SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Perbendaharaan Negara. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dipegang oleh...
A. Menteri Keuangan
B. Gubernur Bank Indonesia
C. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Presiden
Jawaban: E
Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Soal 2
Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah...
A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
B. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
C. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
D. Menteri Keuangan
E. Bendahara Pengeluaran
Jawaban: A
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PMK terkait, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
Soal 3
Berikut ini yang termasuk dalam jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah...
A. Pemeriksaan Internal, Pemeriksaan Eksternal, dan Pemeriksaan Gabungan
B. Pemeriksaan Kepatuhan, Pemeriksaan Efisiensi, dan Pemeriksaan Efektivitas
C. Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
D. Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Insidental, dan Pemeriksaan Khusus
E. Pemeriksaan Administratif, Pemeriksaan Teknis, dan Pemeriksaan Fisik
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Soal 4
Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mengajukan pembayaran beban APBN kepada KPPN disebut...
A. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
B. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
C. Surat Perintah Membayar (SPM)
D. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
E. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
Jawaban: C
SPM (Surat Perintah Membayar) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM kepada KPPN untuk menerbitkan SP2D atas beban anggaran belanja Satker.
Soal 5
Dalam analisis kinerja anggaran, aspek yang mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran adalah...
A. Efektivitas
B. Deviasi Halaman III DIPA
C. Capaian Output
D. Efisiensi
E. Penyerapan Anggaran
Jawaban: B
Deviasi Halaman III DIPA merupakan salah satu indikator IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang mengukur rata-rata kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasinya setiap bulan.
Soal 6
Dokumen acuan bagi Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran disebut...
A. Kerangka Ekonomi Makro
B. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
C. Pagu Indikatif
D. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)
E. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Jawaban: B
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.
Soal 7
Penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak, bea masuk, dan cukai disebut...
A. Hibah
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
C. Dana Bagi Hasil
D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
E. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jawaban: B
Sesuai UU No. 9 Tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
Soal 8
Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat yang menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas adalah...
A. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
B. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
C. Sistem Akuntansi Umum (SAU)
D. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
E. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Jawaban: B
SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
Soal 9
Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan melalui...
A. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
B. Audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
C. Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan
D. Pembatalan sepihak oleh Pengguna Anggaran
E. Instruksi Presiden
Jawaban: C
Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 (dan perubahannya), penyelesaian sengketa kontrak dapat ditempuh melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak (mediasi, konsiliasi, arbitrase) atau melalui pengadilan.
Soal 10
Tahun anggaran di Indonesia meliputi masa satu tahun yang dimulai dari tanggal...
A. 1 Januari sampai dengan 31 Desember
B. 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya
C. 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya
D. 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya
E. Sesuai dengan pelantikan Presiden
Jawaban: A
Sesuai Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2003, Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Soal 11
Siapakah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (BUN)?
A. Gubernur Bank Indonesia
B. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
C. Presiden
D. Direktur Jenderal Perbendaharaan
E. Menteri Keuangan
Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN).
Soal 12
Opini BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah...
A. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
B. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
C. Wajar Dengan Catatan (WDC)
D. Tidak Wajar (Adverse)
E. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Jawaban: B
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material sesuai SAP.
Soal 13
Batas waktu penyampaian SPM-LS untuk pembayaran kontrak yang telah selesai (PHO) ke KPPN biasanya diatur dalam...
A. Berita Acara Serah Terima
B. Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran (LLAT)
C. Kontrak Pengadaan
D. Surat Keputusan KPA
E. Rencana Kerja KL
Jawaban: B
Setiap akhir tahun, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran (LLAT) yang mengatur batas waktu pengajuan SPM.
Soal 14
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur tingkat kesalahan SPM yang dikembalikan oleh KPPN disebut...
A. Tingkat Kesalahan SPM
B. Rasio SPM
C. Dispensasi SPM
D. Penyerapan Anggaran
E. Deviasi Halaman III DIPA
Jawaban: A
Tingkat Kesalahan SPM (dulu dikenal sebagai Retur SPM atau Kesalahan SPM) mengukur akurasi Satker dalam mengajukan data ke KPPN agar tidak terjadi penolakan.
Soal 15
Proses penyesuaian anggaran yang dilakukan karena adanya perubahan prioritas atau kebutuhan mendesak di tengah tahun anggaran disebut...
A. Penyusunan RKA-KL
B. Refocussing Anggaran
C. Penyusunan APBN-P
D. Revisi Anggaran
E. Pagu Alokasi
Jawaban: D
Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, yang dapat berupa pergeseran antar sub-komponen, komponen, atau unit.
Soal 16
Uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker disebut...
A. Uang Persediaan (UP)
B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)
C. Pembayaran Langsung (LS)
D. Ganti Uang Persediaan (GUP)
E. Dana Operasional
Jawaban: A
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
Soal 17
Laporan yang menyajikan informasi mengenai surplus/defisit operasional selama satu periode akuntansi pemerintah disebut...
A. Neraca
B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
C. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
E. Laporan Operasional (LO)
Jawaban: E
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan basis akrual.
Soal 18
Jenis kontrak untuk pengadaan barang/jasa yang jumlah harganya pasti dan tetap serta risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia adalah...
A. Kontrak Payung
B. Kontrak Lump Sum
C. Kontrak Harga Satuan
D. Kontrak Gabungan
E. Kontrak Putus
Jawaban: B
Kontrak Lump Sum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan harga yang pasti dan tetap dalam jangka waktu tertentu, di mana risiko kenaikan harga ditanggung penyedia.
Soal 19
Prinsip pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disebut...
A. Efektivitas
B. Akuntabilitas
C. Efisiensi
D. Keadilan
E. Transparansi
Jawaban: B
Akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan pengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Soal 20
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara di daerah adalah...
A. Bupati/Walikota
B. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
C. Kepala KPPN
D. Kepala Kanwil DJPb
E. Gubernur
Jawaban: C
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) di daerah.
Soal 21 Premium
Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset tetap pemerintah dicatat berdasarkan...
A. Nilai Pasar
B. Nilai NJOP
C. Nilai Buku
D. Biaya Perolehan
E. Harga Estimasi
Soal 22 Premium
Pengujian yang dilakukan oleh PPSPM terhadap SPP meliputi...
A. Ketersediaan pagu anggaran dan keabsahan dokumen
B. Kewajaran rencana kerja
C. Kesesuaian harga pasar
D. Kualitas fisik barang yang diadakan
E. Kebenaran formil dan materiil dokumen pendukung
Soal 23 Premium
Berapakah nilai maksimal pengadaan barang melalui e-purchasing yang menggunakan jaminan pelaksanaan?
A. Di atas Rp 100 juta
B. Tidak diperlukan jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing
C. Di atas Rp 1 miliar
D. Di atas Rp 200 juta
E. Di atas Rp 500 juta
Soal 24 Premium
Pemeriksaan kinerja oleh BPK bertujuan untuk menilai aspek...
A. Kewajaran penyajian akun neraca
B. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
C. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E)
D. Kebenaran saldo kas di bank
E. Ketepatan waktu pelaporan keuangan
Soal 25 Premium
Manakah dari berikut ini yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal?
A. Menyusun Rencana Kerja KL
B. Mengawasi pelaksanaan audit internal KL
C. Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen
D. Mengelola dana pensiun pegawai daerah
E. Menetapkan standar biaya umum
Soal 26 Premium
Dalam sistem perbendaharaan, 'Centralized Cash Management' diwujudkan melalui penggunaan akun...
A. Rekening Giro Instansi
B. Rekening Bendahara Pengeluaran
C. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
D. Rekening Dana Cadangan
E. Treasury Single Account (TSA)
Soal 27 Premium
Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi realisasi anggaran terhadap pencapaian target output kegiatan disebut...
A. Analisis Regresi Anggaran
B. Analisis Pertumbuhan Belanja
C. Analisis Varian
D. Analisis Efektivitas Output
E. Analisis Rasio Belanja
Soal 28 Premium
Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam perencanaan anggaran masuk ke dalam tahapan...
A. Pemeriksaan Pendahuluan
B. Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya
C. Persiapan Administrasi Pelaksanaan Anggaran
D. Penetapan Pagu Indikatif
E. Penyusunan Rencana Kerja KL
Soal 29 Premium
Penerimaan hibah luar negeri yang diterima langsung oleh Satker tanpa melalui rekening BUN harus dilaporkan melalui mekanisme...
A. Surat Perintah Membayar Nihil (SPM Nihil)
B. Pencatatan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja
C. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah (SP3HL/SP4HL)
D. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
E. Setoran Tunai ke Kas Negara
Soal 30 Premium
Menurut SAP, pengakuan beban (expense) dilakukan pada saat...
A. Kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara
B. Disetujuinya SPM oleh KPPN
C. Diterimanya kuitansi dari pihak ketiga
D. Timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset
E. Akhir tahun anggaran
Soal 31 Premium
Dalam kontrak harga satuan, volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (BoQ) bersifat...
A. Rahasia
B. Pasti dan tidak boleh berubah
C. Maksimal dan tidak boleh dilampaui
D. Hanya sebagai formalitas
E. Perkiraan/Estimasi
Soal 32 Premium
Hak negara untuk melakukan penagihan piutang negara kadaluwarsa setelah melampaui waktu...
A. 5 tahun
B. Tidak ada masa kadaluwarsa
C. 15 tahun
D. 10 tahun
E. 2 tahun
Soal 33 Premium
Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan harus mendapatkan persetujuan dari...
A. Kepala BPN
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang
D. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang
E. Presiden
Soal 34 Premium
Laporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Untuk tingkat pusat, LHP diserahkan kepada...
A. DPR dan DPD
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Mahkamah Agung
D. Kejaksaan Agung
E. Presiden
Soal 35 Premium
Mekanisme pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara...
A. Transfer langsung dari Rekening Kas Negara ke rekening penyedia
B. Memberikan surat sanggup bayar
C. Menggunakan cek tunai KPPN
D. Melalui rekening Bendahara Pengeluaran
E. Memberikan uang tunai kepada penyedia
Soal 36 Premium
Nilai IKPA yang rendah pada indikator 'Konfirmasi Capaian Output' biasanya disebabkan oleh...
A. Pagu anggaran yang tidak terserap habis
B. Banyaknya retur SP2D
C. Terlalu banyak revisi anggaran
D. Pencairan anggaran di akhir tahun
E. Ketidakpatuhan Satker dalam melaporkan data output pada aplikasi SAKTI
Soal 37 Premium
Penelaahan RKA-KL oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berfokus pada kesesuaian antara...
A. RKA-KL dengan standar biaya dan pagu anggaran
B. RKA-KL dengan visi misi partai politik
C. RKA-KL dengan laporan pajak tahun lalu
D. RKA-KL dengan jumlah pegawai honerer
E. RKA-KL dengan keinginan vendor
Soal 38 Premium
Selisih antara realisasi penerimaan negara dengan realisasi pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran disebut...
A. Pembiayaan Netto
B. Cadangan Devisa
C. Ekuitas Dana
D. Surplus/Defisit Anggaran
E. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Soal 39 Premium
Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi berdasarkan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran disebut...
A. Jurnal Penyesuaian
B. Jurnal Finansial
C. Jurnal Anggaran
D. Jurnal Penutup
E. Jurnal Akrual
Soal 40 Premium
Perubahan kontrak (Addendum) dapat dilakukan dalam hal...
A. Terjadi perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar/spesifikasi
B. Penyedia merasa keuntungan terlalu sedikit
C. Perubahan kurs mata uang secara harian
D. Perubahan pimpinan Satker
E. Keinginan penyedia untuk mempercepat pembayaran
Soal 41 Premium
Pengelolaan kas negara yang dilakukan dengan meminimalkan saldo kas yang menganggur (idle cash) bertujuan untuk...
A. Menghindari audit BPK
B. Mengurangi biaya peluang dan meningkatkan efisiensi fiskal
C. Memenuhi syarat pinjaman luar negeri
D. Meningkatkan belanja pegawai
E. Mempersulit pencairan anggaran
Soal 42 Premium
Dokumen pendukung utama untuk pengajuan SPM-LS Perjalanan Dinas adalah...
A. Surat Izin Mengemudi
B. Kuitansi dan Tiket
C. Daftar Nominatif Perjalanan Dinas
D. Laporan hasil audit
E. Fotokopi KTP pegawai
Soal 43 Premium
Manakah yang bukan merupakan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)?
A. Neraca
B. Laporan Arus Kas
C. Laporan Realisasi Anggaran
D. Laporan Laba Rugi
E. Catatan atas Laporan Keuangan
Soal 44 Premium
Penyedia barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dapat dikenakan sanksi daftar hitam (blacklist) selama...
A. 6 bulan
B. 1 tahun
C. Selamanya
D. 5 tahun
E. 2 tahun
Soal 45 Premium
Kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh orang yang bersalah melalui mekanisme...
A. Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
B. Pencabutan hak pensiun
C. Pemotongan Gaji Pokok saja
D. Denda Administratif
E. Hibah Balik
Soal 46 Premium
Pemberian dispensasi SPM oleh Kepala KPPN dilakukan apabila Satker...
A. Memiliki sisa anggaran yang terlalu besar
B. Lupa menandatangani SPM
C. Ingin mempercepat pembayaran tanpa dokumen lengkap
D. Melebihi batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran
E. Mengalami bencana alam atau gangguan sistem
Soal 47 Premium
Prinsip akuntansi yang menghendaki bahwa pengeluaran tidak boleh melampaui kredit anggaran yang tersedia disebut...
A. Prinsip Pengakuan Kas
B. Prinsip Berkelanjutan
C. Prinsip Spesialisasi Anggaran
D. Prinsip Universalitas
E. Prinsip Akrual
Soal 48 Premium
Pejabat yang bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti hak tagih kepada negara adalah...
A. Bendahara Pengeluaran
B. Kuasa BUN
C. PPSPM
D. PPK
E. KPA
Soal 49 Premium
Sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan adalah...
A. SIRUP
B. SAKTI
C. SIMDA
D. E-Budgeting
E. SPAN
Soal 50 Premium
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam perencanaan anggaran bertujuan untuk...
A. Menghitung nilai inflasi tahunan
B. Memastikan semua proyek dikerjakan oleh BUMN
C. Menyamakan gaji seluruh pegawai
D. Membatasi jumlah rapat di hotel
E. Menentukan kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan
Tips Lulus SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Perbendaharaan Negara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara
SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Perbendaharaan Negara tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.