Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Anggaran. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Anggaran Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
1 Indikator
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Kemampuan Khusus
5 Indikator
Nota Keuangan R-APBN TA 2024
UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Simulasi Tryout SKB CAT Analis Anggaran
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Anggaran berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Analis Anggaran & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi Keuangan Negara adalah ...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Soal 2
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN disusun dengan pendekatan ...
Kunci Jawaban: A
Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan APBN disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).
Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Soal 3
Dalam Nota Keuangan R-APBN TA 2024, asumsi dasar pertumbuhan ekonomi yang disepakati antara Pemerintah dan DPR adalah ...
Kunci Jawaban: D
Nota Keuangan R-APBN TA 2024 menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 sebesar 5,2% (year on year).
Materi Terkait: Nota Keuangan R-APBN TA 2024
Soal 4
Asumsi tingkat inflasi dalam Nota Keuangan R-APBN TA 2024 ditetapkan sebesar ...
Kunci Jawaban: B
Nota Keuangan R-APBN TA 2024 menyepakati asumsi inflasi (IHK) sebesar 2,8% (year on year).
Materi Terkait: Nota Keuangan R-APBN TA 2024
Soal 5
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, total pendapatan negara ditargetkan sebesar ...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan Pendapatan Negara TA 2024 sebesar Rp2.802,29 triliun.
Materi Terkait: UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
Soal 6
Defisit APBN TA 2024 menurut UU Nomor 19 Tahun 2023 adalah sebesar ...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan defisit anggaran sebesar Rp522,83 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
Materi Terkait: UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
Soal 7
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu ...
Kunci Jawaban: A
UU Nomor 1 Tahun 2022 mencabut dan menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Materi Terkait: UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal 8
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri atas bagian yang...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), DAU tidak lagi sepenuhnya bersifat block grant murni. Penggunaannya kini dibagi menjadi dua: bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked) untuk mendukung sektor prioritas nasional/layanan dasar, dan bagian yang tidak ditentukan penggunaannya (unearmarked) untuk memberikan fleksibilitas bagi daerah sesuai kebutuhan.
Materi Terkait: UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal 9
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah ...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2018: PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Materi Terkait: UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Soal 10
Contoh PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 adalah ...
Kunci Jawaban: A
Pasal 2 Ayat (1) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan PNBP dari pemanfaatan SDA, misalnya royalti, iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi.
Materi Terkait: UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Soal 11
PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mencabut peraturan sebelumnya, yaitu ...
Kunci Jawaban: E
PP Nomor 6 Tahun 2023 mencabut PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal 12
Prinsip penyusunan RKA K/L menurut PP Nomor 6 Tahun 2023 mencakup semua kecuali ...
Kunci Jawaban: A
Pasal 3 PP Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa RKA disusun berdasarkan prinsip: efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, berorientasi pada hasil, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bukan merupakan prinsip penyusunan RKA K/L karena RKA K/L merupakan dokumen penganggaran untuk instansi pemerintah pusat.
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal 13
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara secara umum dikuasakan kepada ...
Kunci Jawaban: C
Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003: kekuasaan pengelolaan keuangan negara secara umum dikuasakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Soal 14
Siklus APBN menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang adalah ...
Kunci Jawaban: B
Siklus APBN: penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban. Setelah penetapan, tahap selanjutnya pelaksanaan.
Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Soal 15
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, salah satu mekanisme baru untuk mendorong kinerja fiskal daerah adalah ...
Kunci Jawaban: A
UU HKPD memperkenalkan insentif dan disinsentif fiskal untuk mendorong perbaikan kinerja fiskal daerah.
Materi Terkait: UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal 16
Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018, asas pengelolaan PNBP meliputi akuntabilitas, transparansi, dan ...
Kunci Jawaban: C
Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 2018: PNBP dikelola berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.
Materi Terkait: UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Soal 17
Dalam PP Nomor 6 Tahun 2023, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKA adalah ...
Kunci Jawaban: C
Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2023: RKA disusun dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal 18
Tujuan penerbitan PP Nomor 6 Tahun 2023 adalah untuk menghasilkan ...
Kunci Jawaban: D
Pertimbangan PP Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan tujuan mengoptimalkan peran penganggaran untuk mendukung pembangunan nasional dan menghasilkan belanja berkualitas (quality spending).
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal 19
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Abadi Daerah dimaksudkan untuk ...
Kunci Jawaban: D
Pasal 164 UU Nomor 1 Tahun 2022: Dana Abadi Daerah untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Materi Terkait: UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal 20
Sanksi bagi pejabat yang tidak menyetorkan PNBP ke Kas Negara tepat waktu berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 adalah ...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 9 Tahun 2018, pejabat yang tidak menyetorkan PNBP ke Kas Negara tepat waktu dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PNBP yang tidak disetor untuk paling lama 24 bulan.
Materi Terkait: UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Soal 21
PRO
Analis Anggaran sedang menyusun pagu indikatif berdasarkan KPJM. Langkah pertama menurut PP Nomor 6 Tahun 2023 adalah ...
Kunci Jawaban: E
Pasal 4 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2023: penyusunan RKA dengan KPJM diawali dengan penyusunan prakiraan maju berdasarkan kebijakan dan prioritas nasional.
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023, RKA untuk Otorita IKN disusun dengan ...
Kunci Jawaban: D
Pasal 50 PP Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa ketentuan mengenai RKA K/L berlaku secara mutatis mutandis bagi penyusunan RKA untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika penggunaan input tidak menghasilkan output secara optimal, menurut prinsip value for money dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 hal itu menunjukkan ...
Kunci Jawaban: B
Prinsip value for money mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kondisi di mana output yang dihasilkan tidak optimal dibandingkan dengan input yang digunakan menunjukkan adanya inefisiensi (ketidakefisienan).
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem informasi terintegrasi dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 dimanfaatkan terutama untuk ...
Kunci Jawaban: B
Pertimbangan huruf d PP 6/2023: hasil evaluasi kinerja anggaran menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, batas maksimal kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melampaui ...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 154 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, batas maksimal kumulatif defisit APBN dan APBD yang ditetapkan Pemerintah tidak melampaui 3% (tiga persen) dari perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran yang bersangkutan. PDRB adalah ukuran regional, sedangkan batas kumulatif diukur terhadap PDB nasional.
Materi Terkait: UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup Keuangan Negara meliputi semua kecuali ...
Kunci Jawaban: E
Keuangan Negara mencakup hak/kewajiban negara, kekayaan yang dipisahkan pada BUMN, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai negara. Kekayaan pribadi presiden tidak termasuk.
Materi Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023, Menteri Keuangan selaku BUN menyusun RKA-BUN yang mencakup pengelolaan anggaran berikut, kecuali ...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 PP Nomor 6 Tahun 2023, RKA-BUN adalah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Menteri Keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara. RKA-BUN mencakup anggaran yang tidak dialokasikan pada K/L tertentu, seperti utang, hibah, subsidi, dan Transfer ke Daerah. Belanja gaji pegawai K/L dikelola dalam RKA K/L masing-masing.
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Revisi DIPA dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan, kecuali untuk ...
Kunci Jawaban: B
Revisi DIPA untuk pergeseran antar jenis belanja dalam satu program dapat dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga tanpa persetujuan Menteri Keuangan asalkan tidak melebihi pagu.
Materi Terkait: PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Analis Anggaran pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Analis Anggaran
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Analis Anggaran
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Analis Anggaran menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.