SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pemeriksa Pajak Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang KUP, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan adalah...
A. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
B. Paling lama 6 (enam) bulan setelah akhir Tahun Pajak
C. Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
D. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir Tahun Pajak
E. Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya Tahun Pajak
Jawaban: C
Menurut UU KUP Pasal 3 ayat (3) huruf c, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Soal 2
Sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar...
A. Rp 500.000,00
B. Rp 1.000.000,00
C. Rp 250.000,00
D. Rp 100.000,00
E. 2% per bulan dari dasar pengenaan pajak
Jawaban: A
Menurut UU KUP Pasal 7 ayat (1), sanksi administrasi denda untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN adalah sebesar Rp 500.000,00.
Soal 3
Syarat utama bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sesuai ketentuan KUP adalah...
A. Membayar sejumlah pajak yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
B. Menyerahkan jaminan berupa aset tetap senilai pajak yang disengketakan
C. Membayar minimal 50% dari total nilai pajak yang terutang pada SKPKB
D. Melampirkan surat jaminan dari bank atas nilai sengketa pajak
E. Membayar seluruh tagihan pajak yang tertuang dalam SKPKB sebelum keberatan diajukan
Jawaban: A
Berdasarkan UU KUP Pasal 25 ayat (3a), Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Soal 4
Dalam siklus akuntansi, jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mencatat penyusutan aset tetap akan memengaruhi akun-akun berikut...
A. Aset Tetap di sebelah debit dan Beban Penyusutan di sebelah kredit
B. Akumulasi Penyusutan di sebelah debit dan Beban Penyusutan di sebelah kredit
C. Beban Penyusutan di sebelah debit dan Aset Tetap di sebelah kredit
D. Beban Penyusutan di sebelah debit dan Akumulasi Penyusutan di sebelah kredit
E. Beban Penyusutan di sebelah debit dan Kas di sebelah kredit
Jawaban: D
Pencatatan penyusutan aset tetap yang benar adalah dengan mendebit akun Beban Penyusutan (menambah beban) dan mengkredit akun Akumulasi Penyusutan (akun kontra dari aset tetap).
Soal 5
Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang memastikan bahwa informasi akuntansi dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan adalah...
A. Dapat Dipahami (Understandability)
B. Dapat Dibandingkan (Comparability)
C. Materialitas (Materiality)
D. Keandalan (Reliability)
E. Relevan (Relevance)
Jawaban: E
Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), informasi dikatakan relevan jika memiliki nilai prediktif dan/atau nilai konfirmatori sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.
Soal 6
Dalam pengujian menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan spreadsheet, fungsi VLOOKUP sering digunakan oleh pemeriksa pajak untuk...
A. Menghasilkan angka acak untuk keperluan sampling audit
B. Mencocokkan dan mengambil data antar tabel berdasarkan nilai kunci (key value) tertentu
C. Menyaring (filter) baris yang memiliki nilai anomali secara otomatis
D. Membuat pivot tabel untuk menganalisis penyebaran data populasi
E. Menghitung total nilai transaksi berdasarkan kriteria ganda
Jawaban: B
VLOOKUP (Vertical Lookup) adalah fungsi dalam spreadsheet yang digunakan untuk mencari suatu nilai pada kolom pertama rentang tabel, lalu mengembalikan nilai di baris yang sama dari kolom lain yang ditentukan (pencocokan data antartabel).
Soal 7
Aplikasi ACL (Audit Command Language) merupakan salah satu Generalized Audit Software (GAS). Keunggulan utamanya dalam pelaksanaan audit pajak adalah...
A. Secara otomatis membuat Surat Ketetapan Pajak tanpa campur tangan manusia
B. Memperbaiki kesalahan (error) pada jurnal akuntansi Wajib Pajak secara langsung di database
C. Menggantikan peran auditor dalam memberikan opini kewajaran laporan pajak
D. Memproses data dalam volume sangat besar tanpa mengubah integritas data asli (read-only)
E. Melakukan enkripsi file database milik Wajib Pajak untuk mencegah pencurian data
Jawaban: D
Keunggulan utama GAS seperti ACL adalah kemampuannya memproses (join, ekstrak, filter) jutaan baris data secara cepat dengan status read-only, sehingga data historis (evidence) tetap otentik dan tidak termodifikasi.
Soal 8
Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0) adalah...
A. Rp 63.000.000,00 setahun
B. Rp 54.000.000,00 setahun
C. Rp 72.000.000,00 setahun
D. Rp 58.500.000,00 setahun
E. Rp 36.000.000,00 setahun
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) jo. PMK Nomor 101/PMK.010/2016, besarnya PTKP untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi TK/0 adalah Rp 54.000.000,00 per tahun.
Soal 9
Berikut ini yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat Final adalah...
A. Imbalan kepada distributor perusahaan MLM
B. Upah harian pekerja lepas yang dibayarkan bulanan
C. Gaji bulanan pegawai tetap
D. Honorarium tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
E. Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
Jawaban: E
Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final.
Soal 10
Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berlaku efektif mulai tahun pajak 2022 adalah...
A. 20%
B. 22%
C. 28%
D. 11%
E. 25%
Jawaban: B
Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri ditetapkan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.
Soal 11
Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan secara bertahap. Berapa tarif PPN yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 2022?
A. 12%
B. 15%
C. 10%
D. 10,5%
E. 11%
Jawaban: E
Menurut Pasal 7 ayat (1) UU HPP (UU No 7 Tahun 2021), tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Soal 12
Kapan batas waktu pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud?
A. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak
B. Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan
C. Saat pelaporan SPT Masa PPN di akhir bulan berjalan
D. Pada saat dilakukannya audit oleh Pemeriksa Pajak
E. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, saat penerimaan pembayaran (jika pembayaran mendahului penyerahan), atau saat penerimaan termin.
Soal 13
Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif bea meterai yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 adalah berupa tarif tetap sebesar...
A. Rp 15.000,00
B. Rp 3.000,00
C. Rp 6.000,00
D. Rp 5.000,00
E. Rp 10.000,00
Jawaban: E
Menurut UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 5, dokumen dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp 10.000,00.
Soal 14
Berdasarkan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), objek pajak yang TIDAK dikenakan PBB antara lain adalah objek yang digunakan untuk...
A. Lahan kosong yang direncanakan untuk dibangun pusat perbelanjaan
B. Kantor kedutaan besar negara asing yang tidak menerapkan asas timbal balik
C. Hutan produksi yang dikelola oleh perusahaan swasta
D. Fasilitas olahraga komersial seperti lapangan golf
E. Melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, dan kesehatan tanpa mencari keuntungan
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 12 Tahun 1985 jo. UU No 12 Tahun 1994, objek pajak yang dikecualikan dari PBB adalah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum (ibadah, sosial, kesehatan, dsb) dan tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan.
Soal 15
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu...
A. Tanpa batas waktu apabila ditemukan indikasi kecurangan
B. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa/Tahun Pajak
C. Paling cepat 1 tahun setelah akhir Tahun Pajak
D. Paling lama 10 tahun setelah akhir Tahun Pajak
E. Paling lama 3 tahun setelah saat terutangnya pajak
Jawaban: B
Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU KUP, SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
Soal 16
Sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang disebut...
A. Tax Deduction System
B. Self Assessment System
C. Third Party Assessment System
D. Withholding Tax System
E. Official Assessment System
Jawaban: B
Self Assessment System adalah sistem perpajakan di Indonesia di mana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak.
Soal 17
Prinsip persamaan dasar akuntansi yang secara konsisten mencerminkan keseimbangan posisi keuangan sebuah entitas digambarkan melalui rumus...
A. Modal = Aset + Pendapatan
B. Aset = Modal - Kewajiban
C. Kas = Aset - Kewajiban
D. Pendapatan = Beban + Laba Bersih
E. Aset = Liabilitas + Ekuitas
Jawaban: E
Persamaan dasar akuntansi yang menjadi dasar pencatatan pembukuan entitas (double-entry bookkeeping) adalah Aset (Harta) = Liabilitas (Kewajiban) + Ekuitas (Modal).
Soal 18
Dalam penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), apa manfaat utama dari penggunaan perangkat lunak Generalized Audit Software (GAS) bagi seorang pemeriksa pajak?
A. Mampu menguji 100% populasi data elektronik WP daripada sekadar metode uji petik (sampling)
B. Dapat memanipulasi bukti digital secara legal untuk memudahkan perhitungan tunggakan pajak
C. Melakukan bypass terhadap password database ERP yang terkunci milik WP
D. Menghapus jurnal-jurnal ganda secara otomatis dari server internal Wajib Pajak
E. Menciptakan faktur pajak otomatis untuk dibandingkan dengan pelaporan WP
Jawaban: A
Manfaat utama dari GAS seperti ACL atau IDEA adalah memungkinkan auditor (pemeriksa pajak) untuk menganalisis 100% populasi data elektronik Wajib Pajak dalam waktu singkat, sehingga tidak lagi bergantung murni pada metode uji petik (sampling).
Soal 19
Berdasarkan PMK terkait PPh Pasal 22, tarif pungutan PPh Pasal 22 atas impor barang (selain barang tertentu) bagi Wajib Pajak yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) adalah sebesar...
A. 10% dari nilai impor
B. 2,5% dari nilai impor
C. 7,5% dari nilai impor
D. 0,5% dari nilai impor
E. 1,5% dari nilai impor
Jawaban: B
Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 jo. PMK-41/PMK.010/2022, impor barang tertentu yang menggunakan API dikenai tarif 2,5% dari nilai impor (dengan beberapa pengecualian tarif pada komoditas tertentu).
Soal 20
Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikreditkan asalkan memenuhi syarat material dan formal. Salah satu syarat material pengkreditan Pajak Masukan adalah...
A. Faktur Pajak telah dicap dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Pelayanan Pajak
B. Pajak Masukan dicetak menggunakan kertas standar khusus yang ditetapkan DJP
C. Pajak Masukan dilaporkan paling lambat di akhir tahun buku perusahaan
D. Transaksi dibayar menggunakan metode non-tunai melalui bank pemerintah
E. Perolehan Barang/Jasa Kena Pajak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan kena pajak
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, Pajak Masukan dapat dikreditkan asalkan pengeluarannya mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena PPN (syarat material).
Soal 21 Premium
Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan dengan jenis pemeriksaan...
A. Pemeriksaan Bukti Permulaan
B. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor
C. Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Kasus
D. Pemeriksaan Tujuan Lain
E. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
Soal 22 Premium
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dan perbuatan tersebut adalah pertama kali dilakukan, maka sanksi yang dikenakan berupa...
A. Tidak dikenai sanksi pidana, namun dikenai sanksi administrasi kenaikan 100% (berdasarkan UU HPP menjadi 100%)
B. Sanksi administrasi denda sebesar 400% dari jumlah pajak terutang
C. Sita lelang seluruh aset perusahaan secara paksa
D. Pidana penjara minimal 1 tahun
E. Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Soal 23 Premium
Dalam kondisi harga pembelian persediaan barang dagang mengalami kecenderungan meningkat (inflasi), penggunaan metode penilaian persediaan FIFO (First In First Out) akan menghasilkan indikator keuangan berupa...
A. Nilai Persediaan Akhir yang lebih tinggi dan Harga Pokok Penjualan yang lebih rendah
B. Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi dari metode LIFO
C. Laba Bersih yang lebih rendah sehingga beban PPh Badan menjadi lebih kecil
D. Nilai Laba Kotor yang lebih rendah dibanding metode Average
E. Nilai Persediaan Akhir yang mencerminkan harga-harga pembelian terlama
Soal 24 Premium
Proses penyesuaian saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut rekening koran bank disebut...
A. Amortisasi
B. Trial Balance
C. Kompensasi Kerugian
D. Rekonsiliasi Bank
E. Konsolidasi Laporan Keuangan
Soal 25 Premium
Salah satu risiko yang harus diwaspadai pemeriksa pajak saat menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) tanpa pengendalian (general & application control) yang memadai di pihak entitas adalah...
A. Hardware komputer pemeriksa cepat rusak
B. Data elektronik yang diolah (dumping) tidak mencerminkan data aktual atau telah dimanipulasi/garbage-in garbage-out
C. Waktu audit akan menjadi lebih lama daripada audit konvensional
D. Kurangnya kepatuhan terhadap kode etik pemeriksa pajak
E. Peningkatan biaya perjalanan dinas akibat volume data besar
Soal 26 Premium
Saat seorang pemeriksa pajak ingin melakukan uji validitas terhadap data NPWP pada format CSV yang diberikan Wajib Pajak menggunakan ACL/Excel, pengecekan yang paling tepat untuk dilakukan secara sistematis adalah...
A. Melihat kecocokan font karakter angka pada kolom NPWP
B. Memastikan panjang karakter string NPWP persis 15 digit (atau 16 digit sesuai NIK) tanpa karakter alfabet
C. Menghitung total penjumlahan angka dari seluruh baris NPWP
D. Menyortir NPWP berdasarkan abjad nama perusahaan
E. Menghapus kolom NPWP yang memiliki akhiran angka 000
Soal 27 Premium
Berdasarkan Pasal 9 UU Pajak Penghasilan, komponen berikut yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense) untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan adalah...
A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen
B. Iuran jaminan kesehatan pegawai yang dibayar oleh pemberi kerja
C. Penyusutan aset tetap berwujud yang digunakan untuk produksi
D. Kerugian karena penjualan piutang (piutang tak tertagih yang memenuhi syarat)
E. Biaya bunga pinjaman modal kerja
Soal 28 Premium
Berdasarkan ketentuan penyusutan aset tetap UU PPh, tarif penyusutan untuk aset berwujud bukan bangunan Kelompok I (masa manfaat 4 tahun) jika menggunakan metode garis lurus adalah...
A. 50% per tahun
B. 20% per tahun
C. 25% per tahun
D. 10% per tahun
E. 12,5% per tahun
Soal 29 Premium
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki berbagai karakteristik. Berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik PPN di Indonesia adalah...
A. Bersifat kumulatif (menimbulkan dampak pajak berganda)
B. Menggunakan metode pengkreditan pajak (Credit Method / Invoice Method)
C. Pajak atas konsumsi dalam negeri
D. Pajak Tidak Langsung
E. Pajak Objektif
Soal 30 Premium
Faktur Pajak Pengganti harus diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal...
A. Faktur Pajak hilang karena musibah kebanjiran
B. Terdapat kesalahan pengisian pada Faktur Pajak awal (kecuali NPWP) sehingga isinya menjadi tidak benar
C. Pihak pembeli mengubah status hukum dari CV menjadi PT
D. Pembeli belum membayar lunas tagihan sesuai termin yang disepakati
E. Barang Kena Pajak diretur oleh pembeli sepenuhnya
Soal 31 Premium
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, terdapat dokumen yang dikecualikan dari pengenaan Bea Meterai. Dokumen berikut yang TIDAK dikenakan Bea Meterai adalah...
A. Surat perjanjian pinjam meminjam antar perusahaan
B. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja
C. Dokumen transaksi surat berharga melalui bursa efek senilai Rp 20.000.000
D. Akta Notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya
E. Surat berharga berupa saham dengan nominal Rp 15.000.000
Soal 32 Premium
Subjek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata...
A. Mewarisi aset dari garis keturunan pertama
B. Mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki/menguasai bangunan
C. Mendaftarkan izin mendirikan bangunan di atas tanah tersebut
D. Menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah objek PBB tersebut
E. Menjadi penyewa sah atas tanah dan bangunan komersial
Soal 33 Premium
Berdasarkan Pasal 17C UU KUP, bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh), jangka waktu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) untuk PPh adalah paling lama...
A. 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap
B. 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
C. 4 bulan sejak jatuh tempo penyampaian SPT
D. 12 bulan setelah pemeriksaan dilakukan
E. 6 bulan sejak SPT Masa PPN dilaporkan
Soal 34 Premium
Dalam klasifikasi kelompok akun (chart of accounts), akun-akun yang saldo normalnya berada di posisi kredit adalah...
A. Aset dan Ekuitas
B. Liabilitas, Ekuitas (Modal), dan Pendapatan
C. Pendapatan dan Prive (Penarikan Modal)
D. Beban dan Modal
E. Aset dan Beban
Soal 35 Premium
Dalam penerapan TABK tingkat lanjut, pemeriksa pajak dapat menggunakan perangkat lunak analitik untuk melakukan 'Analisis Regresi'. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk...
A. Menyortir jutaan data transaksi secara alfabetis dari Z ke A
B. Mendeteksi secara otomatis password pengguna database akutansi
C. Mengevaluasi hubungan atau korelasi antara variabel independen dan variabel dependen (misal: rasio bahan baku terhadap penjualan)
D. Mencari data terduplikasi pada database faktur keluaran
E. Mengkonversi data berformat PDF menjadi data text file
Soal 36 Premium
Atas imbalan jasa konsultan manajemen yang dibayarkan oleh sebuah PT kepada CV ABC (badan usaha dalam negeri), PPh Pasal 23 yang wajib dipotong oleh PT tersebut adalah sebesar...
A. 10% dari jumlah bruto
B. 15% dari jumlah bruto
C. 2,5% dari jumlah tagihan bruto
D. 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
E. 5% dari perkiraan penghasilan neto
Soal 37 Premium
Penghasilan dari bunga deposito yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final dengan tarif...
A. 10%
B. 15%
C. 25%
D. 5%
E. 20%
Soal 38 Premium
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini, pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila peredaran bruto/omset setahunnya tidak melebihi...
A. Rp 600.000.000,00
B. Rp 50.000.000.000,00
C. Rp 4.800.000.000,00
D. Rp 1.800.000.000,00
E. Rp 2.400.000.000,00
Soal 39 Premium
Retur penjualan yang dilakukan karena pembeli (PKP) mengembalikan sebagian Barang Kena Pajak yang rusak, bagi pihak Penjual akan berakibat pada...
A. Pengurangan Pajak Keluaran pada Masa Pajak diterimanya Nota Retur
B. Penambahan Pajak Keluaran di masa pajak diterimanya nota retur
C. Penambahan Pajak Masukan senilai retur di masa pajak berjalan
D. Penerbitan ulang Faktur Pajak dari tanggal awal secara paksa
E. Tidak ada pengaruh pajak karena retur adalah kerugian operasional murni
Soal 40 Premium
Sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 15 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berhak menetapkan besarnya pajak terutang secara jabatan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto apabila Wajib Pajak...
A. Tidak mau memberikan bukti setor pajaknya ke petugas TPT di KPP
B. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
C. Terlambat melaporkan SPT Tahunan lebih dari 2 kali
D. Mengajukan restitusi lebih bayar pajak penghasilan badan
E. Sedang dalam status Pemeriksaan Bukti Permulaan
Soal 41 Premium
Tindakan penagihan pajak secara paksa dapat melibatkan tindakan pencegahan maupun penyanderaan (gijzeling). Berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, masa penyanderaan terhadap Penanggung Pajak paling lama adalah...
A. 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan
B. 3 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 bulan
C. 5 tahun sesuai masa daluwarsa penagihan pajak
D. 1 bulan dan dapat diperpanjang selama pajak belum lunas
E. 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang
Soal 42 Premium
Standar akuntansi di Indonesia yang disusun khusus untuk memenuhi kebutuhan entitas bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah...
A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
B. SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)
C. PSAK Internasional (IFRS)
D. SAK Syariah
E. SAK ETAP (atau kini menjadi SAK EP / Entitas Privat)
Soal 43 Premium
Dalam penerapan TABK untuk mengambil data dari server SQL, query atau sintaks dasar yang benar untuk menarik seluruh kolom transaksi dari tabel 'PajakKeluaran' di mana nilai nominalnya (Kolom_Nilai) lebih dari Rp 100.000.000 adalah...
A. FILTER * FROM PajakKeluaran HAVING Kolom_Nilai > 100000000
B. JOIN PajakKeluaran WHERE Kolom_Nilai > 100.000.000
C. GET ALL FROM PajakKeluaran WHERE Kolom_Nilai HIGHER 100000000
D. SELECT * FROM PajakKeluaran WHERE Kolom_Nilai > 100000000
E. EXTRACT PajakKeluaran SELECT Kolom_Nilai = 100000000
Soal 44 Premium
Berdasarkan perubahan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), natura dan/atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai kini secara umum diperlakukan sebagai...
A. Objek Pajak Penghasilan yang dapat dikenakan pajak (Taxable) dan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja (Deductible)
B. Pajak Final bagi penerima
C. Hanya diakui dalam laporan akuntansi komersial, bukan secara fiskal
D. Non-Deductible Expense bagi perusahaan dan Non-Taxable bagi pegawai
E. Bukan Objek Pajak Penghasilan (Non-Taxable)
Soal 45 Premium
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh, bantuan atau sumbangan yang diterima Wajib Pajak dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan, asalkan memenuhi syarat utama berupa...
A. Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
B. Harus disalurkan dalam bentuk natura, bukan uang tunai
C. Jumlah nilai nominal sumbangan tidak melebihi PTKP dalam setahun
D. Dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk transparansi gratifikasi
E. Hanya diberikan pada masa darurat bencana alam nasional yang diakui BNPB
Soal 46 Premium
Berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku, atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar...
A. 12%
B. 11%
C. 0%
D. 10%
E. 5%
Soal 47 Premium
Saat yang menentukan pajak terutang atas dokumen yang dikenai Bea Meterai untuk jenis dokumen berupa Surat Perjanjian beserta rangkapnya adalah pada saat...
A. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh pihak-pihak yang bersangkutan
B. Bulan berikutnya setelah tanggal dokumen dicetak
C. Surat perjanjian dibayar seluruh transaksinya oleh pihak kedua
D. Dokumen tersebut diserahkan kepada pihak yang mendapat manfaat
E. Dokumen tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti
Soal 48 Premium
Pasal 21 Undang-Undang KUP mengatur mengenai Hak Mendahulu (Hak Preferen) atas hutang pajak. Artinya, Negara memiliki hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak dibandingkan kreditur lain. Namun, Hak Mendahulu ini dikecualikan (dikalahkan) terhadap...
A. Hutang kepada pemegang saham mayoritas perusahaan
B. Gaji karyawan level direksi dan komisaris yang tertunda
C. Tagihan rekening listrik korporat dan tagihan PAM
D. Biaya perkara pengadilan atas suatu barang dan biaya penyelamatan barang tersebut
E. Cicilan kredit perbankan tanpa agunan yang jatuh tempo
Soal 49 Premium
Dalam perlakuan akuntansi, jika sebuah perusahaan membangun gedung sendiri menggunakan pinjaman bank, maka biaya bunga pinjaman selama masa konstruksi gedung tersebut secara prinsip harus...
A. Dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aset tetap bangunan
B. Ditangguhkan hingga gedung tersebut dijual kembali
C. Diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan (Deferred Income)
D. Dibebankan seketika sebagai beban bunga administratif di laporan laba rugi
E. Dihapusbukukan dari neraca agar tidak mengganggu arus kas operasional
Soal 50 Premium
Salah satu analisis audit menggunakan alat TABK untuk mendeteksi fraud adalah dengan menerapkan *Benford's Law*. Prinsip utama dalam hukum matematika ini pada audit pajak adalah menyatakan bahwa...
A. Setiap file excel yang korup pasti disebabkan oleh penempatan rumus array bersarang yang melebihi kapasitas memori
B. Tidak ada data pajak yang dapat dimanipulasi jika dienkripsi dengan standar hash RSA 256
C. Frekuensi pelaporan SPT cenderung memusat pada hari terakhir masa perpanjangan
D. Data wajib pajak memiliki siklus transaksi 5 tahunan berbanding lurus dengan kurva inflasi
E. Kemunculan digit angka pertama pada data alami tidak terdistribusi merata (angka 1 muncul lebih dominan daripada angka 9)
Tips Lulus SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama
SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pemeriksa Pajak Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.