Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Perbendaharaan Negara. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
3 Indikator
Keuangan Negara
Perbendaharaan Negara
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Kompetensi Khusus
6 Indikator
Penyelesaian pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
Analisis kinerja pelaksanaan anggaran
Perencanaan pelaksanaan anggaran
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah
Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga
Mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Simulasi Tryout SKB CAT Analis Perbendaharaan Negara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Analis Perbendaharaan Negara Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Perbendaharaan Negara berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 1,525 Soal SKB Analis Perbendaharaan Negara Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Contoh Soal SKB Analis Perbendaharaan Negara & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dipegang oleh...
Kunci Jawaban: E
Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 2
Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PMK terkait, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 3
Berikut ini yang termasuk dalam jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Materi Terkait: Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Soal 4
Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mengajukan pembayaran beban APBN kepada KPPN disebut...
Kunci Jawaban: C
SPM (Surat Perintah Membayar) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM kepada KPPN untuk menerbitkan SP2D atas beban anggaran belanja Satker.
Materi Terkait: Penyelesaian pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
Soal 5
Dalam analisis kinerja anggaran, aspek yang mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran adalah...
Kunci Jawaban: B
Deviasi Halaman III DIPA merupakan salah satu indikator IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang mengukur rata-rata kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasinya setiap bulan.
Dokumen acuan bagi Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran disebut...
Kunci Jawaban: B
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.
Materi Terkait: Perencanaan pelaksanaan anggaran
Soal 7
Penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak, bea masuk, dan cukai disebut...
Kunci Jawaban: B
Sesuai UU No. 9 Tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
Materi Terkait: Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah
Soal 8
Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat yang menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas adalah...
Kunci Jawaban: B
SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
Materi Terkait: Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga
Soal 9
Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan melalui...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 (dan perubahannya), penyelesaian sengketa kontrak dapat ditempuh melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak (mediasi, konsiliasi, arbitrase) atau melalui pengadilan.
Materi Terkait: Mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal 10
Tahun anggaran di Indonesia meliputi masa satu tahun yang dimulai dari tanggal...
Kunci Jawaban: A
Sesuai Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2003, Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 11
Siapakah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (BUN)?
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN).
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 12
Opini BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah...
Kunci Jawaban: B
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material sesuai SAP.
Materi Terkait: Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Soal 13
Batas waktu penyampaian SPM-LS untuk pembayaran kontrak yang telah selesai (PHO) ke KPPN biasanya diatur dalam...
Kunci Jawaban: B
Setiap akhir tahun, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran (LLAT) yang mengatur batas waktu pengajuan SPM.
Materi Terkait: Penyelesaian pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
Soal 14
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur tingkat kesalahan SPM yang dikembalikan oleh KPPN disebut...
Kunci Jawaban: A
Tingkat Kesalahan SPM (dulu dikenal sebagai Retur SPM atau Kesalahan SPM) mengukur akurasi Satker dalam mengajukan data ke KPPN agar tidak terjadi penolakan.
Proses penyesuaian anggaran yang dilakukan karena adanya perubahan prioritas atau kebutuhan mendesak di tengah tahun anggaran disebut...
Kunci Jawaban: D
Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, yang dapat berupa pergeseran antar sub-komponen, komponen, atau unit.
Materi Terkait: Perencanaan pelaksanaan anggaran
Soal 16
Uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker disebut...
Kunci Jawaban: A
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
Materi Terkait: Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah
Soal 17
Laporan yang menyajikan informasi mengenai surplus/defisit operasional selama satu periode akuntansi pemerintah disebut...
Kunci Jawaban: E
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan basis akrual.
Materi Terkait: Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga
Soal 18
Jenis kontrak untuk pengadaan barang/jasa yang jumlah harganya pasti dan tetap serta risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia adalah...
Kunci Jawaban: B
Kontrak Lump Sum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan harga yang pasti dan tetap dalam jangka waktu tertentu, di mana risiko kenaikan harga ditanggung penyedia.
Materi Terkait: Mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal 19
Prinsip pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disebut...
Kunci Jawaban: B
Akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan pengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 20
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah adalah...
Kunci Jawaban: C
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) di daerah.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 21
PRO
Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset tetap pemerintah dicatat berdasarkan...
Kunci Jawaban: D
PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila perolehan aset tetap tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan.
Materi Terkait: Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemeriksaan kinerja oleh BPK bertujuan untuk menilai aspek...
Kunci Jawaban: C
UU No. 15 Tahun 2004 mendefinisikan pemeriksaan kinerja sebagai pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.
Materi Terkait: Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sistem perbendaharaan, 'Centralized Cash Management' diwujudkan melalui penggunaan akun...
Kunci Jawaban: E
TSA (Treasury Single Account) atau Rekening Tunggal Perbendaharaan adalah sistem pengelolaan kas pusat di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran dikelola dalam satu rekening tunggal.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam kontrak harga satuan, volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (BoQ) bersifat...
Kunci Jawaban: E
Pada kontrak harga satuan, volume merupakan perkiraan sementara; pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
Materi Terkait: Mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Hak negara untuk melakukan penagihan piutang negara kadaluwarsa setelah melampaui waktu...
Kunci Jawaban: A
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, hak negara untuk melakukan penagihan kadaluwarsa setelah 5 tahun sejak saat terutangnya, kecuali diatur lain secara khusus.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Selisih antara realisasi penerimaan negara dengan realisasi pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran disebut...
Kunci Jawaban: D
Jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran disebut surplus, sebaliknya disebut defisit. Total akhirnya setelah memperhitungkan pembiayaan adalah SiLPA.
Materi Terkait: Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi berdasarkan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran disebut...
Kunci Jawaban: C
Dalam sistem akuntansi pemerintah, Jurnal Anggaran/Kas mencatat transaksi yang mempengaruhi LRA, sedangkan Jurnal Finansial mencatat transaksi berbasis akrual untuk Neraca dan LO.
Materi Terkait: Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perubahan kontrak (Addendum) dapat dilakukan dalam hal...
Kunci Jawaban: A
Addendum kontrak atau perubahan kontrak diatur dalam Perpres PBJ apabila terdapat perbedaan kondisi lapangan atau kebutuhan teknis yang dibenarkan secara hukum.
Materi Terkait: Mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengelolaan kas negara yang dilakukan dengan meminimalkan saldo kas yang menganggur (idle cash) bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Modern cash management bertujuan agar kas tidak menganggur (idle) sehingga bisa dimanfaatkan atau diinvestasikan, serta mengurangi kebutuhan pembiayaan (utang).
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen pendukung utama untuk pengajuan SPM-LS Perjalanan Dinas adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai PMK No. 113/PMK.05/2012, daftar nominatif merupakan dokumen wajib dalam lampiran SPM-LS Perjalanan Dinas yang merinci rincian biaya setiap orang.
Materi Terkait: Penyelesaian pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemberian dispensasi SPM oleh Kepala KPPN dilakukan apabila Satker...
Kunci Jawaban: D
Dispensasi SPM biasanya diajukan dan diberikan (sesuai kewenangan) jika Satker melewati batas waktu (deadline) yang ditentukan dalam aturan akhir tahun (LLAT).
Materi Terkait: Penyelesaian pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pejabat yang bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti hak tagih kepada negara adalah...
Kunci Jawaban: D
PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil (isi dan keabsahan transaksi), sementara PPSPM bertanggung jawab atas pengujian formil dan ketersediaan dana.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan adalah...
Kunci Jawaban: B
SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan di tingkat Satker.
Materi Terkait: Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Analis Perbendaharaan Negara pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Analis Perbendaharaan Negara
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Analis Perbendaharaan Negara
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.