SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Kekayaan Intelektual. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual.
Soal 1
Ahli Pertama
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Manakah undang-undang yang dimaksud?
A. Undang-Undang Rahasia Dagang
B. Undang-Undang Paten
C. Undang-Undang Desain Industri
D. Undang-Undang Hak Cipta
E. Undang-Undang Merek
Jawaban: D
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Hak Cipta. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia, termasuk hak moral dan hak ekonomi Pencipta.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 2
Ahli Pertama
Perbedaan mendasar antara Hak Cipta dan Paten terletak pada objek perlindungannya. Manakah pernyataan berikut yang PALING TEPAT?
A. Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif, Paten melindungi invensi teknologi
B. Hak Cipta memerlukan pendaftaran, Paten timbul otomatis
C. Hak Cipta tidak bisa dialihkan, Paten bisa dialihkan
D. Hak Cipta berlaku 20 tahun, Paten berlaku 70 tahun
E. Hak Cipta melindungi teknologi, Paten melindungi seni
Jawaban: A
Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif (seni, sastra, ilmu pengetahuan), sementara Paten melindungi invensi teknologi (produk atau proses) yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 3
Ahli Pertama
Berdasarkan klasifikasi kekayaan intelektual, manakah yang termasuk dalam kelompok Hak Kekayaan Industri?
A. Program komputer dan sinematografi
B. Buku, lagu, dan lukisan
C. Karya tulis dan karya tari
D. Hak Cipta dan Hak Terkait
E. Paten, Merek, dan Desain Industri
Jawaban: E
Hak Kekayaan Industri mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Hak Cipta berdiri sendiri sebagai cabang KI yang berbeda karena objeknya adalah karya seni dan sastra.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 4
Ahli Pertama
Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual di Indonesia saat ini adalah...
A. Mengirimkan berkas fisik ke kantor pos
B. Membayar biaya di bank sebelum mengisi formulir
C. Mengakses laman e-filing di www.dgip.go.id
D. Menghubungi Kedutaan Besar negara asing
E. Mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
Jawaban: C
Saat ini, pendaftaran Kekayaan Intelektual (Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri) dilakukan secara online melalui sistem e-filing di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Materi:
Prosedur permohonan kekayaan intelektual
Soal 5
Ahli Pertama
Setelah mengajukan permohonan secara online, pemohon wajib melakukan pembayaran biaya administrasi. Tata cara pembayaran PNBP tersebut diatur dalam...
A. Peraturan Menteri Keuangan
B. Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025
C. Undang-Undang Cipta Kerja
D. Peraturan Presiden
E. Peraturan Pemerintah tentang PNBP
Jawaban: B
Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025 mengatur secara spesifik mengenai Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Kekayaan Intelektual pada DJKI, termasuk kanal pembayaran dan jatuh tempo.
Materi:
Prosedur permohonan kekayaan intelektual
Soal 6
Ahli Pertama
Dalam penegakan hukum Kekayaan Intelektual, DJKI melakukan pemblokiran situs yang melanggar KI berdasarkan peraturan bersama dengan kementerian terkait. Dasar kerja sama tersebut adalah...
A. Peraturan bersama DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Digital
B. Undang-Undang Hak Cipta
C. Instruksi Presiden
D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
E. Peraturan Menteri Hukum
Jawaban: A
Pemblokiran situs web yang melanggar KI dilakukan melalui koordinasi antara DJKI (yang memiliki data pelanggaran) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang memiliki kewenangan teknis untuk memblokir situs.
Materi:
Penegakan hukum kekayaan intelektual
Soal 7
Ahli Pertama
Apa yang dimaksud dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)?
A. Bahan semikonduktor mentah
B. Kode pemrograman untuk chip komputer
C. Proses manufaktur elektronik
D. Gambar dua dimensi dari papan sirkuit
E. Rancangan peletakan tiga dimensi elemen aktif dan interkoneksi dalam sirkuit terpadu
Jawaban: E
DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen (setidaknya satu elemen aktif) dan interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, yang bersifat integratif dan dipersiapkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 8
Ahli Pertama
Fungsi utama dari sistem e-filing DJKI adalah untuk...
A. Memudahkan pendaftaran KI secara online
B. Mengubah undang-undang KI
C. Menetapkan sengketa KI
D. Menjual sertifikat KI
E. Menggantikan fungsi notaris
Jawaban: A
E-filing dirancang untuk memudahkan pemohon dalam melakukan pendaftaran KI secara online tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mempercepat proses administrasi.
Materi:
Prosedur permohonan kekayaan intelektual
Soal 9
Ahli Pertama
Pemerintah Indonesia dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan Perdagangan dan Penanggulangan Pelanggaran KI. Landasan hukum pembentukan satuan tugas tersebut adalah...
A. Peraturan Pemerintah
B. Undang-Undang
C. Instruksi Presiden
D. Keputusan Presiden
E. Peraturan Menteri Hukum
Jawaban: D
Pembentukan satuan tugas untuk penanggulangan pelanggaran KI dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden sebagai landasan hukum yang mengatur struktur, tugas, dan kewenangan satgas tersebut.
Materi:
Penegakan hukum kekayaan intelektual
Soal 10
Ahli Pertama
Hak eksklusif inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi disebut...
A. Indikasi Geografis
B. Rahasia Dagang
C. Merek
D. Paten
E. Hak Cipta
Jawaban: D
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk sementara waktu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 11
Ahli Pertama
Dalam prosedur pendaftaran Merek, setelah permohonan lengkap diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif. Berapa lama jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut berdasarkan UU Merek?
A. 24 Bulan
B. 12 Bulan
C. 30 Hari Kerja
D. 150 Hari Kerja
E. 9 Bulan
Jawaban: D
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif dilakukan paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimal.
Materi:
Prosedur permohonan kekayaan intelektual
Soal 12
Ahli Pertama
DJKI melakukan kerja sama dengan Bea Cukai dan Bareskrim Polri dalam penegakan hukum KI. Bentuk kerja sama tersebut utamanya terkait...
A. Pembuatan peraturan
B. Penindakan dan penyitaan barang palsu
C. Penerbitan sertifikat
D. Pendaftaran merek asing
E. Pelatihan hakim
Jawaban: B
DJKI memperkuat sinergi lintas lembaga, termasuk Bea Cukai dan Bareskrim Polri, terutama dalam melakukan penindakan dan penyitaan barang-barang palsu atau pelanggaran KI di perbatasan dan pasar.
Materi:
Penegakan hukum kekayaan intelektual
Soal 13
Ahli Pertama
Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta?
A. Program komputer
B. Prosedur pembuatan kerajinan tangan
C. Potret
D. Lagu daerah yang diaransemen ulang
E. Buku teks ekonomi
Jawaban: B
Hak Cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, lagu, dan program komputer. Prosedur atau metode (seperti cara membuat kerajinan) lebih tepat dilindungi oleh Paten atau Rahasia Dagang, bukan Hak Cipta.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 14
Ahli Pertama
Saat melakukan pendaftaran melalui e-filing, dokumen apa saja yang WAJIB disiapkan oleh pemohon?
A. Paspor dan visa
B. Identitas pemohon dan deskripsi karya
C. Kartu Keluarga dan NPWP
D. Sertifikat tanah dan IMB
E. Ijazah terakhir
Jawaban: B
Pendaftaran KI memerlukan identitas pemohon (KTP untuk perorangan atau akta untuk badan usaha), deskripsi atau contoh karya (naskah, gambar, spesifikasi), serta surat kuasa jika dikuasakan. Bukti bayar dilakukan setelah pengisian.
Materi:
Prosedur permohonan kekayaan intelektual
Soal 15
Ahli Pertama
Peraturan terbaru yang mengatur tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam sistem elektronik adalah...
A. Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025
B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
C. Peraturan Presiden tentang Digital Economy
D. Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025
E. Undang-Undang Hak Cipta
Jawaban: A
Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 secara khusus mengatur tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang terjadi dalam sistem elektronik.
Materi:
Penegakan hukum kekayaan intelektual
Soal 16
Ahli Pertama
Apa yang dimaksud dengan 'First to File' principle dalam sistem paten di Indonesia?
A. Hak diberikan pada publikasi pertama
B. Hak diberikan pada penjual pertama
C. Hak diberikan pada pemohon pertama
D. Hak diberikan pada produsen pertama
E. Hak diberikan pada penemu pertama
Jawaban: C
Indonesia menganut sistem 'First to File', di mana hak paten diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan paten, bukan kepada pihak yang pertama kali menemukan (First to Invent).
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 17
Ahli Pertama
Dalam konteks penilaian Kekayaan Intelektual (misalnya untuk tujuan penjaminan utang), siapa yang berwenang melakukan penilaian tersebut berdasarkan peraturan terbaru?
A. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif
B. Notaris
C. Appraiser swasta tanpa lisensi
D. Bank tempat pengajuan kredit
E. Konsultan Paten
Jawaban: A
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang Penilai Kekayaan Intelektual, yaitu Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 18
Ahli Pertama
Setelah melakukan pembayaran PNBP melalui kanal yang disediakan, pemohon akan mendapatkan bukti setor. Apa fungsi utama dari bukti setor tersebut dalam proses permohonan?
A. Untuk dipublikasikan di media massa
B. Sebagai surat kuasa
C. Sebagai pengganti sertifikat
D. Untuk dikembalikan ke kas negara
E. Melengkapi berkas agar proses dilanjutkan
Jawaban: E
Bukti penyetoran merupakan syarat untuk melanjutkan proses permohonan ke tahap pemeriksaan formalitas. Tanpa bukti setor yang sah, permohonan dianggap belum lengkap dan tidak akan diproses lebih lanjut.
Materi:
Prosedur permohonan kekayaan intelektual
Soal 19
Ahli Pertama
Jika terjadi sengketa Kekayaan Intelektual, DJKI menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apa nama proses tersebut?
A. Konsiliasi
B. Negosiasi
C. Arbitrase
D. Ajudikasi
E. Mediasi
Jawaban: E
DJKI menyediakan layanan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa KI di luar pengadilan, yang merupakan proses negosiasi dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui litigasi.
Materi:
Penegakan hukum kekayaan intelektual
Soal 20
Ahli Pertama
Merek yang memiliki reputasi terkenal dan mendapatkan perlindungan khusus (misalnya perlindungan terhadap penggunaan oleh pihak lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis) disebut...
A. Merek terkenal
B. Merek dagang
C. Merek sederhana
D. Merek kolektif
E. Merek jasa
Jawaban: A
Merek terkenal (Well-known mark) mendapatkan perlindungan ekstra berdasarkan Paris Convention dan TRIPs, termasuk perlindungan terhadap penggunaan untuk barang/jasa yang berbeda jika merugikan pemilik merek terkenal tersebut.
Materi:
Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
Soal 21
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan prinsip penegakan hukum, jika ditemukan barang palsu di pasar dan tidak ada laporan langsung dari pemilik hak, penegakan hukum tetap dapat dilakukan menggunakan dasar...
A. Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen
B. Penyitaan barang untuk negara
C. Penindakan langsung menggunakan Undang-Undang Kekayaan Intelektual
D. Barang dibiarkan beredar karena kurang bukti
E. Tidak dapat diproses hukum karena merupakan delik aduan
Soal 22
Ahli Pertama
Premium
Dalam konteks penegakan hukum terhadap siaran langsung (live streaming) ilegal, mekanisme yang diterapkan adalah...
A. Pemblokiran permanen setelah acara selesai
B. Takedown real-time secara langsung
C. Penyitaan server di luar negeri
D. Pemberian sanksi denda otomatis
E. Tidak ada penanganan khusus
Soal 23
Ahli Pertama
Premium
Seorang Analis Kekayaan Intelektual menerima permohonan paten sederhana. Berdasarkan Undang-Undang Paten, apa perbedaan utama antara paten sederhana dan paten biasa?
A. Hanya berlaku untuk invensi berupa proses, bukan produk
B. Memiliki masa berlaku 20 tahun tanpa perpanjangan
C. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya atau dilisensikan
D. Jangka waktu perlindungan 10 tahun dan tidak memerlukan uji langkah inventif
E. Hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia
Soal 24
Ahli Pertama
Premium
Dalam prosedur pendaftaran Desain Industri, setelah permohonan diajukan dan memenuhi persyaratan, DJKI akan melakukan publikasi. Apa tujuan dari publikasi tersebut?
A. Memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan
B. Sebagai syarat pembayaran pajak
C. Mengumumkan harga desain
D. Mengganti fungsi sertifikat sementara
E. Menentukan nilai ekonomi desain
Soal 25
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan Permenkum 41/2025, jika pemohon tidak melakukan pembayaran PNBP setelah jangka waktu yang ditentukan, apa konsekuensi terhadap permohonannya?
A. Permohonan otomatis disetujui
B. Dikenakan bunga pinjaman
C. Permohonan tetap diproses dengan denda
D. Pemohon dikenakan sanksi pidana
E. Permohonan dianggap ditarik kembali
Soal 26
Ahli Pertama
Premium
Dalam Special 301 Report yang dirilis USTR, Indonesia sering masuk dalam daftar pengawasan (Priority Watch List). Kritik utama yang disampaikan terkait penegakan hukum KI di Indonesia adalah...
A. Kurangnya jumlah tenaga pemeriksa
B. Lambatnya proses sertifikasi
C. Tidak adanya undang-undang Hak Cipta
D. Tingginya biaya pendaftaran
E. Lemahnya penegakan hukum dan maraknya pembajakan daring
Soal 27
Ahli Pertama
Premium
Seorang pencipta lagu meninggal dunia. Ahli warisnya ingin terus mendapatkan royalti atas lagu tersebut. Berapa lama jangka waktu perlindungan Hak Cipta setelah pencipta meninggal berdasarkan UU Hak Cipta?
A. 50 tahun
B. 25 tahun
C. 70 tahun
D. Selamanya
E. 99 tahun
Soal 28
Ahli Pertama
Premium
Perusahaan asing ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut terkait alamat?
A. Tidak perlu mencantumkan alamat
B. Menggunakan alamat kantor pusat di luar negeri
C. Menggunakan alamat Kedutaan Besar negaranya
D. Menunjuk alamat di Indonesia sebagai domisili hukum
E. Menggunakan alamat hotel selama di Indonesia
Soal 29
Ahli Pertama
Premium
Dalam penanganan laporan pelanggaran KI melalui sistem elektronik (Permenkum 47/2025), bagaimana mekanisme jika laporan dinyatakan lengkap?
A. Disimpan sebagai arsip
B. Dikenakan biaya administrasi
C. Langsung dilakukan penggerebekan
D. Diumumkan kepada publik
E. Diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti
Soal 30
Ahli Pertama
Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Lisensi Wajib' (Compulsory License) dalam sistem Paten Indonesia?
A. Lisensi yang otomatis berlaku setelah paten habis
B. Lisensi yang tidak bisa diperpanjang
C. Lisensi yang diberikan oleh pemerintah tanpa persetujuan pemilik paten untuk kepentingan publik
D. Lisensi yang hanya berlaku untuk produk impor
E. Lisensi yang diberikan secara cuma-cuma oleh inventor
Soal 31
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan Permenekraf 6/2025, seorang Penilai Kekayaan Intelektual harus terdaftar dalam sistem pendaftaran Penilaian KI. Siapa yang menetapkan Penilai tersebut?
A. Menteri Ekonomi Kreatif
B. Menteri Keuangan
C. Direktur Jenderal HKI
D. Menteri Hukum
E. Kepala Badan Pusat Statistik
Soal 32
Ahli Pertama
Premium
Dalam proses pendaftaran Hak Cipta, meskipun perlindungan timbul otomatis, pencatatan hak cipta tetap penting. Mengapa pencatatan hak cipta dianjurkan?
A. Agar ciptaan tidak bisa diubah
B. Sebagai alat bukti awal kepemilikan di pengadilan
C. Sebagai syarat untuk publikasi
D. Untuk mendapatkan hak ekonomi
E. Memperpanjang masa berlaku hak cipta
Soal 33
Ahli Pertama
Premium
DJKI memiliki program untuk menjadi International Searching Authority (ISA). Apa manfaat utama jika Indonesia menjadi ISA?
A. Menghapus kewajiban pemeriksaan substantif
B. Mengurangi jumlah permohonan paten
C. Memperpendek masa perlindungan paten
D. Meningkatkan reputasi dan kapasitas pemeriksaan paten internasional
E. Meningkatkan biaya pendaftaran nasional
Soal 34
Ahli Pertama
Premium
Seorang Analis KI diminta untuk membedakan antara 'Rahasia Dagang' dan 'Paten'. Manakah pernyataan yang PALING TEPAT mengenai perbedaan keduanya?
A. Paten dilindungi 10 tahun, Rahasia Dagang 20 tahun
B. Paten tidak dapat dialihkan, Rahasia Dagang dapat dialihkan
C. Paten didaftarkan, Rahasia Dagang tidak bisa didaftarkan
D. Paten memerlukan pengungkapan publik, Rahasia Dagang dilindungi tanpa pengungkapan
E. Paten untuk teknologi sederhana, Rahasia Dagang untuk teknologi tinggi
Soal 35
Ahli Pertama
Premium
Berdasarkan Undang-Undang Paten, berapa lama jangka waktu tunggu sejak Tanggal Penerimaan hingga Permohonan Paten (bukan paten sederhana) mulai diumumkan kepada publik?
A. 18 bulan
B. 24 bulan
C. 1 bulan
D. 6 bulan
E. 36 bulan
Soal 36
Ahli Pertama
Premium
Dalam rangka meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya KI, DJKI melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya...
A. Penegakan hukum represif
B. Penyelesaian sengketa
C. Pendaftaran KI wajib
D. Pencegahan pelanggaran KI
E. Lisensi internasional
Soal 37
Ahli Pertama
Premium
Jika terdapat indikasi pelanggaran Hak Cipta berupa penjualan DVD bajakan di pasar tradisional, langkah penegakan hukum yang paling tepat dan terintegrasi adalah...
A. Melakukan pemblokiran situs web
B. Koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk penindakan
C. Hanya menunggu laporan dari pemilik hak cipta
D. Mencabut izin usaha pasar
E. Mengirim surat peringatan
Soal 38
Ahli Pertama
Premium
Perbedaan antara Indikasi Geografis dan Merek terletak pada...
A. Indikasi Geografis didaftarkan perorangan, Merek kolektif
B. Indikasi Geografis terkait faktor alam/manusia daerah, Merek membedakan asal usaha
C. Biaya pendaftaran
D. Tidak ada perbedaan signifikan
E. Jangka waktu perlindungan
Soal 39
Ahli Pertama
Premium
Dalam prosedur pendaftaran, jika pemeriksa menemukan bahwa suatu permohonan merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, tindakan apa yang dilakukan oleh DJKI?
A. Menerbitkan sertifikat atas nama kedua belah pihak secara bersamaan
B. Meminta kedua pihak untuk melakukan mediasi wajib
C. Langsung menolak permohonan tanpa pemberitahuan
D. Mengeluarkan surat pemberitahuan usul penolakan dan memberi kesempatan sanggah
E. Mengalihkan permohonan ke jenis kekayaan intelektual lain
Soal 40
Ahli Pertama
Premium
Sebagian besar tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual merupakan delik aduan. Apa implikasi hukum utama dari status 'delik aduan' tersebut bagi aparat penegak hukum?
A. Kasus otomatis kedaluwarsa dalam waktu satu tahun
B. Aparat dapat melakukan penyidikan kapan saja tanpa perlu laporan
C. Hanya hakim yang boleh menentukan apakah suatu kasus dapat disidik
D. Proses hukum hanya dapat dimulai jika ada pengaduan atau laporan dari pemilik hak yang dirugikan
E. Pelaku tidak bisa dipenjara, hanya dikenakan denda administratif
Soal 41
Ahli Pertama
Premium
Mengacu pada Permenkum 41/2025, apa saja yang termasuk dalam kanal pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual?
A. Hanya melalui transfer bank tertentu
B. Tidak ada pembayaran, gratis
C. Hanya tunai di kantor DJKI
D. Hanya melalui mata uang asing
E. Berbagai kanal yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan
Soal 42
Ahli Pertama
Premium
Dalam konsep penegakan hukum KI, apa yang dimaksud dengan 'restorative justice'?
A. Pembakaran barang bukti
B. Penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban
C. Denda maksimal Rp 1 miliar
D. Hukuman mati bagi pelanggar
E. Pidana penjara minimal 5 tahun
Soal 43
Ahli Pertama
Premium
Perlindungan Hak Cipta atas program komputer di Indonesia masuk dalam kategori...
A. Rahasia Dagang
B. Desain Industri
C. Hak Cipta
D. Merek
E. Paten
Soal 44
Ahli Pertama
Premium
Seorang pemohon mendaftarkan Desain Industri untuk sebuah bentuk kursi. Namun, terdapat desain kursi yang sama persis yang sudah dipublikasikan di majalah 2 tahun sebelum pendaftaran. Apa yang akan terjadi?
A. Permohonan tetap diterima karena tidak ada batasan publikasi
B. Permohonan dialihkan menjadi hak cipta
C. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi unsur kebaruan
D. Sertifikat diterbitkan dengan catatan
E. Pemohon dikenakan denda
Soal 45
Ahli Pertama
Premium
Dalam pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum KI, terdapat beberapa bidang utama. Manakah yang termasuk dalam bidang-bidang tersebut?
A. Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Ajudikasi
B. Pendaftaran, Ekspor, Impor, Litigasi
C. Pencegahan, Penegakan Hukum, Kerja Sama, Publikasi
D. Sertifikasi, Lisensi, Royalti, Banding
E. Hak Cipta, Paten, Merek, DTLST
Soal 46
Ahli Pertama
Premium
Berapa biaya yang dikenakan untuk pendaftaran Hak Cipta berdasarkan peraturan PNBP yang berlaku?
A. Tergantung nilai jual ciptaan
B. Gratis
C. Dikenakan biaya sesuai tarif PNBP yang berlaku
D. Rp 10.000.000
E. Rp 5.000.000
Soal 47
Ahli Pertama
Premium
Dalam konteks perjanjian internasional, Indonesia merupakan anggota WTO (World Trade Organization). Oleh karena itu, Indonesia terikat untuk menerapkan standar perlindungan KI minimal yang diatur dalam...
A. Paris Convention
B. Madrid Protocol
C. TRIPs Agreement
D. Berne Convention
E. PCT
Soal 48
Ahli Pertama
Premium
Perusahaan A melisensikan patennya kepada Perusahaan B. Namun, Perusahaan B melanggar batas wilayah yang ditentukan dalam kontrak lisensi. Tindakan apa yang dapat diambil oleh Perusahaan A?
A. Menggugat secara perdata (wanprestasi)
B. Mengajukan tuntutan pidana pencurian
C. Membatalkan paten
D. Melaporkan ke Interpol
E. Tidak bisa berbuat apa-apa
Soal 49
Ahli Pertama
Premium
Apa perbedaan antara 'Pemeriksaan Formalitas' dan 'Pemeriksaan Substantif' dalam prosedur permohonan Paten?
A. Formalitas mengecek kelengkapan administrasi, substantif menilai kebaruan dan langkah inventif
B. Formalitas menilai substansi, substantif menilai administrasi
C. Tidak ada perbedaan
D. Formalitas untuk paten sederhana, substantif untuk paten biasa
E. Formalitas dilakukan setelah substantif
Soal 50
Ahli Pertama
Premium
Selain melalui jalur pidana, pemilik hak Kekayaan Intelektual yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur perdata. Pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut?
A. Pengadilan Tata Usaha Negara
B. Pengadilan Niaga
C. Mahkamah Konstitusi
D. Pengadilan Tinggi
E. Pengadilan Negeri
Dasar Hukum dan Regulasi Jabatan Analis Kekayaan Intelektual
Informasi mengenai jabatan Analis Kekayaan Intelektual pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
- PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
- Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Tips Lulus SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual
SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.