SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual

Soal 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Manakah undang-undang yang dimaksud?

A Undang-Undang Rahasia Dagang B Undang-Undang Paten C Undang-Undang Desain Industri D Undang-Undang Hak Cipta E Undang-Undang Merek

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Hak Cipta. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia, termasuk hak moral dan hak ekonomi Pencipta.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 2

Perbedaan mendasar antara Hak Cipta dan Paten terletak pada objek perlindungannya. Manakah pernyataan berikut yang PALING TEPAT?

A Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif, Paten melindungi invensi teknologi B Hak Cipta memerlukan pendaftaran, Paten timbul otomatis C Hak Cipta tidak bisa dialihkan, Paten bisa dialihkan D Hak Cipta berlaku 20 tahun, Paten berlaku 70 tahun E Hak Cipta melindungi teknologi, Paten melindungi seni

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif (seni, sastra, ilmu pengetahuan), sementara Paten melindungi invensi teknologi (produk atau proses) yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 3

Berdasarkan klasifikasi kekayaan intelektual, manakah yang termasuk dalam kelompok Hak Kekayaan Industri?

A Program komputer dan sinematografi B Buku, lagu, dan lukisan C Karya tulis dan karya tari D Hak Cipta dan Hak Terkait E Paten, Merek, dan Desain Industri

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hak Kekayaan Industri mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Hak Cipta berdiri sendiri sebagai cabang KI yang berbeda karena objeknya adalah karya seni dan sastra.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 4

Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual di Indonesia saat ini adalah...

A Mengirimkan berkas fisik ke kantor pos B Membayar biaya di bank sebelum mengisi formulir C Mengakses laman e-filing di www.dgip.go.id D Menghubungi Kedutaan Besar negara asing E Mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Saat ini, pendaftaran Kekayaan Intelektual (Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri) dilakukan secara online melalui sistem e-filing di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal 5

Setelah mengajukan permohonan secara online, pemohon wajib melakukan pembayaran biaya administrasi. Tata cara pembayaran PNBP tersebut diatur dalam...

A Peraturan Menteri Keuangan B Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025 C Undang-Undang Cipta Kerja D Peraturan Presiden E Peraturan Pemerintah tentang PNBP

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025 mengatur secara spesifik mengenai Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Kekayaan Intelektual pada DJKI, termasuk kanal pembayaran dan jatuh tempo.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal 6

Dalam penegakan hukum Kekayaan Intelektual, DJKI melakukan pemblokiran situs yang melanggar KI berdasarkan peraturan bersama dengan kementerian terkait. Dasar kerja sama tersebut adalah...

A Peraturan bersama DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Digital B Undang-Undang Hak Cipta C Instruksi Presiden D Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik E Peraturan Menteri Hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemblokiran situs web yang melanggar KI dilakukan melalui koordinasi antara DJKI (yang memiliki data pelanggaran) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang memiliki kewenangan teknis untuk memblokir situs.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)?

A Bahan semikonduktor mentah B Kode pemrograman untuk chip komputer C Proses manufaktur elektronik D Gambar dua dimensi dari papan sirkuit E Rancangan peletakan tiga dimensi elemen aktif dan interkoneksi dalam sirkuit terpadu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen (setidaknya satu elemen aktif) dan interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, yang bersifat integratif dan dipersiapkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 8

Fungsi utama dari sistem e-filing DJKI adalah untuk...

A Memudahkan pendaftaran KI secara online B Mengubah undang-undang KI C Menetapkan sengketa KI D Menjual sertifikat KI E Menggantikan fungsi notaris

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

E-filing dirancang untuk memudahkan pemohon dalam melakukan pendaftaran KI secara online tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mempercepat proses administrasi.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal 9

Pemerintah Indonesia dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan Perdagangan dan Penanggulangan Pelanggaran KI. Landasan hukum pembentukan satuan tugas tersebut adalah...

A Peraturan Pemerintah B Undang-Undang C Instruksi Presiden D Keputusan Presiden E Peraturan Menteri Hukum

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pembentukan satuan tugas untuk penanggulangan pelanggaran KI dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden sebagai landasan hukum yang mengatur struktur, tugas, dan kewenangan satgas tersebut.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal 10

Hak eksklusif inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi disebut...

A Indikasi Geografis B Rahasia Dagang C Merek D Paten E Hak Cipta

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk sementara waktu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 11

Dalam prosedur pendaftaran Merek, setelah permohonan lengkap diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif. Berapa lama jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut berdasarkan UU Merek?

A 24 Bulan B 12 Bulan C 30 Hari Kerja D 150 Hari Kerja E 9 Bulan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif dilakukan paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimal.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal 12

DJKI melakukan kerja sama dengan Bea Cukai dan Bareskrim Polri dalam penegakan hukum KI. Bentuk kerja sama tersebut utamanya terkait...

A Pembuatan peraturan B Penindakan dan penyitaan barang palsu C Penerbitan sertifikat D Pendaftaran merek asing E Pelatihan hakim

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

DJKI memperkuat sinergi lintas lembaga, termasuk Bea Cukai dan Bareskrim Polri, terutama dalam melakukan penindakan dan penyitaan barang-barang palsu atau pelanggaran KI di perbatasan dan pasar.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal 13

Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta?

A Program komputer B Prosedur pembuatan kerajinan tangan C Potret D Lagu daerah yang diaransemen ulang E Buku teks ekonomi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Hak Cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, lagu, dan program komputer. Prosedur atau metode (seperti cara membuat kerajinan) lebih tepat dilindungi oleh Paten atau Rahasia Dagang, bukan Hak Cipta.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 14

Saat melakukan pendaftaran melalui e-filing, dokumen apa saja yang WAJIB disiapkan oleh pemohon?

A Paspor dan visa B Identitas pemohon dan deskripsi karya C Kartu Keluarga dan NPWP D Sertifikat tanah dan IMB E Ijazah terakhir

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pendaftaran KI memerlukan identitas pemohon (KTP untuk perorangan atau akta untuk badan usaha), deskripsi atau contoh karya (naskah, gambar, spesifikasi), serta surat kuasa jika dikuasakan. Bukti bayar dilakukan setelah pengisian.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal 15

Peraturan terbaru yang mengatur tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam sistem elektronik adalah...

A Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik C Peraturan Presiden tentang Digital Economy D Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025 E Undang-Undang Hak Cipta

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 secara khusus mengatur tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang terjadi dalam sistem elektronik.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan 'First to File' principle dalam sistem paten di Indonesia?

A Hak diberikan pada publikasi pertama B Hak diberikan pada penjual pertama C Hak diberikan pada pemohon pertama D Hak diberikan pada produsen pertama E Hak diberikan pada penemu pertama

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Indonesia menganut sistem 'First to File', di mana hak paten diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan paten, bukan kepada pihak yang pertama kali menemukan (First to Invent).

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 17

Dalam konteks penilaian Kekayaan Intelektual (misalnya untuk tujuan penjaminan utang), siapa yang berwenang melakukan penilaian tersebut berdasarkan peraturan terbaru?

A Penilai Publik yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif B Notaris C Appraiser swasta tanpa lisensi D Bank tempat pengajuan kredit E Konsultan Paten

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang Penilai Kekayaan Intelektual, yaitu Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 18

Setelah melakukan pembayaran PNBP melalui kanal yang disediakan, pemohon akan mendapatkan bukti setor. Apa fungsi utama dari bukti setor tersebut dalam proses permohonan?

A Untuk dipublikasikan di media massa B Sebagai surat kuasa C Sebagai pengganti sertifikat D Untuk dikembalikan ke kas negara E Melengkapi berkas agar proses dilanjutkan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Bukti penyetoran merupakan syarat untuk melanjutkan proses permohonan ke tahap pemeriksaan formalitas. Tanpa bukti setor yang sah, permohonan dianggap belum lengkap dan tidak akan diproses lebih lanjut.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal 19

Jika terjadi sengketa Kekayaan Intelektual, DJKI menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apa nama proses tersebut?

A Konsiliasi B Negosiasi C Arbitrase D Ajudikasi E Mediasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

DJKI menyediakan layanan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa KI di luar pengadilan, yang merupakan proses negosiasi dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui litigasi.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal 20

Merek yang memiliki reputasi terkenal dan mendapatkan perlindungan khusus (misalnya perlindungan terhadap penggunaan oleh pihak lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis) disebut...

A Merek terkenal B Merek dagang C Merek sederhana D Merek kolektif E Merek jasa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Merek terkenal (Well-known mark) mendapatkan perlindungan ekstra berdasarkan Paris Convention dan TRIPs, termasuk perlindungan terhadap penggunaan untuk barang/jasa yang berbeda jika merugikan pemilik merek terkenal tersebut.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal 21

PRO

Berdasarkan prinsip penegakan hukum, jika ditemukan barang palsu di pasar dan tidak ada laporan langsung dari pemilik hak, penegakan hukum tetap dapat dilakukan menggunakan dasar...

A Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen B Penyitaan barang untuk negara C Penindakan langsung menggunakan Undang-Undang Kekayaan Intelektual D Barang dibiarkan beredar karena kurang bukti E Tidak dapat diproses hukum karena merupakan delik aduan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Jika tidak ada laporan dari pemilik hak untuk kasus murni KI, pihak berwenang dapat menggunakan dasar hukum lain seperti Undang-Undang Kesehatan (untuk kosmetik/obat palsu) atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk tetap melakukan penindakan.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam konteks penegakan hukum terhadap siaran langsung (live streaming) ilegal, mekanisme yang diterapkan adalah...

A Pemblokiran permanen setelah acara selesai B Takedown real-time secara langsung C Penyitaan server di luar negeri D Pemberian sanksi denda otomatis E Tidak ada penanganan khusus

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penegakan hukum terhadap live streaming ilegal dilakukan dengan mekanisme takedown real-time secara langsung saat siaran berlangsung, bekerja sama dengan pemilik hak siar dan kementerian terkait.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Seorang Analis Kekayaan Intelektual menerima permohonan paten sederhana. Berdasarkan Undang-Undang Paten, apa perbedaan utama antara paten sederhana dan paten biasa?

A Hanya berlaku untuk invensi berupa proses, bukan produk B Memiliki masa berlaku 20 tahun tanpa perpanjangan C Tidak dapat dialihkan kepemilikannya atau dilisensikan D Jangka waktu perlindungan 10 tahun dan tidak memerlukan uji langkah inventif E Hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Paten sederhana diberikan untuk invensi baru yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada, memiliki kegunaan praktis, dan jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun (lebih pendek dari paten biasa yaitu 20 tahun), serta tidak harus mengandung langkah inventif.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam prosedur pendaftaran Desain Industri, setelah permohonan diajukan dan memenuhi persyaratan, DJKI akan melakukan publikasi. Apa tujuan dari publikasi tersebut?

A Memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan B Sebagai syarat pembayaran pajak C Mengumumkan harga desain D Mengganti fungsi sertifikat sementara E Menentukan nilai ekonomi desain

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Publikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan (opposition) terhadap pendaftaran desain tersebut jika mereka menganggap desain tersebut telah diketahui sebelumnya atau melanggar hak orang lain.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan Permenkum 41/2025, jika pemohon tidak melakukan pembayaran PNBP setelah jangka waktu yang ditentukan, apa konsekuensi terhadap permohonannya?

A Permohonan otomatis disetujui B Dikenakan bunga pinjaman C Permohonan tetap diproses dengan denda D Pemohon dikenakan sanksi pidana E Permohonan dianggap ditarik kembali

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan tersebut mengatur bahwa jika terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran PNBP melewati jatuh tempo, permohonan dapat dianggap ditarik kembali atau tidak diproses karena persyaratan administrasi keuangan tidak terpenuhi.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam Special 301 Report yang dirilis USTR, Indonesia sering masuk dalam daftar pengawasan (Priority Watch List). Kritik utama yang disampaikan terkait penegakan hukum KI di Indonesia adalah...

A Kurangnya jumlah tenaga pemeriksa B Lambatnya proses sertifikasi C Tidak adanya undang-undang Hak Cipta D Tingginya biaya pendaftaran E Lemahnya penegakan hukum dan maraknya pembajakan daring

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Laporan USTR menyoroti lemahnya penegakan hukum dan maraknya pembajakan serta pemalsuan di pasar daring (online), yang menjadi alasan utama Indonesia tetap berada dalam daftar pengawasan prioritas.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Seorang pencipta lagu meninggal dunia. Ahli warisnya ingin terus mendapatkan royalti atas lagu tersebut. Berapa lama jangka waktu perlindungan Hak Cipta setelah pencipta meninggal berdasarkan UU Hak Cipta?

A 50 tahun B 25 tahun C 70 tahun D Selamanya E 99 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU 28/2014, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Perusahaan asing ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut terkait alamat?

A Tidak perlu mencantumkan alamat B Menggunakan alamat kantor pusat di luar negeri C Menggunakan alamat Kedutaan Besar negaranya D Menunjuk alamat di Indonesia sebagai domisili hukum E Menggunakan alamat hotel selama di Indonesia

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pemohon yang berada di luar wilayah Indonesia wajib menyatakan dan memilih alamat di Indonesia sebagai alamat domisili hukumnya untuk keperluan penerimaan pemberitahuan terkait permohonan dan hak yang didaftarkan.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam penanganan laporan pelanggaran KI melalui sistem elektronik (Permenkum 47/2025), bagaimana mekanisme jika laporan dinyatakan lengkap?

A Disimpan sebagai arsip B Dikenakan biaya administrasi C Langsung dilakukan penggerebekan D Diumumkan kepada publik E Diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permenkum 47/2025 mengatur bahwa laporan yang lengkap akan diteruskan oleh DJKI kepada instansi terkait (seperti Kementerian Komunikasi dan Digital untuk pemblokiran atau aparat penegak hukum untuk penindakan) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Lisensi Wajib' (Compulsory License) dalam sistem Paten Indonesia?

A Lisensi yang otomatis berlaku setelah paten habis B Lisensi yang tidak bisa diperpanjang C Lisensi yang diberikan oleh pemerintah tanpa persetujuan pemilik paten untuk kepentingan publik D Lisensi yang hanya berlaku untuk produk impor E Lisensi yang diberikan secara cuma-cuma oleh inventor

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Lisensi Wajib adalah lisensi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain untuk melaksanakan paten tanpa persetujuan pemilik paten, biasanya dalam kondisi darurat atau untuk kepentingan publik, dengan tetap memberikan imbalan yang layak.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Berdasarkan Permenekraf 6/2025, seorang Penilai Kekayaan Intelektual harus terdaftar dalam sistem pendaftaran Penilaian KI. Siapa yang menetapkan Penilai tersebut?

A Menteri Ekonomi Kreatif B Menteri Keuangan C Direktur Jenderal HKI D Menteri Hukum E Kepala Badan Pusat Statistik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Permenekraf 6/2025, Penilai Kekayaan Intelektual adalah Penilai Publik yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam proses pendaftaran Hak Cipta, meskipun perlindungan timbul otomatis, pencatatan hak cipta tetap penting. Mengapa pencatatan hak cipta dianjurkan?

A Agar ciptaan tidak bisa diubah B Sebagai alat bukti awal kepemilikan di pengadilan C Sebagai syarat untuk publikasi D Untuk mendapatkan hak ekonomi E Memperpanjang masa berlaku hak cipta

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pencatatan Hak Cipta di DJKI menghasilkan surat pencatatan yang menjadi alat bukti awal kepemilikan yang kuat di pengadilan jika terjadi sengketa, memudahkan pembuktian siapa pencipta yang sah.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

DJKI memiliki program untuk menjadi International Searching Authority (ISA). Apa manfaat utama jika Indonesia menjadi ISA?

A Menghapus kewajiban pemeriksaan substantif B Mengurangi jumlah permohonan paten C Memperpendek masa perlindungan paten D Meningkatkan reputasi dan kapasitas pemeriksaan paten internasional E Meningkatkan biaya pendaftaran nasional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menjadi ISA akan mensejajarkan Indonesia dengan kantor KI kelas dunia, memungkinkan DJKI untuk melakukan pencarian dan pemeriksaan awal permohonan paten internasional (PCT), meningkatkan reputasi dan pendapatan.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Seorang Analis KI diminta untuk membedakan antara 'Rahasia Dagang' dan 'Paten'. Manakah pernyataan yang PALING TEPAT mengenai perbedaan keduanya?

A Paten dilindungi 10 tahun, Rahasia Dagang 20 tahun B Paten tidak dapat dialihkan, Rahasia Dagang dapat dialihkan C Paten didaftarkan, Rahasia Dagang tidak bisa didaftarkan D Paten memerlukan pengungkapan publik, Rahasia Dagang dilindungi tanpa pengungkapan E Paten untuk teknologi sederhana, Rahasia Dagang untuk teknologi tinggi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perbedaan mendasar: Paten mengharuskan pengungkapan invensi kepada publik sebagai imbalan perlindungan eksklusif 20 tahun. Rahasia Dagang dilindungi tanpa pendaftaran selama kerahasiaannya dijaga, tanpa batas waktu, namun jika terungkap, perlindungan hilang.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Paten, berapa lama jangka waktu tunggu sejak Tanggal Penerimaan hingga Permohonan Paten (bukan paten sederhana) mulai diumumkan kepada publik?

A 18 bulan B 24 bulan C 1 bulan D 6 bulan E 36 bulan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten diumumkan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Masa pengumumannya sendiri berlangsung selama 6 bulan untuk memberikan kesempatan masyarakat mengajukan keberatan.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam rangka meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya KI, DJKI melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya...

A Penegakan hukum represif B Penyelesaian sengketa C Pendaftaran KI wajib D Pencegahan pelanggaran KI E Lisensi internasional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM merupakan bagian dari strategi pencegahan pelanggaran KI, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan KI bagi pelaku usaha.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Jika terdapat indikasi pelanggaran Hak Cipta berupa penjualan DVD bajakan di pasar tradisional, langkah penegakan hukum yang paling tepat dan terintegrasi adalah...

A Melakukan pemblokiran situs web B Koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk penindakan C Hanya menunggu laporan dari pemilik hak cipta D Mencabut izin usaha pasar E Mengirim surat peringatan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

DJKI memperkuat sinergi lintas lembaga dengan Bea Cukai (untuk barang impor) dan Bareskrim Polri (untuk penindakan pidana) untuk melakukan operasi gabungan dan penyitaan barang palsu di pasar fisik.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Perbedaan antara Indikasi Geografis dan Merek terletak pada...

A Indikasi Geografis didaftarkan perorangan, Merek kolektif B Indikasi Geografis terkait faktor alam/manusia daerah, Merek membedakan asal usaha C Biaya pendaftaran D Tidak ada perbedaan signifikan E Jangka waktu perlindungan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Indikasi Geografis menunjukkan asal suatu produk yang kualitasnya disebabkan oleh faktor geografis (alam/manusia) di daerah asal, sehingga tidak boleh dipindahtangankan. Merek membedakan produk dari pelaku usaha tertentu dan bisa dialihkan.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam prosedur pendaftaran, jika pemeriksa menemukan bahwa suatu permohonan merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, tindakan apa yang dilakukan oleh DJKI?

A Menerbitkan sertifikat atas nama kedua belah pihak secara bersamaan B Meminta kedua pihak untuk melakukan mediasi wajib C Langsung menolak permohonan tanpa pemberitahuan D Mengeluarkan surat pemberitahuan usul penolakan dan memberi kesempatan sanggah E Mengalihkan permohonan ke jenis kekayaan intelektual lain

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, jika ada alasan penolakan, pemeriksa memberikan 'Surat Pemberitahuan Usul Penolakan' kepada pemohon. Pemohon kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap usul penolakan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Sebagian besar tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual merupakan delik aduan. Apa implikasi hukum utama dari status 'delik aduan' tersebut bagi aparat penegak hukum?

A Kasus otomatis kedaluwarsa dalam waktu satu tahun B Aparat dapat melakukan penyidikan kapan saja tanpa perlu laporan C Hanya hakim yang boleh menentukan apakah suatu kasus dapat disidik D Proses hukum hanya dapat dimulai jika ada pengaduan atau laporan dari pemilik hak yang dirugikan E Pelaku tidak bisa dipenjara, hanya dikenakan denda administratif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Delik aduan berarti tindak pidana tersebut hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian apabila ada pengaduan atau laporan dari pemilik hak (pihak yang dirugikan). Tanpa adanya aduan resmi, aparat tidak memiliki dasar hukum untuk memulai proses penyidikan terhadap pelanggaran KI tersebut.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Mengacu pada Permenkum 41/2025, apa saja yang termasuk dalam kanal pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual?

A Hanya melalui transfer bank tertentu B Tidak ada pembayaran, gratis C Hanya tunai di kantor DJKI D Hanya melalui mata uang asing E Berbagai kanal yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permenkum 41/2025 mengatur bahwa pembayaran PNBP KI dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang ditentukan (bank persepsi, pos persepsi, atau sistem pembayaran lainnya) yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam konsep penegakan hukum KI, apa yang dimaksud dengan 'restorative justice'?

A Pembakaran barang bukti B Penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban C Denda maksimal Rp 1 miliar D Hukuman mati bagi pelanggar E Pidana penjara minimal 5 tahun

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam konteks penegakan KI, restorative justice merujuk pada penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban (pemilik hak), dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan efek jera.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Perlindungan Hak Cipta atas program komputer di Indonesia masuk dalam kategori...

A Rahasia Dagang B Desain Industri C Hak Cipta D Merek E Paten

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU Hak Cipta, program komputer dilindungi sebagai ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, sama seperti buku atau karya tulis lainnya, bukan sebagai paten.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Seorang pemohon mendaftarkan Desain Industri untuk sebuah bentuk kursi. Namun, terdapat desain kursi yang sama persis yang sudah dipublikasikan di majalah 2 tahun sebelum pendaftaran. Apa yang akan terjadi?

A Permohonan tetap diterima karena tidak ada batasan publikasi B Permohonan dialihkan menjadi hak cipta C Permohonan ditolak karena tidak memenuhi unsur kebaruan D Sertifikat diterbitkan dengan catatan E Pemohon dikenakan denda

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Syarat utama desain industri adalah kebaruan. Jika desain sudah dipublikasikan sebelumnya (prior art), maka desain tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan dan permohonan akan ditolak.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum KI, terdapat beberapa bidang utama. Manakah yang termasuk dalam bidang-bidang tersebut?

A Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Ajudikasi B Pendaftaran, Ekspor, Impor, Litigasi C Pencegahan, Penegakan Hukum, Kerja Sama, Publikasi D Sertifikasi, Lisensi, Royalti, Banding E Hak Cipta, Paten, Merek, DTLST

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Satgas penegakan hukum KI memiliki bidang utama yaitu pencegahan, penegakan hukum, kerja sama, dan publikasi, untuk memastikan strategi terpadu mulai dari edukasi hingga penindakan.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Berapa biaya yang dikenakan untuk pendaftaran Hak Cipta berdasarkan peraturan PNBP yang berlaku?

A Tergantung nilai jual ciptaan B Gratis C Dikenakan biaya sesuai tarif PNBP yang berlaku D Rp 10.000.000 E Rp 5.000.000

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pencatatan hak cipta dikenakan biaya sesuai tarif PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP. Besaran tarif bervariasi tergantung jenis ciptaan dan metode pendaftaran.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam konteks perjanjian internasional, Indonesia merupakan anggota WTO (World Trade Organization). Oleh karena itu, Indonesia terikat untuk menerapkan standar perlindungan KI minimal yang diatur dalam...

A Paris Convention B Madrid Protocol C TRIPs Agreement D Berne Convention E PCT

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) adalah perjanjian internasional di bawah WTO yang mengatur standar minimal perlindungan Kekayaan Intelektual yang harus diadopsi oleh seluruh anggota WTO, termasuk Indonesia.

Materi Terkait: Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Perusahaan A melisensikan patennya kepada Perusahaan B. Namun, Perusahaan B melanggar batas wilayah yang ditentukan dalam kontrak lisensi. Tindakan apa yang dapat diambil oleh Perusahaan A?

A Menggugat secara perdata (wanprestasi) B Mengajukan tuntutan pidana pencurian C Membatalkan paten D Melaporkan ke Interpol E Tidak bisa berbuat apa-apa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pelanggaran terhadap ketentuan lisensi (seperti wilayah, durasi, atau jenis penggunaan) merupakan wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Perusahaan A dapat menggugat secara perdata (wanprestasi) selain kemungkinan adanya gugatan pelanggaran paten jika lisensi dianggap batal.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Apa perbedaan antara 'Pemeriksaan Formalitas' dan 'Pemeriksaan Substantif' dalam prosedur permohonan Paten?

A Formalitas mengecek kelengkapan administrasi, substantif menilai kebaruan dan langkah inventif B Formalitas menilai substansi, substantif menilai administrasi C Tidak ada perbedaan D Formalitas untuk paten sederhana, substantif untuk paten biasa E Formalitas dilakukan setelah substantif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemeriksaan formalitas mengecek kelengkapan administratif (formulir, biaya, dokumen). Pemeriksaan substantif menilai substansi invensi apakah memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Materi Terkait: Prosedur permohonan kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Selain melalui jalur pidana, pemilik hak Kekayaan Intelektual yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur perdata. Pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut?

A Pengadilan Tata Usaha Negara B Pengadilan Niaga C Mahkamah Konstitusi D Pengadilan Tinggi E Pengadilan Negeri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia (Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, dll), sengketa perdata mengenai pelanggaran hak KI merupakan wewenang Pengadilan Niaga yang berada di bawah lingkungan peradilan umum.

Materi Terkait: Penegakan hukum kekayaan intelektual

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh