SKB CPNS Penata Penanggulangan Bencana

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana disebut...

A Kesiapsiagaan B Pencegahan C Tanggap Darurat D Rehabilitasi E Mitigasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Materi Terkait: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana

Soal 2

Prinsip penanggulangan bencana yang menekankan bahwa pengambilan keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan proses yang cepat dan tepat pada saat keadaan darurat adalah prinsip...

A Keterpaduan B Nonproletisi C Cepat dan Tepat D Pemberdayaan E Prioritas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2007, salah satu prinsip penanggulangan bencana adalah 'cepat dan tepat', yang berarti dalam keadaan darurat, tindakan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat untuk meminimalisasi korban dan kerugian.

Materi Terkait: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana

Soal 3

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh...

A Gubernur B Bupati/Walikota C Kepala BNPB D Kepala Pelaksana BPBD E DPRD Kabupaten/Kota

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Materi Terkait: Perencanaan Penanggulangan Bencana

Soal 4

Dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, komponen utama yang harus dianalisis pertama kali sebagai dasar penyusunan dokumen adalah...

A Jumlah relawan di daerah tersebut B Ketersediaan anggaran APBD C Instruksi dari pemerintah pusat D Pengkajian risiko bencana E Ketersediaan logistik dan peralatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, langkah awal dan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan RPB adalah melakukan Pengkajian Risiko Bencana (PRB) di wilayah tersebut.

Materi Terkait: Perencanaan Penanggulangan Bencana

Soal 5

Secara konsepsual, hubungan antara Ancaman (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity) dalam menentukan besarnya Risiko Bencana (Risk) dirumuskan sebagai...

A R = (H / V) x C B R = H x (V + C) C R = C / (H x V) D R = (H x V) / C E R = H + V - C

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam teori manajemen risiko bencana dan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana, indeks risiko dirumuskan secara umum sebagai R = (H x V) / C. Artinya Risiko berbanding lurus dengan Ancaman dan Kerentanan, serta berbanding terbalik dengan Kapasitas.

Materi Terkait: Pengkajian Risiko Bencana

Soal 6

Tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dapat diukur dari berbagai aspek. Kepadatan penduduk dan kelompok umur rentan (balita/lansia) merupakan indikator kerentanan...

A Ekonomi B Lingkungan C Sosial D Fisik E Infrastruktur

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, parameter kerentanan dibagi menjadi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan kelompok rentan (balita/lansia) adalah komponen kerentanan sosial.

Materi Terkait: Pengkajian Risiko Bencana

Soal 7

Dalam standar kesiapsiagaan logistik, barang yang termasuk dalam kategori 'Buffer Stock' (stok penyangga) bertujuan untuk...

A Menghabiskan alokasi anggaran akhir tahun B Digunakan sebagai bahan latihan simulasi rutin C Dijual kembali pasca bencana untuk pemulihan ekonomi D Diberikan sebagai hadiah bagi relawan E Menjamin ketersediaan pasokan untuk kebutuhan dasar pada awal masa tanggap darurat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut regulasi dan pedoman logistik BNPB, buffer stock merupakan persediaan barang logistik dan peralatan yang disiagakan di gudang untuk menjamin kecepatan pemenuhan kebutuhan dasar korban pada awal fase tanggap darurat sebelum pasokan masif datang.

Materi Terkait: Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana

Soal 8

Salah satu bentuk pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa adalah pembentukan wadah relawan atau masyarakat tangguh bencana yang dikenal dengan program...

A Desa Tangguh Bencana (Destana) B Desa Mandiri Energi C Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) D Program Keluarga Harapan E Desa Siaga Medis (DSM)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera, sebagai bentuk partisipasi kesiapsiagaan masyarakat.

Materi Terkait: Pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat

Soal 9

Dalam memfasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi, penentuan lokasi barak pengungsian harus memperhatikan standar minimum. Menurut Standar Sphere, jarak maksimal sumber air bersih dari tempat penampungan pengungsi idealnya tidak boleh lebih dari...

A 500 meter B 5 kilometer C 2 kilometer D 1 kilometer E 3 kilometer

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Respons Bencana (Sphere Standards), dalam hal penyediaan air, jarak tempuh maksimum dari permukiman/pengungsian ke titik pengambilan air adalah 500 meter untuk menjamin aksesibilitas pengungsi.

Materi Terkait: Fasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi

Soal 10

Pembuatan terasering di kawasan perbukitan untuk mencegah tanah longsor merupakan contoh dari...

A Mitigasi non-struktural B Mitigasi struktural C Kesiapsiagaan D Tanggap darurat E Pemulihan fisik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana melalui rekayasa teknis dan pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembuatan tanggul, terasering (sengkedan), dan bangunan tahan gempa (PP 21/2008).

Materi Terkait: Mitigasi bencana

Soal 11

Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) Penanggulangan Bencana memiliki peran penting dalam berbagai fase. Pada saat fase prabencana (kondisi normal), fungsi utama Pusdalops adalah...

A Menetapkan status keadaan darurat bencana B Mendistribusikan logistik secara massal ke seluruh daerah C Menyediakan layanan pemantauan (monitoring) rutin dan penyebaran informasi peringatan dini D Melakukan rehabilitasi rumah warga yang rusak E Memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusdalops PB, pada saat kondisi normal, fungsi Pusdalops adalah melaksanakan pemantauan (monitoring), pengumpulan data, analisis, dan penyebaran informasi terkait ancaman serta peringatan dini bencana.

Materi Terkait: Pusdalops

Soal 12

Komponen yang harus dipenuhi dalam membangun sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif (people-centered EWS) meliputi hal berikut, KECUALI...

A Pembangunan hunian sementara sebelum bencana B Pemantauan dan layanan peringatan C Pengetahuan tentang risiko D Diseminasi dan komunikasi E Kemampuan masyarakat untuk merespons

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut standar UNISDR dan pedoman BNPB, 4 elemen kunci Sistem Peringatan Dini yang Berpusat pada Masyarakat meliputi: 1) Pengetahuan risiko (Risk Knowledge), 2) Pemantauan & Peringatan (Monitoring & Warning Service), 3) Diseminasi & Komunikasi (Dissemination & Communication), 4) Kemampuan merespons (Response Capability). Pembangunan hunian bukan elemen peringatan dini.

Materi Terkait: Peringatan dini bencana

Soal 13

Tim Kaji Cepat (Rapid Assessment) diterjunkan ke lokasi bencana segera setelah bencana terjadi. Tujuan UTAMA dari pengkajian secara cepat dan tepat ini adalah...

A Menghitung nilai depresiasi aset pemerintah yang hancur secara rinci B Mencari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam C Menyusun peta tata ruang baru untuk relokasi warga D Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan fasilitas umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar darurat E Menetapkan besaran anggaran untuk pemulihan jangka panjang (rekonstruksi)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai UU 24/2007 Pasal 49 dan PP 21/2008, pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan prasarana/sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, dan kemampuan sumber daya untuk menentukan status dan kebutuhan tanggap darurat.

Materi Terkait: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya

Soal 14

Rencana Operasi (Renop) Penanganan Darurat Bencana disusun oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana. Renop ini biasanya disusun untuk durasi waktu...

A 1 tahun B Seumur hidup C Setiap 6 bulan D Sesuai dengan masa berlaku status keadaan darurat (contoh: 7 hari atau 14 hari) E 5 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat, Rencana Operasi dibuat secara spesifik berpedoman pada Rencana Penanganan Darurat yang masanya disesuaikan dengan periode status keadaan darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Materi Terkait: Rencana operasi penanganan darurat

Soal 15

Dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), unsur yang bertugas merencanakan kebutuhan logistik dan peralatan, serta mengelola fasilitas pendukung operasi adalah bagian...

A Bidang Logistik dan Peralatan B Sekretariat C Bidang Operasi D Bidang Administrasi dan Keuangan E Bidang Perencanaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Perka BNPB No. 10/2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, Bidang Logistik dan Peralatan memiliki fungsi menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat.

Materi Terkait: Pengendalian operasi/komando penanganan

Soal 16

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, standar minimal air bersih yang harus disediakan per orang per hari untuk kebutuhan minum, memasak, dan kebersihan diri pada awal masa darurat (Standar Sphere) adalah...

A 2 liter B 50 liter C 15 liter D 30 liter E 5 liter

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Standar Minimum Sphere, kebutuhan air dasar awal untuk bertahan hidup (minum, memasak, dan kebersihan pribadi dasar) direkomendasikan sebesar 15 liter per orang per hari.

Materi Terkait: Pemenuhan kebutuhan dasar

Soal 17

Tindakan prioritas dalam upaya pemulihan dengan segera (early recovery) terhadap prasarana dan sarana vital pada saat tanggap darurat adalah...

A Melakukan sertifikasi ulang seluruh tanah milik warga B Membangun ulang jembatan dengan desain baru yang lebih megah C Membuka kembali akses jalan yang terputus agar distribusi bantuan dapat berjalan D Menyusun lelang proyek pembangunan terminal baru E Mendesain ulang tata ruang seluruh kota

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai UU 24/2007 dan PP 21/2008, pemulihan prasarana dan sarana vital (vital utilities) pada fase darurat bertujuan agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dan evakuasi/distribusi bantuan lancar. Contoh utamanya adalah pembersihan jalan dari puing/longsor atau pembuatan jembatan darurat (bailey).

Materi Terkait: Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Soal 18

Prinsip utama dalam distribusi logistik saat tanggap darurat yang mengharuskan pendistribusian dilakukan kepada kelompok yang paling membutuhkan tanpa diskriminasi SARA adalah prinsip...

A Kemanusiaan dan keadilan B Transparansi C Akuntabilitas D Efisiensi biaya E Ketepatan waktu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam manajemen logistik bencana, prinsip keadilan (impartiality) dan kemanusiaan menuntut pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban yang paling terdampak dan rentan secara proporsional, tanpa ada perlakuan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau golongan.

Materi Terkait: Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan

Soal 19

Tahapan pemantauan (monitoring) distribusi logistik bencana dilakukan untuk memastikan bahwa...

A Barang logistik dijual dengan harga standar di pasar B Jumlah bantuan sengaja dikurangi untuk menghemat APBN C Seluruh masyarakat desa mendapat bantuan meskipun tidak terdampak D Gudang BNPB kosong sebelum akhir tahun E Bantuan logistik tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan pedoman logistik bencana, pemantauan dan evaluasi operasional logistik dilakukan untuk menjamin pemenuhan prinsip 6 Tepat: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jenis/kualitas, tepat jumlah, tepat pelaporan, dan tepat nilai.

Materi Terkait: Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan

Soal 20

Program 'Build Back Better and Safer' (Membangun Kembali Lebih Baik dan Lebih Aman) merupakan filosofi utama yang diterapkan pada tahap...

A Tanggap Darurat B Peringatan Dini C Kesiapsiagaan D Rehabilitasi dan Rekonstruksi E Mitigasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Prinsip 'Build Back Better and Safer' adalah pedoman dasar dalam fase pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), agar infrastruktur dan tatanan sosial yang dibangun kembali memiliki ketahanan lebih baik terhadap bencana di masa depan dibandingkan sebelum bencana terjadi.

Materi Terkait: Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana

Soal 21

PRO

Dokumen JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) menjadi dasar penyusunan instrumen perencanaan pemulihan yang disebut...

A Rencana Operasi Darurat B Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) C Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR) D Sistem Informasi Tata Ruang E Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Perka BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA / Post Disaster Needs Assessment), hasil kajian ini langsung digunakan sebagai dasar perumusan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR).

Materi Terkait: Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam memfasilitasi pemulihan sosial ekonomi penyintas bencana, pemberian modal kerja atau bantuan tunai (cash for work) merupakan strategi pendekatan...

A Restorasi infrastruktur transportasi B Relokasi lingkungan hidup C Pemulihan mata pencaharian (Livelihood recovery) D Penegakan keamanan dan ketertiban E Pemulihan trauma psikologis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Bantuan tunai bersyarat, program padat karya (cash for work), dan pemberian modal usaha adalah bentuk program pemulihan sektor ekonomi masyarakat yang bertujuan memulihkan mata pencaharian (livelihood) pascabencana.

Materi Terkait: Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Penetapan status dan tingkatan bencana nasional atau daerah didasarkan pada indikator di bawah ini, KECUALI...

A Jumlah korban B Opini viral di media sosial C Kerusakan sarana dan prasarana D Kerugian harta benda E Dampak psikologis yang luas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2007 dan Perpres No. 17 Tahun 2018, penetapan status bencana didasarkan pada 5 indikator: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Opini media sosial bukan indikator hukum.

Materi Terkait: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam menyusun Rencana Kontinjensi (Contingency Plan), skenario bencana yang dirancang harus didasarkan pada...

A Anggaran yang paling mudah dicairkan B Asumsi bencana yang tidak akan pernah terjadi C Keinginan dan opini pimpinan daerah D Bencana yang terjadi 100 tahun lalu tanpa pembaruan data E Ancaman bencana dengan asumsi dampak paling buruk yang masih mungkin terjadi (plausible worst-case scenario)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi BNPB menetapkan bahwa dokumen ini disusun untuk menghadapi satu jenis ancaman tertentu dengan menyepakati skenario kejadian terburuk yang paling mungkin terjadi (plausible worst-case scenario).

Materi Terkait: Perencanaan Penanggulangan Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Peta Bahaya (Hazard Map) dalam dokumen Pengkajian Risiko Bencana memuat informasi mengenai...

A Jumlah relawan di setiap kecamatan B Daftar perusahaan penyedia logistik C Tingkat kesadaran masyarakat D Zona probabilitas sebaran fisik kejadian bencana dengan besaran tertentu E Nilai ekonomi bangunan yang terancam

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, Peta Bahaya / Ancaman menggambarkan luasan area, intensitas, dan probabilitas (probabilistic/deterministic) dari fenomena fisik yang dapat menyebabkan bencana (contoh: genangan banjir, rambatan tsunami).

Materi Terkait: Pengkajian Risiko Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Metode manajemen pergudangan logistik bencana BNPB mengutamakan pengeluaran barang dengan prinsip FEFO, yang kepanjangannya adalah...

A First Ended First Off B Forward Element Forward Order C First Expired First Out D Fast Emergency Fast Operation E Fixed External Final Output

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam manajemen logistik, khususnya untuk bahan pangan dan obat-obatan, diterapkan prinsip FEFO (First Expired First Out) dimana barang yang masa kedaluwarsanya lebih cepat harus didistribusikan lebih awal untuk menghindari kerusakan/basi.

Materi Terkait: Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Simulasi/latihan evakuasi mandiri gempa bumi dan tsunami yang dilaksanakan serentak pada tanggal 26 April diperingati di Indonesia sebagai...

A Hari Sukarelawan PMI B Hari Bumi Nasional C Hari Palang Merah Internasional D Hari Lingkungan Hidup E Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

BNPB menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB), yang diisi dengan latihan simulasi evakuasi mandiri untuk meningkatkan insting bertahan hidup masyarakat saat bencana.

Materi Terkait: Pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Manajemen pengungsi yang responsif gender harus menyediakan fasilitas sanitasi (MCK) yang...

A Dibangun tanpa penerangan agar menghemat listrik genset B Terpisah antara laki-laki dan perempuan, dengan penerangan memadai dan dapat dikunci dari dalam C Hanya diperuntukkan bagi petugas medis D Ditempatkan di tempat sepi dan terpencil di ujung barak E Digabung antara laki-laki dan perempuan agar efisien

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Standar Minimum Perlindungan Pengungsi (Sphere Standard) dan Pengarusutamaan Gender, fasilitas sanitasi harus aman, terpisah antara pria dan wanita, cukup penerangan, dan pintunya dapat dikunci dari dalam guna mencegah kekerasan berbasis gender/seksual di area pengungsian.

Materi Terkait: Fasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Pengembangan budidaya tanaman bakau (mangrove) di pesisir pantai merupakan langkah mitigasi yang paling efektif terhadap ancaman bencana...

A Tsunami dan Abrasi B Tanah Longsor C Kebakaran Hutan dan Lahan D Gunung Meletus E Kekeringan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Mangrove berfungsi sebagai sabuk hijau (green belt) yang memecah energi gelombang laut (tsunami, gelombang pasang, abrasi) sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Ini adalah bentuk mitigasi berbasis ekosistem alam.

Materi Terkait: Mitigasi bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Penyediaan layanan pusat panggilan (call center) kegawatdaruratan bencana seperti 112 secara teknis dikelola oleh...

A Gudang Logistik Utama B Tim Reaksi Cepat (TRC) C Satpol PP D Pusdalops PB E Bidang Keuangan BPBD

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pusdalops berfungsi sebagai pusat komunikasi, kendali, dan komando informasi gawat darurat (termasuk Call Center 112/119 di daerah) yang siaga 24 jam untuk menerima aduan bencana dari masyarakat dan mendiseminasi informasi.

Materi Terkait: Pusdalops

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Level peringatan aktivitas gunung api di Indonesia terdiri dari empat tingkatan. Tingkat paling tinggi yang mengharuskan evakuasi total masyarakat di kawasan rawan bencana (KRB) adalah...

A Waspada B Normal C Awas D Bahaya E Siaga

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan sistem peringatan dini Badan Geologi (PVMBG), level aktivitas gunung api dari terendah ke tertinggi adalah: Level I (Normal), Level II (Waspada), Level III (Siaga), dan Level IV (Awas). Status 'Awas' mengindikasikan letusan utama segera/sedang terjadi dan warga wajib evakuasi.

Materi Terkait: Peringatan dini bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Data kaji cepat (rapid assessment) bencana dapat dikumpulkan secara visual dan spasial menggunakan teknologi...

A Microsoft Word B Radio HT analog C Alat berat excavator D Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau Drone E Seismograf konvensional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam praktiknya, Tim Kaji Cepat TRC BNPB/BPBD saat ini mengandalkan teknologi UAV/Drone untuk memetakan luas genangan, kerusakan bangunan, atau tanah longsor secara visual, cepat, dan presisi di area yang sulit dijangkau manusia.

Materi Terkait: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Apabila status Keadaan Darurat Bencana tingkat Provinsi telah ditetapkan, maka Gubernur berwenang mengangkat seorang Pejabat untuk mengendalikan operasi penanganan. Pejabat tersebut dinamakan...

A Komandan Penanganan Darurat Bencana (Komandan PDB) B Komandan Satgas TNI C Menteri Dalam Negeri D Inspektur Jenderal BNPB E Ketua DPRD

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, kepala daerah yang menetapkan status keadaan darurat menunjuk seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana (Incident Commander) untuk memimpin operasi tanggap darurat di lapangan.

Materi Terkait: Rencana operasi penanganan darurat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Untuk menjamin keterpaduan, semua relawan, LSM, dan instansi yang ingin menyalurkan bantuan di lokasi bencana harus mendaftar dan berkoordinasi melalui...

A Badan Pusat Statistik B Markas Kepolisian C Kantor Kecamatan D Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana E Palang Merah Internasional di Swiss

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam Sistem Komando Tanggap Darurat, Posko (Pos Komando) bertindak sebagai pusat komando, koordinasi, dan informasi. Segala pengerahan sumber daya, termasuk relawan dan bantuan dari luar, harus melalui pintu Posko agar tidak tumpang tindih (one gate policy).

Materi Terkait: Pengendalian operasi/komando penanganan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Kebutuhan dasar yang sangat mendesak diberikan untuk bayi dan balita di pos pengungsian guna mencegah penurunan status gizi pada masa darurat adalah...

A Kopi kemasan B Mainan elektronik C Makanan instan pedas D Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan layanan laktasi E Pakaian tebal modis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut pedoman kesehatan reproduksi dan gizi bencana Kementerian Kesehatan RI, pemenuhan kebutuhan dasar balita meliputi jaminan ASI eksklusif (dukungan tenda laktasi) serta distribusi MP-ASI bagi balita, sementara susu formula sangat dibatasi penyebarannya tanpa pengawasan medis.

Materi Terkait: Pemenuhan kebutuhan dasar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Prasarana vital yang pertama kali harus dihidupkan (dijamin ketersediaannya) agar rumah sakit rujukan darurat bencana tetap bisa menangani pasien adalah...

A Pasokan listrik dan ketersediaan air bersih/bahan bakar B Lift pasien C Fasilitas hiburan televisi D Jaringan Wi-Fi publik E Kantin rumah sakit

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Rumah sakit membutuhkan tenaga listrik berkelanjutan untuk peralatan medis kritis (seperti ventilator, ruang operasi) dan pasokan air bersih steril secara terus menerus, sehingga PLN/PU harus memprioritaskan pemulihan jaringan ke objek vital tersebut pasca bencana.

Materi Terkait: Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Barang logistik non-pangan (Non-Food Items / NFIs) yang esensial dalam tanggap darurat meliputi...

A Selimut, terpal (tarpaulin), tikar, matras, dan family kit B Mobil ambulans, alat berat, truk C Uang tunai D Beras, sarden, mie instan E Obat-obatan bius

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Logistik kebencanaan dibagi menjadi pangan dan non-pangan (NFIs). Kebutuhan dasar NFI mencakup perlengkapan kebersihan (hygiene kit), tempat bernaung sementara (terpal), dan alat tidur/mandi darurat (selimut, family kit).

Materi Terkait: Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Bukti pertanggungjawaban dalam distribusi logistik yang berisi tanda tangan atau cap jempol kepala keluarga penerima bantuan disebut...

A Surat Perintah Kerja (SPK) B Berita Acara Serah Terima (BAST) / Daftar Nominatif C Kurva S D Faktur Pajak E Daftar inventaris

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam administrasi penyaluran logistik bencana, Daftar Nominatif penerima bantuan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol berfungsi sebagai BAST (Berita Acara Serah Terima) ke pengguna akhir (end user), sebagai wujud akuntabilitas dan bahan audit.

Materi Terkait: Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Penetapan zona larangan membangun (red zone) di daerah patahan aktif pasca gempa bumi merupakan bagian dari upaya...

A Pemulihan trauma B Tanggapan Darurat medis C Distribusi logistik NFI D Kesiapsiagaan masyarakat E Peningkatan fisik (mitigasi berbasis tata ruang) pascabencana

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Melakukan mikrozonasi dan membatasi/melarang pembangunan kembali (relokasi) di area berisiko tinggi (zona merah patahan aktif) adalah implementasi konsep Build Back Better (peningkatan keamanan) dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Materi Terkait: Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Sektor utama yang dinilai dalam JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) meliputi KECUALI...

A Pemilihan Umum B Ekonomi Produktif C Permukiman D Sosial E Infrastruktur

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Metodologi JITUPASNA BNPB mengkaji kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan dalam 5 sektor utama: Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi Produktif, Sosial (Pendidikan, Kesehatan, dll), dan Lintas Sektor (Pemerintahan, Lingkungan Hidup). Pemilihan Umum bukan sektor kajian JITUPASNA.

Materi Terkait: Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam memulihkan fungsi pemerintahan daerah yang gedungnya hancur akibat gempa, prioritas tindakan yang dilakukan adalah...

A Menyewa ruang hotel mewah untuk rapat bupati B Meliburkan ASN tanpa batas waktu C Membubarkan dinas yang bangunannya hancur D Mendirikan tenda/bangunan darurat atau menyewa fasilitas agar pelayanan publik dan tata usaha pemerintah segera berjalan kembali E Menunggu APBN tahun depan cair untuk membangun gedung permanen

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam fase transisi darurat ke pemulihan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik harus segera aktif. Solusi sementara adalah pengadaan kantor darurat (tenda/huntara) agar fungsi administrasi negara tidak vakum.

Materi Terkait: Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Asistensi dalam perencanaan pemulihan sumber daya alam pasca kebakaran hutan dapat berupa...

A Pembuangan limbah kimia ke hutan mati B Membangun pabrik kayu lapis di area bekas kebakaran C Pembukaan area bekas terbakar untuk permukiman padat karya D Pemberian izin tambang batu bara baru E Penanaman kembali (reboisasi) flora endemik dan rehabilitasi area tangkapan air

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemulihan sumber daya alam pasca bencana kebakaran hutan fokus pada rehabilitasi ekologi, seperti suksesi alami, reboisasi tanaman endemik, dan pemulihan fungsi hidrologis daerah aliran sungai (DAS).

Materi Terkait: Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Apa yang dimaksud dengan Status Keadaan Darurat Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007?

A Penghapusan seluruh utang luar negeri B Keadaan dimana masyarakat boleh menjarah toko logistik C Surat keterangan sakit bagi pekerja yang terdampak D Kondisi dimana semua warga diwajibkan ikut militer E Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 1 angka 19 UU 24/2007 mendefinisikan Status Keadaan Darurat Bencana sebagai penetapan hukum oleh Pemerintah (Pusat/Daerah) dalam durasi waktu tertentu guna mempermudah akses (kemudahan akses pengerahan SDM, logistik, peralatan, keuangan) di masa darurat.

Materi Terkait: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang ideal disusun dengan menggunakan prinsip...

A Top-down mutlak dari pemerintah pusat B Berorientasi profit pengembang real estate C Rahasia, agar masyarakat tidak panik D Partisipatif, melibatkan unsur Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha (Pentahelix) E Eksklusif oleh akademisi asing

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia menganut prinsip kemitraan multipihak (governance), yang saat ini dikenal dengan pendekatan Pentahelix: unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media Massa.

Materi Terkait: Perencanaan Penanggulangan Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Kapasitas (Capacity) dalam rumus risiko bencana merujuk pada...

A Ruang kosong di dalam gudang logistik B Kemampuan gempa bumi menghancurkan jembatan C Kekuatan, sumber daya, dan kemampuan yang tersedia dalam masyarakat, komunitas, atau institusi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat risiko D Jumlah penduduk lansia di satu kecamatan E Volume debit air banjir yang dapat ditampung sungai

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam terminologi manajemen risiko bencana (UNISDR / Perka BNPB 2/2012), kapasitas adalah seluruh kekuatan, atribut, dan sumber daya (pengetahuan, ekonomi, organisasi) yang dimiliki masyarakat untuk mengantisipasi, mengatasi, atau memulihkan diri dari dampak bencana.

Materi Terkait: Pengkajian Risiko Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Penempatan peralatan berat pendukung operasi (seperti perahu karet, tenda roder, mesin air) di tingkat daerah idealnya berada di bawah komando dan pengelolaan operasional...

A Puskesmas setempat B Dinas Tenaga Kerja C Koperasi Unit Desa D Dinas Pendidikan E Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

BPBD sebagai ujung tombak pelaksana penanggulangan bencana di daerah bertanggung jawab terhadap kesiapsiagaan peralatan teknis bencana seperti perahu karet, genset, dan tenda untuk mobilisasi segera saat keadaan darurat.

Materi Terkait: Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Manajemen pemenuhan kebutuhan psikososial di barak pengungsian bertujuan untuk...

A Memberikan hiburan harian tanpa henti B Mengurangi dampak trauma psikologis pascabencana khususnya pada anak-anak (Trauma healing) C Melatih pengungsi menggunakan senjata D Menghitung tingkat kerugian asuransi jiwa E Mencegah penyakit menular seperti diare

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dukungan layanan psikososial (Psychosocial Support Program/PSP) bertujuan mengembalikan kesejahteraan mental masyarakat pascabencana dan mencegah trauma mendalam (PTSD), umumnya melalui kegiatan bermain untuk anak-anak (trauma healing) dan konseling.

Materi Terkait: Fasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam manajemen lalu lintas informasi peringatan dini tsunami di Indonesia (InaTEWS), lembaga yang berwenang menerbitkan informasi ancaman tsunami secara resmi dan membunyikan sirine perintah evakuasi tingkat nasional adalah...

A Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi B Kementerian Dalam Negeri C Kementerian Kelautan dan Perikanan D LAPAN (sekarang BRIN) E Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

BMKG merupakan institusi penyedia informasi (warning provider) utama dalam Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang memiliki kewenangan menerbitkan parameter gempa dan potensi tsunami di Indonesia.

Materi Terkait: Peringatan dini bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Saat terjadi eskalasi darurat, sistem komando dapat ditingkatkan lintas kabupaten apabila...

A Dampak bencana meliputi beberapa kabupaten dalam satu wilayah provinsi dan bupati tidak mampu menangani secara mandiri B Adanya LSM asing yang masuk ke daerah C Pemilihan kepala daerah akan segera berlangsung D Logistik pusat menumpuk E Kecamatan memintanya tanpa persetujuan bupati

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai regulasi sistem komando tanggap darurat, jika suatu bencana melanda lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dan/atau kapasitas kabupaten/kota tersebut kolaps, maka komando dan tanggung jawab operasi ditarik ke tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur/pejabat provinsi.

Materi Terkait: Pengendalian operasi/komando penanganan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Penyediaan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban yang rumahnya hancur bertujuan sebagai...

A Tempat tinggal layak dan sehat pada masa transisi sambil menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap) B Aset investasi jangka panjang korban C Fasilitas transit sebelum warga bermigrasi ke luar negeri D Tempat wisata pasca bencana E Tempat tinggal selamanya bagi para pengungsi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Huntara (Hunian Sementara) berfungsi menampung korban bencana secara lebih layak dibandingkan barak pengungsian komunal, digunakan pada fase pemulihan transisi (1-2 tahun) hingga Hunian Tetap (Huntap) selesai dibangun oleh pemerintah.

Materi Terkait: Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh