SKB CPNS Penata Kelola Perusahaan Negara

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah...

A Menjadi satu-satunya sumber pendanaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) B Memonopoli seluruh pangsa pasar domestik untuk melindungi pengusaha lokal C Mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan fungsi sosial D Meniadakan persaingan usaha dengan pihak swasta E Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Materi Terkait: Kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan perusahaan negara dan perusahaan perseroan

Soal 2

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), prinsip yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan adalah...

A Accountability B Transparency C Independency D Fairness E Responsibility

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam pedoman umum GCG (TARIF), Transparency (Transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material serta relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

Materi Terkait: GCG dan kepatuhan korporasi

Soal 3

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan. Namun, hal ini bisa gugur dan pemegang saham bertanggung jawab hingga harta pribadi apabila...

A Pemegang saham menolak menyetorkan modal tambahan B Perseroan belum membagikan dividen selama 3 tahun berturut-turut C Perseroan melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri D Perseroan mengalami kerugian akibat fluktuasi ekonomi makro E Pemegang saham terlibat langsung atau dengan itikad buruk menggunakan Perseroan untuk kepentingan pribadi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat gugur (Piercing the Corporate Veil) jika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Materi Terkait: Hukum korporasi

Soal 4

Dalam analisis portofolio bisnis menggunakan Matriks BCG (Boston Consulting Group), sebuah unit bisnis yang memiliki pangsa pasar tinggi namun berada di industri dengan tingkat pertumbuhan yang rendah diklasifikasikan sebagai...

A Question Mark B Dog C Cash Cow D Star E Rising Star

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam Matriks BCG, Cash Cow (Sapi Perah) adalah kategori untuk unit bisnis dengan pangsa pasar relatif tinggi di industri yang tingkat pertumbuhannya rendah. Unit ini biasanya menghasilkan kas yang stabil dan besar.

Materi Terkait: Strategi korporasi dan portofolio

Soal 5

Pembentukan Holding BUMN bertujuan untuk menciptakan nilai tambah melalui konsolidasi. Manfaat utama dari sinergi portofolio melalui Holding Company adalah...

A Menjadikan anak perusahaan sebagai perusahaan monopoli tanpa batas B Menghindari pembayaran pajak dan kewajiban hukum C Menciptakan efisiensi operasional dan optimalisasi struktur permodalan antar anak perusahaan D Meningkatkan persaingan antar anak perusahaan BUMN dalam holding yang sama E Menghilangkan seluruh peran Kementerian BUMN dalam pengawasan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tujuan utama pembentukan Holding BUMN adalah value creation (penciptaan nilai) melalui sinergi portofolio, yang mencakup efisiensi operasional, optimalisasi struktur permodalan, transfer pengetahuan, dan skala ekonomi (economies of scale).

Materi Terkait: Perencanaan dan sinergi portofolio

Soal 6

Dalam mengevaluasi strategi pendanaan perusahaan, penata kelola harus memperhatikan biaya modal. Metrik yang paling tepat digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang dari seluruh sumber pendanaan (ekuitas dan utang) adalah...

A Economic Value Added (EVA) B Net Present Value (NPV) C Internal Rate of Return (IRR) D Return on Investment (ROI) E Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Weighted Average Cost of Capital (WACC) adalah biaya modal rata-rata tertimbang yang menghitung tingkat biaya dari seluruh sumber pendanaan perusahaan, baik utang maupun ekuitas, yang digunakan untuk mengukur efisiensi strategi pendanaan.

Materi Terkait: Strategi pendanaan

Soal 7

Manakah di bawah ini yang merupakan bentuk strategi akhir korporasi (exit strategy) di mana perusahaan induk melepaskan kepemilikan sahamnya secara keseluruhan pada suatu unit bisnis atau anak perusahaan kepada pihak lain?

A Right Issue B Divestasi C Konsolidasi D Akuisisi E Merger

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Divestasi adalah strategi akhir korporasi (exit strategy) berupa pengurangan aset, pelepasan, atau penjualan kepemilikan saham sebuah perusahaan, sering kali untuk fokus pada bisnis inti atau menyelamatkan arus kas.

Materi Terkait: Strategi akhir korporasi (exit strategy)

Soal 8

Berdasarkan regulasi Kementerian BUMN terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pelaksanaan TJSL BUMN diarahkan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang berfokus pada pilar berikut, KECUALI...

A Pilar Politik dan Militer B Pilar Sosial C Pilar Ekonomi D Pilar Hukum dan Tata Kelola E Pilar Lingkungan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL, fokus program TJSL BUMN berpedoman pada ISO 26000 dan pencapaian TPB (SDGs) yang terbagi menjadi 4 pilar: pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum serta tata kelola. Pilar politik dan militer tidak termasuk.

Materi Terkait: Tanggung jawab korporasi (corporate social responsibility)

Soal 9

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang eksklusif yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Salah satu wewenang tersebut adalah...

A Mengangkat manajer operasional cabang B Melakukan inspeksi mendadak ke pabrik C Mengubah Anggaran Dasar Perseroan D Menandatangani kontrak pengadaan barang harian E Memberikan persetujuan cuti tahunan Direktur Utama

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, wewenang eksklusif RUPS antara lain mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi/Dewan Komisaris, serta menyetujui penggabungan, peleburan, atau pembubaran perseroan.

Materi Terkait: Persetujuan pemegang saham

Soal 10

Dalam restrukturisasi korporasi, suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada perseroan lain disebut...

A Pemisahan tidak murni (Spin-off) B Peleburan (Konsolidasi) C Pengambilalihan (Akuisisi) D Likuidasi E Penggabungan (Merger)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UUPT, Pemisahan tidak murni (Spin-off) adalah pemisahan sebagian aktiva dan pasiva perseroan yang dialihkan kepada perseroan lain, namun perseroan awal yang melakukan pemisahan tetap eksis/berdiri.

Materi Terkait: Restrukturisasi korporasi

Soal 11

Pendekatan manajemen risiko korporasi modern secara luas mengacu pada kerangka ISO 31000. Komponen utama dalam kerangka kerja ISO 31000 terdiri dari prinsip, kerangka kerja, dan...

A Sistem pengendalian internal B Audit operasional C Kebijakan asuransi D Proses manajemen risiko E Rencana kesinambungan bisnis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan ISO 31000, struktur utama manajemen risiko terdiri dari tiga elemen pokok: Prinsip (Principles), Kerangka Kerja (Framework), dan Proses Manajemen Risiko (Risk Management Process).

Materi Terkait: Manajemen risiko korporasi

Soal 12

Dalam model Three Lines of Defense pada manajemen risiko dan kontrol, fungsi Internal Audit menempati posisi sebagai...

A Dewan Komisaris B Lini pertahanan pertama C Lini pertahanan kedua D Badan pelaksana operasional E Lini pertahanan ketiga

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam Three Lines of Defense, lini pertama adalah manajemen operasional (business units), lini kedua adalah fungsi manajemen risiko dan kepatuhan (risk & compliance), dan lini ketiga adalah Internal Audit yang memberikan asurans independen.

Materi Terkait: Internal audit korporasi

Soal 13

Pada bidang SDM strategis, perusahaan negara kerap menggunakan 9-Box Matrix untuk manajemen talenta. Dua dimensi utama yang diukur dalam matriks ini adalah...

A Loyalitas dan kedisiplinan B Kinerja (Performance) dan Potensi (Potential) C Senioritas dan tingkat pendidikan D Gaji dan produktivitas E Kepemimpinan dan keterampilan teknis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Matriks 9-Box adalah alat manajemen talenta yang memetakan karyawan berdasarkan dua dimensi utama: Kinerja di masa lalu/sekarang (Performance) dan Potensi untuk berkembang di masa depan (Potential).

Materi Terkait: SDM strategis

Soal 14

Pendekatan manajemen kinerja korporasi menggunakan Balanced Scorecard mengukur performa dari empat perspektif. Apabila perusahaan fokus pada penurunan tingkat defect (cacat) produksi dan waktu siklus proses, hal tersebut merupakan evaluasi pada perspektif...

A Pelanggan B Proses Bisnis Internal C Keuangan D Inovasi Produk E Pembelajaran dan Pertumbuhan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam Balanced Scorecard (Kaplan & Norton), perbaikan kualitas produksi, penurunan defect, dan percepatan waktu siklus termasuk ke dalam pengukuran efisiensi Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective).

Materi Terkait: Manajemen kinerja portofolio

Soal 15

Sebagai seorang Pejabat Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara, salah satu tugas pokok yang diampu sesuai regulasi kepegawaian adalah...

A Menerbitkan surat utang negara secara mandiri B Melakukan analisis, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi terkait tata kelola dan kinerja BUMN C Menetapkan besaran dividen yang harus disetor BUMN D Mengadili sengketa hukum antar BUMN di Pengadilan Niaga E Mengambil alih tugas Direktur Utama apabila terjadi kekosongan jabatan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara memiliki tugas dan ruang lingkup untuk melakukan kegiatan analisis, evaluasi, perumusan, dan rekomendasi kebijakan di bidang tata kelola dan pembinaan BUMN/Perusahaan Negara.

Materi Terkait: Kebijakan dan peraturan tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara

Soal 16

Strategi pengembangan bisnis korporasi dengan cara mendirikan entitas bisnis baru yang kepemilikan modalnya ditanggung bersama oleh dua perusahaan atau lebih disebut...

A Merger B Joint Venture (Usaha Patungan) C Akuisisi D Franchise E Strategic Alliance tanpa ekuitas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Joint Venture (Usaha Patungan) adalah bentuk kerja sama bisnis di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka dengan membentuk entitas hukum yang terpisah (baru) untuk mencapai tujuan tertentu.

Materi Terkait: Pengembangan bisnis korporasi

Soal 17

Dalam melakukan asesmen portofolio, korporasi dapat menggunakan Matriks GE-McKinsey. Matriks ini lebih kompleks dari Matriks BCG karena mengukur posisi unit bisnis berdasarkan dua sumbu utama, yaitu...

A Risiko Keuangan dan Tingkat Bunga B Pangsa Pasar dan Pertumbuhan Pasar C Tingkat Inovasi dan Kapasitas Produksi D Laba Bersih dan Total Aset E Daya Tarik Industri (Industry Attractiveness) dan Kekuatan Bisnis (Business Strength)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Matriks GE-McKinsey menggunakan dua variabel komposit untuk menilai unit bisnis, yaitu Daya Tarik Industri (Industry Attractiveness) pada sumbu Y dan Kekuatan Bisnis/Daya Saing (Business Strength) pada sumbu X.

Materi Terkait: Asesmen portofolio perusahaan negara

Soal 18

Terkait hukum regulasi, undang-undang yang menjadi dasar pengawasan iklim persaingan usaha agar BUMN tidak menyalahgunakan posisi dominannya di pasar adalah...

A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 E Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah peraturan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diawasi pelaksanaannya oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Materi Terkait: Hukum regulasi

Soal 19

Salah satu upaya optimalisasi bisnis korporasi pada aset negara atau BUMN adalah dengan mengelola aset yang menganggur (idle). Bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan agar aset idle tersebut menghasilkan recurring income tanpa kehilangan status kepemilikan adalah...

A Menghibahkan aset kepada pemerintah daerah B Meninggalkan aset hingga nilainya menyusut 100% C Melakukan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atau Build Operate Transfer (BOT) D Menjual putus aset (Sales of Asset) E Menghapusbukukan (Write-off) aset tersebut

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Untuk menghasilkan recurring income (pendapatan berulang) tanpa kehilangan hak milik atas aset, BUMN dapat mengoptimalisasi aset idle melalui skema sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), BOT (Bangun Guna Serah), atau BTO (Bangun Serah Guna).

Materi Terkait: Optimalisasi bisnis korporasi

Soal 20

Dalam mitigasi sengketa komersial (litigasi korporasi), banyak kontrak BUMN memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase (misal: BANI) dibandingkan pengadilan umum. Keunggulan utama arbitrase adalah...

A Proses dilakukan oleh hakim negara setempat B Putusan bersifat final, mengikat (final and binding), dan sidangnya tertutup (rahasia) C Sidang terbuka untuk umum dan diliput media D Biaya pasti gratis tanpa honorarium E Bisa diajukan banding dan kasasi berkali-kali ke Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Keunggulan arbitrase dalam sengketa komersial adalah prosesnya yang rahasia (tertutup untuk umum), diperiksa oleh arbiter yang ahli di bidangnya, dan putusannya bersifat final and binding (tidak ada banding atau kasasi substansial).

Materi Terkait: Litigasi korporasi

Soal 21

PRO

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, terdapat perbedaan fundamental antara Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perbedaan utama tersebut terletak pada...

A Persero dipimpin oleh Menteri, sedangkan Perum dipimpin oleh Gubernur B Persero bertujuan memupuk keuntungan, sedangkan Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan C Pegawai Persero adalah PNS, sedangkan pegawai Perum adalah pegawai swasta D Persero tidak berbadan hukum, sedangkan Perum berbadan hukum E Modal Persero tidak terbagi dalam saham, sedangkan modal Perum terbagi dalam saham

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 11 dan Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan Persero adalah menyediakan barang/jasa bermutu tinggi dan mengejar keuntungan. Sedangkan Perum bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang berkualitas sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Materi Terkait: Kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan perusahaan negara dan perusahaan perseroan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Sesuai dengan praktik GCG di BUMN, salah satu organ dewan komisaris adalah Komisaris Independen. Syarat mutlak bagi seorang Komisaris Independen adalah...

A Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, atau dewan komisaris lainnya B Wajib berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif C Diangkat langsung oleh Presiden tanpa melalui RUPS D Harus merupakan mantan Direksi dari BUMN yang bersangkutan E Harus memiliki saham mayoritas pada BUMN tersebut

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki afiliasi keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali, sehingga dapat bertindak objektif.

Materi Terkait: GCG dan kepatuhan korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Doktrin dalam hukum korporasi di mana pengadilan dapat mengabaikan pemisahan aset antara perusahaan dan pemegang sahamnya, sehingga pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban atas hutang perusahaan, dikenal dengan istilah...

A Class Action B Piercing the Corporate Veil C Business Judgment Rule D Ultra Vires E Fiduciary Duty

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Piercing the Corporate Veil (mengoyak tirai/selubung perusahaan) adalah doktrin hukum di mana tanggung jawab terbatas (limited liability) dari pemegang saham gugur sehingga pemegang saham ikut bertanggung jawab dengan harta pribadinya akibat perbuatan melawan hukum atau iktikad buruk.

Materi Terkait: Hukum korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

BUMN yang beroperasi di sektor energi tiba-tiba melakukan investasi strategis untuk mengakuisisi rumah sakit. Strategi korporasi yang memasuki bisnis baru yang sama sekali tidak terkait dengan bisnis intinya disebut...

A Diversifikasi Konsentris B Diversifikasi Konglomerasi C Integrasi Vertikal D Penetrasi Pasar E Pengembangan Produk

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Diversifikasi Konglomerasi (Conglomerate Diversification) adalah strategi pertumbuhan di mana perusahaan menambah produk atau lini bisnis baru yang tidak memiliki keterkaitan teknologi, produk, maupun pasar dengan bisnis utamanya.

Materi Terkait: Strategi korporasi dan portofolio

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Strategi sinergi portofolio di mana sebuah BUMN hulu (contoh: tambang bauksit) melakukan akuisisi atau merger dengan BUMN hilir (contoh: pabrik peleburan aluminium) disebut sebagai strategi...

A Market Development B Divestment Strategy C Turnaround Strategy D Horizontal Integration E Forward Vertical Integration

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Integrasi vertikal ke depan (Forward Vertical Integration) adalah strategi menguasai atau membeli perusahaan yang berada di jalur hilir rantai pasokan (mendekati konsumen akhir). Dalam contoh, penambang (hulu) mengakuisisi pabrik pengolahan (hilir).

Materi Terkait: Perencanaan dan sinergi portofolio

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

BUMN yang telah go public ingin menambah modal melalui penerbitan saham baru. Untuk melindungi pemegang saham lama dari efek dilusi, instrumen pendanaan yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru terlebih dahulu adalah...

A Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) / Right Issue B Stock Split C Initial Public Offering (IPO) D Corporate Bond E Private Placement

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Right Issue adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan pemegang saham lama untuk membeli saham baru pada harga tertentu, agar persentase kepemilikannya tidak terdilusi.

Materi Terkait: Strategi pendanaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam proses penggalangan dana melalui Initial Public Offering (IPO), dokumen resmi yang memuat rincian informasi bisnis, keuangan, dan risiko perusahaan yang diwajibkan oleh OJK untuk ditawarkan kepada calon investor disebut...

A Memorandum of Understanding (MoU) B Term Sheet C Articles of Association D Annual Report E Prospektus

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prospektus adalah dokumen tertulis berupa informasi resmi menyangkut profil, kondisi keuangan, operasional, dan risiko perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum (IPO), yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Materi Terkait: Penggalangan dana dan investasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Sesuai UU No. 40 Tahun 2007, kuorum kehadiran RUPS untuk mengambil keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar paling sedikit adalah...

A 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara B 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara C 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara D 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara E 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Materi Terkait: Persetujuan pemegang saham

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Salah satu bentuk restrukturisasi keuangan yang diizinkan menurut standar akuntansi keuangan ketika perusahaan mengalami defisit saldo laba yang sangat material, dengan tujuan menghilangkan defisit tersebut melalui revaluasi aset dan liabilitas (reset awal) disebut...

A Reverse Stock Split B Buyback Saham C Debt to Equity Swap D Haircut Utang E Kuasi Reorganisasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kuasi Reorganisasi adalah prosedur akuntansi yang merestrukturisasi ekuitas dengan menghilangkan saldo defisit laba ditahan dan menurunkan nilai nominal saham atau merevaluasi aset, sehingga perseroan memiliki 'fresh start' dengan saldo laba nol.

Materi Terkait: Restrukturisasi korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Perbedaan fundamental antara Penggabungan (Merger) dan Peleburan (Konsolidasi) menurut UU Perseroan Terbatas adalah...

A Merger hanya untuk BUMN, sedangkan konsolidasi untuk swasta B Merger dilakukan oleh pengadilan, konsolidasi oleh notaris C Merger tidak memerlukan persetujuan KPPU, konsolidasi wajib lapor D Pada merger, satu perseroan tetap berdiri dan yang lain bubar, sedangkan pada konsolidasi semua perseroan yang melebur bubar demi hukum dan membentuk perseroan baru E Merger membentuk perusahaan baru yang besar, sedangkan konsolidasi membagi perusahaan menjadi dua

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai definisi di UU No. 40 Tahun 2007, Penggabungan (Merger) adalah perbuatan hukum di mana satu perseroan atau lebih menggabungkan diri ke perseroan lain yang sudah ada (yang menggabungkan diri bubar). Peleburan (Konsolidasi) adalah dua perseroan atau lebih meleburkan diri membentuk satu perseroan baru (semua yang melebur bubar demi hukum).

Materi Terkait: Restrukturisasi korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam manajemen risiko, dokumen atau pangkalan data utama yang digunakan untuk mencatat dan melacak secara sistematis semua identifikasi risiko, penilaian dampaknya, dan rencana mitigasi disebut...

A Risk Register B Key Risk Indicator C Risk Profile D Business Continuity Plan E Risk Appetite Statement

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Risk Register (Daftar Risiko) adalah alat manajerial utama yang berfungsi sebagai repositori sentral untuk mencatat seluruh hasil identifikasi risiko, analisis tingkat probabilitas dan dampak, serta respons/mitigasi yang direncanakan.

Materi Terkait: Manajemen risiko korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Tingkat risiko tertinggi yang masih dapat diterima atau ditanggung oleh sebuah perusahaan tanpa mengancam kelangsungan hidupnya disebut...

A Risk Tolerance B Risk Culture C Risk Avoidance D Risk Transfer E Risk Mitigation

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Risk Tolerance (Toleransi Risiko) adalah tingkat deviasi maksimum dari risk appetite yang masih dapat diterima atau batas absolut risiko yang dapat diserap perusahaan tanpa mempertaruhkan kelangsungan operasinya.

Materi Terkait: Manajemen risiko korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Di dalam struktur Tata Kelola Perusahaan (GCG), Komite Audit bertanggung jawab dan melapor secara langsung kepada...

A Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) B Dewan Komisaris C Direktur Utama D Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) E Menteri BUMN

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, audit internal/eksternal, dan manajemen risiko.

Materi Terkait: Internal audit korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi audit internal di dalam suatu korporasi dikenal dengan istilah...

A Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) B Buku Pedoman Perusahaan C Audit Memorandum D Code of Conduct E Standard Operating Procedure (SOP) Audit

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) adalah dokumen formal yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) yang menetapkan posisi independen, kewenangan, tujuan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal dalam perusahaan.

Materi Terkait: Internal audit korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Proses proaktif di dalam SDM strategis korporasi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin masa depan agar selalu siap mengisi posisi-posisi kunci (key positions) yang sewaktu-waktu kosong disebut...

A Onboarding B Recruitment and Selection C Succession Planning (Perencanaan Suksesi) D Performance Appraisal E Outplacement

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Succession Planning (Perencanaan Suksesi) adalah proses mengidentifikasi, melatih, dan mengembangkan karyawan yang memiliki potensi tinggi untuk disiapkan menduduki posisi kepemimpinan atau jabatan kritis ketika pejabat saat ini pensiun, mutasi, atau keluar.

Materi Terkait: SDM strategis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam manajemen kinerja SDM, proses menjabarkan Key Performance Indicator (KPI) dari level direksi ke level divisi, lalu ke manajer, hingga akhirnya menjadi KPI individu disebut...

A Job Enlargement B 360-Degree Feedback C Benchmarking D Job Evaluation E KPI Cascading

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

KPI Cascading adalah proses penjabaran sasaran strategis dan KPI level perusahaan secara berjenjang (top-down) ke level unit bisnis, tim, hingga individu, agar terdapat keselarasan (alignment) pencapaian target di seluruh organisasi.

Materi Terkait: SDM strategis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Kementerian BUMN menggunakan KPKU sebagai pedoman penilaian dan pengukuran tingkat kematangan kinerja perusahaan. KPKU merupakan singkatan dari...

A Komisi Pemantauan Keuangan Utama B Kriteria Penilaian Kinerja Unggul C Kesepakatan Penilaian Kinerja Unit D Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan Umum E Komite Pengawasan Keuangan Usaha

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

KPKU BUMN singkatan dari Kriteria Penilaian Kinerja Unggul. Pedoman ini diadaptasi dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) untuk mendorong BUMN mencapai level kinerja ekselen berskala global.

Materi Terkait: Penilaian kinerka korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Evolusi dari pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) di mana perusahaan tidak sekadar memberikan bantuan sosial, tetapi menyelaraskan inisiatif sosial tersebut menjadi bagian dari strategi model bisnis utama yang turut menghasilkan keuntungan ekonomis, dikenal dengan konsep...

A Corporate Citizenship B Philanthropy C Greenwashing D Cause-Related Marketing E Creating Shared Value (CSV)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Creating Shared Value (CSV) yang diperkenalkan oleh Michael Porter adalah konsep di mana perusahaan menciptakan nilai ekonomi (economic value) dengan cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah sosial (social value) yang beririsan dengan bisnis utama perusahaan.

Materi Terkait: Tanggung jawab korporasi (corporate social responsibility)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN terbaru, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah bertransformasi terminologinya dan diselaraskan menjadi program...

A Kredit Usaha Rakyat (KUR) B Corporate Social Responsibility Universal (CSR-U) C Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) D Bantuan Langsung Tunai (BLT) E Sumbangan Pembangunan Daerah (SPD)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 (dan perubahannya), program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) telah disempurnakan dan digabung penamaannya menjadi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.

Materi Terkait: Tanggung jawab korporasi (corporate social responsibility)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam skenario terburuk di mana perusahaan tidak lagi viable secara ekonomis dan diputuskan untuk dibubarkan melalui penjualan seluruh aset, pembayaran kewajiban, dan pembagian sisa kas kepada pemegang saham, proses ini disebut...

A Joint Venture B Akuisisi Bertahap C Konsolidasi D Likuidasi E Restrukturisasi Utang

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Likuidasi adalah proses pembubaran perusahaan yang meliputi penyelesaian aset (penjualan/pencairan), pembayaran seluruh kewajiban/utang kepada kreditur, dan pendistribusian sisa harta (jika ada) kepada pemegang saham.

Materi Terkait: Strategi akhir korporasi (exit strategy)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Strategi *exit strategy* di mana tim eksekutif perusahaan (manajemen yang sedang menjabat) membeli seluruh atau sebagian besar saham/kendali perusahaan dari perusahaan induknya disebut...

A Spin-off B Hostile Takeover C Merger Keseimbangan D Initial Public Offering (IPO) E Management Buy-Out (MBO)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Management Buy-Out (MBO) adalah transaksi korporasi di mana tim manajemen dari suatu perusahaan (atau anak perusahaan) membeli saham pengendali untuk memiliki sepenuhnya bisnis yang mereka kelola.

Materi Terkait: Strategi akhir korporasi (exit strategy)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam melakukan asesmen kapabilitas internal, korporasi dapat menggunakan analisis VRIO berbasis Resource-Based View (RBV). Komponen 'I' pada analisis VRIO merupakan singkatan dari...

A Investment B Inimitability C Integration D Innovation E Internalization

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kerangka VRIO digunakan untuk menilai potensi sumber daya dan kapabilitas perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. VRIO adalah singkatan dari Value, Rarity, Inimitability (sulit untuk ditiru oleh pesaing), dan Organization.

Materi Terkait: Asesmen portofolio perusahaan negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, syarat utama suatu perseroan dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah...

A Perusahaan mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut B Dewan Komisaris meminta pengadilan untuk mempailitkan perusahaan C Ekuitas perseroan bernilai negatif (negative equity) D Mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih E Sebagian besar pekerja mengajukan PHK massal kepada manajemen

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mensyaratkan dua unsur utama permohonan pernyataan pailit: (1) mempunyai dua atau lebih Kreditor; dan (2) tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Materi Terkait: Litigasi korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam konteks litigasi kepailitan, upaya hukum oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur (misal: hibah aset secara sepihak), disebut...

A Gugat Rekonvensi B Subrogasi C Actio Pauliana D Novasi E Derivatif Suit

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Actio Pauliana dalam hukum kepailitan (Pasal 41 UU No 37/2004) adalah hak kurator untuk memohon pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, yang diketahui merugikan harta pailit/kreditor.

Materi Terkait: Litigasi korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Sesuai regulasi anti-monopoli (UU No 5/1999 dan peraturannya), suatu korporasi wajib memberitahukan (notifikasi) transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham kepada KPPU paling lambat...

A 30 hari sebelum transaksi dilakukan (pre-merger notification) B 60 hari kalender setelah transaksi efektif secara yuridis C Satu tahun setelah laporan keuangan konsolidasi diterbitkan D 30 hari kerja sejak tanggal transaksi berlaku efektif secara yuridis (post-merger notification) E Bersamaan dengan penandatanganan akta notaris

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut PP No. 57 Tahun 2010 dan PerKPPU No. 3 Tahun 2019, rezim notifikasi merger di Indonesia adalah post-notification. Pelaku usaha wajib lapor ke KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis.

Materi Terkait: Hukum regulasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional pada manajemen kepegawaian terkini dilakukan melalui pengumpulan...

A Suara persetujuan serikat pekerja B Angka Kredit (berdasarkan capaian SKP bulanan/tahunan) C Pajak penghasilan tambahan D Surat izin dari Menteri Hukum dan HAM E Sertifikat saham instansi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam ketentuan manajemen jabatan fungsional (termasuk JF Penata Kelola), pembinaan karir dan penilaian kinerjanya diukur dan dikonversikan menjadi Angka Kredit yang dihitung berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Materi Terkait: Kebijakan dan peraturan tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Paradigma dalam manajemen Research & Development (R&D) di mana korporasi tidak hanya mengandalkan riset internal, melainkan berkolaborasi, melisensi paten eksternal, atau menggandeng start-up di luar perusahaan untuk menciptakan inovasi disebut...

A Closed Innovation B Open Innovation C Kaizen D Reverse Engineering E Disruptive Marketing

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Open Innovation (Inovasi Terbuka) adalah paradigma bahwa perusahaan dapat dan harus menggunakan ide-ide internal maupun eksternal, serta jalur internal dan eksternal menuju pasar, seiring usahanya untuk memajukan teknologinya.

Materi Terkait: Penelitian dan pengembangan korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Untuk menilai sejauh mana sebuah teknologi hasil riset R&D korporasi siap diimplementasikan secara komersial di industri, indikator standar internasional yang sering digunakan adalah...

A Gross Domestic Product (GDP) B Technology Readiness Level (TRL / Tingkat Kesiapterapan Teknologi) C Capital Asset Pricing Model (CAPM) D Return on Assets (ROA) E Price to Earning Ratio (PER)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Technology Readiness Level (TRL) atau Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah metode untuk mengestimasi kematangan sebuah teknologi sebelum diimplementasikan atau dikomersialkan secara massal (skalanya biasanya 1 hingga 9).

Materi Terkait: Penelitian dan pengembangan korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Strategi optimalisasi bisnis yang menata ulang (redesain) proses bisnis inti secara radikal dari awal (fundamental) dengan tujuan untuk mencapai perbaikan dramatis dalam kinerja (biaya, kualitas, kecepatan) disebut...

A Corporate Social Responsibility B Business Process Reengineering (BPR) C Continuous Improvement (Kaizen) D Standard Operating Procedure (SOP) E Total Quality Management (TQM)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Business Process Reengineering (BPR) adalah pemikiran ulang secara fundamental dan perancangan ulang secara radikal terhadap proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam metrik kinerja kontemporer yang penting, seperti biaya, kualitas, dan kecepatan.

Materi Terkait: Optimalisasi bisnis korporasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003, terdapat jenis BUMN yang mutlak tidak dapat diprivatisasi (dijual sahamnya). Kriteria BUMN yang TIDAK Boleh diprivatisasi adalah...

A BUMN yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN/Pemerintah B BUMN yang sudah tercatat (listing) di bursa efek luar negeri C BUMN yang menghasilkan produk kompetitif di pasar global D BUMN yang terus menerus mencetak laba bersih E BUMN yang seluruh sahamnya masih dimiliki negara

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 77 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN yang tidak dapat diprivatisasi antara lain yang bidang usahanya berkaitan dengan rahasia negara, tugas kewajiban pelayanan umum mutlak, atau menurut undang-undang memang hanya boleh dikelola oleh BUMN/negara.

Materi Terkait: Kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan perusahaan negara dan perusahaan perseroan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh