Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengawas Ketenagakerjaan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Khusus
7 Indikator
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan
Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan
Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Kemampuan Umum
6 Indikator
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Simulasi Tryout SKB CAT Pengawas Ketenagakerjaan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengawas Ketenagakerjaan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Dalam melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan, seorang Pengawas Ketenagakerjaan menemukan pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena ketidaktahuan prosedur. Tindakan preventif edukatif yang paling tepat dilakukan adalah...
Kunci Jawaban: B
Pembinaan norma ketenagakerjaan mengutamakan pendekatan preventif edukatif. Jika ketidakpatuhan disebabkan oleh ketidaktahuan, langkah yang tepat adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis sebelum menjatuhkan sanksi hukum.
Materi Terkait: Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Soal 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, waktu kerja lembur yang diizinkan untuk pekerja paling banyak adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 35 Tahun 2021, waktu kerja lembur paling banyak adalah 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal 3
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai ASN terdiri dari...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 4
Dalam prosedur pemeriksaan penerapan norma ketenagakerjaan, instrumen yang diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setelah menemukan adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan di tempat kerja adalah...
Kunci Jawaban: D
Jika ditemukan pelanggaran norma ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan sebagai peringatan dan perintah perbaikan kepada pengusaha agar mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 menetapkan Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 6
Tahapan pengujian penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap sebuah pesawat uap (boiler) di perusahaan meliputi pengujian secara...
Kunci Jawaban: D
Pengujian penerapan norma K3, khususnya pada objek vital seperti pesawat uap, meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual (konstruksi), serta pengujian statik dan dinamik (fungsi operasional).
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti yang diberikan kepada PNS perempuan untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP 11/2017, untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS perempuan berhak atas cuti melahirkan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal 8
Apabila sebuah perusahaan mengabaikan Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II dari Pengawas Ketenagakerjaan terkait pelanggaran waktu kerja, langkah selanjutnya yang diambil adalah...
Kunci Jawaban: A
Jika pengusaha tidak melaksanakan perintah yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan (biasanya I dan II), Pengawas Ketenagakerjaan akan meningkatkan status pemeriksaan menjadi penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (pro justitia) melalui PPNS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Jenderal yang membawahi langsung kebijakan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Permenaker No 1 Tahun 2021, tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3).
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 10
Untuk merumuskan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis IT yang mematuhi tenggat waktu, seorang Pengawas Ketenagakerjaan menghadapi kendala kurangnya akses data dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah profesional yang harus diambil sesuai prinsip alokasi sumber daya adalah...
Kunci Jawaban: B
Dalam manajemen penyusunan kebijakan, setiap kendala harus diomunikasikan secara transparan kepada atasan disertai dengan usulan solusi yang mematuhi peraturan perundang-undangan (pertemuan resmi untuk integrasi data).
Materi Terkait: Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
Soal 11
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia minimum yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan secara umum (di luar kategori pekerjaan ringan) adalah...
Kunci Jawaban: B
Secara umum, batas usia minimum bekerja di Indonesia mengikuti Konvensi ILO No. 138 yang diratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 1999, yaitu 15 tahun. Meskipun Pasal 68 UU 13/2003 melarang mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun), terdapat pengecualian untuk pekerjaan ringan pada usia 13-15 tahun, sehingga usia 15 tahun dianggap sebagai batas minimum bekerja secara normal.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal 12
Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: E
Peta proses bisnis disusun untuk memberikan acuan yang jelas terkait alur kerja yang terpadu, efisien, dan efektif antar unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan demi pencapaian visi dan misi kementerian.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 13
Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan disebut...
Kunci Jawaban: E
Dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, kewenangan penyidikan tindak pidana diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan yang diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan di era digital saat ini difokuskan pada pelayanan terintegrasi. Sistem informasi yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan secara online adalah...
Kunci Jawaban: D
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) saat ini telah diintegrasikan secara online melalui ekosistem SIAPKerja (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan).
Materi Terkait: Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Soal 15
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki tugas utama...
Kunci Jawaban: D
UPT K3 memiliki fungsi teknis yang difokuskan pada layanan pengujian lingkungan kerja, keahlian K3, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi K3.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 16
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, prinsip dasar penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi disebut sistem...
Kunci Jawaban: C
Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 17
Dalam pemeriksaan penerapan norma ketenagakerjaan, apabila perusahaan tidak membayar Upah Minimum yang telah ditetapkan, pelanggaran tersebut diatur dalam UU 13/2003 dan digolongkan sebagai pelanggaran tindak pidana...
Kunci Jawaban: A
Pasal 90 jo Pasal 185 UU 13/2003 mengatur bahwa membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara dan denda.
Materi Terkait: UU No 13 Tahun 2003
Soal 18
Salah satu bentuk pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah kolaborasi antar instansi. Instansi manakah yang paling sering menjadi mitra sinergis Pengawas Ketenagakerjaan untuk memverifikasi data kepesertaan jaminan sosial pekerja?
Kunci Jawaban: E
Untuk memverifikasi kepatuhan pengusaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan) sesuai norma ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan mensinergikan data dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Materi Terkait: Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Soal 19
Berdasarkan PP No 11 Tahun 2017, usia paling tinggi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara umum adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP 11/2017 Pasal 23 ayat 1, setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan syarat usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal 20
Berdasarkan Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker 9/2023), proses yang berkaitan langsung dengan upaya memastikan perusahaan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan termasuk dalam core business proses...
Kunci Jawaban: D
Proses bisnis utama (core) yang memastikan kepatuhan norma, keselamatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan ada di ranah Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal 21
PRO
Dalam menyusun kebijakan pengembangan sistem pengawasan, Anda diberi target waktu yang sangat ketat sementara analisis data belum selesai. Langkah yang paling tepat berdasarkan kompetensi penggunaan sumber daya adalah...
Kunci Jawaban: E
Langkah yang mencerminkan profesionalisme dan integritas adalah mengomunikasikan kendala kepada atasan serta merencanakan realokasi sumber daya agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas tinggi namun tetap mempertimbangkan batas waktu.
Materi Terkait: Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Namun, proses ini harus dikoordinasikan dan berada di bawah pengawasan dari...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan KUHAP dan aturan pelaksanaannya, pelaksanaan tugas PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) Penyidik Polri (Polisi Republik Indonesia).
Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003, setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini tercantum pada pasal...
Kunci Jawaban: A
Pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 mengatur tentang hak setiap pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas K3, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Permenaker No 1 Tahun 2024, perubahan SOTK UPT Kementerian Ketenagakerjaan menyesuaikan dengan dinamika pelayanan ketenagakerjaan. UPT yang secara khusus berfungsi melaksanakan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas adalah...
Kunci Jawaban: B
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) adalah UPT di lingkungan Kemenaker yang bertugas melaksanakan pelatihan vokasi, sertifikasi, dan peningkatan produktivitas.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan PP 11/2017, batas usia pensiun untuk Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama adalah 58 tahun, sedangkan untuk Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah 60 tahun, dan Ahli Utama 65 tahun.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Metode pengujian K3 lingkungan kerja yang bertujuan untuk mendeteksi tingkat paparan debu yang masuk ke saluran pernapasan pekerja (personal exposure) menggunakan alat...
Kunci Jawaban: A
Personal Dust Sampler (PDS) adalah alat yang digunakan untuk mengukur paparan debu secara personal (personal exposure) yang terhirup oleh pekerja selama waktu kerja tertentu.
Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang mengedepankan pendekatan preventif dan kolaboratif dengan pengusaha dan pekerja/serikat pekerja dikenal dengan konsep...
Kunci Jawaban: B
Pengembangan sistem pengawasan saat ini mendorong penerapan Norma Ketenagakerjaan Pemeriksaan Mandiri (Self-Assessment) agar pengusaha dan pekerja berkolaborasi menilai kepatuhan internal perusahaannya secara transparan dengan panduan pengawas.
Materi Terkait: Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas...
Kunci Jawaban: A
Tugas Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi (keuangan, kepegawaian, hukum, dll) kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam menyusun draf kebijakan sistem informasi pengawasan, Anda menemukan bahwa peraturan pendukungnya sudah kedaluwarsa. Upaya yang sesuai prosedur dalam menggunakan sumber daya adalah...
Kunci Jawaban: A
Tindakan yang tepat adalah berkoordinasi dengan unit yang berkompeten (Biro Hukum), menyusun rencana yang sistematis, dan mengalokasikan waktu untuk menyinkronkan regulasi agar kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat.
Materi Terkait: Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, wewenang pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN (termasuk Sistem Merit) dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, lembaga KASN telah dihapuskan. Fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan serta manajemen ASN kini menjadi wewenang Menteri (PANRB), sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU tersebut.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai UU 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak boleh dilakukan oleh pengusaha dengan alasan pekerja/buruh...
Kunci Jawaban: E
Pasal 153 UU No 13/2003 mengatur larangan bagi pengusaha melakukan PHK karena alasan pekerja mendirikan, menjadi anggota/pengurus serikat pekerja, berhalangan masuk kerja karena sakit, menikah, hamil, melahirkan, dsb.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengujian kesehatan pekerja (pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus) merupakan kewajiban perusahaan berdasarkan norma K3. Jika pengawas menemukan tenaga kerja yang terpapar bahan kimia berbahaya tidak pernah diperiksa kesehatannya, nota pemeriksaan akan didasarkan pada perundangan...
Kunci Jawaban: D
UU No 1 Tahun 1970 mengatur tentang Keselamatan Kerja, termasuk kewajiban pengurus perusahaan untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja.
Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan oleh unsur pengawas yaitu...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Perpres 95 Tahun 2020, Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan intern (audit, reviu, pemantauan).
Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebagai seorang PPNS Ketenagakerjaan, saat melakukan penyitaan dokumen kepegawaian untuk barang bukti kejahatan ketenagakerjaan, dokumen sah yang wajib ditunjukkan dan diberikan kepada pengusaha adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan KUHAP, penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan harus dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan dan izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (kecuali keadaan mendesak lalu dimintakan persetujuan), dan penyidik wajib memberikan tanda terima kepada pihak yang disita barangnya.
Penyusunan Peta Proses Bisnis di Kemenaker (Permenaker 9/2023) menjadi acuan utama dalam reformasi birokrasi, khususnya pada pilar...
Kunci Jawaban: E
Peta Proses Bisnis adalah fondasi dari area perubahan Tata Laksana dalam Reformasi Birokrasi, karena memetakan hubungan kerja yang efektif dan efisien guna menghindari tumpang tindih fungsi.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam melakukan pemeriksaan di perusahaan manufaktur, Pengawas Ketenagakerjaan menerima aduan adanya pekerja wanita hamil yang dipekerjakan pada shift malam tanpa pemeriksaan dokter. Tindakan hukum administratif yang tepat adalah...
Kunci Jawaban: A
Pasal 76 UU 13/2003 melarang pengusaha mempekerjakan pekerja perempuan hamil pada shift malam (23.00 - 07.00) jika berbahaya menurut keterangan dokter. Tindakan pengawas adalah menegakkan norma ini melalui Nota Pemeriksaan agar pekerja dipindahkan ke shift yang aman.
Berdasarkan PP 11 Tahun 2017, Pemberhentian Sementara sebagai PNS dikenakan apabila yang bersangkutan...
Kunci Jawaban: A
Pasal 276 PP 11/2017 mengatur PNS diberhentikan sementara jika: diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner/anggota lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila saat mengumpulkan data untuk penyiapan bahan kebijakan, Anda menemukan bahwa perangkat lunak statistik dinas sedang rusak dan teknisi sedang cuti panjang. Tenggat waktu tersisa 3 hari. Langkah yang optimal adalah...
Kunci Jawaban: A
Meminta bantuan sumber daya dari instansi/unit lain (Biro Pusat Data dan Teknologi Informasi) dengan izin atasan merupakan strategi problem solving yang efektif untuk mengomunikasikan kendala dan memenuhi tenggat waktu sesuai ketentuan.
Materi Terkait: Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pembinaan norma ketenagakerjaan di perusahaan baru beroperasi mencakup pengenalan kelembagaan sarana hubungan industrial. Salah satu lembaga bipartit yang wajib dibentuk di perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih adalah...
Kunci Jawaban: A
Pasal 106 UU No 13/2003 mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih untuk membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai wadah komunikasi antara pengusaha dan wakil pekerja.
Materi Terkait: Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan instrumen penting. Tujuan utama pengembangan digitalisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah...
Kunci Jawaban: C
Digitalisasi sistem bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan (traceability), dan efisiensi kerja pengawas serta kemudahan layanan pengaduan dan pelaporan bagi masyarakat/perusahaan.
Materi Terkait: Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2024, di lingkungan UPT Kementerian Ketenagakerjaan terdapat penguatan fungsi layanan masyarakat. Dokumen atau panduan teknis yang menjadi acuan standar operasional layanan tersebut harus sesuai dengan...
Kunci Jawaban: C
Pelaksanaan tugas UPT Kemenaker harus mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar layanan terstandarisasi dan terukur.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk penghargaan yang disebutkan secara eksplisit?
Kunci Jawaban: B
Hak-hak ASN meliputi penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan/fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. ASN tidak memiliki Hak Kekebalan Hukum (Immunity) seperti diplomat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebuah menara crane di lokasi konstruksi roboh dan memakan korban jiwa. Untuk membuktikan kelayakan alat tersebut sebelum kecelakaan, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Angkut akan memeriksa dokumen...
Kunci Jawaban: A
Dalam pengujian K3, setiap alat berat dan mesin berisiko tinggi wajib memiliki Surat Keterangan Memenuhi Syarat (Suket K3) atau Pengesahan Pemakaian yang membuktikan bahwa alat tersebut telah diuji riksa dan layak operasi.
Saat melaksanakan pemeriksaan kepatuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perusahaan berdalih tidak mendaftar BPJS Kesehatan karena sudah memberikan asuransi komersial swasta kepada pekerja. Sesuai UU No 13/2003 dan UU BPJS, sikap pengawas adalah...
Kunci Jawaban: E
Kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN) bersifat wajib berdasarkan undang-undang. Asuransi komersial swasta sifatnya tambahan (top-up) dan tidak bisa menggantikan kewajiban pendaftaran ke dalam BPJS yang diselenggarakan oleh negara.
Pada penyidikan pelanggaran norma mempekerjakan anak secara ilegal, barang bukti dan keterangan saksi telah lengkap. Sebelum berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum (Tahap I), PPNS melakukan...
Kunci Jawaban: C
Dalam tahapan penyidikan, untuk memastikan kelengkapan alat bukti dan menentukan kelayakan berkas (P-21), PPNS melakukan Gelar Perkara bersama penyidik Polri selaku Koordinator Pengawas (Korwas).
Dalam manajemen konflik saat merumuskan kebijakan, kolega di tim Anda berbeda pandangan terkait format indikator pengawasan baru, sehingga pekerjaan terhambat. Cara mengatasi hal ini untuk mengejar tenggat waktu adalah...
Kunci Jawaban: A
Kemampuan mengomunikasikan kendala meliputi penyelesaian konflik profesional melalui diskusi konstruktif yang merujuk pada peraturan, serta meminta arahan atasan jika mufakat tim tidak tercapai, guna menjaga efisiensi penyiapan kebijakan.
Materi Terkait: Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan.
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, unit eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan adalah...
Kunci Jawaban: B
Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan vokasi, pemagangan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk...
Kunci Jawaban: B
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan (dan perubahannya) secara tegas menyatakan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pembinaan norma ketenagakerjaan juga melibatkan pengenalan kewajiban pengusaha terhadap pekerja penyandang disabilitas. Sesuai perundang-undangan (UU Penyandang Disabilitas), perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit...
Kunci Jawaban: D
Sesuai UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (yang diawasi penegakannya di ranah ketenagakerjaan), perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya (Pemerintah dan BUMN wajib 2%).
Materi Terkait: Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengawasan terintegrasi memerlukan pemetaan (Peta Proses Bisnis) dari ujung ke ujung. Apabila terjadi permasalahan perselisihan hak (normatif) di sebuah perusahaan, core process yang terlibat dari Kemenaker berkolaborasi antara fungsi...
Kunci Jawaban: A
Sesuai Peta Proses Bisnis, masalah yang menyangkut hak normatif (seperti upah yang tidak dibayar) melibatkan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan (penegakan norma) beririsan dengan Pembinaan Hubungan Industrial (pencegahan perselisihan dan bipartit/mediasi).
Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Ketenagakerjaan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pengawas Ketenagakerjaan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengawas Ketenagakerjaan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.