Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Kurator Keperdataan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Kurator Keperdataan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kurator Keperdataan Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
2 Indikator
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Kemampuan Khusus
6 Indikator
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
Simulasi Tryout SKB CAT Kurator Keperdataan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Kurator Keperdataan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Kurator Keperdataan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Kurator Keperdataan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 423 Soal SKB Kurator Keperdataan Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas berlaku bagi anak yang...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 366 KUHPerdata, pada setiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas untuk mengawasi pengurusan wali terhadap kepentingan anak di bawah umur.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal 2
Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk diizinkan melangsungkan perkawinan adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan perubahan UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019 atas UU No. 1 Tahun 1974), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Soal 3
Dalam hukum waris perdata, ahli waris yang mendapatkan bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh ketentuan dalam wasiat disebut sebagai...
Kunci Jawaban: D
Pasal 913 KUHPerdata mendefinisikan Legitiem Portie (bagian mutlak) sebagai bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang (Legitimaris).
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal 4
Pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 37 Tahun 2004, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 5
Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 2 Permenkumham No. 7 Tahun 2021, Balai Harta Peninggalan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021
Soal 6
Harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, namun tidak ada ahli warisnya atau ahli warisnya menolak warisan tersebut, disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1126 KUHPerdata, jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya menolak, maka harta peninggalannya dianggap tidak terurus (Onbeheerde Nalatenschappen) dan BHP bertindak sebagai pengurusnya.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal 7
Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, apabila seorang suami atau istri bermaksud melakukan perjanjian harta bersama di luar masa perkawinan, maka hal tersebut harus dilakukan...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan berlangsung melalui akta notaris.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Soal 8
Salah satu syarat yuridis agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004 adalah...
Kunci Jawaban: A
Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 9
Status hukum di mana seseorang dinyatakan tidak hadir di tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya disebut...
Kunci Jawaban: B
Pasal 463 KUHPerdata mengatur tentang keadaan 'Tidak Hadir' (Afwezigheid), di mana jika diperlukan pengurusan harta benda orang tersebut, BHP dapat ditunjuk untuk melakukan pengurusan.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal 10
Pihak yang berwenang memberikan izin penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) yang berada dalam pengurusan BHP adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Permenkumham No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 (sebagaimana telah diubah), izin pelaksanaan penjualan harta tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Materi Terkait: Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013
Soal 11
Dalam perkara kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat dalam jangka waktu...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 12
Kurator berkewajiban untuk membuat laporan berkala mengenai keadaan harta pailit setiap...
Kunci Jawaban: B
Pasal 74 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mewajibkan Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit setiap 3 bulan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 13
Utang Debitur yang penagihannya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dalam kepailitan disebut...
Kunci Jawaban: B
Kreditur Separatis (Pasal 55 UU 37/2004) adalah kreditur pemegang hak jaminan yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 14
Dalam proses PKPU, pengadilan dapat memberikan masa penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk jangka waktu maksimal...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, Putusan PKPU sementara berlaku untuk jangka waktu paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 15
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi jangka waktu...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tetap beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 16
Seorang anak dikatakan sebagai anak sah menurut UU Perkawinan apabila...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Soal 17
Dalam manajemen BHP, tugas Kurator Keperdataan untuk melakukan penempatan uang pihak ketiga ke bank pemerintah didasarkan pada prinsip...
Kunci Jawaban: B
Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas menjadi dasar bagi BHP dalam mengelola uang pihak ketiga (seperti uang pailit atau uang warisan) sesuai Permenkumham No. 20 Tahun 2019.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019
Soal 18
Tindakan hukum berupa pengangkatan seorang pengampu bagi orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap disebut...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, penempatan seseorang di bawah pengampuan (Curatele) dilakukan bagi orang dewasa yang tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri karena alasan mental atau keborosan.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal 19
Hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga beserta harta kekayaannya disebut...
Kunci Jawaban: A
Hukum Keluarga mengatur segala hal terkait hubungan darah dan hubungan perkawinan beserta dampaknya terhadap harta benda.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal 20
Kurator berkewajiban segera mengamankan harta pailit setelah putusan pailit diucapkan, salah satunya dengan melakukan...
Kunci Jawaban: E
Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 mewajibkan Kurator melaksanakan segala upaya untuk mengamankan harta pailit, termasuk penyegelan harta benda jika diperlukan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal 21
PRO
Berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024, pengelolaan Uang Pihak Ketiga pada BHP kini wajib menggunakan sistem...
Kunci Jawaban: A
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2024 menekankan digitalisasi penatausahaan uang pihak ketiga melalui sistem informasi yang terintegrasi (E-BHP) untuk menjamin transparansi.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2024
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penempatan uang pihak ketiga pada BHP dilakukan pada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan regulasi penatausahaan uang pihak ketiga, penempatan uang harus dilakukan pada bank umum yang menjadi mitra kerja resmi (Bank Pemerintah/Himbara) demi keamanan likuiditas.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam struktur organisasi BHP menurut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, pejabat yang memimpin pelaksanaan tugas teknis pengurusan harta peninggalan adalah...
Kunci Jawaban: B
BHP dipimpin oleh seorang Ketua yang mengoordinasikan pengurusan harta peninggalan, kepailitan, dan perwalian/pengampuan di wilayah kerjanya.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengiriman perintah transfer dana yang tidak dapat dibatalkan oleh Pengirim Asal setelah diterima oleh Penyelenggara Penerima diatur dalam...
Kunci Jawaban: E
UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur bahwa transfer dana yang telah masuk ke sistem Penyelenggara Penerima bersifat final dan tidak dapat dibatalkan sepihak.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Permohonan izin penjualan harta tak terurus (Onbeheerde Nalatenschappen) oleh BHP kepada Menteri harus disertai dengan dokumen...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Permenkumham No. 27 Tahun 2013, permohonan harus disertai dengan Risalah Rapat Anggota Balai (RAB) yang menyatakan kesepakatan penjualan demi kepentingan pelestarian nilai harta.
Materi Terkait: Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 37 Tahun 2004, pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit disebut...
Kunci Jawaban: D
Actio Pauliana (Pasal 41 UU 37/2004) adalah hak kurator untuk membatalkan transaksi yang merugikan kreditur yang dilakukan debitur secara tidak wajib sebelum pailit.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris namun ahli warisnya belum memberikan kepastian apakah mereka menerima atau menolak warisan disebut sebagai...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1023 KUHPerdata menjelaskan tentang hak berpikir (beraad) bagi ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, selama itu harta berada dalam pengawasan BHP.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permenkumham No. 4 Tahun 2024, penatausahaan uang pihak ketiga pada BHP ditujukan untuk...
Kunci Jawaban: A
Penatausahaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga dalam pengelolaan harta.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2024
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam perkara kepailitan, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pernyataan pailit yang telah diucapkan oleh Pengadilan Niaga adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 11 UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa terhadap putusan pernyataan pailit dapat diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung (tidak ada upaya Banding).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penjualan harta tak terurus oleh BHP dapat dilakukan melalui lelang umum apabila...
Kunci Jawaban: D
Harta tak terurus yang telah dikelola selama 30 tahun dan tidak ada ahli waris yang muncul, maka berdasarkan Pasal 1129 KUHPerdata harta tersebut jatuh ke tangan negara.
Materi Terkait: Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Proses verifikasi piutang kreditur oleh Kurator untuk menentukan jumlah dan sifat piutang disebut...
Kunci Jawaban: B
Rapat pencocokan piutang atau verifikasi (Pasal 113 UU 37/2004) adalah proses krusial untuk menentukan siapa saja kreditur yang sah dan berapa jumlah tagihannya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pasal 1 angka 5 UU Nomor 3 Tahun 2011 mendefinisikan Penerima (Beneficiary) sebagai orang atau badan hukum yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima dana.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
BHP bertindak sebagai wali pengawas wajib memberikan pertimbangan kepada wali dalam hal...
Kunci Jawaban: D
Sesuai KUHPerdata, wali wajib meminta pertimbangan atau izin wali pengawas (BHP) saat akan melakukan penjualan atau pembebanan harta milik anak di bawah umur.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum perdata, orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (Curandus) kehilangan kecakapan bertindak hukum. Pihak yang mewakilinya dalam tindakan hukum adalah...
Kunci Jawaban: E
Seorang Curandus (orang yang diampu) diwakili oleh pengampunya (Curator) dalam segala tindakan hukum kebendaan.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penempatan dana pihak ketiga pada instrumen investasi selain tabungan bank umum (seperti deposito) oleh BHP harus mendapatkan persetujuan...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan tata cara penatausahaan uang pihak ketiga, setiap perubahan instrumen penempatan dana harus melalui mekanisme persetujuan pimpinan dan koordinasi keuangan.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Ahli waris yang menerima warisan dengan syarat (benefisiair) bertanggung jawab atas utang pewaris hanya sebesar...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1032 KUHPerdata, ahli waris yang menerima secara benefisiair hanya wajib membayar utang pewaris maksimal sebesar nilai harta warisan yang diterimanya.
Materi Terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Kurator Keperdataan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Kurator Keperdataan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Kurator Keperdataan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Kurator Keperdataan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Kurator Keperdataan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Kurator Keperdataan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.