Governance dan Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh