Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Transaksi Keuangan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
6 Indikator
Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
Pengenalan standar internasional APU PPT atau Financial Action Task Force (FATF)
Pengenalan kelembagaan PPATK
Kebijakan Aparatur Sipil Negara
Kebijakan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Kemampuan Khusus
7 Indikator
Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan
Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
Pemahaman jenis produk, karakteristik dan mekanisme transaksi pada pihak pelapor
Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif
Pengantar Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan
Simulasi Tryout SKB CAT Analis Transaksi Keuangan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Analis Transaksi Keuangan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Transaksi Keuangan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, disebut sebagai...
Kunci Jawaban: A
Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dsb. harta kekayaan hasil tindak pidana.
Materi Terkait: Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
Soal 2
Dalam tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tahapan pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan jejak asal usul dana disebut dengan tahap...
Kunci Jawaban: C
Tahapan TPPU terdiri dari Placement (penempatan ke sistem keuangan), Layering (memutus jejak melalui transaksi kompleks), dan Integration (penggunaan dana yang seolah-olah sah). Memisahkan hasil kejahatan melalui transaksi kompleks adalah Layering.
Materi Terkait: Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
Soal 3
Badan antar pemerintah yang menetapkan standar internasional (Recommendations) untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara global adalah...
Kunci Jawaban: E
Financial Action Task Force (FATF) merupakan badan antar pemerintah yang dibentuk untuk menetapkan standar internasional, mengembangkan dan mempromosikan kebijakan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Materi Terkait: Pengenalan standar internasional APU PPT atau Financial Action Task Force (FATF)
Soal 4
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, secara kelembagaan PPATK berkedudukan di...
Kunci Jawaban: B
Sesuai dengan Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2010, PPATK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Materi Terkait: Pengenalan kelembagaan PPATK
Soal 5
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu core values (nilai dasar) ASN adalah 'Akuntabel'. Perilaku yang mencerminkan nilai dasar tersebut dalam tugas seorang Analis Transaksi Keuangan adalah...
Kunci Jawaban: B
Nilai dasar Akuntabel dalam UU No. 20 Tahun 2023 (BerAKHLAK) diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tidak menyalahgunakan kewenangan atau data PPATK.
Materi Terkait: Kebijakan Aparatur Sipil Negara
Soal 6
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan merupakan jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun/kategori...
Kunci Jawaban: B
Menurut ketentuan Permenpan RB yang mengatur jabatan fungsional ini, Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat sarjana/magister.
Materi Terkait: Kebijakan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Soal 7
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU yang bersifat lintas batas yurisdiksi, PPATK menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara lain. Forum utama lembaga sejenis PPATK di seluruh dunia adalah...
Kunci Jawaban: D
Egmont Group of Financial Intelligence Units adalah forum jaringan internasional yang menjadi wadah kerja sama antar lembaga intelijen keuangan (FIU) di seluruh dunia untuk bertukar informasi intelijen keuangan terkait TPPU dan PT.
Materi Terkait: Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan
Soal 8
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan Pihak Pelapor. Yang BUKAN termasuk sebagai Pihak Pelapor dari unsur PJK adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010, Bank, Perusahaan Pembiayaan, Manajer Investasi, dan Asuransi adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dealer mobil termasuk Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), bukan unsur PJK.
Materi Terkait: Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
Soal 9
Salah satu layanan Pihak Pelapor adalah Safe Deposit Box (SDB). Karakteristik produk SDB yang berpotensi tinggi digunakan untuk indikasi TPPU adalah...
Kunci Jawaban: B
SDB sangat rawan digunakan dalam TPPU untuk menyembunyikan uang tunai, dokumen, atau barang berharga hasil kejahatan karena bank tidak mencatat dan tidak mengetahui rincian pasti barang yang disimpan di dalamnya secara mutasi berkala layaknya rekening biasa.
Materi Terkait: Pemahaman jenis produk, karakteristik dan mekanisme transaksi pada pihak pelapor
Soal 10
Seorang pengguna jasa mendadak melakukan pelunasan kredit yang sangat besar sebelum jatuh tempo menggunakan uang tunai pecahan kecil tanpa penjelasan sumber dana yang masuk akal. Transaksi ini harus dilaporkan oleh Pihak Pelapor sebagai...
Kunci Jawaban: E
Pelunasan kredit di luar profil wajar tanpa sumber yang jelas (early payoff) sangat berindikasi TPPU. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Pengguna Jasa wajib dilaporkan sebagai TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan).
Materi Terkait: Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
Soal 11
Jika Pihak Pelapor terbukti secara sengaja tidak menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK, sanksi utama yang dapat dikenakan berdasarkan UU TPPU adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 33 UU No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
Materi Terkait: Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif
Soal 12
Salah satu fokus dalam Audit Kepatuhan APUPPT pada Penyedia Jasa Keuangan adalah memastikan efektivitas penerapan prinsip CDD. CDD merupakan singkatan dari...
Kunci Jawaban: E
Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau Beneficial Owner.
Materi Terkait: Pengantar Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Soal 13
Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK berwenang untuk meminta Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi maksimal selama...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 65 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, PPATK dapat meminta Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja yang terindikasi TPPU atau PT.
Materi Terkait: Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan
Soal 14
Tipologi pencucian uang dimana pelaku menggunakan identitas pihak ketiga yang tidak menaruh curiga untuk membuka rekening dan melakukan transaksi disebut dengan teknik...
Kunci Jawaban: A
Nominee adalah tipologi TPPU di mana pelaku menggunakan nama/identitas orang lain (pihak ketiga/boneka) untuk menyembunyikan identitas asli pemilik dana sebenarnya (beneficial owner).
Materi Terkait: Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
Soal 15
Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK paling lambat...
Kunci Jawaban: B
Menurut Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor wajib menyampaikan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
Materi Terkait: Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
Soal 16
Sebagai Analis Transaksi Keuangan, dalam menganalisis transaksi Perusahaan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), pola yang sering mengindikasikan pencucian uang adalah...
Kunci Jawaban: B
Indikator kuat TPPU pada Pedagang Valuta Asing (KUPVA) adalah pembelian valuta asing pecahan bernilai tinggi (misal 1.000 USD atau 500 EUR) dalam jumlah besar oleh nasabah tanpa profil bisnis/tujuan jelas untuk mempermudah penyelundupan fisik uang (cash smuggling).
Materi Terkait: Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
Soal 17
Apabila hasil analisis dan pemeriksaan PPATK menyimpulkan terdapat indikasi tindak pidana asal dan TPPU, maka dokumen tersebut diteruskan kepada...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010, dalam hal hasil analisis dan pemeriksaan terdapat indikasi TPPU atau tindak pidana asal, PPATK menyerahkan hasil tersebut kepada Penyidik (Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dll) untuk dilakukan penyidikan.
Materi Terkait: Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan
Soal 18
Dalam penerapan sanksi administratif, pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada profesi Akuntan yang melanggar kewajiban pelaporan APUPPT adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU TPPU dan PP No. 43 Tahun 2015, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) bagi profesi Akuntan/Akuntan Publik adalah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Kemenkeu yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif APUPPT.
Materi Terkait: Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif
Soal 19
Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: B
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) diatur secara spesifik atau lex specialis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.
Materi Terkait: Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
Soal 20
Menurut standar FATF Rekomendasi 1, negara diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip ini lebih dikenal dengan pendekatan...
Kunci Jawaban: D
Rekomendasi 1 FATF menekankan tentang Risk-Based Approach (RBA) atau Pendekatan Berbasis Risiko, di mana sumber daya dialokasikan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko yang teridentifikasi (risiko tinggi mendapat pengawasan lebih ketat).
Materi Terkait: Pengenalan standar internasional APU PPT atau Financial Action Task Force (FATF)
Soal 21
PRO
Dalam skema TPPU yang menggunakan instrumen perdagangan internasional, pelaku melakukan kolusi untuk mengubah nilai, kuantitas, atau kualitas barang dalam faktur (invoice) guna memindahkan dana. Modus ini dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: A
Trade-Based Money Laundering (TBML) adalah proses penyamaran hasil kejahatan atau pemindahan nilai uang dengan memanfaatkan transaksi perdagangan. Modus utama TBML meliputi over-invoicing, under-invoicing, multiple invoicing, dan over/under shipment.
Materi Terkait: Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Di bawah ini, siapakah pelapor yang dimasukkan sebagai Profesi yang wajib lapor sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2015?
Kunci Jawaban: A
Menurut Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015, Pihak Pelapor dari unsur Profesi mencakup advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dalam melakukan transaksi mewakili atau untuk kepentingan Pengguna Jasa.
Materi Terkait: Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Karakteristik produk Asuransi Jiwa Unit Link (PAYDI) sering dimanfaatkan untuk indikasi TPPU pada tahap Placement. Pola anomali yang dapat dianalisis adalah...
Kunci Jawaban: A
Early Surrender atau penutupan polis asuransi secara dini setelah pembayaran premi tunggal (Single Premium) dalam jumlah masif (terutama tunai) adalah modus klasik mencuci uang untuk mendapatkan dana kembalian dalam bentuk 'cek bersih' dari perusahaan asuransi.
Materi Terkait: Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh Pihak Pelapor kepada PPATK tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Asas ini disebut dengan...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor dan pejabat/pegawainya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan. Ini dikenal luas sebagai Safe Harbor Provisions.
Materi Terkait: Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Ketika Pihak Pelapor dilarang untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa bahwa transaksi yang dilakukannya sedang dilaporkan ke PPATK, aturan ini dikenal dengan nama larangan...
Kunci Jawaban: D
Menurut Pasal 12 UU No. 8 Tahun 2010, direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain bahwa LTKM sedang disusun atau diserahkan kepada PPATK. Larangan ini disebut Anti-Tipping Off.
Materi Terkait: Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam lingkup FATF, Daftar Negara yang berisiko tinggi dan tidak kooperatif dalam rezim APU-PPT (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action) sering disebut sebagai...
Kunci Jawaban: B
FATF secara berkala mengeluarkan daftar yurisdiksi. 'Black List' merujuk pada High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action. Sedangkan 'Grey List' merujuk pada Jurisdictions under Increased Monitoring.
Materi Terkait: Pengenalan standar internasional APU PPT atau Financial Action Task Force (FATF)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam PPATK, struktur kepemimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala PPATK yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan selama...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 49 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Materi Terkait: Pengenalan kelembagaan PPATK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebagai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional, pengembangan karir Analis Transaksi Keuangan difokuskan pada...
Kunci Jawaban: E
Menurut Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 (pengganti aturan JF sebelumnya), kenaikan pangkat/jenjang Jabatan Fungsional didasarkan pada pemenuhan Angka Kredit yang dikonversi dari Predikat Kinerja tahunan yang dinilai dari SKP.
Materi Terkait: Kebijakan Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam melaksanakan analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK dapat meminta informasi kepada instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Hal ini menunjukkan PPATK berfungsi sebagai...
Kunci Jawaban: C
Tugas utama PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) tipe administratif adalah menerima, menganalisis, dan mendiseminasikan laporan/informasi intelijen keuangan terkait indikasi TPPU dan TPPT kepada penegak hukum.
Materi Terkait: Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk mencegah masuknya dana terorisme ke sistem keuangan, Pihak Pelapor diwajibkan melakukan penyaringan (screening) nama nasabah terhadap...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan regulasi APUPPT dan Pendanaan Terorisme, Pihak Pelapor wajib memelihara dan memeriksa nama nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
Materi Terkait: Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Individu yang memiliki kewenangan publik yang penting (seperti Kepala Negara, Menteri, Anggota Parlemen) yang berisiko tinggi terhadap TPPU karena potensi korupsi dan suap disebut...
Kunci Jawaban: D
Politically Exposed Person (PEP) adalah orang-orang yang diberikan peran publik terkemuka, baik domestik, internasional, maupun asing. Menurut FATF dan UU 8/2010, PEP membutuhkan Enhanced Due Diligence (EDD) karena risiko TPPU yang tinggi.
Materi Terkait: Pemahaman jenis produk, karakteristik dan mekanisme transaksi pada pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang pengguna jasa menggunakan penyedia jasa transfer dana remitansi ilegal (Hawala) untuk mengirim uang hasil penipuan ke luar negeri tanpa melalui sistem perbankan resmi. Mekanisme ini dalam TPPU merupakan modus...
Kunci Jawaban: E
Hawala/Hundi adalah bentuk dari Alternative Remittance System (Sistem Pengiriman Uang Alternatif), yang mentransfer nilai uang tanpa adanya pergerakan fisik atau pencatatan di bank resmi, sangat rentan digunakan untuk TPPU tahap Layering dan Placement.
Materi Terkait: Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Audit Khusus APUPPT terhadap Perusahaan Pembiayaan, auditor PPATK menemukan data Beneficial Owner (BO) disembunyikan oleh perusahaan induk di luar negeri. Prinsip utama yang dilanggar perusahaan pembiayaan dalam mengenali nasabah tersebut adalah...
Kunci Jawaban: E
Tidak mengidentifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) sebenarnya dari sebuah korporasi merupakan pelanggaran krusial terhadap prinsip CDD. Pihak Pelapor wajib mengetahui siapa penerima manfaat akhir sebelum membuka hubungan usaha.
Materi Terkait: Pengantar Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Batas minimal kewajiban Laporan Transaksi Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar daerah Pabean Indonesia (Cross Border Cash Carrying) menurut UU TPPU adalah paling sedikit senilai...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, setiap orang yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih ke dalam atau ke luar daerah pabean wajib memberitahukan kepada Bea Cukai.
Materi Terkait: Pemahaman jenis produk, karakteristik dan mekanisme transaksi pada pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain yang wajib menyampaikan Laporan Transaksi Pembelian Barang senilai Rp500.000.000,00 atau lebih kepada PPATK, antara lain adalah...
Kunci Jawaban: C
Menurut Pasal 17 ayat (2) UU 8/2010 dan PP terkait, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain yang wajib lapor adalah perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan/logam mulia/batu mulia, balai lelang, dan pedagang barang seni/antik.
Materi Terkait: Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kriminalisasi TPPU bertujuan untuk mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana. Filosofi utama rezim anti pencucian uang adalah...
Kunci Jawaban: E
Filosofi 'Follow the Money' (Mengejar Arus Uang) merupakan inti dari rezim APUPPT. Pendekatan ini bertujuan mencari dalang kejahatan (intellectual actor) dengan cara melacak aliran uang, karena kejahatan finansial dimotivasi oleh keuntungan ekonomi.
Materi Terkait: Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang mengarah pada Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) berbeda dengan TPPU, perbedaannya adalah...
Kunci Jawaban: E
Perbedaan mendasar adalah arah aliran dana. TPPU selalu bermula dari uang kotor (ilegal) yang dicuci agar tampak bersih (Reverse Alchemy). TPPT bisa berasal dari uang donasi sah/gaji (legal) yang dikumpulkan untuk membiayai aksi terorisme.
Materi Terkait: Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem Informasi pelaporan yang disediakan oleh PPATK kepada Pihak Pelapor untuk menyampaikan LTKM, LTKT, dan IFTI secara elektronik disebut...
Kunci Jawaban: E
goAML adalah aplikasi sistem pelaporan standar internasional yang dikembangkan oleh UNODC dan diimplementasikan oleh PPATK sebagai platform pelaporan data (LTKM, LTKT, CBFT) secara elektronik bagi Pihak Pelapor di Indonesia.
Materi Terkait: Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Laporan yang memuat hasil analisis terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi lain yang berindikasi tindak pidana asal oleh Analis PPATK, disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Sesuai SOP dan terminologi di UU 8/2010, dokumen produk utama fungsi analisis dari PPATK yang memuat indikasi TPPU atau tindak pidana asal yang diserahkan ke penegak hukum disebut Hasil Analisis (HA). Jika proses lebih mendalam menggunakan kewenangan pemeriksaan, produknya disebut Hasil Pemeriksaan (HP).
Materi Terkait: Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Rekomendasi FATF, produk teknologi baru seperti Aset Kripto (Virtual Asset) sangat rentan TPPU. Penyedia jasa kripto diklasifikasikan oleh FATF sebagai...
Kunci Jawaban: D
FATF menerbitkan Rekomendasi 15 terkait Virtual Asset dan Virtual Asset Service Providers (VASPs). VASPs (misalnya bursa kripto/exchangers) wajib menerapkan kewajiban APUPPT seperti halnya PJK konvensional.
Materi Terkait: Pengenalan standar internasional APU PPT atau Financial Action Task Force (FATF)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023, pengawasan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: E
Dalam sistem merit ASN (diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2023), pengawasan nilai dasar, kode etik, dan sistem merit menjadi ranah KASN (atau institusi peleburannya yang disesuaikan presiden pasca transisi), berkolaborasi dengan KemenPANRB dan BKN.
Materi Terkait: Kebijakan Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebuah Koperasi Simpan Pinjam memiliki anggota yang tiba-tiba menaruh dana ratusan juta secara tunai lalu menariknya minggu depan ke rekening bank luar negeri. Kewajiban koperasi tersebut menurut UU APUPPT adalah...
Kunci Jawaban: B
Menurut PP No. 43 Tahun 2015 dan UU 8/2010, Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam diakui sebagai salah satu Pihak Pelapor unsur Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Transaksi janggal tersebut harus dilaporkan sebagai LTKM dan LTKT (jika nominal > 500 jt).
Materi Terkait: Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam melakukan audit kepatuhan berbasis risiko pada PJK, auditor PPATK menemukan kantor cabang bank tidak melakukan verifikasi fisik e-KTP dan membiarkan nasabah menggunakan NPWP palsu. Bank tersebut gagal menjalankan prinsip...
Kunci Jawaban: C
Bagian awal dari CDD adalah Customer Identification Program (CIP), di mana PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas nasabah menggunakan dokumen yang sah dari instansi berwenang (Dukcapil) sebelum membuka hubungan usaha.
Materi Terkait: Pengantar Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenpan RB mengenai Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, kompetensi teknis yang paling mendasar untuk jenjang Ahli Pertama adalah...
Kunci Jawaban: A
Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama merupakan jenjang fungsional keahlian terendah yang tugas utamanya bersifat operasional dasar, seperti pengumpulan data, validasi, penelaahan transaksi awal, dan pembuatan draft analisis di bawah supervisi.
Materi Terkait: Kebijakan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU TPPU, PPATK dapat meminta Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menjatuhkan sanksi jika Pihak Pelapor melanggar kewajiban pelaporan. Siapakah Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) bagi profesi Notaris?
Kunci Jawaban: B
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Majelis Pengawas Notaris) berperan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang berwenang memberikan pengawasan dan sanksi kepada Profesi Notaris terkait penerapan APUPPT.
Materi Terkait: Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaku pencurian data siber (hacker) mentransfer hasil tebusan ransomware melalui puluhan dompet mata uang kripto tak terdaftar (unhosted wallets) sebelum ditukar ke mata uang fiat. Mekanisme pencampuran di blockchain ini disebut...
Kunci Jawaban: A
Crypto tumbling, mixing, atau chain hopping adalah tipologi canggih pada TPPU kripto pada tahap layering, di mana mata uang kripto dipindahkan melalui berbagai aset silang atau jasa pencampur untuk memutus jejak ledger di blockchain.
Materi Terkait: Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebagai ASN ber-AKHLAK, seorang Analis Transaksi Keuangan yang ditugaskan menganalisis profil rekening seorang pejabat tinggi yang juga sahabat karibnya harus mengedepankan nilai 'Loyal'. Hal ini berarti ia harus...
Kunci Jawaban: D
Nilai 'Loyal' dalam Core Values ASN berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Termasuk menjaga rahasia jabatan, tidak membocorkan kasus (Tipping Off), dan mengelola Conflict of Interest (benturan kepentingan) dengan melapor ke atasan.
Materi Terkait: Kebijakan Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam rezim APUPPT, pengungkapan rahasia bank dilarang untuk pihak umum, tetapi dikecualikan secara hukum demi kepentingan peradilan. Menurut UU TPPU, PPATK memiliki kewenangan...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2010, dalam melaksanakan kewenangannya, PPATK tidak terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
Materi Terkait: Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Lembaga penegak hukum yang berwenang menyidik dugaan TPPU dari tindak pidana asal Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi, Penyidik tindak pidana asal (termasuk PPNS LHK) berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU yang tindak pidana asalnya adalah ranah kewenangan mereka.
Materi Terkait: Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penempatan dana tunai hasil peredaran narkotika ke rekening bank yang disetorkan dengan jumlah pecahan kecil secara terus menerus agar berada di bawah batas kewajiban pelaporan (Threshold) 500 juta Rupiah dinamakan tipologi...
Kunci Jawaban: C
Structuring (atau smurfing tunai) adalah modus TPPU di mana pelaku memecah transaksi keuangan tunai menjadi nominal yang lebih kecil (di bawah threshold Rp500 Juta) untuk menghindari pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) otomatis dari bank.
Materi Terkait: Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Analis Transaksi Keuangan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Analis Transaksi Keuangan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.