Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Diplomat

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Diplomat. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
1 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN
Bank Soal
1,887+ Soal Latihan

Materi Pokok SKB CPNS Diplomat

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Diplomat berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Diplomat Ahli Pertama

Ahli Pertama

Kemampuan Umum

3 Indikator
Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
Negosiasi

Kemampuan Khusus

15 Indikator
Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
Penanganan dan Kerja Sama Multilateral
Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN
Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri
Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri
Pelayanan Kekonsuleran
Pelayanan Keprotokolan
Penanganan dan Pengelolaan Media
Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara
Pelayanan Fasilitas Diplomatik
Pembuatan Perjanjian Internasional
Diplomasi Publik
Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri
Layanan Keamanan Diplomatik
Manajemen Kelembagaan Diplomasi

Simulasi Tryout SKB CAT Diplomat

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Diplomat, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Diplomat Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Diplomat berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026

Akses 1,887 Soal SKB Diplomat Lengkap

Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.

✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN ✓ Pembahasan Analisis Mendalam ✓ Update Soal Rutin ✓ Akses Aktif 1 Tahun
Harga Spesial
Rp25.000
Sekali bayar • Akses 365 hari
Lihat Bank Soal

Contoh Soal SKB Diplomat & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Landasan idiil politik luar negeri Indonesia yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah adalah...
Kunci Jawaban: D
Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Materi Terkait: Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
Soal 2
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-Undang apabila materi perjanjian tersebut mengenai...
Kunci Jawaban: D
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 menyebutkan pengesahan melalui UU dilakukan untuk hal-hal prinsipil, salah satunya adalah pembentukan kaidah hukum baru.
Materi Terkait: Pembuatan Perjanjian Internasional
Soal 3
Dalam negosiasi internasional, tahap di mana para pihak mulai mengidentifikasi kepentingan bersama dan mencoba mencapai kesepakatan awal disebut...
Kunci Jawaban: D
Tahap 'Exploration' atau penjajakan melibatkan identifikasi kepentingan dan pencarian landasan bersama sebelum masuk ke detail kesepakatan.
Materi Terkait: Negosiasi
Soal 4
Pilar ASEAN yang berfokus pada penguatan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan adalah...
Kunci Jawaban: C
Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community) bertujuan mempercepat kerja sama politik dan keamanan di kawasan.
Materi Terkait: Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN
Soal 5
Menurut Konvensi Wina 1961, seorang diplomat tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh otoritas negara penerima. Hal ini merupakan bentuk dari...
Kunci Jawaban: B
Inviolability (kekebalan diri) menjamin bahwa pribadi pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat atau ditangkap.
Materi Terkait: Pelayanan Fasilitas Diplomatik
Soal 6
Tugas pokok Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri didasarkan pada prinsip...
Kunci Jawaban: A
Prinsip perlindungan WNI adalah kewajiban negara untuk hadir dan memberikan bantuan hukum sesuai hukum negara setempat dan hukum internasional.
Materi Terkait: Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri
Soal 7
Diplomasi yang ditujukan untuk memengaruhi opini publik masyarakat di negara lain guna mendukung kebijakan luar negeri suatu negara disebut...
Kunci Jawaban: C
Diplomasi publik adalah upaya untuk menjangkau publik mancanegara melalui budaya, informasi, dan komunikasi.
Materi Terkait: Diplomasi Publik
Soal 8
Dalam struktur organisasi Kementerian Luar Negeri RI, unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja dan reformasi birokrasi adalah...
Kunci Jawaban: E
Sekretariat Jenderal mengoordinasikan administrasi, perencanaan, dan manajemen kinerja di lingkungan Kemenlu.
Materi Terkait: Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
Soal 9
Dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat konsuler untuk memberikan izin masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia disebut...
Kunci Jawaban: B
Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia.
Materi Terkait: Pelayanan Kekonsuleran
Soal 10
Asas politik luar negeri Indonesia yang bermakna menentukan sikap sendiri tanpa memihak blok kekuatan tertentu adalah...
Kunci Jawaban: B
Politik Bebas berarti tidak memihak pada blok-blok kekuatan yang ada, sedangkan Aktif berarti turut serta menciptakan ketertiban dunia.
Materi Terkait: Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
Soal 11
Penempatan urutan bendera negara-negara dalam konferensi internasional yang diatur berdasarkan abjad nama negara merupakan bagian dari...
Kunci Jawaban: D
Aturan keprotokolan mengatur tata urutan bendera, tempat duduk, dan kehadiran tokoh dalam acara kenegaraan.
Materi Terkait: Pelayanan Keprotokolan
Soal 12
Badan PBB yang memiliki mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional adalah...
Kunci Jawaban: D
Dewan Keamanan PBB (UN Security Council) memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat guna menjaga perdamaian.
Materi Terkait: Penanganan dan Kerja Sama Multilateral
Soal 13
Upaya penyebaran informasi mengenai arah dan capaian politik luar negeri secara sistematis kepada publik guna memperoleh dukungan dan pemahaman disebut...
Kunci Jawaban: B
Diseminasi informasi kebijakan politik luar negeri bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik domestik maupun internasional mengenai posisi dan kontribusi Indonesia dalam isu global.
Materi Terkait: Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri
Soal 14
Dalam manajemen media, penyampaian informasi resmi pemerintah kepada wartawan secara rutin dan terjadwal disebut...
Kunci Jawaban: A
Press Briefing adalah kegiatan penyampaian informasi kepada media oleh juru bicara atau pejabat berwenang.
Materi Terkait: Penanganan dan Pengelolaan Media
Soal 15
Indonesia sering memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang mengalami bencana alam melalui kerangka kerja sama...
Kunci Jawaban: A
Kerja sama dan bantuan luar negeri mencakup pemberian bantuan teknis maupun kemanusiaan (Indonesian Aid) sebagai wujud solidaritas internasional dan instrumen politik luar negeri.
Materi Terkait: Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri
Soal 16
Dilihat dari jumlah subjek hukum internasional yang terlibat, perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak (negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional) disebut...
Kunci Jawaban: B
Sesuai dengan penggolongan perjanjian internasional, perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua subjek hukum internasional, terlepas dari apakah subjek tersebut negara atau organisasi internasional.
Materi Terkait: Pembuatan Perjanjian Internasional
Soal 17
Fasilitas pembebasan pajak bagi gedung kedutaan besar negara asing di Indonesia merupakan implementasi dari...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Konvensi Wina 1961, gedung perwakilan diplomatik dibebaskan dari pajak atau retribusi pusat maupun daerah.
Materi Terkait: Pelayanan Fasilitas Diplomatik
Soal 18
Penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia biasanya dilakukan melalui forum...
Kunci Jawaban: A
Isu global yang melibatkan kepentingan banyak negara dibahas di forum multilateral (seperti PBB).
Materi Terkait: Penanganan dan Kerja Sama Multilateral
Soal 19
Kepala Perwakilan RI yang bertugas pada organisasi internasional tingkat global bergelar...
Kunci Jawaban: B
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) adalah tingkat tertinggi kepala perwakilan.
Materi Terkait: Manajemen Kelembagaan Diplomasi
Soal 20
Layanan keamanan yang diberikan kepada diplomat asing selama menjalankan tugas di Indonesia bertujuan untuk menjamin...
Kunci Jawaban: E
Keamanan diplomatik mencakup perlindungan fisik pejabat dan gedung perwakilan sesuai kewajiban negara penerima.
Materi Terkait: Layanan Keamanan Diplomatik
Soal 21
PRO
Dalam perumusan kebijakan luar negeri, 'National Interest' (Kepentingan Nasional) merupakan parameter utama. Di Indonesia, hal ini secara eksplisit tercantum dalam...
Kunci Jawaban: D
Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV menjadi dasar perumusan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri.
Materi Terkait: Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 22
PRO
Upaya untuk meyakinkan atau memengaruhi pemangku kepentingan (stakeholders) internasional agar mendukung posisi politik Indonesia disebut...
Kunci Jawaban: C
Advokasi kebijakan melibatkan upaya strategis untuk memengaruhi opini dan keputusan pihak lain demi kepentingan nasional.
Materi Terkait: Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 23
PRO
Seorang negosiator harus memahami 'BATNA'. Apa kepanjangan dari istilah tersebut?
Kunci Jawaban: A
BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) adalah solusi alternatif terbaik jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan.
Materi Terkait: Negosiasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 24
PRO
Berdasarkan Permenlu No. 5 Tahun 2018, penanganan pengaduan WNI di luar negeri harus dilakukan melalui sistem terintegrasi yang disebut...
Kunci Jawaban: E
Portal Peduli WNI merupakan sistem layanan dan pelindungan WNI di luar negeri secara daring dan terintegrasi.
Materi Terkait: Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 25
PRO
Prinsip dalam hubungan internasional yang melarang negara mencampuri urusan dalam negeri negara lain disebut...
Kunci Jawaban: D
Non-interference adalah prinsip fundamental dalam Piagam PBB dan Piagam ASEAN guna menghormati kedaulatan.
Materi Terkait: Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 26
PRO
Pengesahan perjanjian internasional melalui Peraturan Presiden dilakukan apabila materi perjanjian tersebut bersifat...
Kunci Jawaban: C
Pasal 11 UU No. 24 Tahun 2000 menyatakan pengesahan melalui Peraturan Presiden dilakukan untuk materi yang bersifat teknis.
Materi Terkait: Pembuatan Perjanjian Internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 27
PRO
Diplomasi publik Indonesia yang menggunakan kekuatan kuliner untuk memperkenalkan citra bangsa disebut dengan istilah...
Kunci Jawaban: E
Gastrodiplomacy menggunakan makanan sebagai alat diplomasi budaya dan ekonomi.
Materi Terkait: Diplomasi Publik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 28
PRO
Indonesia adalah negara koordinator untuk kerja sama antara ASEAN dan negara mitra tertentu. Proses ini disebut sebagai...
Kunci Jawaban: D
Country Coordinatorship adalah peran bergilir negara ASEAN untuk mengelola hubungan dengan negara mitra wicara.
Materi Terkait: Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 29
PRO
Sesuai Konvensi Wina 1963, tugas utama pejabat konsuler yang berkaitan dengan data kependudukan adalah...
Kunci Jawaban: E
Tugas konsuler mencakup pencatatan sipil (kelahiran, kematian, pernikahan) bagi warga negaranya di luar negeri.
Materi Terkait: Pelayanan Kekonsuleran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 30
PRO
Dalam manajemen kelembagaan, istilah 'Home Staff' di Perwakilan RI merujuk kepada...
Kunci Jawaban: A
Home Staff adalah pegawai negeri yang dikirim dari pusat (Jakarta) untuk bertugas di luar negeri.
Materi Terkait: Manajemen Kelembagaan Diplomasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 31
PRO
Prinsip 'R2P' yang sering dibahas dalam forum multilateral PBB berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk...
Kunci Jawaban: A
R2P (Responsibility to Protect) adalah prinsip yang menekankan tanggung jawab negara melindungi populasinya dari genosida dan kejahatan kemanusiaan.
Materi Terkait: Penanganan dan Kerja Sama Multilateral

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 32
PRO
Diplomasi digital (e-diplomacy) memungkinkan Kemenlu berkomunikasi langsung dengan audiens global. Tantangan utama dari strategi ini adalah...
Kunci Jawaban: D
Penyebaran hoaks dan misinformasi secara cepat dapat mengganggu citra dan kebijakan luar negeri negara.
Materi Terkait: Penanganan dan Pengelolaan Media

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 33
PRO
Penempatan urutan mobil jenazah atau kendaraan tamu negara dalam konvoi protokoler mengikuti aturan...
Kunci Jawaban: B
Tata tempat dan tata urutan kendaraan diatur dalam protokol untuk menjaga martabat tamu negara.
Materi Terkait: Pelayanan Keprotokolan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 34
PRO
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999, pemberian suaka kepada orang asing di Indonesia merupakan wewenang...
Kunci Jawaban: B
Presiden memiliki wewenang memberikan suaka dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri.
Materi Terkait: Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 35
PRO
Salah satu bentuk bantuan luar negeri Indonesia melalui Indonesian Aid (LDKPI) bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) bertugas mengelola dana bantuan pembangunan bagi negara lain.
Materi Terkait: Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 36
PRO
Doktrin hukum internasional yang menyatakan bahwa seorang diplomat dianggap tetap berada di wilayah kedaulatan negara asalnya sehingga dibebaskan dari yurisdiksi negara penerima disebut...
Kunci Jawaban: A
Ekstrateritorialitas adalah fiksi hukum yang mendasari pemberian kekebalan, di mana pejabat atau gedung perwakilan diplomatik dianggap berada di luar wilayah yurisdiksi negara penerima.
Materi Terkait: Pelayanan Fasilitas Diplomatik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 37
PRO
Dalam manajemen kinerja perwakilan, dokumen yang berisi target capaian kinerja setahun disebut...
Kunci Jawaban: C
Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen komitmen antara pimpinan unit kerja untuk mencapai target dalam satu tahun.
Materi Terkait: Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 38
PRO
Kawasan Pasifik Selatan menjadi salah satu prioritas polugri Indonesia. Pendekatan yang digunakan Indonesia untuk memperkuat pengaruh di kawasan tersebut adalah...
Kunci Jawaban: C
Indonesia menggunakan diplomasi pembangunan dan kesamaan identitas sebagai sesama bangsa Pasifik (Pacific Elevation).
Materi Terkait: Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 39
PRO
Keamanan data dan komunikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri diatur secara ketat untuk mencegah kebocoran informasi berklasifikasi. Ini termasuk dalam...
Kunci Jawaban: E
Layanan keamanan diplomatik mencakup perlindungan informasi rahasia negara.
Materi Terkait: Layanan Keamanan Diplomatik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 40
PRO
Penandatanganan (signing) dalam proses pembuatan perjanjian internasional memiliki fungsi sebagai...
Kunci Jawaban: B
Penandatanganan berfungsi sebagai autentikasi naskah atau menyatakan niat negara untuk terikat, meskipun sering memerlukan pengesahan lanjut.
Materi Terkait: Pembuatan Perjanjian Internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 41
PRO
Dalam manajemen media luar negeri, seorang diplomat harus mampu menyusun 'Talking Points'. Apa fungsi utamanya?
Kunci Jawaban: B
Talking points berfungsi sebagai panduan agar pesan yang disampaikan konsisten dengan kebijakan pemerintah.
Materi Terkait: Penanganan dan Pengelolaan Media

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 42
PRO
Prinsip hukum internasional 'Pacta Sunt Servanda' bermakna bahwa...
Kunci Jawaban: D
Pacta Sunt Servanda berarti setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Materi Terkait: Pembuatan Perjanjian Internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 43
PRO
Perwakilan diplomatik dapat diakhiri tugasnya apabila negara penerima menyatakan diplomat tersebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Persona non grata adalah pernyataan negara penerima bahwa seorang diplomat tidak lagi diterima keberadaannya di wilayah tersebut.
Materi Terkait: Manajemen Kelembagaan Diplomasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 44
PRO
Penanganan masalah perbatasan wilayah antarnegara melalui meja perundingan adalah implementasi dari...
Kunci Jawaban: A
Penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau perundingan adalah cara damai dalam diplomasi kedaulatan.
Materi Terkait: Negosiasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 45
PRO
Bentuk perlindungan terhadap Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri mencakup...
Kunci Jawaban: C
Perlindungan BHI mencakup pemberian informasi hukum dan bantuan advokasi jika terjadi diskriminasi atau hambatan usaha.
Materi Terkait: Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 46
PRO
Mekanisme kerja sama ASEAN yang melibatkan mitra wicara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok disebut...
Kunci Jawaban: B
ASEAN Plus Three adalah kerangka kerja sama ASEAN dengan tiga negara Asia Timur tersebut.
Materi Terkait: Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 47
PRO
Diseminasi informasi kebijakan politik luar negeri kepada akademisi bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Kerja sama dengan akademisi bertujuan untuk mendapatkan masukan berbasis riset dan memperkuat advokasi kebijakan di tingkat ilmiah.
Materi Terkait: Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 48
PRO
Dalam sistem multilateral, Indonesia sering berperan sebagai 'Bridge Builder'. Apa maksudnya?
Kunci Jawaban: A
Bridge builder berarti Indonesia berperan menjembatani perbedaan posisi antar kelompok negara guna mencapai konsensus.
Materi Terkait: Penanganan dan Kerja Sama Multilateral

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 49
PRO
Proses pendaftaran paspor bagi WNI yang hilang di luar negeri memerlukan dokumen pengganti sementara yang disebut...
Kunci Jawaban: D
Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu untuk perjalanan kembali ke Indonesia.
Materi Terkait: Pelayanan Kekonsuleran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 50
PRO
Struktur jabatan fungsional diplomat di Indonesia diatur berdasarkan regulasi...
Kunci Jawaban: E
Jabatan fungsional diplomat diatur melalui Peraturan Menteri PANRB (saat ini No. 71 Tahun 2021) untuk menjamin profesionalitas.
Materi Terkait: Manajemen Kelembagaan Diplomasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Diplomat pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Diplomat

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Diplomat semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Diplomat, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Diplomat

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Diplomat menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.