SKB CPNS Pemeriksa Bea dan Cukai

Soal 1

Manakah di bawah ini yang merupakan nilai Kementerian Keuangan yang mencerminkan komitmen untuk bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab?

A Profesionalisme B Pelayanan C Sinergi D Integritas E Kesempurnaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.01/2018, Profesionalisme berarti bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab.

Materi Terkait: Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, dll)

Soal 2

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah...

A Kawasan pelabuhan laut dan bandara internasional yang digunakan untuk ekspor-impor B Wilayah darat dan laut kedaulatan NKRI saja C Wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan D Wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga E Wilayah yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Soal 3

Sikap dasar 'Korsa' bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengandung arti...

A Mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan B Memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap nama baik institusi C Bekerja secara proaktif dalam memberikan solusi bagi pengguna jasa D Kesadaran akan pentingnya kerja sama, persaudaraan, dan rasa senasib sepenanggungan E Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sikap Dasar Korsa dalam Etika Profesi Bea Cukai menekankan pada persaudaraan dan rasa senasib sepenanggungan untuk tujuan organisasi.

Materi Terkait: Etika Profesi Pegawai Bea dan Cukai (Sikap Dasar: Jujur, Korsa, Loyal, Inisiatif)

Soal 4

Salah satu sifat barang yang dikenai cukai menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 adalah...

A Barang yang diproduksi secara massal oleh industri besar B Barang yang peredarannya perlu diawasi karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup C Barang yang diimpor dari luar daerah pabean untuk diperjualbelikan D Barang yang ketersediaannya terbatas di pasar domestik E Barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mewah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2007, barang yang perlu diawasi peredarannya karena dampak negatif adalah salah satu kriteria barang kena cukai.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Soal 5

Dalam Incoterms 2020, istilah yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab mengantar barang hingga ke atas kapal di pelabuhan muat adalah...

A FOB (Free On Board) B DDP (Delivered Duty Paid) C CFR (Cost and Freight) D CIF (Cost, Insurance, and Freight) E EXW (Ex Works)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

FOB (Free On Board) berarti penjual menyerahkan barang di atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan.

Materi Terkait: Dasar-dasar Perdagangan Internasional (Incoterms 2020)

Soal 6

Berikut ini yang merupakan objek cukai di Indonesia saat ini adalah...

A Barang elektronik impor B Kendaraan bermotor mewah C Perhiasan dari logam mulia D Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) E Garam dan Gula

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU Cukai, objek cukai saat ini meliputi Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT).

Materi Terkait: Identifikasi Objek Cukai (MMEA, Hasil Tembakau, dan Objek Cukai Lainnya)

Soal 7

Sistem klasifikasi barang yang digunakan secara internasional dan menjadi dasar BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) adalah...

A Standard International Trade Classification (SITC) B World Customs Organization (WCO) List C Common Effective Preferential Tariff (CEPT) D Global Trade Item Number (GTIN) E Harmonized System (HS)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

HS (Harmonized System) adalah sistem klasifikasi standar internasional untuk produk yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).

Materi Terkait: Sistem Klasifikasi Barang (Harmonized System/HS Code dan BTKI)

Soal 8

Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean disebut dengan...

A Transhipment B Ekspor C Transit D Re-ekspor E Impor

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 11 UU Nomor 17 Tahun 2006, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Soal 9

Sikap 'Inisiatif' sebagai salah satu Sikap Dasar Pegawai DJBC berarti...

A Kemampuan untuk bertindak melebihi apa yang diminta, proaktif, dan melakukan sesuatu tanpa menunggu instruksi guna memecahkan masalah B Mampu bekerja sama dalam tim lintas unit kerja C Selalu hadir tepat waktu di kantor D Menjaga kerahasiaan data dan informasi jabatan E Melakukan pekerjaan hanya jika diperintahkan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sikap dasar Inisiatif menekankan pada tindakan proaktif dan kemampuan mengambil langkah cerdas tanpa instruksi demi kepentingan organisasi.

Materi Terkait: Etika Profesi Pegawai Bea dan Cukai (Sikap Dasar: Jujur, Korsa, Loyal, Inisiatif)

Soal 10

Dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan impor barang adalah...

A Bill of Lading B PIB C Manifest D Invoice E PEB

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PIB (Pemberitahuan Impor Barang) adalah dokumen pabean untuk pemberitahuan atas impor barang.

Materi Terkait: Prosedur Administrasi Impor (PIB) dan Ekspor (PEB)

Soal 11

Berapakah jumlah digit kode HS yang digunakan secara seragam di seluruh dunia sesuai Konvensi HS?

A 8 digit B 6 digit C 10 digit D 12 digit E 4 digit

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Konvensi HS internasional menyeragamkan klasifikasi barang hingga level 6 digit. Digit selebihnya digunakan untuk kepentingan nasional/regional (seperti AHTN di ASEAN).

Materi Terkait: Sistem Klasifikasi Barang (Harmonized System/HS Code dan BTKI)

Soal 12

Tujuan utama dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat adalah...

A Mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing industri manufaktur melalui penangguhan Bea Masuk B Memudahkan peredaran barang ilegal secara legal C Memberikan subsidi kepada pengusaha lokal D Menghapus kewajiban pembayaran pajak dalam rangka impor secara permanen E Meningkatkan impor barang konsumsi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor guna diolah yang diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk untuk mendorong ekspor.

Materi Terkait: Fasilitas Kepabeanan (Kawasan Berikat, KITE, dan Gudang Berikat)

Soal 13

Prinsip utama dalam penetapan Nilai Pabean berdasarkan ketentuan WTO adalah...

A Harga patokan yang ditetapkan pemerintah B Harga jual di negara pengirim C Harga pasar rata-rata dunia D Nilai barang identik dikalikan dua E Nilai Transaksi dari barang yang bersangkutan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Agreement on Customs Valuation WTO (Pasal 1), nilai pabean sedapat mungkin harus didasarkan pada Nilai Transaksi.

Materi Terkait: Ketentuan Nilai Pabean (Customs Valuation) berdasarkan prinsip WTO

Soal 14

Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya karena alasan keamanan, kesehatan, atau lingkungan disebut dengan istilah...

A Barang Milik Negara B Barang Bebas C Barang Modal D Barang Mewah E Lartas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Lartas merupakan singkatan dari Larangan dan Pembatasan, yaitu barang yang diatur impor atau ekspornya oleh instansi teknis terkait.

Materi Terkait: Identifikasi Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Soal 15

Dalam struktur organisasi DJBC, direktorat yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi dan pencegahan pelanggaran adalah...

A Direktorat Fasilitas Kepabeanan B Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai C Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai D Direktorat Teknis Kepabeanan E Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Direktorat P2 (Penindakan dan Penyidikan) bertugas melakukan intelijen, pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan kepabeanan dan cukai.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Soal 16

Manajemen risiko kepabeanan yang memungkinkan barang keluar tanpa pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen (hanya profil risiko) disebut...

A Jalur Prioritas B Jalur Merah C Jalur Oranye D Jalur Kuning E Jalur Hijau

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan impor tanpa pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Materi Terkait: Manajemen Risiko Kepabeanan (Teori Selektivitas: Jalur Merah, Kuning, Hijau, dan Mitra Utama)

Soal 17

Pelunasan cukai atas Hasil Tembakau di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara...

A Pelekatan pita cukai B Sistem deposit pulsa cukai C Pembayaran tunai di bank D Transfer ke rekening Direktorat Jenderal Pajak E Pembayaran berkala setiap akhir tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai UU Cukai, pelunasan cukai dapat dilakukan dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai. Hasil tembakau wajib dilekati pita cukai.

Materi Terkait: Mekanisme Pelunasan Cukai (Pita Cukai dan Dokumen Cukai)

Soal 18

Salah satu misi Kementerian Keuangan adalah...

A Mewujudkan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan B Mencapai swasembada pangan C Melakukan audit terhadap seluruh perusahaan swasta D Menjadi instansi dengan pendapatan tertinggi E Meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor publik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Visi dan Misi Kemenkeu berfokus pada pengelolaan fiskal yang kredibel, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi Indonesia.

Materi Terkait: Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, dll)

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan 'Customs Territory' (Daerah Pabean) dalam konteks kedaulatan wilayah?

A Hanya wilayah perbatasan negara B Wilayah yang dikelola oleh organisasi perdagangan dunia C Wilayah yang tidak boleh dimasuki orang asing D Wilayah di mana hukum kepabeanan suatu negara diterapkan secara penuh E Zona bebas pajak di tengah kota

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Secara teori kedaulatan, daerah pabean adalah manifestasi kedaulatan negara dalam mengatur arus barang keluar dan masuk wilayahnya.

Materi Terkait: Teori Kedaulatan Wilayah (Sovereignty) dalam konteks Pengawasan Pabean

Soal 20

Incoterms 2020 yang membebankan biaya asuransi dan pengangkutan hingga pelabuhan tujuan kepada penjual adalah...

A CPT B FCA C CFR D FOB E CIF

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

CIF (Cost, Insurance, and Freight) berarti penjual menanggung biaya, asuransi, dan pengapalan sampai ke pelabuhan tujuan.

Materi Terkait: Dasar-dasar Perdagangan Internasional (Incoterms 2020)

Soal 21

PRO

Teori keunggulan komparatif David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menguntungkan jika...

A Pemerintah memberikan subsidi ekspor yang besar B Suatu negara memiliki keunggulan absolut pada semua produk C Suatu negara melakukan spesialisasi pada produk dengan biaya peluang (opportunity cost) yang lebih rendah D Negara hanya mengimpor barang mentah E Terjadi proteksi perdagangan yang ketat di perbatasan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Keunggulan komparatif didasarkan pada spesialisasi produk dengan biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain, meskipun satu negara punya keunggulan absolut di banyak bidang.

Materi Terkait: Teori Perdagangan Internasional (Keunggulan Komparatif David Ricardo) terkait arus barang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

WCO SAFE Framework of Standards memiliki dua pilar utama dalam implementasinya. Pilar kedua adalah...

A Business-to-Business Security B Customs-to-Citizen Service C Customs-to-Business Partnership D Customs-to-Government Agreement E Customs-to-Customs Network Arrangement

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

WCO SAFE Framework memiliki Pilar 1 (Customs-to-Customs) dan Pilar 2 (Customs-to-Business/AEO).

Materi Terkait: Konsep Trade Facilitation dan Security (WCO SAFE Framework of Standards)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Metode kedua dalam penentuan Nilai Pabean apabila Nilai Transaksi tidak dapat digunakan adalah...

A Metode Nilai Transaksi Barang Serupa B Metode Nilai Komputasi C Metode Fallback (Fleksibilitas) D Metode Nilai Transaksi Barang Identik E Metode Nilai Deduktif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai hierarki WTO: 1. Nilai Transaksi; 2. Barang Identik; 3. Barang Serupa; 4. Deduktif; 5. Komputasi; 6. Fallback.

Materi Terkait: Ketentuan Nilai Pabean (Customs Valuation) berdasarkan prinsip WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Berapakah besaran sanksi administrasi berupa denda jika seseorang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam PIB yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk (sesuai UU Kepabeanan)?

A Maksimal 50% dari nilai pabean B Flat 100% dari kekurangan C Paling sedikit 50% dari bea masuk yang seharusnya dibayar D Denda tetap sebesar Rp 50.000.000 E Paling sedikit 100% dan paling banyak 1000% dari total kekurangan pembayaran

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2006, sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) memberikan pembebasan atau pengembalian Bea Masuk atas impor barang yang...

A Digunakan untuk kepentingan penelitian pemerintah B Merupakan barang sisa atau limbah industri C Diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain untuk tujuan ekspor D Digunakan sebagai barang modal kantor perusahaan E Dijual kembali di pasar domestik tanpa pengolahan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

KITE ditujukan bagi industri manufaktur yang bahan bakunya diimpor untuk diproses dan hasilnya diekspor kembali.

Materi Terkait: Fasilitas Kepabeanan (Kawasan Berikat, KITE, dan Gudang Berikat)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam manajemen risiko, 'Jalur Kuning' ditetapkan untuk importir yang...

A Memiliki profil risiko sangat rendah dan rekam jejak patuh B Barangnya masuk kategori Lartas namun dokumennya lengkap C Perlu dilakukan penelitian dokumen secara mendalam tetapi tidak perlu pemeriksaan fisik barang D Merupakan perusahaan baru tanpa profil risiko E Wajib dilakukan pemeriksaan fisik 100%

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Jalur Kuning adalah proses pelayanan impor dengan penelitian dokumen sebelum SPPB tanpa pemeriksaan fisik.

Materi Terkait: Manajemen Risiko Kepabeanan (Teori Selektivitas: Jalur Merah, Kuning, Hijau, dan Mitra Utama)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Ketentuan mengenai penundaan pembayaran cukai diatur dalam UU Cukai. Jangka waktu penundaan paling lama adalah...

A 45 hari B 60 hari C 90 hari D 30 hari E 120 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan penundaan pembayaran cukai dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 hari.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Apa fungsi utama dari Intelijen di bidang Kepabeanan dan Cukai?

A Menyusun anggaran tahunan direktorat B Menarik pajak sebanyak-banyaknya dari pengusaha C Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung penindakan dan manajemen risiko D Mengatur jadwal kerja pegawai di perbatasan E Melakukan publikasi kegiatan kantor ke media massa

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Intelijen pabean berfungsi sebagai siklus pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi untuk mencegah pelanggaran hukum secara efektif.

Materi Terkait: Prinsip Penegakan Hukum dan Intelijen di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Pada BTKI, struktur kode HS 8 digit terdiri dari...

A Sektor, Subsektor, Komoditas, dan Varian B Bab, Pos, Subpos WCO, dan Subpos AHTN C Negara Asal, Jenis Barang, Berat, dan Harga D Bab saja hingga 8 digit E Bab, Judul, Tarif, dan Kode Pajak

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

2 digit pertama (Bab), 4 digit (Pos), 6 digit (Subpos WCO), dan 8 digit (Subpos AHTN/ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature).

Materi Terkait: Sistem Klasifikasi Barang (Harmonized System/HS Code dan BTKI)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Pemeriksaan fisik barang (stripping) dilakukan untuk memastikan...

A Warna kontainer sesuai dengan standar internasional B Nama supir truk pengangkut sesuai dengan SIM C Kesesuaian jumlah dan jenis barang dengan dokumen pemberitahuan (PIB) D Keindahan kemasan barang agar menarik konsumen E Bahwa barang tersebut pasti akan laku di pasar Indonesia

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemeriksaan fisik bertujuan memvalidasi kebenaran data jumlah dan jenis barang yang diberitahukan guna menetapkan tarif dan nilai pabean yang benar.

Materi Terkait: Teknis Pemeriksaan Fisik Barang dan Pengambilan Contoh

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Audit Kepabeanan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama berapa tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean?

A 1 tahun B 5 tahun C 2 tahun D 3 tahun E 10 tahun

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 86 UU Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan audit dalam jangka waktu 10 tahun.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Istilah 'Single Stakeholder Management' dalam pengawasan perbatasan (Border Protection) bertujuan untuk...

A Menutup perbatasan bagi seluruh pendatang B Memberikan kekuasaan penuh pada satu instansi saja C Meningkatkan biaya administrasi perbatasan D Mengurangi jumlah instansi yang bekerja di perbatasan E Menciptakan koordinasi yang harmonis antar instansi (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina) untuk efisiensi pengawasan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Coordinated Border Management (CBM) atau manajemen perbatasan terpadu adalah teori untuk menyeimbangkan pengawasan dan fasilitasi.

Materi Terkait: Teori Manajemen Risiko dalam Pengawasan Perbatasan (Border Protection)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam identifikasi barang kena cukai, MMEA Golongan B memiliki kadar etil alkohol sebesar...

A Lebih dari 20% sampai dengan 45% B Di atas 50% C Sampai dengan 5% D Lebih dari 5% sampai dengan 20% E Hanya 10% saja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

MMEA dibagi menjadi: Gol A (s.d 5%), Gol B (>5% s.d 20%), dan Gol C (>20%).

Materi Terkait: Identifikasi Objek Cukai (MMEA, Hasil Tembakau, dan Objek Cukai Lainnya)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Penyelundupan barang di bidang impor yang dilakukan dengan cara tidak menyerahkan pemberitahuan pabean diancam pidana penjara paling singkat...

A 5 tahun B 1 tahun C 2 tahun D 10 tahun E 6 bulan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Ketentuan 'Assists' dalam nilai pabean merujuk pada...

A Biaya bongkar muat di pelabuhan B Gaji pegawai pabean di lapangan C Subsidi ekspor dari negara asal D Bantuan keuangan dari bank E Nilai barang atau jasa yang dipasok oleh pembeli secara cuma-cuma atau dengan harga reduksi untuk digunakan dalam produksi barang impor

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Assists adalah salah satu unsur yang harus ditambahkan ke nilai transaksi jika belum termasuk dalam harga yang dibayar atau seharusnya dibayar.

Materi Terkait: Ketentuan Nilai Pabean (Customs Valuation) berdasarkan prinsip WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Siapakah yang menetapkan daftar barang larangan atau pembatasan (Lartas)?

A Gubernur di masing-masing provinsi B Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) C Instansi Teknis terkait yang kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan D Hanya Direktur Jenderal Bea dan Cukai E Menteri Keuangan atas usul instansi teknis terkait

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Bea Cukai bertugas mengawasi (eksekutor), sedangkan kebijakan Lartas berada di instansi teknis (Kementerian Perdagangan, KKP, KLHK, dll).

Materi Terkait: Identifikasi Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Penelitian dokumen pabean meliputi pengecekan hal-hal berikut, kecuali...

A Klasifikasi barang (HS Code) B Ketentuan Lartas C Warna baju pemilik perusahaan D Tarif bea masuk E Nilai pabean

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penelitian dokumen pabean fokus pada aspek tarif, nilai, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean.

Materi Terkait: Prosedur Administrasi Impor (PIB) dan Ekspor (PEB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Barang yang dikategorikan sebagai 'Barang Tidak Dikuasai' adalah barang yang...

A Barang milik negara yang sedang dilelang B Barang yang tidak memiliki label harga C Barang yang dilarang impornya D Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dalam jangka waktu tertentu E Barang yang dicuri di pelabuhan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai UU Kepabeanan, barang yang tidak dikeluarkan dari TPS melebihi jangka waktu yang ditetapkan menjadi barang tidak dikuasai.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Gudang Berikat merupakan fasilitas untuk menimbun barang impor dengan tujuan untuk...

A Disembunyikan dari pengawasan pajak B Didistribusikan ke dalam daerah pabean dalam jangka waktu tertentu tanpa pengolahan C Diolah lebih lanjut menjadi barang baru D Dimusnahkan karena tidak laku E Dijual eceran di lokasi gudang

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berbeda dengan Kawasan Berikat (untuk pengolahan), Gudang Berikat berfungsi sebagai tempat penimbunan logistik/distribusi barang impor tanpa pengolahan.

Materi Terkait: Fasilitas Kepabeanan (Kawasan Berikat, KITE, dan Gudang Berikat)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Ketentuan mengenai hak eksklusif negara dalam melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah kedaulatannya disebut...

A Prinsip Perdagangan Bebas B Prinsip Kesetaraan Ekonomi C Prinsip Teritorial pabean D Prinsip Kerahasiaan Negara E Prinsip Non-Diskriminasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kedaulatan wilayah pabean memberikan hak eksklusif bagi negara untuk menjalankan fungsi fiskal dan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut.

Materi Terkait: Teori Kedaulatan Wilayah (Sovereignty) dalam konteks Pengawasan Pabean

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Manakah pernyataan yang BENAR terkait klasifikasi barang pada HS Code?

A Ketentuan Umum Menginterpretasi HS (KUMHS) hanya berlaku untuk barang elektronik B Klasifikasi harus mengikuti urutan dari KUMHS 1 sampai KUMHS 6 secara hierarkis C Catatan Bagian dan Catatan Bab tidak memiliki kekuatan hukum D Penentuan klasifikasi hanya berdasarkan gambar produk E Setiap barang bisa memiliki dua kode HS yang berbeda secara sah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Klasifikasi barang wajib mengikuti 6 Ketentuan Umum Menginterpretasi HS (KUMHS/GIR) secara berurutan untuk menjamin konsistensi.

Materi Terkait: Sistem Klasifikasi Barang (Harmonized System/HS Code dan BTKI)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Prinsip 'Post Clearance Audit' (PCA) dalam administrasi pabean modern bertujuan untuk...

A Mengalihkan beban pengawasan dari perbatasan ke pemeriksaan pembukuan setelah barang keluar B Memastikan importir membayar denda di muka C Memperlambat pengeluaran barang di pelabuhan D Menghapus kewajiban pemeriksaan fisik selamanya E Melakukan pemeriksaan terhadap gudang pembeli

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PCA memungkinkan 'Trade Facilitation' di pelabuhan dengan mempercepat arus barang, namun tetap menjaga 'Compliance' melalui audit laporan keuangan kemudian hari.

Materi Terkait: Prinsip Penegakan Hukum dan Intelijen di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Royalti dan biaya lisensi harus ditambahkan pada nilai transaksi jika...

A Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai syarat penjualan barang impor B Merupakan biaya pemasaran produk di media sosial C Harganya di bawah 100 USD D Penjual memberikan diskon tunai E Dibayar setelah barang terjual di Indonesia

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 15 UU Kepabeanan dan prinsip WTO, royalti yang menjadi syarat penjualan harus dimasukkan dalam unsur nilai pabean.

Materi Terkait: Ketentuan Nilai Pabean (Customs Valuation) berdasarkan prinsip WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk...

A Tempat tinggal pegawai bea cukai B Tempat parkir kendaraan dinas kementerian C Lalu lintas barang yang sepenuhnya diawasi oleh pabean D Pusat perbelanjaan barang mewah bebas pajak E Kegiatan pariwisata internasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kawasan Pabean adalah tempat di mana dilakukan kegiatan bongkar muat barang impor/ekspor serta pengawasan oleh Bea Cukai.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Pita cukai dianggap tidak sah (palsu) apabila...

A Warna pita cukai berbeda antar tahun anggaran B Dicetak oleh pihak selain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Perum Peruri) C Memiliki hologram keamanan D Nomor seri pita cukai berurutan E Ditempelkan di bagian bawah kemasan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penyediaan pita cukai dilakukan oleh negara melalui percetakan yang ditunjuk. Penggunaan pita cukai palsu merupakan tindak pidana cukai.

Materi Terkait: Mekanisme Pelunasan Cukai (Pita Cukai dan Dokumen Cukai)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Manakah yang merupakan wewenang Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan barang kena cukai?

A Menjual barang sitaan untuk kepentingan pribadi B Menghancurkan seluruh barang tanpa dokumen di tempat C Menutup pabrik secara permanen tanpa sidang D Menangkap pemilik barang tanpa surat perintah dalam kondisi apapun E Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut yang mengangkut barang kena cukai

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU Cukai, pejabat memiliki wewenang administratif dan penindakan termasuk penghentian sarana pengangkut.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam teknik pengambilan contoh (sampling) barang cair, alat yang umum digunakan disebut...

A Thief Sampler / Dip Can B Caliper C Micrometer D Sounding Tape E Digital Scale

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Thief Sampler atau Dip Can digunakan untuk mengambil sampel cairan dari tangki pada kedalaman tertentu secara akurat.

Materi Terkait: Teknis Pemeriksaan Fisik Barang dan Pengambilan Contoh

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Nilai dasar yang menekankan pada 'bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi' di Kemenkeu adalah...

A Profesionalisme B Integritas C Pelayanan D Kesempurnaan E Sinergi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sinergi berarti membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis.

Materi Terkait: Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, dll)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

AEO (Authorized Economic Operator) merupakan manifestasi dari Pilar keberapa dalam WCO SAFE Framework?

A Pilar 1 B Pilar Dasar C Pilar 3 D Pilar 4 E Pilar 2

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

AEO adalah inti dari Pilar 2 (Customs-to-Business Partnership), memberikan fasilitas pabean bagi operator ekonomi yang patuh dan aman.

Materi Terkait: Konsep Trade Facilitation dan Security (WCO SAFE Framework of Standards)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Yang dimaksud dengan 'De Minimis Value' dalam kepabeanan adalah...

A Nilai barang setelah dikurangi pajak B Batas nilai barang yang diberikan pembebasan bea masuk bagi barang kiriman atau penumpang C Nilai maksimum barang yang boleh diimpor D Nilai penyusutan barang bekas E Harga terendah barang di pasar lokal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

De Minimis adalah ambang batas nilai di mana otoritas pabean tidak memungut bea atau pajak karena biaya administrasinya lebih tinggi dari potensi penerimaan.

Materi Terkait: Ketentuan Nilai Pabean (Customs Valuation) berdasarkan prinsip WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh