SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pemeriksa Pajak Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pemeriksa Pajak Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Terampil.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terbaru yang diubah dengan UU HPP, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan adalah...
A. Paling lama 2 bulan setelah akhir Tahun Pajak
B. Paling lama 6 bulan setelah akhir Tahun Pajak
C. Paling lama 5 bulan setelah akhir Tahun Pajak
D. Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
E. Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU KUP yang terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Soal 2
Sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar...
A. 2% dari dasar pengenaan pajak
B. Rp500.000,00
C. Rp50.000,00
D. Rp1.000.000,00
E. Rp100.000,00
Jawaban: B
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
Soal 3
Hak mendahulu utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak tidak berlaku terhadap hal-hal berikut, kecuali...
A. Biaya promosi barang tersebut sebelum disita
B. Biaya perkara lelang yang dilaksanakan oleh institusi selain negara
C. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk lelang suatu barang bergerak/tidak bergerak
D. Biaya sewa gedung yang digunakan untuk operasional perusahaan penanggung pajak
E. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU KUP, hak mendahulu utang pajak tidak berlaku terhadap: 1. Biaya perkara lelang; 2. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang; 3. Biaya perkara lelang. Biaya sewa gedung (opsi C) tidak termasuk dalam pengecualian hak mendahulu utang pajak, sehingga hak mendahulu utang pajak mengalahkan utang sewa gedung tersebut.
Soal 4
Dalam proses pengajuan keberatan pajak, jangka waktu penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputus oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama...
A. 24 bulan sejak surat keberatan diterima
B. 12 bulan sejak surat keberatan diterima
C. 6 bulan sejak surat keberatan diterima
D. 3 bulan sejak surat keberatan diterima
E. 1 bulan sejak surat keberatan diterima
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
Soal 5
Dalam standar akuntansi keuangan, asumsi dasar yang menganggap bahwa suatu entitas akan terus beroperasi di masa depan yang dapat diperkirakan dan tidak ada niat untuk melikuidasi disebut...
A. Accrual basis
B. Historical cost
C. Matching principle
D. Materiality
E. Going concern
Jawaban: E
Going concern (Kelangsungan Usaha) adalah asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK, yang mengasumsikan bahwa entitas tidak memiliki niat atau keinginan untuk melikuidasi atau memotong secara material skala operasinya.
Soal 6
Berdasarkan PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan), berikut adalah komponen laporan keuangan yang lengkap, kecuali...
A. Catatan atas Laporan Keuangan
B. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
C. Laporan Manajemen dan Prospek Bisnis
D. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode
E. Laporan Perubahan Ekuitas
Jawaban: C
Berdasarkan PSAK 1, laporan keuangan yang lengkap meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Manajemen (opsi C) bukan merupakan komponen laporan keuangan.
Soal 7
Suatu perusahaan membeli mesin pabrik seharga Rp100.000.000 dengan estimasi nilai sisa Rp10.000.000 dan masa manfaat 5 tahun. Jika menggunakan metode penyusutan garis lurus, berapakah beban penyusutan tahun kedua?
A. Rp36.000.000
B. Rp20.000.000
C. Rp10.000.000
D. Rp18.000.000
E. Rp15.000.000
Jawaban: D
Metode Garis Lurus: (Harga Perolehan - Nilai Sisa) / Masa Manfaat = (100.000.000 - 10.000.000) / 5 = 90.000.000 / 5 = Rp18.000.000 per tahun. Beban konstan setiap tahun, sehingga tahun kedua juga Rp18.000.000.
Soal 8
Perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan atas transaksi penjualan bulan lalu. Jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi ini adalah...
A. Kas (D) ; Piutang Usaha (K)
B. Kas (D) ; Penjualan (K)
C. Kas (D) ; Utang Usaha (K)
D. Pendapatan (D) ; Piutang Usaha (K)
E. Piutang Usaha (D) ; Kas (K)
Jawaban: A
Pelunasan piutang oleh pelanggan akan meningkatkan aset berupa Kas di sebelah Debit (D) dan menurunkan aset berupa Piutang Usaha di sebelah Kredit (K).
Soal 9
Dalam Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memfasilitasi auditor dalam mengekstraksi, memanipulasi, dan menganalisis data dalam jumlah besar disebut...
A. Customer Relationship Management (CRM)
B. Generalized Audit Software (GAS)
C. Utility Software Tools
D. Enterprise Resource Planning (ERP)
E. Database Management System (DBMS)
Jawaban: B
Generalized Audit Software (GAS) seperti ACL atau IDEA adalah perangkat lunak audit yang paling umum digunakan oleh auditor untuk melakukan ekstraksi dan analisis data massal dari sistem klien.
Soal 10
Salah satu teknik dalam TABK yang digunakan auditor untuk memasukkan data fiktif ke dalam sistem aplikasi klien guna menguji kontrol kebenaran pemrosesan data disebut...
A. Parallel Simulation
B. Embedded Audit Module
C. Integrated Test Facility
D. Test Data Approach
E. Data Mining
Jawaban: D
Test Data Approach (Pendekatan Data Uji) adalah teknik dimana auditor memproses data simulasi atau data uji ke dalam aplikasi sistem komputer klien untuk memverifikasi apakah logika dan kontrol pemrosesan aplikasi beroperasi secara tepat.
Soal 11
Berdasarkan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, lapisan tarif terendah (5%) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar...
A. Rp0 sampai dengan Rp100.000.000
B. Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
C. Rp0 sampai dengan Rp60.000.000
D. Rp0 sampai dengan Rp50.000.000
E. Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, lapisan tarif progresif 5% diberlakukan untuk rentang Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp60.000.000.
Soal 12
Berapakah tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai dengan UU HPP?
A. 12%
B. 25%
C. 20%
D. 22%
E. 11%
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%.
Soal 13
Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku adalah...
A. Rp58.500.000
B. Rp63.000.000
C. Rp48.000.000
D. Rp54.000.000
E. Rp36.000.000
Jawaban: D
Sesuai dengan ketentuan PTKP terbaru (PMK No. 101/PMK.010/2016 yang ditegaskan kembali di UU HPP), PTKP untuk diri Wajib Pajak orang pribadi berstatus TK/0 adalah sebesar Rp54.000.000 per tahun.
Soal 14
Tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan adalah sebesar...
A. 2% dari jumlah bruto
B. 20% dari jumlah bruto
C. 15% dari jumlah bruto
D. 0,5% dari jumlah bruto
E. 10% dari jumlah bruto
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dikenai pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
Soal 15
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku terhitung sejak 1 Januari 2025 dan seterusnya (termasuk pada tahun 2026) adalah sebesar...
A. 12%
B. 11%
C. 11,5%
D. 12,5%
E. 10%
Jawaban: A
Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP secara tegas menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Dengan demikian, di tahun 2026 tarif PPN adalah 12%.
Soal 16
Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kapan Faktur Pajak umumnya wajib dibuat?
A. Saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
B. Pada tanggal 15 bulan berjalan
C. Saat barang tiba di gudang pembeli
D. Saat menerima Surat Ketetapan Pajak
E. Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau saat penerimaan pembayaran apabila pembayaran diterima mendahului penyerahan.
Soal 17
Seorang pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila peredaran bruto/omzet usahanya dalam satu tahun buku telah melebihi...
A. Rp2.400.000.000
B. Rp1.800.000.000
C. Rp4.800.000.000
D. Rp600.000.000
E. Rp5.000.000.000
Jawaban: C
Berdasarkan PMK No. 197/PMK.03/2013, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 (4,8 Miliar Rupiah) dalam satu tahun buku.
Soal 18
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif Bea Meterai yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 adalah tarif tetap tunggal sebesar...
A. Rp6.000
B. Rp3.000
C. Rp10.000
D. Rp15.000
E. Rp5.000
Jawaban: C
Menurut UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 5, dokumen dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Soal 19
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB wajib dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama...
A. 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak
B. 1 bulan sejak tanggal diterima SPPT oleh Wajib Pajak
C. 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya SPPT oleh DJP
D. 12 bulan sejak tanggal penerbitan
E. Pada akhir tahun kalender
Jawaban: A
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PBB (UU No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994) atau Perda P2 terkait, pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
Soal 20
Berdasarkan Undang-Undang, berikut ini adalah objek pajak yang TIDAK dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kecuali...
A. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah
B. Gedung kedutaan besar berdasar asas timbal balik
C. Hutan lindung dan taman nasional
D. Rumah sakit swasta yang berorientasi laba komersial
E. Digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PBB, objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum (ibadah, sosial, kesehatan, dsb) dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Rumah sakit komersial memperoleh laba, sehingga merupakan objek yang dikenakan PBB.
Soal 21 Premium
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat tertentu. Kondisi manakah di bawah ini yang paling tepat untuk dilakukannya penghapusan NPWP atas Wajib Pajak Badan?
A. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
B. Wajib Pajak Badan berpindah alamat kantor domisili
C. Wajib Pajak Badan tidak memiliki kegiatan usaha selama 1 bulan
D. Wajib Pajak Badan mengganti jajaran direksinya
E. Wajib Pajak Badan mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut
Soal 22 Premium
Tujuan utama dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk...
A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka restitusi
B. Menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
C. Melakukan pemeriksaan rutin tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
D. Membantu Wajib Pajak menyusun pembukuan yang sesuai standar
E. Mencari bukti dan dugaan kuat adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan
Soal 23 Premium
Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah pengertian dari...
A. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
B. Surat Tagihan Pajak (STP)
C. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
D. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
E. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Soal 24 Premium
Berdasarkan UU HPP, jika Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Bagaimana penentuan tarif bunga tersebut?
A. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah uplift factor 5% dibagi 12
B. Tarif tetap 48% dari total nilai kekurangan pajak
C. Denda administrasi flat sebesar Rp1.000.000
D. Sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
E. Tarif tetap 2% per bulan dihitung dari jumlah pajak yang kurang dibayar
Soal 25 Premium
Penetapan kriteria Wajib Pajak Patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu) memberikan keuntungan berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Salah satu persyaratannya adalah...
A. Telah melunasi seluruh kewajiban pajak dengan fasilitas cicilan
B. Memiliki lebih dari 50 orang pegawai tetap
C. Mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 setahun
D. Telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
E. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 3 tahun terakhir
Soal 26 Premium
Siapakah yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut UU KUP?
A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
B. Penyidik Polri tingkat Reserse Kriminal Khusus saja
C. Hakim Pengadilan Pajak
D. Auditor Investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Soal 27 Premium
Berdasarkan PSAK 14, metode penentuan biaya persediaan yang berasumsi bahwa barang yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar (LIFO) perlakuannya adalah...
A. Hanya diizinkan untuk industri manufaktur alat berat
B. Diizinkan sebagai alternatif kedua setelah metode Rata-Rata
C. Direkomendasikan dalam masa inflasi tinggi
D. Diwajibkan bagi entitas yang go public
E. Dilarang atau tidak diperkenankan lagi untuk digunakan
Soal 28 Premium
Koreksi fiskal yang menyebabkan Laba Kena Pajak menjadi lebih besar daripada Laba Komersial disebut sebagai...
A. Koreksi Fiskal Negatif
B. Koreksi Fiskal Beda Waktu
C. Koreksi Fiskal Laba Ditahan
D. Koreksi Fiskal Positif
E. Koreksi Fiskal Beda Tetap
Soal 29 Premium
Perusahaan mencatat beban representasi dan entertainmen secara komersial sebesar Rp50.000.000, namun tidak dapat membuat dan melampirkan Daftar Nominatif. Dalam penyusunan SPT Tahunan, tindakan akuntansi yang harus dilakukan adalah...
A. Melakukan amortisasi secara pro-rata selama 5 tahun
B. Tidak ada tindakan yang dilakukan karena diakui UU PPh secara otomatis
C. Melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp50.000.000
D. Melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp50.000.000
E. Membentuk cadangan kerugian atas entertainmen
Soal 30 Premium
Sewa guna usaha (leasing) yang menurut PSAK 73 diklasifikasikan dengan mengakui Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa sejak awal masa sewa untuk hampir semua jenis sewa, merupakan perlakuan akuntansi dari sisi...
A. Penyewa (Lessee)
B. Pesewa (Lessor)
C. Pemerintah Daerah
D. Kreditur
E. Pemegang Saham
Soal 31 Premium
Dalam penyusunan neraca (Laporan Posisi Keuangan), apabila Pajak Keluaran suatu PKP lebih besar dibandingkan Pajak Masukannya pada akhir masa, selisihnya dicatat pada akun...
A. Pendapatan PPN
B. Piutang PPN
C. Utang PPN
D. Aset Tetap
E. Modal Saham
Soal 32 Premium
Bagaimana pencatatan jurnal komersial yang tepat atas penyetoran angsuran PPh Pasal 25 oleh perusahaan setiap bulannya?
A. Beban Lain-Lain (D) ; Kas (K)
B. Beban Pajak Penghasilan (D) ; Kas (K)
C. Kas (D) ; Uang Muka Pajak (K)
D. Utang Pajak PPh 25 (D) ; Kas (K)
E. Uang Muka Pajak / Pajak Dibayar di Muka PPh 25 (D) ; Kas (K)
Soal 33 Premium
Dalam aplikasi Generalized Audit Software (GAS), auditor menggunakan Hukum Benford (Benford's Law) untuk...
A. Menghubungkan dua tabel database yang berbeda secara otomatis
B. Memverifikasi apakah umur penyusutan komputer telah melebihi batas standar ekonomis
C. Menguji anomali distribusi probabilitas digit pertama dari kumpulan data numerik alami
D. Mengenkripsi data laporan keuangan agar tidak dapat diretas
E. Memeriksa kelengkapan urutan faktur menggunakan sistem pre-numbered
Soal 34 Premium
Saat auditor melakukan ekstraksi data untuk menguji kewajaran nilai total persediaan barang dagangan, fungsi perintah TABK (seperti di ACL) yang paling tepat untuk mengakumulasikan nilai sub-kategori barang adalah...
A. Summarize
B. Aging
C. Join
D. Stratify
E. Extract
Soal 35 Premium
Fungsi 'Join' dalam perangkat lunak TABK digunakan untuk keperluan...
A. Menggabungkan dua tabel data yang memiliki kesamaan field (key field) untuk analisis lebih lanjut
B. Melakukan perhitungan umur piutang (Account Receivable Aging)
C. Mendeteksi nomor seri faktur pajak yang hilang secara otomatis
D. Mengkonversi file PDF menjadi file teks
E. Menghapus duplikasi nomor jurnal pada tabel master
Soal 36 Premium
Pemeriksa pajak menggunakan TABK untuk memeriksa kemungkinan adanya faktur penjualan yang dihilangkan oleh wajib pajak guna menurunkan peredaran bruto. Teknik atau fungsi spesifik apakah yang dilakukan?
A. Gap detection pada nomor urut faktur
B. Duplicates detection pada nama pelanggan
C. Exporting data ke spreadsheet
D. Benford's Law pada diskon faktur
E. Stratification pada nominal faktur
Soal 37 Premium
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI dikenakan tarif sebesar...
A. 0,5%
B. 25%
C. 10%
D. 20%
E. 15%
Soal 38 Premium
Perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 memuat prinsip baru, yaitu...
A. Natura dapat dibiayakan (deductible) oleh pemberi kerja dan menjadi objek pajak (taxable) bagi pegawai penerima
B. Natura mutlak tidak dapat menjadi objek pajak bagi penerima
C. Natura hanya dapat dibiayakan jika diberikan dalam bentuk uang tunai
D. Natura tetap menjadi non-deductible expense bagi semua badan usaha
E. Natura dipotong PPh Pasal 23 bukan PPh Pasal 21
Soal 39 Premium
Kredit pajak luar negeri (PPh Pasal 24) memperbolehkan Wajib Pajak Dalam Negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah...
A. Mengalihkan tanggung jawab pelaporan pajak kepada negara sumber
B. Meningkatkan cadangan devisa negara
C. Menurunkan tarif pajak domestik secara tidak langsung
D. Menghindari terjadinya pajak berganda (double taxation) atas penghasilan global
E. Mempermudah masuknya investasi asing ke dalam negeri
Soal 40 Premium
Untuk tujuan penyusutan fiskal, aktiva tetap berwujud non-bangunan kelompok 1 yang disusutkan dengan menggunakan metode Garis Lurus (Straight Line Method) memiliki masa manfaat dan tarif penyusutan sebesar...
A. 8 tahun dan 12,5%
B. 4 tahun dan 50%
C. 8 tahun dan 25%
D. 4 tahun dan 25%
E. 4 tahun dan 12,5%
Soal 41 Premium
Dalam skema PPh Pasal 21, siapa yang memikul kewajiban sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pegawai?
A. Bank umum tempat pembayaran gaji
B. Direktorat Jenderal Pajak secara sepihak
C. Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat
D. Pegawai bersangkutan secara mandiri
E. Pemberi kerja (majikan)
Soal 42 Premium
Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan syarat peredaran brutonya...
A. Tepat Rp50.000.000.000 setahun
B. Kurang dari Rp500.000.000 setahun
C. Lebih dari Rp4.800.000.000 setahun
D. Berapapun nilainya asalkan menyelenggarakan pembukuan
E. Kurang dari Rp4.800.000.000 setahun
Soal 43 Premium
Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang PPN, bagaimana perlakuan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
A. Dapat dimintakan restitusi ganda oleh pengusaha
B. Dapat dikreditkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut
C. Sama sekali tidak dapat dikreditkan karena cacat material
D. Dapat dikreditkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran
E. Dapat dikreditkan setelah 5 tahun menjadi PKP
Soal 44 Premium
Dalam transaksi yang dikenakan PPN, apabila terjadi retur (pengembalian) Barang Kena Pajak oleh pihak Pembeli, maka dampak bagi pihak Penjual (PKP) adalah...
A. Mewajibkan penjual untuk mendaftar NPWP baru
B. Mengurangi Pajak Masukan pada masa pajak terjadinya retur
C. Menambah Pajak Keluaran pada masa pajak terjadinya retur
D. Tidak ada pengaruh pada pelaporan PPN
E. Mengurangi Pajak Keluaran pada masa pajak terjadinya retur
Soal 45 Premium
Atas ekspor yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0%. Kriteria objek ekspor yang mendapat fasilitas tarif 0% ini meliputi...
A. Hanya ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
B. Hanya barang strategis yang ditentukan pemerintah
C. Hanya ekspor Jasa Kena Pajak
D. Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan JKP tertentu
E. Hanya ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
Soal 46 Premium
Diketahui tarif PPN pada tahun 2026 adalah 12%. Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Berapakah tarif efektif PPN KMS yang terutang dari Dasar Pengenaan Pajak berupa total biaya pembangunan?
A. 2,4%
B. 12%
C. 2%
D. 2,2%
E. 1,1%
Soal 47 Premium
Salah satu karakteristik utama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bersifat 'Pajak Objektif'. Makna dari sifat pajak objektif tersebut adalah...
A. Timbulnya kewajiban pajak ditentukan semata-mata oleh adanya objek pajak tanpa memperhatikan keadaan subjektif WP
B. Pemungutan dilakukan secara mutlak oleh pemerintah pusat tanpa campur tangan daerah
C. Hanya dikenakan terhadap objek yang masuk wilayah kepabeanan laut
D. Besaran pajak sangat dipengaruhi oleh jumlah tanggungan dan kondisi subjek pajaknya
E. Pajak dikenakan berlapis untuk satu barang yang sama tanpa mekanisme kredit pajak
Soal 48 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berikut adalah dokumen yang dikecualikan (tidak dikenai) dari pengenaan Bea Meterai, yaitu...
A. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
B. Dokumen lelang dalam bentuk risalah lelang
C. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000
D. Surat perjanjian kerja sama bermaterai
E. Ijazah, tanda kelulusan, dan surat keterangan sejenisnya
Soal 49 Premium
Dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung besaran pajak terutang adalah...
A. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
B. Nilai Buku Aset
C. Harga Pasar Riil
D. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
E. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
Soal 50 Premium
Menurut peraturan turunan UU PBB (sektor P3: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai persentase tertentu dari NJOP ditetapkan untuk objek pajak sektor perkebunan sebesar...
A. 50%
B. 40%
C. 10%
D. 100%
E. 20%
Tips Lulus SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa Pajak Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil
SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pemeriksa Pajak Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.