SKB CPNS Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman
Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kompetensi Umum
2 Indikator
Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Kompetensi Khusus
5 Indikator
Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 2,715 Soal SKB Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Contoh Soal SKB Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung disebut...
Kunci Jawaban: B
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, IMB telah diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis.
Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal 2
Dokumen yang menyatakan bahwa suatu bangunan gedung telah selesai dibangun sesuai dengan PBG dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi teknis sebelum dapat dimanfaatkan adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal 3
Dalam teori perancangan kota dan regulasi bangunan, angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai disebut...
Kunci Jawaban: C
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. Hal ini diatur dalam PP 16/2021 dan teori perancangan bangunan.
Materi Terkait: Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal 4
Pada tahap persiapan dan perencanaan bangunan gedung, dokumen spesifikasi teknis yang menjelaskan secara detail mengenai material, metode kerja, dan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh kontraktor dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: C
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen perencanaan yang berisi penjabaran detail mengenai spesifikasi material, metode pelaksanaan, serta standar kualitas yang menjadi pedoman teknis dan administratif dalam pelaksanaan konstruksi.
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal 5
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat disebut...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 angka 13 UU No. 1 Tahun 2011 mendefinisikan Permukiman Kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal 6
Dalam klasifikasi Bangunan Gedung Negara (BGN) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, bangunan gedung kantor pemerintah dengan jumlah lantai di atas 4 (empat) lantai diklasifikasikan sebagai...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 4 lantai atau dengan luasan di atas 500 m2 masuk dalam klasifikasi Bangunan Gedung Tidak Sederhana karena membutuhkan teknologi dan perencanaan yang lebih kompleks.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal 7
Fasilitas pelengkap dalam suatu kawasan permukiman yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (seperti sarana perniagaan, pendidikan, dan kesehatan) dikategorikan sebagai...
Kunci Jawaban: D
Menurut UU No. 1 Tahun 2011, Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (seperti sekolah, pasar, puskesmas). Prasarana adalah jaringan fisik (jalan, drainase), dan Utilitas adalah kelengkapan fisik penunjang (jaringan air, listrik).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal 8
Prinsip utama dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satu penerapannya pada tahap operasional adalah...
Kunci Jawaban: C
Menurut Permen PUPR 21/2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, prinsip BGH pada tahap operasional sangat menekankan pada efisiensi energi dan konservasi air, serta manajemen lingkungan bangunan untuk menekan emisi gas rumah kaca.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal 9
Panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana teknis ruang, tata bangunan, dan lingkungan, serta pedoman pengendalian pelaksanaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah disebut...
Kunci Jawaban: B
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana teknis ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan (diatur dalam pedoman penataan bangunan dan lingkungan).
Materi Terkait: Penataan Bangunan dan Lingkungan
Soal 10
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan proses perizinan. Berikut ini adalah proses yang TIDAK dikelola melalui SIMBG...
Kunci Jawaban: C
Menurut PP 16 Tahun 2021, SIMBG digunakan untuk memfasilitasi proses PBG, SLF, SBKBG, dan RTB (Rencana Teknis Pembongkaran). Penyusunan RTRW bukan bagian dari SIMBG, melainkan dikelola melalui sistem tata ruang Kementerian ATR/BPN.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Soal 11
Batasan fisik yang tidak boleh dilampaui oleh dinding terluar bangunan terhadap jalan, tepi sungai, atau fasilitas umum lainnya demi keamanan dan keserasian lingkungan disebut...
Kunci Jawaban: B
Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan batas dilarangnya mendirikan bangunan gedung secara fisik mengarah ke garis sempadan jalan, tepi sungai, pantai, dll., sesuai dengan PP 16/2021.
Materi Terkait: Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal 12
Dalam perencanaan struktur bangunan gedung, beban yang bersifat tetap sepanjang umur bangunan yang meliputi berat sendiri struktur dan komponen non-struktural yang permanen disebut...
Kunci Jawaban: E
Dalam teori mekanika dan perencanaan struktur (SNI 1727:2020 Beban Desain Minimum), Beban Mati (Dead Load) adalah beban yang bekerja pada struktur akibat berat seluruh komponen bangunan gedung dan peralatan tetap.
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal 13
Upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 dilakukan melalui 3 (tiga) pola penanganan, yaitu...
Kunci Jawaban: C
Pasal 97 UU Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali (relokasi).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal 14
Penyediaan prasarana pada kawasan permukiman salah satunya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Berikut ini yang TIDAK termasuk komponen sistem fisik SPAM adalah...
Kunci Jawaban: E
Dalam sistem teknis SPAM, komponennya terdiri dari Unit Air Baku, Unit Produksi (pengolahan), Unit Distribusi, dan Unit Pelayanan. Unit Pengolahan Air Limbah merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), bukan SPAM.
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal 15
Berdasarkan peraturan terkait Bangunan Gedung Negara (BGN), perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan sedang hingga berat yang memerlukan biaya restorasi signifikan dikategorikan sebagai...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Permen PUPR tentang Perawatan BGN, penanganan kerusakan sedang dan berat yang mengembalikan keandalan fungsi bangunan dikategorikan sebagai Rehabilitasi (atau Renovasi), sedangkan pemeliharaan/perawatan rutin ditujukan untuk kerusakan ringan atau pembersihan sehari-hari.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal 16
Penempatan sprinkler air, detektor asap, dan hidran pada suatu bangunan merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan keandalan bangunan pada aspek keselamatan. Fasilitas tersebut merupakan bentuk...
Kunci Jawaban: D
Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dioperasikan baik secara mekanis maupun otomatis menggunakan energi luar, seperti sprinkler, detektor asap, dan hidran. Sedangkan proteksi pasif meliputi material tahan api dan kompartemenisasi.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Soal 17
Dalam evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman, penggabungan dan penataan kembali bidang-bidang tanah beserta infrastrukturnya secara partisipatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan disebut...
Kunci Jawaban: E
Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang dalam upaya penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan peningkatan kualitas lingkungan.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal 18
Apabila suatu Bangunan Gedung telah berakhir umur layanannya, atau membahayakan keselamatan umum, serta tidak dapat diperbaiki lagi, maka tindakan penyelenggaraan yang wajib dilakukan oleh pemilik adalah...
Kunci Jawaban: A
Menurut UU 28 Tahun 2002 dan PP 16 Tahun 2021, bangunan gedung yang tidak laik fungsi, tidak dapat diperbaiki, membahayakan keselamatan, atau dicabut PBG-nya harus melalui tahapan penyelenggaraan berupa Pembongkaran (dengan menyusun Rencana Teknis Pembongkaran).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Soal 19
Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, penyediaan jalur ram (ramp) bagi penyandang disabilitas tidak boleh melebihi tingkat kelandaian maksimal. Berapakah rasio kelandaian maksimal yang direkomendasikan untuk ruang dalam?
Kunci Jawaban: A
Menurut standar kemudahan aksesibilitas (Permen PUPR 14/2017), tingkat kelandaian maksimal untuk ram adalah 1:12 (untuk ruang dalam) agar kursi roda dapat naik dan turun dengan aman tanpa bantuan berlebihan.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Soal 20
Di dalam penataan bangunan dan lingkungan, rasio antara luas area hijau di permukaan tanah terhadap total luas lahan disebut...
Kunci Jawaban: A
Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah persentase perbandingan antara luas ruang terbuka hijau di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi penghijauan/peresapan air dengan luas lahan perpetakan/daerah perencanaan.
Materi Terkait: Penataan Bangunan dan Lingkungan
Soal 21
PRO
Dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen rencana teknis akan diperiksa dan dinilai oleh tim profesional yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah. Tim yang bertugas menilai dokumen teknis untuk bangunan gedung dengan kompleksitas tertentu disebut...
Kunci Jawaban: C
Menurut PP 16/2021, Tim Profesi Ahli (TPA) adalah tim yang terdiri atas para ahli di bidang bangunan gedung yang dibentuk oleh Pemda untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung (umumnya bangunan tidak sederhana/khusus). TPT menangani bangunan sederhana.
Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Bangunan Gedung Hijau (BGH) sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021, tahapan penilaian dan sertifikasi yang dilakukan sebelum konstruksi dimulai berdasarkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021, sertifikasi Bangunan Gedung Hijau dilakukan melalui tiga tahap utama, di mana tahap pertama adalah Sertifikasi Tahap Perencanaan Teknis yang dinilai berdasarkan dokumen rencana teknis (DED).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Gambar rekam kerja atau gambar kerja yang telah diperbarui sesuai dengan kondisi bangunan yang benar-benar terbangun di lapangan disebut...
Kunci Jawaban: B
As-Built Drawing (Gambar Terbangun) adalah gambar rekam kerja yang menunjukkan kondisi fisik bangunan yang sesungguhnya terbangun di lapangan, yang wajib diserahkan sebagai salah satu syarat penerbitan SLF.
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penentuan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara ditetapkan oleh...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota, dan Gubernur untuk DKI Jakarta berdasarkan pedoman dari Menteri PUPR.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut standar ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung (SNI 1726:2019), klasifikasi jenis tanah (Situs) didasarkan pada parameter teknis. Manakah pengujian tanah berikut yang paling umum digunakan untuk menentukan klasifikasi situs berdasarkan nilai N-SPT?
Kunci Jawaban: E
Dalam SNI 1726:2019, kelas situs (tanah keras, sedang, lunak) ditentukan dari profil tanah 30 meter teratas. Parameter utama yang dievaluasi adalah kecepatan rambat gelombang geser (Vs), atau nilai tahanan penetrasi standar (N-SPT) yang diperoleh dari Standard Penetration Test (SPT), atau kuat geser niralir.
Materi Terkait: Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Konsep rekayasa nilai (Value Engineering) pada tahap perencanaan bangunan gedung bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: C
Value Engineering (Rekayasa Nilai) adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi suatu produk/proyek dengan tujuan menciptakan nilai fungsi yang sama atau lebih baik dengan biaya siklus hidup (life cycle cost) yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas, keamanan, dan keandalan.
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam komponen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), pembagian blok peruntukan ruang, kavling, dan sirkulasi pergerakan dalam suatu kawasan dirumuskan dalam tahap...
Kunci Jawaban: D
Komponen RTBL mencakup Program Bangunan dan Lingkungan, Rencana Umum dan Panduan Rancangan (Urban Design Guidelines - yang mengatur blok, kavling, sirkulasi, penataan bangunan), Rencana Investasi, dan Ketentuan Pengendalian.
Materi Terkait: Penataan Bangunan dan Lingkungan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Setiap bangunan gedung harus dirancang untuk memenuhi persyaratan keandalan yang mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Salah satu parameter persyaratan kesehatan bangunan gedung adalah...
Kunci Jawaban: E
Menurut UU No 28 Tahun 2002 dan PP 16/2021, persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan. (Akses evakuasi dan penangkal petir = keselamatan, jalur tunanetra = kemudahan).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika pemilik bangunan tidak melaksanakan kewajiban membongkar bangunannya setelah ditetapkan sebagai bangunan yang membahayakan keselamatan umum, tindakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2002 menyatakan bahwa jika pembongkaran bangunan gedung yang membahayakan tidak dilaksanakan oleh pemilik, pemerintah daerah berwenang melakukan pembongkaran dan biaya pembongkaran menjadi beban pemilik bangunan gedung.
Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penataan Kawasan Permukiman mencakup penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Menurut regulasi penataan ruang, proporsi RTH publik pada wilayah kota sekurang-kurangnya adalah...
Kunci Jawaban: E
Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota minimal adalah 30%, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Suatu kawasan permukiman direncanakan dengan kepadatan tinggi (high density). Upaya untuk memastikan sanitasi yang aman tanpa mencemari air tanah dangkal di kawasan tersebut sebaiknya menggunakan sistem...
Kunci Jawaban: C
Untuk kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, ruang untuk resapan sangat terbatas dan rawan mencemari air tanah (sumur dangkal). Oleh karena itu, pendekatan terbaik secara teknis dan lingkungan adalah SPALD Terpusat (Off-site sanitation/sewerage system).
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tingkat kinerja atau rating sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) di Indonesia (berdasarkan Permen PUPR) diberikan dalam bentuk sebutan. Peringkat tertinggi dari sertifikasi BGH adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Permen PUPR No 21 Tahun 2021 tentang BGH, peringkat kinerja Bangunan Gedung Hijau dari yang terendah hingga tertinggi adalah: BGH Pratama, BGH Madya, dan BGH Utama.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam manajemen konstruksi, gambar detail pelaksanaan yang dibuat oleh kontraktor berdasarkan dokumen perencanaan (DED) untuk disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan serta digunakan sebagai panduan kerja disebut...
Kunci Jawaban: B
Shop Drawing adalah gambar detail yang dibuat oleh kontraktor pelaksana sebagai panduan kerja di lapangan yang menjabarkan dokumen DED sesuai dengan kondisi riil di lokasi proyek, dan harus disetujui oleh pengawas sebelum dilaksanakan.
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Di kawasan perkotaan yang rawan banjir, konsep desain jalan dan area parkir permukiman yang mendukung Peresapan Air Permukaan dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Green Infrastructure) dapat menggunakan material...
Kunci Jawaban: D
Material yang dapat meresapkan air ke dalam tanah (porous materials) seperti paving block berpori atau grass block sangat direkomendasikan pada BGH dan Green Infrastructure karena membantu mengurangi limpasan permukaan (surface runoff) dan mencegah banjir.
Materi Terkait: Penataan Bangunan dan Lingkungan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penentuan masa layanan/umur rencana Bangunan Gedung Negara (BGN) tipe tidak sederhana dan bangunan khusus menurut standar Kementerian PUPR umumnya dirancang untuk masa pakai...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Permen PUPR tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perencanaan struktur Bangunan Gedung Negara didesain untuk memiliki umur rencana (design life) minimum 50 tahun dengan pemeliharaan normal.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendirikan bangunan dapat dikenakan sanksi administratif berupa...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan PP 16/2021 Pasal 12, sanksi administratif bagi pemilik bangunan yang tidak memiliki PBG atau menyimpang dari PBG antara lain peringatan tertulis, pembatasan/penghentian sementara/tetap, pencabutan PBG, hingga perintah pembongkaran.
Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Faktor dalam perencanaan tata letak bangunan (site plan) yang mempertimbangkan orientasi matahari secara dominan untuk efisiensi energi (mengurangi panas berlebih pada fasad) di iklim tropis Indonesia adalah menghindari luasan fasad kaca terbesar menghadap ke arah...
Kunci Jawaban: E
Dalam teori arsitektur tropis dan BGH (Konservasi Energi), orientasi bangunan dengan bukaan/fasad kaca terlebar sebaiknya menghadap Utara-Selatan. Fasad menghadap Timur-Barat akan menerima radiasi matahari langsung secara intensif (silau dan beban pendinginan AC meningkat).
Materi Terkait: Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Metode pembuangan sampah padat dari kawasan permukiman yang dikumpulkan di suatu titik untuk dipilah atau diolah sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) disebut...
Kunci Jawaban: A
Dalam penyediaan prasarana dan sarana persampahan kawasan permukiman, digunakan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) untuk mereduksi volume sampah pada skala kawasan sebelum diangkut ke TPA.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Komponen biaya dalam pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) meliputi Biaya Standar dan Biaya Non-Standar. Berikut ini yang termasuk dalam komponen Biaya Standar adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Permen PUPR No 22/PRT/M/2018, Biaya Standar meliputi pekerjaan pondasi, struktur, arsitektur, mekanikal (plumbing, tata udara dasar), elektrikal (penerangan, daya dasar). Interior khusus, genset tambahan, dan pematangan lahan ekstrem masuk ke Biaya Non-Standar.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk menjamin keselamatan penghuni, lebar koridor evakuasi pada bangunan gedung umum tidak boleh kurang dari ukuran tertentu sesuai jumlah pengguna. Apa prinsip utama dari desain jalur evakuasi (means of egress)?
Kunci Jawaban: C
Sistem jalur evakuasi (means of egress) menurut SNI 03-1746-2000 harus memberikan rute yang menerus (continuous), tanpa halangan (unobstructed), dan aman dari titik manapun dalam bangunan menuju ke jalan umum atau tempat aman (safe area).
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pada penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (UU No 1/2011), penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan tanggung jawab pemerintah melalui pembangunan...
Kunci Jawaban: C
UU No 1 Tahun 2011 mengkategorikan rumah yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai Rumah Umum (biasa dikenal sebagai Rumah Sederhana Sehat/Rumah Subsidi).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam teori manajemen konstruksi, diagram perencanaan jadwal yang merepresentasikan waktu mulai, waktu selesai, dan durasi dari setiap item pekerjaan dalam bentuk batang horizontal disebut...
Kunci Jawaban: D
Gantt Chart (Barchart) adalah grafik batang horizontal yang sering digunakan dalam manajemen proyek untuk merepresentasikan jadwal kegiatan (schedule). Kurva S (S-Curve) digunakan untuk memonitor progres kumulatif pekerjaan.
Materi Terkait: Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam tahapan penanganan kawasan permukiman kumuh, tahap penyusunan profil kumuh (baseline data) dan penentuan delineasi lokasi disebut tahap...
Kunci Jawaban: C
Tahap awal dari siklus penanganan kawasan kumuh adalah identifikasi dan pendataan (persiapan) untuk menghasilkan baseline data, tingkat kekumuhan, delineasi lokasi kumuh (berdasarkan SK Kepala Daerah) yang menjadi landasan perencanaan dan pelaksanaan.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyedia Jasa Konstruksi yang ditugaskan untuk menerjemahkan KAK (Kerangka Acuan Kerja) menjadi dokumen Detail Engineering Design (DED) beserta spesifikasi teknis dan RAB disebut...
Kunci Jawaban: C
Konsultan Perencana adalah badan usaha jasa konstruksi/perorangan ahli yang ditugaskan menghasilkan karya perencanaan teknis/desain bangunan gedung, seperti gambar DED, RAB, dan RKS (sesuai UU Jasa Konstruksi).
Materi Terkait: Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dari penerapan kebijakan Bangunan Gedung Hijau (BGH) adalah OTTV. Kepanjangan dari OTTV adalah...
Kunci Jawaban: D
Overall Thermal Transfer Value (OTTV) adalah ukuran efisiensi perancangan selubung bangunan (building envelope) dalam menahan perpindahan panas radiasi matahari (thermal transfer) ke dalam ruang bangunan, yang sangat penting dalam BGH (SNI 6389:2011).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perjanjian tertulis yang mengatur hubungan kerja, hak, dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung disebut...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Fenomena hilangnya kekuatan geser tanah pasir jenuh air yang terjadi tiba-tiba akibat getaran kuat (seperti gempa bumi) sehingga tanah berperilaku menyerupai cairan, dan menyebabkan bangunan di atasnya amblas atau miring disebut...
Kunci Jawaban: C
Dalam geoteknik dan teori ketahanan gempa kawasan (SNI 1726:2019), Likuifaksi (Liquefaction) adalah kehilangan kekuatan geser tanah secara drastis (biasanya pada pasir jenuh air yang lepas) akibat tegangan air pori berlebih yang dipicu getaran gempa bumi.
Materi Terkait: Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu komponen Rencana Tata Ruang yang mengatur peruntukan suatu zona secara detail yang menjadi acuan keluarnya izin (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sebelum memproses PBG adalah...
Kunci Jawaban: D
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi merupakan penjabaran detail dari RTRW tingkat kota/kabupaten. Dokumen ini menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang disyaratkan dalam permohonan PBG.
Materi Terkait: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penanganan kawasan permukiman kumuh ringan pada tanah legal milik warga dengan tujuan memperbaiki kualitas perumahan dan sarana prasarana yang ada tanpa merobohkan seluruh kawasan secara masif, tepatnya disebut pola...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU 1/2011, Pemugaran adalah perbaikan dan/atau pembangunan kembali menjadi permukiman yang layak huni untuk mempertahankan kawasan tersebut (in situ upgrade/improvement) bagi kawasan kumuh ringan-sedang yang secara lahan masih legal.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.