SKB CPNS Pemeriksa Pajak

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang KUP, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan adalah...

A Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak B Paling lama 6 (enam) bulan setelah akhir Tahun Pajak C Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak D Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir Tahun Pajak E Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya Tahun Pajak

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU KUP Pasal 3 ayat (3) huruf c, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 2

Sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar...

A Rp 500.000,00 B Rp 1.000.000,00 C Rp 250.000,00 D Rp 100.000,00 E 2% per bulan dari dasar pengenaan pajak

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU KUP Pasal 7 ayat (1), sanksi administrasi denda untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN adalah sebesar Rp 500.000,00.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 3

Syarat utama bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sesuai ketentuan KUP adalah...

A Membayar sejumlah pajak yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan B Menyerahkan jaminan berupa aset tetap senilai pajak yang disengketakan C Membayar minimal 50% dari total nilai pajak yang terutang pada SKPKB D Melampirkan surat jaminan dari bank atas nilai sengketa pajak E Membayar seluruh tagihan pajak yang tertuang dalam SKPKB sebelum keberatan diajukan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU KUP Pasal 25 ayat (3a), Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 4

Dalam siklus akuntansi, jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mencatat penyusutan aset tetap akan memengaruhi akun-akun berikut...

A Aset Tetap di sebelah debit dan Beban Penyusutan di sebelah kredit B Akumulasi Penyusutan di sebelah debit dan Beban Penyusutan di sebelah kredit C Beban Penyusutan di sebelah debit dan Aset Tetap di sebelah kredit D Beban Penyusutan di sebelah debit dan Akumulasi Penyusutan di sebelah kredit E Beban Penyusutan di sebelah debit dan Kas di sebelah kredit

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pencatatan penyusutan aset tetap yang benar adalah dengan mendebit akun Beban Penyusutan (menambah beban) dan mengkredit akun Akumulasi Penyusutan (akun kontra dari aset tetap).

Materi Terkait: Akuntansi

Soal 5

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang memastikan bahwa informasi akuntansi dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan adalah...

A Dapat Dipahami (Understandability) B Dapat Dibandingkan (Comparability) C Materialitas (Materiality) D Keandalan (Reliability) E Relevan (Relevance)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), informasi dikatakan relevan jika memiliki nilai prediktif dan/atau nilai konfirmatori sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal 6

Dalam pengujian menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan spreadsheet, fungsi VLOOKUP sering digunakan oleh pemeriksa pajak untuk...

A Menghasilkan angka acak untuk keperluan sampling audit B Mencocokkan dan mengambil data antar tabel berdasarkan nilai kunci (key value) tertentu C Menyaring (filter) baris yang memiliki nilai anomali secara otomatis D Membuat pivot tabel untuk menganalisis penyebaran data populasi E Menghitung total nilai transaksi berdasarkan kriteria ganda

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

VLOOKUP (Vertical Lookup) adalah fungsi dalam spreadsheet yang digunakan untuk mencari suatu nilai pada kolom pertama rentang tabel, lalu mengembalikan nilai di baris yang sama dari kolom lain yang ditentukan (pencocokan data antartabel).

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal 7

Aplikasi ACL (Audit Command Language) merupakan salah satu Generalized Audit Software (GAS). Keunggulan utamanya dalam pelaksanaan audit pajak adalah...

A Secara otomatis membuat Surat Ketetapan Pajak tanpa campur tangan manusia B Memperbaiki kesalahan (error) pada jurnal akuntansi Wajib Pajak secara langsung di database C Menggantikan peran auditor dalam memberikan opini kewajaran laporan pajak D Memproses data dalam volume sangat besar tanpa mengubah integritas data asli (read-only) E Melakukan enkripsi file database milik Wajib Pajak untuk mencegah pencurian data

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Keunggulan utama GAS seperti ACL adalah kemampuannya memproses (join, ekstrak, filter) jutaan baris data secara cepat dengan status read-only, sehingga data historis (evidence) tetap otentik dan tidak termodifikasi.

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal 8

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0) adalah...

A Rp 63.000.000,00 setahun B Rp 54.000.000,00 setahun C Rp 72.000.000,00 setahun D Rp 58.500.000,00 setahun E Rp 36.000.000,00 setahun

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) jo. PMK Nomor 101/PMK.010/2016, besarnya PTKP untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi TK/0 adalah Rp 54.000.000,00 per tahun.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 9

Berikut ini yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat Final adalah...

A Imbalan kepada distributor perusahaan MLM B Upah harian pekerja lepas yang dibayarkan bulanan C Gaji bulanan pegawai tetap D Honorarium tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas E Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 10

Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berlaku efektif mulai tahun pajak 2022 adalah...

A 20% B 22% C 28% D 11% E 25%

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri ditetapkan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 11

Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan secara bertahap. Berapa tarif PPN yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 2022?

A 12% B 15% C 10% D 10,5% E 11%

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU HPP (UU No 7 Tahun 2021), tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal 12

Kapan batas waktu pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud?

A Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak B Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan C Saat pelaporan SPT Masa PPN di akhir bulan berjalan D Pada saat dilakukannya audit oleh Pemeriksa Pajak E Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, saat penerimaan pembayaran (jika pembayaran mendahului penyerahan), atau saat penerimaan termin.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal 13

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif bea meterai yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 adalah berupa tarif tetap sebesar...

A Rp 15.000,00 B Rp 3.000,00 C Rp 6.000,00 D Rp 5.000,00 E Rp 10.000,00

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 5, dokumen dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp 10.000,00.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal 14

Berdasarkan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), objek pajak yang TIDAK dikenakan PBB antara lain adalah objek yang digunakan untuk...

A Lahan kosong yang direncanakan untuk dibangun pusat perbelanjaan B Kantor kedutaan besar negara asing yang tidak menerapkan asas timbal balik C Hutan produksi yang dikelola oleh perusahaan swasta D Fasilitas olahraga komersial seperti lapangan golf E Melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, dan kesehatan tanpa mencari keuntungan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 12 Tahun 1985 jo. UU No 12 Tahun 1994, objek pajak yang dikecualikan dari PBB adalah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum (ibadah, sosial, kesehatan, dsb) dan tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal 15

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu...

A Tanpa batas waktu apabila ditemukan indikasi kecurangan B Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa/Tahun Pajak C Paling cepat 1 tahun setelah akhir Tahun Pajak D Paling lama 10 tahun setelah akhir Tahun Pajak E Paling lama 3 tahun setelah saat terutangnya pajak

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU KUP, SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 16

Sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang disebut...

A Tax Deduction System B Self Assessment System C Third Party Assessment System D Withholding Tax System E Official Assessment System

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Self Assessment System adalah sistem perpajakan di Indonesia di mana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 17

Prinsip persamaan dasar akuntansi yang secara konsisten mencerminkan keseimbangan posisi keuangan sebuah entitas digambarkan melalui rumus...

A Modal = Aset + Pendapatan B Aset = Modal - Kewajiban C Kas = Aset - Kewajiban D Pendapatan = Beban + Laba Bersih E Aset = Liabilitas + Ekuitas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Persamaan dasar akuntansi yang menjadi dasar pencatatan pembukuan entitas (double-entry bookkeeping) adalah Aset (Harta) = Liabilitas (Kewajiban) + Ekuitas (Modal).

Materi Terkait: Akuntansi

Soal 18

Dalam penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), apa manfaat utama dari penggunaan perangkat lunak Generalized Audit Software (GAS) bagi seorang pemeriksa pajak?

A Mampu menguji 100% populasi data elektronik WP daripada sekadar metode uji petik (sampling) B Dapat memanipulasi bukti digital secara legal untuk memudahkan perhitungan tunggakan pajak C Melakukan bypass terhadap password database ERP yang terkunci milik WP D Menghapus jurnal-jurnal ganda secara otomatis dari server internal Wajib Pajak E Menciptakan faktur pajak otomatis untuk dibandingkan dengan pelaporan WP

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Manfaat utama dari GAS seperti ACL atau IDEA adalah memungkinkan auditor (pemeriksa pajak) untuk menganalisis 100% populasi data elektronik Wajib Pajak dalam waktu singkat, sehingga tidak lagi bergantung murni pada metode uji petik (sampling).

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal 19

Berdasarkan PMK terkait PPh Pasal 22, tarif pungutan PPh Pasal 22 atas impor barang (selain barang tertentu) bagi Wajib Pajak yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) adalah sebesar...

A 10% dari nilai impor B 2,5% dari nilai impor C 7,5% dari nilai impor D 0,5% dari nilai impor E 1,5% dari nilai impor

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 jo. PMK-41/PMK.010/2022, impor barang tertentu yang menggunakan API dikenai tarif 2,5% dari nilai impor (dengan beberapa pengecualian tarif pada komoditas tertentu).

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 20

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikreditkan asalkan memenuhi syarat material dan formal. Salah satu syarat material pengkreditan Pajak Masukan adalah...

A Faktur Pajak telah dicap dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Pelayanan Pajak B Pajak Masukan dicetak menggunakan kertas standar khusus yang ditetapkan DJP C Pajak Masukan dilaporkan paling lambat di akhir tahun buku perusahaan D Transaksi dibayar menggunakan metode non-tunai melalui bank pemerintah E Perolehan Barang/Jasa Kena Pajak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan kena pajak

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pajak Masukan dapat dikreditkan asalkan pengeluarannya mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena PPN (syarat material).

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal 21

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terbaru yang diubah dengan UU HPP, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan adalah...

A Paling lama 2 bulan setelah akhir Tahun Pajak B Paling lama 6 bulan setelah akhir Tahun Pajak C Paling lama 5 bulan setelah akhir Tahun Pajak D Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak E Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU KUP yang terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 22

Sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar...

A 2% dari dasar pengenaan pajak B Rp500.000,00 C Rp50.000,00 D Rp1.000.000,00 E Rp100.000,00

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 23

Hak mendahulu utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak tidak berlaku terhadap hal-hal berikut, kecuali...

A Biaya promosi barang tersebut sebelum disita B Biaya perkara lelang yang dilaksanakan oleh institusi selain negara C Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk lelang suatu barang bergerak/tidak bergerak D Biaya sewa gedung yang digunakan untuk operasional perusahaan penanggung pajak E Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU KUP, hak mendahulu utang pajak tidak berlaku terhadap: 1. Biaya perkara lelang; 2. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang; 3. Biaya perkara lelang. Biaya sewa gedung (opsi C) tidak termasuk dalam pengecualian hak mendahulu utang pajak, sehingga hak mendahulu utang pajak mengalahkan utang sewa gedung tersebut.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 24

Dalam proses pengajuan keberatan pajak, jangka waktu penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputus oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama...

A 24 bulan sejak surat keberatan diterima B 12 bulan sejak surat keberatan diterima C 6 bulan sejak surat keberatan diterima D 3 bulan sejak surat keberatan diterima E 1 bulan sejak surat keberatan diterima

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal 25

Dalam standar akuntansi keuangan, asumsi dasar yang menganggap bahwa suatu entitas akan terus beroperasi di masa depan yang dapat diperkirakan dan tidak ada niat untuk melikuidasi disebut...

A Accrual basis B Historical cost C Matching principle D Materiality E Going concern

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Going concern (Kelangsungan Usaha) adalah asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK, yang mengasumsikan bahwa entitas tidak memiliki niat atau keinginan untuk melikuidasi atau memotong secara material skala operasinya.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal 26

Berdasarkan PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan), berikut adalah komponen laporan keuangan yang lengkap, kecuali...

A Catatan atas Laporan Keuangan B Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain C Laporan Manajemen dan Prospek Bisnis D Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode E Laporan Perubahan Ekuitas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PSAK 1, laporan keuangan yang lengkap meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Manajemen (opsi C) bukan merupakan komponen laporan keuangan.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal 27

Suatu perusahaan membeli mesin pabrik seharga Rp100.000.000 dengan estimasi nilai sisa Rp10.000.000 dan masa manfaat 5 tahun. Jika menggunakan metode penyusutan garis lurus, berapakah beban penyusutan tahun kedua?

A Rp36.000.000 B Rp20.000.000 C Rp10.000.000 D Rp18.000.000 E Rp15.000.000

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Metode Garis Lurus: (Harga Perolehan - Nilai Sisa) / Masa Manfaat = (100.000.000 - 10.000.000) / 5 = 90.000.000 / 5 = Rp18.000.000 per tahun. Beban konstan setiap tahun, sehingga tahun kedua juga Rp18.000.000.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal 28

Perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan atas transaksi penjualan bulan lalu. Jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi ini adalah...

A Kas (D) ; Piutang Usaha (K) B Kas (D) ; Penjualan (K) C Kas (D) ; Utang Usaha (K) D Pendapatan (D) ; Piutang Usaha (K) E Piutang Usaha (D) ; Kas (K)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pelunasan piutang oleh pelanggan akan meningkatkan aset berupa Kas di sebelah Debit (D) dan menurunkan aset berupa Piutang Usaha di sebelah Kredit (K).

Materi Terkait: Akuntansi

Soal 29

Dalam Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memfasilitasi auditor dalam mengekstraksi, memanipulasi, dan menganalisis data dalam jumlah besar disebut...

A Customer Relationship Management (CRM) B Generalized Audit Software (GAS) C Utility Software Tools D Enterprise Resource Planning (ERP) E Database Management System (DBMS)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Generalized Audit Software (GAS) seperti ACL atau IDEA adalah perangkat lunak audit yang paling umum digunakan oleh auditor untuk melakukan ekstraksi dan analisis data massal dari sistem klien.

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal 30

Salah satu teknik dalam TABK yang digunakan auditor untuk memasukkan data fiktif ke dalam sistem aplikasi klien guna menguji kontrol kebenaran pemrosesan data disebut...

A Parallel Simulation B Embedded Audit Module C Integrated Test Facility D Test Data Approach E Data Mining

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Test Data Approach (Pendekatan Data Uji) adalah teknik dimana auditor memproses data simulasi atau data uji ke dalam aplikasi sistem komputer klien untuk memverifikasi apakah logika dan kontrol pemrosesan aplikasi beroperasi secara tepat.

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal 31

Berdasarkan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, lapisan tarif terendah (5%) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar...

A Rp0 sampai dengan Rp100.000.000 B Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 C Rp0 sampai dengan Rp60.000.000 D Rp0 sampai dengan Rp50.000.000 E Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, lapisan tarif progresif 5% diberlakukan untuk rentang Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp60.000.000.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 32

Berapakah tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai dengan UU HPP?

A 12% B 25% C 20% D 22% E 11%

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 33

Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku adalah...

A Rp58.500.000 B Rp63.000.000 C Rp48.000.000 D Rp54.000.000 E Rp36.000.000

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai dengan ketentuan PTKP terbaru (PMK No. 101/PMK.010/2016 yang ditegaskan kembali di UU HPP), PTKP untuk diri Wajib Pajak orang pribadi berstatus TK/0 adalah sebesar Rp54.000.000 per tahun.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 34

Tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan adalah sebesar...

A 2% dari jumlah bruto B 20% dari jumlah bruto C 15% dari jumlah bruto D 0,5% dari jumlah bruto E 10% dari jumlah bruto

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dikenai pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal 35

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku terhitung sejak 1 Januari 2025 dan seterusnya (termasuk pada tahun 2026) adalah sebesar...

A 12% B 11% C 11,5% D 12,5% E 10%

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP secara tegas menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Dengan demikian, di tahun 2026 tarif PPN adalah 12%.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal 36

Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kapan Faktur Pajak umumnya wajib dibuat?

A Saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak B Pada tanggal 15 bulan berjalan C Saat barang tiba di gudang pembeli D Saat menerima Surat Ketetapan Pajak E Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau saat penerimaan pembayaran apabila pembayaran diterima mendahului penyerahan.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal 37

Seorang pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila peredaran bruto/omzet usahanya dalam satu tahun buku telah melebihi...

A Rp2.400.000.000 B Rp1.800.000.000 C Rp4.800.000.000 D Rp600.000.000 E Rp5.000.000.000

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PMK No. 197/PMK.03/2013, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 (4,8 Miliar Rupiah) dalam satu tahun buku.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal 38

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif Bea Meterai yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 adalah tarif tetap tunggal sebesar...

A Rp6.000 B Rp3.000 C Rp10.000 D Rp15.000 E Rp5.000

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 5, dokumen dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal 39

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB wajib dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama...

A 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak B 1 bulan sejak tanggal diterima SPPT oleh Wajib Pajak C 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya SPPT oleh DJP D 12 bulan sejak tanggal penerbitan E Pada akhir tahun kalender

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PBB (UU No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994) atau Perda P2 terkait, pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal 40

Berdasarkan Undang-Undang, berikut ini adalah objek pajak yang TIDAK dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kecuali...

A Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah B Gedung kedutaan besar berdasar asas timbal balik C Hutan lindung dan taman nasional D Rumah sakit swasta yang berorientasi laba komersial E Digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum (ibadah, sosial, kesehatan, dsb) dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Rumah sakit komersial memperoleh laba, sehingga merupakan objek yang dikenakan PBB.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal 41

PRO

Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan dengan jenis pemeriksaan...

A Pemeriksaan Bukti Permulaan B Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor C Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Kasus D Pemeriksaan Tujuan Lain E Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PMK No 17/PMK.03/2013 stdtd PMK No 18/PMK.03/2021, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dan perbuatan tersebut adalah pertama kali dilakukan, maka sanksi yang dikenakan berupa...

A Tidak dikenai sanksi pidana, namun dikenai sanksi administrasi kenaikan 100% (berdasarkan UU HPP menjadi 100%) B Sanksi administrasi denda sebesar 400% dari jumlah pajak terutang C Sita lelang seluruh aset perusahaan secara paksa D Pidana penjara minimal 1 tahun E Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 13A UU KUP (yang diubah melalui UU HPP), WP yang karena kealpaannya pertama kali tidak menyampaikan SPT tidak dikenai sanksi pidana, namun wajib melunasi kekurangan pajak dan sanksi administrasi kenaikan berupa denda sebesar 100%.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam kondisi harga pembelian persediaan barang dagang mengalami kecenderungan meningkat (inflasi), penggunaan metode penilaian persediaan FIFO (First In First Out) akan menghasilkan indikator keuangan berupa...

A Nilai Persediaan Akhir yang lebih tinggi dan Harga Pokok Penjualan yang lebih rendah B Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi dari metode LIFO C Laba Bersih yang lebih rendah sehingga beban PPh Badan menjadi lebih kecil D Nilai Laba Kotor yang lebih rendah dibanding metode Average E Nilai Persediaan Akhir yang mencerminkan harga-harga pembelian terlama

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pada kondisi inflasi, FIFO mengasumsikan barang yang dijual adalah harga lama (lebih murah) sehingga HPP menjadi rendah. Barang sisa (Persediaan Akhir) menggunakan harga baru (lebih mahal). Hasilnya Laba Kotor dan Persediaan Akhir menjadi lebih tinggi.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Proses penyesuaian saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut rekening koran bank disebut...

A Amortisasi B Trial Balance C Kompensasi Kerugian D Rekonsiliasi Bank E Konsolidasi Laporan Keuangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Rekonsiliasi Bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan pembukuan entitas (jurnal kas) dengan informasi saldo rekening bank secara periodik (rekening koran).

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Salah satu risiko yang harus diwaspadai pemeriksa pajak saat menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) tanpa pengendalian (general & application control) yang memadai di pihak entitas adalah...

A Hardware komputer pemeriksa cepat rusak B Data elektronik yang diolah (dumping) tidak mencerminkan data aktual atau telah dimanipulasi/garbage-in garbage-out C Waktu audit akan menjadi lebih lama daripada audit konvensional D Kurangnya kepatuhan terhadap kode etik pemeriksa pajak E Peningkatan biaya perjalanan dinas akibat volume data besar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Risiko terbesar pengolahan data menggunakan TABK jika tanpa memahami kontrol IT entitas adalah auditor memperoleh data yang sudah dimodifikasi atau cacat (garbage in), sehingga kesimpulan (garbage out) audit menjadi salah (Audit Risk).

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Saat seorang pemeriksa pajak ingin melakukan uji validitas terhadap data NPWP pada format CSV yang diberikan Wajib Pajak menggunakan ACL/Excel, pengecekan yang paling tepat untuk dilakukan secara sistematis adalah...

A Melihat kecocokan font karakter angka pada kolom NPWP B Memastikan panjang karakter string NPWP persis 15 digit (atau 16 digit sesuai NIK) tanpa karakter alfabet C Menghitung total penjumlahan angka dari seluruh baris NPWP D Menyortir NPWP berdasarkan abjad nama perusahaan E Menghapus kolom NPWP yang memiliki akhiran angka 000

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Uji validitas format data khusus seperti NPWP melibatkan pengecekan panjang karakter yang valid (15 digit standar lama atau 16 digit berbasis NIK terbaru) dan memastikan datanya berjenis numerik, bukan teks acak atau simbol.

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Berdasarkan Pasal 9 UU Pajak Penghasilan, komponen berikut yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense) untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan adalah...

A Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen B Iuran jaminan kesehatan pegawai yang dibayar oleh pemberi kerja C Penyusutan aset tetap berwujud yang digunakan untuk produksi D Kerugian karena penjualan piutang (piutang tak tertagih yang memenuhi syarat) E Biaya bunga pinjaman modal kerja

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Berdasarkan ketentuan penyusutan aset tetap UU PPh, tarif penyusutan untuk aset berwujud bukan bangunan Kelompok I (masa manfaat 4 tahun) jika menggunakan metode garis lurus adalah...

A 50% per tahun B 20% per tahun C 25% per tahun D 10% per tahun E 12,5% per tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) UU PPh, aset berwujud bukan bangunan Kelompok I memiliki masa manfaat 4 tahun. Dengan metode garis lurus (100% / 4 tahun), tarif penyusutannya adalah 25%.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki berbagai karakteristik. Berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik PPN di Indonesia adalah...

A Bersifat kumulatif (menimbulkan dampak pajak berganda) B Menggunakan metode pengkreditan pajak (Credit Method / Invoice Method) C Pajak atas konsumsi dalam negeri D Pajak Tidak Langsung E Pajak Objektif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PPN adalah pajak yang bersifat non-kumulatif karena menganut sistem pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga menghindari pengenaan pajak berganda. Karakteristik lainnya (Objektif, Tidak Langsung, Konsumsi Dalam Negeri) adalah benar.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Faktur Pajak Pengganti harus diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal...

A Faktur Pajak hilang karena musibah kebanjiran B Terdapat kesalahan pengisian pada Faktur Pajak awal (kecuali NPWP) sehingga isinya menjadi tidak benar C Pihak pembeli mengubah status hukum dari CV menjadi PT D Pembeli belum membayar lunas tagihan sesuai termin yang disepakati E Barang Kena Pajak diretur oleh pembeli sepenuhnya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, Faktur Pajak Pengganti dibuat jika terdapat kesalahan pengisian Faktur Pajak yang diterbitkan sebelumnya, sehingga perlu diperbaiki agar data menjadi benar (contoh: salah harga atau kuantitas).

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 51

PRO

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, terdapat dokumen yang dikecualikan dari pengenaan Bea Meterai. Dokumen berikut yang TIDAK dikenakan Bea Meterai adalah...

A Surat perjanjian pinjam meminjam antar perusahaan B Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja C Dokumen transaksi surat berharga melalui bursa efek senilai Rp 20.000.000 D Akta Notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya E Surat berharga berupa saham dengan nominal Rp 15.000.000

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tanda terima gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja secara tegas dikecualikan dari pengenaan Bea Meterai.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 52

PRO

Subjek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata...

A Mewarisi aset dari garis keturunan pertama B Mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki/menguasai bangunan C Mendaftarkan izin mendirikan bangunan di atas tanah tersebut D Menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah objek PBB tersebut E Menjadi penyewa sah atas tanah dan bangunan komersial

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU No 12 Tahun 1985 jo. UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek pajaknya adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat bumi, memiliki/menguasai bangunan, dan/atau memperoleh manfaat bangunan.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 53

PRO

Berdasarkan Pasal 17C UU KUP, bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh), jangka waktu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) untuk PPh adalah paling lama...

A 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap B 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap C 4 bulan sejak jatuh tempo penyampaian SPT D 12 bulan setelah pemeriksaan dilakukan E 6 bulan sejak SPT Masa PPN dilaporkan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU KUP Pasal 17C ayat (1), Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi WP Kriteria Tertentu paling lama 3 (tiga) bulan untuk PPh, dan 1 (satu) bulan untuk PPN sejak permohonan diterima lengkap.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 54

PRO

Dalam klasifikasi kelompok akun (chart of accounts), akun-akun yang saldo normalnya berada di posisi kredit adalah...

A Aset dan Ekuitas B Liabilitas, Ekuitas (Modal), dan Pendapatan C Pendapatan dan Prive (Penarikan Modal) D Beban dan Modal E Aset dan Beban

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan aturan debit-kredit dalam akuntansi, akun Liabilitas (Hutang), Ekuitas (Modal), dan Pendapatan akan bertambah di sisi Kredit, sehingga saldo normalnya adalah Kredit.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 55

PRO

Dalam penerapan TABK tingkat lanjut, pemeriksa pajak dapat menggunakan perangkat lunak analitik untuk melakukan 'Analisis Regresi'. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk...

A Menyortir jutaan data transaksi secara alfabetis dari Z ke A B Mendeteksi secara otomatis password pengguna database akutansi C Mengevaluasi hubungan atau korelasi antara variabel independen dan variabel dependen (misal: rasio bahan baku terhadap penjualan) D Mencari data terduplikasi pada database faktur keluaran E Mengkonversi data berformat PDF menjadi data text file

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Analisis Regresi dalam audit digunakan untuk mengukur hubungan matematis antara satu variabel dependen dengan variabel independen, sehingga auditor bisa memprediksi/menguji kewajaran nilai berdasarkan pola historis (misal: estimasi penjualan dari konsumsi listrik/bahan baku).

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 56

PRO

Atas imbalan jasa konsultan manajemen yang dibayarkan oleh sebuah PT kepada CV ABC (badan usaha dalam negeri), PPh Pasal 23 yang wajib dipotong oleh PT tersebut adalah sebesar...

A 10% dari jumlah bruto B 15% dari jumlah bruto C 2,5% dari jumlah tagihan bruto D 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN E 5% dari perkiraan penghasilan neto

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh jo. PMK-141/PMK.03/2015, imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 57

PRO

Penghasilan dari bunga deposito yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final dengan tarif...

A 10% B 15% C 25% D 5% E 20%

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PP No 131 Tahun 2000 jo. KMK-51/KMK.04/2001, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dikenai pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 58

PRO

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini, pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila peredaran bruto/omset setahunnya tidak melebihi...

A Rp 600.000.000,00 B Rp 50.000.000.000,00 C Rp 4.800.000.000,00 D Rp 1.800.000.000,00 E Rp 2.400.000.000,00

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, batasan Pengusaha Kecil yang tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 setahun.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 59

PRO

Retur penjualan yang dilakukan karena pembeli (PKP) mengembalikan sebagian Barang Kena Pajak yang rusak, bagi pihak Penjual akan berakibat pada...

A Pengurangan Pajak Keluaran pada Masa Pajak diterimanya Nota Retur B Penambahan Pajak Keluaran di masa pajak diterimanya nota retur C Penambahan Pajak Masukan senilai retur di masa pajak berjalan D Penerbitan ulang Faktur Pajak dari tanggal awal secara paksa E Tidak ada pengaruh pajak karena retur adalah kerugian operasional murni

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PMK Nomor 65/PMK.03/2010, pengembalian BKP dibuktikan dengan Nota Retur. Bagi PKP Penjual, adanya Nota Retur akan menjadi pengurang Pajak Keluaran dalam masa pajak diterimanya nota retur tersebut.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 60

PRO

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 15 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berhak menetapkan besarnya pajak terutang secara jabatan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto apabila Wajib Pajak...

A Tidak mau memberikan bukti setor pajaknya ke petugas TPT di KPP B Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang C Terlambat melaporkan SPT Tahunan lebih dari 2 kali D Mengajukan restitusi lebih bayar pajak penghasilan badan E Sedang dalam status Pemeriksaan Bukti Permulaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penetapan pajak secara jabatan menggunakan norma penghitungan dilakukan apabila Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak menyelenggarakannya atau tidak bersedia memperlihatkan dokumen (Pasal 13 ayat 1 huruf d, dan diatur lebih rinci sebagai dasar penetapan secara jabatan).

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 61

PRO

Tindakan penagihan pajak secara paksa dapat melibatkan tindakan pencegahan maupun penyanderaan (gijzeling). Berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, masa penyanderaan terhadap Penanggung Pajak paling lama adalah...

A 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan B 3 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 bulan C 5 tahun sesuai masa daluwarsa penagihan pajak D 1 bulan dan dapat diperpanjang selama pajak belum lunas E 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU No 19 Tahun 1997 jo. UU No 19 Tahun 2000 tentang PPSP, jangka waktu penyanderaan (gijzeling) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 62

PRO

Standar akuntansi di Indonesia yang disusun khusus untuk memenuhi kebutuhan entitas bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah...

A Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) B SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) C PSAK Internasional (IFRS) D SAK Syariah E SAK ETAP (atau kini menjadi SAK EP / Entitas Privat)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), yang belakangan bertransformasi menjadi SAK Entitas Privat (SAK EP), diperuntukkan bagi entitas bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 63

PRO

Dalam penerapan TABK untuk mengambil data dari server SQL, query atau sintaks dasar yang benar untuk menarik seluruh kolom transaksi dari tabel 'PajakKeluaran' di mana nilai nominalnya (Kolom_Nilai) lebih dari Rp 100.000.000 adalah...

A FILTER * FROM PajakKeluaran HAVING Kolom_Nilai > 100000000 B JOIN PajakKeluaran WHERE Kolom_Nilai > 100.000.000 C GET ALL FROM PajakKeluaran WHERE Kolom_Nilai HIGHER 100000000 D SELECT * FROM PajakKeluaran WHERE Kolom_Nilai > 100000000 E EXTRACT PajakKeluaran SELECT Kolom_Nilai = 100000000

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sintaks dasar SQL yang digunakan untuk mengambil seluruh kolom (*) dari sebuah tabel dengan syarat (filter kondisi) tertentu adalah SELECT * FROM [Nama_Tabel] WHERE [Kondisi].

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 64

PRO

Berdasarkan perubahan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), natura dan/atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai kini secara umum diperlakukan sebagai...

A Objek Pajak Penghasilan yang dapat dikenakan pajak (Taxable) dan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja (Deductible) B Pajak Final bagi penerima C Hanya diakui dalam laporan akuntansi komersial, bukan secara fiskal D Non-Deductible Expense bagi perusahaan dan Non-Taxable bagi pegawai E Bukan Objek Pajak Penghasilan (Non-Taxable)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sejak berlakunya UU HPP Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 9, perlakuan natura/kenikmatan diubah. Natura yang diterima karyawan menjadi Objek PPh (Taxable), dan biaya penyediaannya boleh dikurangkan oleh Perusahaan (Deductible Expense), kecuali untuk beberapa jenis natura tertentu.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 65

PRO

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, bantuan atau sumbangan yang diterima Wajib Pajak dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan, asalkan memenuhi syarat utama berupa...

A Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan B Harus disalurkan dalam bentuk natura, bukan uang tunai C Jumlah nilai nominal sumbangan tidak melebihi PTKP dalam setahun D Dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk transparansi gratifikasi E Hanya diberikan pada masa darurat bencana alam nasional yang diakui BNPB

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, syarat agar bantuan atau sumbangan bebas dari pajak adalah antara pihak pemberi dan penerima tidak boleh memiliki hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 66

PRO

Berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku, atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar...

A 12% B 11% C 0% D 10% E 5%

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 7 ayat (2) UU PPN jo. UU HPP, tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 67

PRO

Saat yang menentukan pajak terutang atas dokumen yang dikenai Bea Meterai untuk jenis dokumen berupa Surat Perjanjian beserta rangkapnya adalah pada saat...

A Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh pihak-pihak yang bersangkutan B Bulan berikutnya setelah tanggal dokumen dicetak C Surat perjanjian dibayar seluruh transaksinya oleh pihak kedua D Dokumen tersebut diserahkan kepada pihak yang mendapat manfaat E Dokumen tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Pasal 8 UU No 10 Tahun 2020, Bea Meterai terutang pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris, maupun akta PPAT.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 68

PRO

Pasal 21 Undang-Undang KUP mengatur mengenai Hak Mendahulu (Hak Preferen) atas hutang pajak. Artinya, Negara memiliki hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak dibandingkan kreditur lain. Namun, Hak Mendahulu ini dikecualikan (dikalahkan) terhadap...

A Hutang kepada pemegang saham mayoritas perusahaan B Gaji karyawan level direksi dan komisaris yang tertunda C Tagihan rekening listrik korporat dan tagihan PAM D Biaya perkara pengadilan atas suatu barang dan biaya penyelamatan barang tersebut E Cicilan kredit perbankan tanpa agunan yang jatuh tempo

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU KUP, Hak mendahulu untuk utang pajak dikecualikan (dikalahkan) dari biaya perkara (pengadilan) semata-mata suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak/tidak bergerak, biaya penyelamatan barang itu, dan/atau biaya perkara yang diakibatkan pelelangan tersebut.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 69

PRO

Dalam perlakuan akuntansi, jika sebuah perusahaan membangun gedung sendiri menggunakan pinjaman bank, maka biaya bunga pinjaman selama masa konstruksi gedung tersebut secara prinsip harus...

A Dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap bangunan B Ditangguhkan hingga gedung tersebut dijual kembali C Diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan (Deferred Income) D Dibebankan seketika sebagai beban bunga administratif di laporan laba rugi E Dihapusbukukan dari neraca agar tidak mengganggu arus kas operasional

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PSAK (misal: PSAK 26 Biaya Pinjaman), biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian (aset yang butuh waktu lama untuk siap), harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 70

PRO

Salah satu analisis audit menggunakan alat TABK untuk mendeteksi fraud adalah dengan menerapkan *Benford's Law*. Prinsip utama dalam hukum matematika ini pada audit pajak adalah menyatakan bahwa...

A Setiap file excel yang korup pasti disebabkan oleh penempatan rumus array bersarang yang melebihi kapasitas memori B Tidak ada data pajak yang dapat dimanipulasi jika dienkripsi dengan standar hash RSA 256 C Frekuensi pelaporan SPT cenderung memusat pada hari terakhir masa perpanjangan D Data wajib pajak memiliki siklus transaksi 5 tahunan berbanding lurus dengan kurva inflasi E Kemunculan digit angka pertama pada data alami tidak terdistribusi merata (angka 1 muncul lebih dominan daripada angka 9)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Benford's Law (Hukum Digit Pertama) dalam analitik data audit menyatakan bahwa pada kumpulan data kuantitatif yang terjadi secara alami (seperti nilai faktur, jurnal), frekuensi munculnya angka awal 1 jauh lebih besar (~30%) dibanding angka-angka setelahnya secara logaritmik. Data yang dikarang manusia cenderung tidak mengikuti pola tersebut, sehingga digunakan untuk deteksi anomali/fraud.

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 71

PRO

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat tertentu. Kondisi manakah di bawah ini yang paling tepat untuk dilakukannya penghapusan NPWP atas Wajib Pajak Badan?

A Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha B Wajib Pajak Badan berpindah alamat kantor domisili C Wajib Pajak Badan tidak memiliki kegiatan usaha selama 1 bulan D Wajib Pajak Badan mengganti jajaran direksinya E Wajib Pajak Badan mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 2 ayat (6) UU KUP menyatakan bahwa penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan dilakukan salah satunya apabila Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 72

PRO

Tujuan utama dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk...

A Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka restitusi B Menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan C Melakukan pemeriksaan rutin tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi D Membantu Wajib Pajak menyusun pembukuan yang sesuai standar E Mencari bukti dan dugaan kuat adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 27 dan Pasal 43A UU KUP, pemeriksaan bukti permulaan dilakukan untuk mendapatkan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 73

PRO

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah pengertian dari...

A Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) B Surat Tagihan Pajak (STP) C Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) D Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) E Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 1 angka 16 UU KUP mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 74

PRO

Berdasarkan UU HPP, jika Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Bagaimana penentuan tarif bunga tersebut?

A Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah uplift factor 5% dibagi 12 B Tarif tetap 48% dari total nilai kekurangan pajak C Denda administrasi flat sebesar Rp1.000.000 D Sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar E Tarif tetap 2% per bulan dihitung dari jumlah pajak yang kurang dibayar

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UU KUP yang diubah dengan UU Cipta Kerja dan UU HPP, sanksi bunga atas pembetulan SPT dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (suku bunga acuan ditambah uplift factor sebesar 5% dibagi 12), berlaku sejak saat terutangnya pajak sampai pembayaran.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 75

PRO

Penetapan kriteria Wajib Pajak Patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu) memberikan keuntungan berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Salah satu persyaratannya adalah...

A Telah melunasi seluruh kewajiban pajak dengan fasilitas cicilan B Memiliki lebih dari 50 orang pegawai tetap C Mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 setahun D Telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) E Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 3 tahun terakhir

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai dengan Pasal 17C UU KUP jo. PMK 39/PMK.03/2018, syarat WP Kriteria Tertentu antara lain: tepat waktu lapor SPT, tidak punya tunggakan pajak, pembukuan diaudit KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana pajak dalam 5 tahun terakhir.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 76

PRO

Siapakah yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut UU KUP?

A Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak B Penyidik Polri tingkat Reserse Kriminal Khusus saja C Hakim Pengadilan Pajak D Auditor Investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) E Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Materi Terkait: Ketentuan Umum Perpajakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 77

PRO

Berdasarkan PSAK 14, metode penentuan biaya persediaan yang berasumsi bahwa barang yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar (LIFO) perlakuannya adalah...

A Hanya diizinkan untuk industri manufaktur alat berat B Diizinkan sebagai alternatif kedua setelah metode Rata-Rata C Direkomendasikan dalam masa inflasi tinggi D Diwajibkan bagi entitas yang go public E Dilarang atau tidak diperkenankan lagi untuk digunakan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan (yang mengadopsi IAS 2), metode LIFO (Last-In, First-Out) sudah tidak diperkenankan lagi untuk digunakan karena kurang merepresentasikan arus barang fisik yang sebenarnya. Yang diizinkan hanya metode FIFO dan Rata-rata Tertimbang.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 78

PRO

Koreksi fiskal yang menyebabkan Laba Kena Pajak menjadi lebih besar daripada Laba Komersial disebut sebagai...

A Koreksi Fiskal Negatif B Koreksi Fiskal Beda Waktu C Koreksi Fiskal Laba Ditahan D Koreksi Fiskal Positif E Koreksi Fiskal Beda Tetap

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap laba komersial yang dilakukan wajib pajak karena adanya biaya yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense) sehingga mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 79

PRO

Perusahaan mencatat beban representasi dan entertainmen secara komersial sebesar Rp50.000.000, namun tidak dapat membuat dan melampirkan Daftar Nominatif. Dalam penyusunan SPT Tahunan, tindakan akuntansi yang harus dilakukan adalah...

A Melakukan amortisasi secara pro-rata selama 5 tahun B Tidak ada tindakan yang dilakukan karena diakui UU PPh secara otomatis C Melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp50.000.000 D Melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp50.000.000 E Membentuk cadangan kerugian atas entertainmen

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment, Representasi dan sejenisnya, biaya tersebut hanya dapat dibiayakan (deductible) jika dilampiri dengan Daftar Nominatif. Jika tidak ada daftar nominatif, biaya tersebut tidak diakui secara fiskal sehingga harus dikoreksi positif seluruhnya.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 80

PRO

Sewa guna usaha (leasing) yang menurut PSAK 73 diklasifikasikan dengan mengakui Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa sejak awal masa sewa untuk hampir semua jenis sewa, merupakan perlakuan akuntansi dari sisi...

A Penyewa (Lessee) B Pesewa (Lessor) C Pemerintah Daerah D Kreditur E Pemegang Saham

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PSAK 73 tentang Sewa, dari sudut pandang penyewa (Lessee), secara umum tidak ada lagi pembedaan antara sewa operasi dan pembiayaan. Lessee diharuskan mengakui 'aset hak guna' (right-of-use asset) dan 'liabilitas sewa' (lease liability) di neraca.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 81

PRO

Dalam penyusunan neraca (Laporan Posisi Keuangan), apabila Pajak Keluaran suatu PKP lebih besar dibandingkan Pajak Masukannya pada akhir masa, selisihnya dicatat pada akun...

A Pendapatan PPN B Piutang PPN C Utang PPN D Aset Tetap E Modal Saham

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pajak Keluaran (PK) yang lebih besar dari Pajak Masukan (PM) menandakan bahwa PKP memungut PPN lebih banyak dari yang dibayarkan, sehingga terdapat selisih kurang bayar yang harus disetorkan ke Kas Negara. Secara akuntansi, selisih kurang bayar ini disajikan sebagai Utang PPN dalam kelompok kewajiban lancar.

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 82

PRO

Bagaimana pencatatan jurnal komersial yang tepat atas penyetoran angsuran PPh Pasal 25 oleh perusahaan setiap bulannya?

A Beban Lain-Lain (D) ; Kas (K) B Beban Pajak Penghasilan (D) ; Kas (K) C Kas (D) ; Uang Muka Pajak (K) D Utang Pajak PPh 25 (D) ; Kas (K) E Uang Muka Pajak / Pajak Dibayar di Muka PPh 25 (D) ; Kas (K)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak untuk tahun berjalan yang dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Secara komersial, setoran ini diakui sebagai aset (prepaid tax) dengan jurnal: Uang Muka Pajak / PPh 25 Dibayar di Muka (D) dan Kas/Bank (K).

Materi Terkait: Akuntansi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 83

PRO

Dalam aplikasi Generalized Audit Software (GAS), auditor menggunakan Hukum Benford (Benford's Law) untuk...

A Menghubungkan dua tabel database yang berbeda secara otomatis B Memverifikasi apakah umur penyusutan komputer telah melebihi batas standar ekonomis C Menguji anomali distribusi probabilitas digit pertama dari kumpulan data numerik alami D Mengenkripsi data laporan keuangan agar tidak dapat diretas E Memeriksa kelengkapan urutan faktur menggunakan sistem pre-numbered

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Hukum Benford (Benford's Law) adalah observasi statistik bahwa dalam kumpulan data numerik alami, digit pertama memiliki distribusi frekuensi tertentu (angka 1 muncul paling sering sekitar 30%, angka 9 paling jarang). Dalam audit (termasuk TABK), penyimpangan dari hukum ini sering mengindikasikan manipulasi data atau fraud.

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 84

PRO

Saat auditor melakukan ekstraksi data untuk menguji kewajaran nilai total persediaan barang dagangan, fungsi perintah TABK (seperti di ACL) yang paling tepat untuk mengakumulasikan nilai sub-kategori barang adalah...

A Summarize B Aging C Join D Stratify E Extract

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Fungsi 'Summarize' (meringkas) dalam software audit seperti ACL digunakan untuk menggabungkan (mengakumulasikan) records yang memiliki nilai kunci (key field) yang sama, misal menjumlahkan total nilai berdasarkan sub-kategori produk.

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 85

PRO

Fungsi 'Join' dalam perangkat lunak TABK digunakan untuk keperluan...

A Menggabungkan dua tabel data yang memiliki kesamaan field (key field) untuk analisis lebih lanjut B Melakukan perhitungan umur piutang (Account Receivable Aging) C Mendeteksi nomor seri faktur pajak yang hilang secara otomatis D Mengkonversi file PDF menjadi file teks E Menghapus duplikasi nomor jurnal pada tabel master

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perintah 'Join' (menggabungkan) digunakan dalam manajemen database dan software audit untuk merelasikan dan menggabungkan data dari dua tabel yang berbeda berdasarkan key field yang sama (misal, tabel faktur dengan tabel pelanggan melalui field ID_Pelanggan).

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 86

PRO

Pemeriksa pajak menggunakan TABK untuk memeriksa kemungkinan adanya faktur penjualan yang dihilangkan oleh wajib pajak guna menurunkan peredaran bruto. Teknik atau fungsi spesifik apakah yang dilakukan?

A Gap detection pada nomor urut faktur B Duplicates detection pada nama pelanggan C Exporting data ke spreadsheet D Benford's Law pada diskon faktur E Stratification pada nominal faktur

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Untuk menemukan faktur yang hilang atau disembunyikan dalam sistem yang menggunakan pre-numbered sequence, auditor melakukan 'Gap detection' atau identifikasi nomor urut yang melompat/kosong guna menguji asersi kelengkapan (completeness).

Materi Terkait: Teknik Audit Berbantuan Komputer

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 87

PRO

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI dikenakan tarif sebesar...

A 0,5% B 25% C 10% D 20% E 15%

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. KMK-51/KMK.04/2001, penghasilan berupa bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 20%.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 88

PRO

Perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 memuat prinsip baru, yaitu...

A Natura dapat dibiayakan (deductible) oleh pemberi kerja dan menjadi objek pajak (taxable) bagi pegawai penerima B Natura mutlak tidak dapat menjadi objek pajak bagi penerima C Natura hanya dapat dibiayakan jika diberikan dalam bentuk uang tunai D Natura tetap menjadi non-deductible expense bagi semua badan usaha E Natura dipotong PPh Pasal 23 bukan PPh Pasal 21

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Salah satu perubahan mendasar di UU HPP Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh adalah perlakuan natura/kenikmatan kini bersifat deductible-taxable. Artinya, biaya natura dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (deductible) bagi perusahaan, namun diakui sebagai penghasilan objek pajak bagi pegawai (taxable).

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 89

PRO

Kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) memperbolehkan Wajib Pajak Dalam Negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah...

A Mengalihkan tanggung jawab pelaporan pajak kepada negara sumber B Meningkatkan cadangan devisa negara C Menurunkan tarif pajak domestik secara tidak langsung D Menghindari terjadinya pajak berganda (double taxation) atas penghasilan global E Mempermudah masuknya investasi asing ke dalam negeri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Tujuan pengkreditan PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri) adalah untuk meringankan beban pajak ganda (double taxation) karena Indonesia menganut sistem 'worldwide income' di mana penghasilan dari dalam dan luar negeri dikenakan pajak.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 90

PRO

Untuk tujuan penyusutan fiskal, aktiva tetap berwujud non-bangunan kelompok 1 yang disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus (Straight Line Method) memiliki masa manfaat dan tarif penyusutan sebesar...

A 8 tahun dan 12,5% B 4 tahun dan 50% C 8 tahun dan 25% D 4 tahun dan 25% E 4 tahun dan 12,5%

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) UU PPh, aktiva tetap Kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun. Jika disusutkan menggunakan metode Garis Lurus, tarif penyusutannya adalah 100% dibagi 4 tahun = 25%.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 91

PRO

Dalam skema PPh Pasal 21, siapa yang memikul kewajiban sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pegawai?

A Bank umum tempat pembayaran gaji B Direktorat Jenderal Pajak secara sepihak C Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat D Pegawai bersangkutan secara mandiri E Pemberi kerja (majikan)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU PPh Pasal 21, sistem pemungutan yang diterapkan adalah withholding tax system. Oleh karena itu, pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah pihak pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 92

PRO

Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan syarat peredaran brutonya...

A Tepat Rp50.000.000.000 setahun B Kurang dari Rp500.000.000 setahun C Lebih dari Rp4.800.000.000 setahun D Berapapun nilainya asalkan menyelenggarakan pembukuan E Kurang dari Rp4.800.000.000 setahun

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 14 ayat (2) UU PPh, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000 dapat menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN, dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Materi Terkait: Pajak Penghasilan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 93

PRO

Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang PPN, bagaimana perlakuan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

A Dapat dimintakan restitusi ganda oleh pengusaha B Dapat dikreditkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut C Sama sekali tidak dapat dikreditkan karena cacat material D Dapat dikreditkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran E Dapat dikreditkan setelah 5 tahun menjadi PKP

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 9 ayat (9a) UU PPN yang diubah dengan UU HPP (dan UU Cipta Kerja), Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP kini dapat dikreditkan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 94

PRO

Dalam transaksi yang dikenakan PPN, apabila terjadi retur (pengembalian) Barang Kena Pajak oleh pihak Pembeli, maka dampak bagi pihak Penjual (PKP) adalah...

A Mewajibkan penjual untuk mendaftar NPWP baru B Mengurangi Pajak Masukan pada masa pajak terjadinya retur C Menambah Pajak Keluaran pada masa pajak terjadinya retur D Tidak ada pengaruh pada pelaporan PPN E Mengurangi Pajak Keluaran pada masa pajak terjadinya retur

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5A UU PPN jo. PMK 65/PMK.03/2010, retur penjualan akan mengurangi Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Keluaran bagi Penjual (PKP yang menyerahkan BKP) pada masa pajak saat Nota Retur diterima.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 95

PRO

Atas ekspor yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0%. Kriteria objek ekspor yang mendapat fasilitas tarif 0% ini meliputi...

A Hanya ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud B Hanya barang strategis yang ditentukan pemerintah C Hanya ekspor Jasa Kena Pajak D Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan JKP tertentu E Hanya ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU PPN, tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 96

PRO

Diketahui tarif PPN pada tahun 2026 adalah 12%. Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Berapakah tarif efektif PPN KMS yang terutang dari Dasar Pengenaan Pajak berupa total biaya pembangunan?

A 2,4% B 12% C 2% D 2,2% E 1,1%

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 16G UU PPN jo. PMK 61/PMK.03/2022, besaran PPN KMS dihitung dengan mengalikan 20% x tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak. Jika tarif PPN adalah 12% (berlaku tahun 2026), maka tarif efektifnya adalah 20% x 12% = 2,4%.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 97

PRO

Salah satu karakteristik utama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bersifat 'Pajak Objektif'. Makna dari sifat pajak objektif tersebut adalah...

A Timbulnya kewajiban pajak ditentukan semata-mata oleh adanya objek pajak tanpa memperhatikan keadaan subjektif WP B Pemungutan dilakukan secara mutlak oleh pemerintah pusat tanpa campur tangan daerah C Hanya dikenakan terhadap objek yang masuk wilayah kepabeanan laut D Besaran pajak sangat dipengaruhi oleh jumlah tanggungan dan kondisi subjek pajaknya E Pajak dikenakan berlapis untuk satu barang yang sama tanpa mekanisme kredit pajak

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pajak Objektif berarti timbulnya kewajiban membayar pajak didasarkan pada keberadaan Objek Pajak, baik berupa keadaan, peristiwa, atau perbuatan (seperti transaksi penyerahan barang). Kondisi pribadi/subjektif dari Wajib Pajak (misal, kaya/miskin, kawin/belum) tidak menjadi pertimbangan dalam pengenaan PPN.

Materi Terkait: Pajak Pertambahan Nilai

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 98

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berikut adalah dokumen yang dikecualikan (tidak dikenai) dari pengenaan Bea Meterai, yaitu...

A Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) B Dokumen lelang dalam bentuk risalah lelang C Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000 D Surat perjanjian kerja sama bermaterai E Ijazah, tanda kelulusan, dan surat keterangan sejenisnya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2020, beberapa dokumen yang tidak dikenai Bea Meterai di antaranya adalah ijazah (tanda lulus, surat keterangan), dokumen terkait pajak negara, tanda terima gaji, serta kuitansi penerimaan uang yang jumlahnya tidak melebihi Rp5.000.000.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 99

PRO

Dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung besaran pajak terutang adalah...

A Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) B Nilai Buku Aset C Harga Pasar Riil D Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) E Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PBB No. 12 Tahun 1985 s.t.d.d. UU No. 12 Tahun 1994, Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 100

PRO

Menurut peraturan turunan UU PBB (sektor P3: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai persentase tertentu dari NJOP ditetapkan untuk objek pajak sektor perkebunan sebesar...

A 50% B 40% C 10% D 100% E 20%

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya NJKP untuk PBB, besarnya NJKP untuk objek pajak sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan adalah 40% (empat puluh persen) dari NJOP.

Materi Terkait: Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh