SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap

Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.

Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥

Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.

Materi Pokok SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

  • Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
  • Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
  • Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
  • Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
  • Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
  • Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
  • Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
  • Sanitary Phytosanitary (SPS) Agreement terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
  • Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
  • Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
  • Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
  • Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
  • Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (IKI)
  • Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis, tata cara, penerbitan dan format dokumen tindakan karantina
  • Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
  • Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
  • Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
  • Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
  • Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab golongan dan media pembawa
  • Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
  • Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
  • Pengelolaan laboratorium
  • Teknik pengambilan sampel

Simulasi Tryout SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia

Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.

  • Soal sesuai materi pokok jabatan
  • Pembahasan detail & indikator kompetensi
  • Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon

Contoh Soal SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil

Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil.

Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan wajib memiliki surat izin yang disebut...
A. SIPA
B. SIPI
C. SIPPI
D. SIUP
E. SIKPI
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 26, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Soal 2
Tujuan utama penyelenggaraan Karantina Ikan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 adalah untuk...
A. Menjaga harga pasar ikan domestik agar tetap stabil
B. Mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina
C. Melindungi nelayan lokal dari persaingan ikan impor
D. Mengumpulkan data statistik perikanan nasional
E. Meningkatkan ekspor komoditas perikanan setinggi-mungkin
Jawaban: B
Sesuai Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2019, tujuan karantina adalah mencegah masuknya, tersebarnya, dan keluarnya HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina).
Soal 3
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, konservasi sumber daya ikan dikelola melalui tiga kegiatan utama, kecuali...
A. Konservasi pemanfaatan lahan
B. Konservasi jenis ikan
C. Perlindungan habitat
D. Konservasi ekosistem
E. Konservasi genetik ikan
Jawaban: A
PP No. 60 Tahun 2007 Pasal 3 menyebutkan konservasi SDI meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan. Konservasi pemanfaatan lahan bukan bagian di dalamnya.
Soal 4
Organisasi internasional yang menetapkan standar kesehatan hewan akuatik global untuk perdagangan internasional adalah...
A. WTO
B. FAO
C. WOAH (sebelumnya OIE)
D. WHO
E. UNEP
Jawaban: C
World Organisation for Animal Health (WOAH), yang sebelumnya dikenal sebagai OIE, adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan akuatik secara global.
Soal 5
Sesuai Permen PAN RB Nomor 46 Tahun 2022, jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan termasuk dalam klasifikasi...
A. Keahlian dan Keterampilan
B. Manajerial
C. Administrasi
D. Peneliti
E. Teknisi
Jawaban: A
Permen PAN RB No. 46 Tahun 2022 mengatur jabatan fungsional PHPI yang terdiri dari kategori keterampilan dan kategori keahlian.
Soal 6
Berdasarkan Kepmen KP Nomor 1 Tahun 2021, jenis ikan yang statusnya dilindungi penuh di seluruh wilayah Indonesia adalah...
A. Ikan Sidat
B. Ikan Napoleon
C. Ikan Hiu Paus
D. Ikan Arwana Irian
E. Ikan Terubuk
Jawaban: C
Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh berdasarkan Kepmen KP No. 1 Tahun 2021.
Soal 7
Perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary) dalam kerangka WTO bertujuan untuk...
A. Menghilangkan seluruh tarif pajak ekspor
B. Mewajibkan penggunaan bahan kimia pada semua produk perikanan
C. Memastikan standar kesehatan tidak menjadi hambatan perdagangan yang terselubung
D. Menentukan harga jual ikan di pasar internasional
E. Melarang perdagangan ikan antar benua
Jawaban: C
SPS Agreement bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan memastikan kebijakan tersebut berbasis sains dan tidak digunakan untuk proteksionisme perdagangan secara sembunyi-sembunyi.
Soal 8
Kegiatan pemantauan penyakit ikan dilakukan untuk mengetahui tingkat serangan dan penyebaran HPIK. Hal ini diatur dalam...
A. Kepmen Komunikasi
B. UU Kehutanan
C. Permen Hubungan Internasional
D. Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina
E. UU Lalu Lintas
Jawaban: D
Pemantauan penyakit ikan merupakan tugas teknis PHPI yang diatur dalam pedoman pemantauan untuk memetakan keberadaan penyakit di suatu wilayah.
Soal 9
Pada teknik pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, jumlah sampel yang diambil harus memenuhi kaidah statistik agar...
A. Mempercepat waktu pengujian secara drastis
B. Laboratorium terlihat sibuk
C. Hasil pemeriksaan dapat mewakili populasi (representatif)
D. Meningkatkan jumlah limbah laboratorium
E. Mengurangi biaya operasional laboratorium
Jawaban: C
Teknik pengambilan sampel yang benar bertujuan agar sampel yang diuji secara statistik dapat mewakili kondisi kesehatan populasi ikan di lapangan.
Soal 10
Permen KP Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang persyaratan teknis sarana dan prasarana...
A. Instalasi Karantina Ikan (IKI)
B. Pelabuhan Perikanan
C. Pasar Ikan Modern
D. Kapal Perikanan
E. Pabrik Pakan Ikan
Jawaban: A
Permen KP No. 9 Tahun 2019 khusus mengatur tentang tata cara penetapan dan persyaratan Instalasi Karantina Ikan (IKI).
Soal 11
Prinsip dasar dalam pengelolaan laboratorium kesehatan ikan untuk menjaga keselamatan personel dari agen biologi disebut...
A. Biosecurity
B. Biosafety
C. Biofuel
D. Bioprospecting
E. Biodiversity
Jawaban: B
Biosafety adalah penerapan pengetahuan, teknik, dan peralatan untuk melindungi personel laboratorium dan lingkungan dari paparan agen berbahaya.
Soal 12
Penyakit ikan yang bersifat zoonosis menurut WOAH berarti penyakit tersebut...
A. Hanya ditemukan di air laut
B. Hanya menyerang udang
C. Dapat disembuhkan dengan antibiotik
D. Dapat menular dari hewan ke manusia
E. Hanya menyerang ikan hias
Jawaban: D
Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan secara alami dari hewan (termasuk ikan) ke manusia atau sebaliknya.
Soal 13
Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI wajib dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari negara asal. Ini merupakan fungsi karantina...
A. Pemusnahan media
B. Perlindungan sumber daya
C. Pencegahan ekspor
D. Pemeriksaan dokumen
E. Persyaratan administrasi
Jawaban: E
Berdasarkan UU 21/2019, melengkapi sertifikat kesehatan adalah salah satu kewajiban/persyaratan karantina saat pemasukan media pembawa.
Soal 14
Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, biaya pemeriksaan laboratorium untuk tindakan karantina termasuk dalam jenis...
A. Hibah luar negeri
B. Retribusi daerah
C. Dana Alokasi Khusus
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
E. Pajak Penghasilan
Jawaban: D
PP No. 85 Tahun 2021 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Soal 15
Ikan yang bersifat invasif dilarang untuk dimasukkan ke wilayah Indonesia karena...
A. Harganya sangat mahal
B. Tidak memiliki nilai ekonomis
C. Sulit untuk dibudidayakan
D. Warna tubuhnya kurang menarik
E. Dapat merusak ekosistem asli dan mendesak populasi ikan lokal
Jawaban: E
Ikan invasif dilarang karena sifatnya yang agresif, kompetitif, dan adaptif sehingga dapat mengancam biodiversitas lokal.
Soal 16
Berdasarkan Permen KP Nomor 32 Tahun 2012, sertifikat pelepasan karantina ikan dikenal dengan kode dokumen...
A. KI-D7
B. KI-D1
C. KI-D10
D. KI-D5
E. KI-D12
Jawaban: E
KI-D12 adalah kode dokumen karantina untuk Sertifikat Pelepasan (Release Certificate) sesuai Permen KP No. 32 Tahun 2012.
Soal 17
Media pembawa yang keluar dari wilayah NKRI wajib diperiksa kesehatannya. Hal ini diatur secara spesifik dalam...
A. Permen Perhubungan
B. Kepmen Sosial
C. UU Kehutanan
D. PP tentang Bendungan
E. Permen KP Nomor 38 Tahun 2019
Jawaban: E
Permen KP Nomor 38 Tahun 2019 mengatur tentang tata cara pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah NKRI.
Soal 18
Jenis organisme penyebab penyakit ikan yang termasuk dalam daftar HPIK ditentukan melalui...
A. Surat Keputusan Camat
B. Peraturan RT/RW
C. Surat Edaran Lurah
D. Peraturan Gubernur
E. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Jawaban: E
Penetapan jenis-jenis HPIK dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (contohnya Kepmen 17/2021).
Soal 19
Salah satu media pembawa HPIK yang wajib diperiksa menurut Permen KP Nomor 8 Tahun 2022 adalah...
A. Ikan hidup, produk ikan, dan media lainnya
B. Pakaian nelayan
C. Peralatan pancing bekas
D. Pasir laut tanpa organisme
E. Perahu kayu
Jawaban: A
Komoditas wajib periksa meliputi ikan hidup, hasil perikanan (produk), dan media pembawa lainnya yang berpotensi membawa agen penyakit.
Soal 20
Tindakan karantina yang bertujuan untuk mendeteksi HPIK melalui pengamatan visual dan gejala klinis disebut...
A. Pengasingan
B. Pembebasan
C. Penahanan
D. Pemusnahan
E. Pemeriksaan
Jawaban: E
Pemeriksaan adalah tindakan karantina untuk mengetahui kelengkapan dokumen dan mendeteksi HPIK secara fisik/klinis maupun laboratoris.
Soal 21 Premium
Berdasarkan Permen KP Nomor 19 Tahun 2020, pengeluaran jenis ikan yang berbahaya dari wilayah NKRI...
A. Diperbolehkan asalkan membayar pajak
B. Bebas dilakukan oleh siapa saja
C. Dilarang, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengembangan
D. Sangat dianjurkan untuk mengurangi populasi
E. Hanya perlu izin ketua lingkungan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 22 Premium
Penetapan tingkat risiko Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) Golongan I dan Golongan II diatur dalam Kepmen KP No 17 Tahun 2021. Perbedaan utama antara keduanya adalah...
A. Golongan I belum ada di Indonesia, Golongan II sudah ada
B. Golongan I berbentuk virus, Golongan II berbentuk jamur
C. Golongan I pasti mematikan manusia, Golongan II tidak
D. Golongan I hanya menyerang udang, Golongan II hanya ikan
E. Golongan I harganya mahal, Golongan II murah
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 23 Premium
Sesuai Kepmen KP Nomor 55 Tahun 2022, tindakan terhadap jenis ikan yang membahayakan yang masuk tanpa izin adalah...
A. Dibiarkan saja di pelabuhan
B. Dijual melalui lelang negara
C. Dipelihara di kolam dinas
D. Diberikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi
E. Dilakukan tindakan pemusnahan atau re-ekspor
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 24 Premium
Dalam pengambilan sampel untuk deteksi virus pada ikan, organ target yang paling sering diambil karena merupakan pusat replikasi virus sistemik adalah...
A. Sisik dan sirip
B. Ginjal anterior, limpa, dan otak
C. Tulang ekor
D. Lambung dan usus besar
E. Gelembung renang
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 25 Premium
Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik perorangan atau badan hukum dapat ditetapkan jika memenuhi standar biosekuriti. Masa berlaku penetapan IKI tersebut adalah...
A. 3 tahun
B. 2 tahun
C. 1 tahun
D. 5 tahun
E. Selamanya
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 26 Premium
Penyakit 'White Spot Syndrome Virus' (WSSV) pada udang menurut WOAH masuk dalam kategori...
A. Bukan merupakan penyakit virus
B. Penyakit yang hanya menyerang air tawar
C. Penyakit yang wajib dilaporkan (Listed diseases)
D. Penyakit yang tidak wajib lapor
E. Penyakit ringan yang diabaikan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 27 Premium
Penggunaan bahan kimia pengawet (formalin) pada sampel jaringan untuk pemeriksaan histopatologi bertujuan untuk...
A. Menghancurkan DNA virus
B. Memfiksasi struktur sel agar tidak rusak/autolisis
C. Mewarnai sel agar terlihat merah
D. Mematikan bakteri agar tidak bau
E. Mempercepat pertumbuhan jamur
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 28 Premium
Dalam manajemen laboratorium, dokumen MSDS (Material Safety Data Sheet) sangat penting untuk...
A. Informasi keamanan, bahaya, dan penanganan bahan kimia
B. Menyimpan data stok ikan di pasar
C. Menghitung keuntungan PNBP
D. Mencatat daftar absensi pegawai
E. Menulis resep masakan ikan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 29 Premium
Menurut Permen KP Nomor 11 Tahun 2019, pintu masuk (Entry Point) media pembawa ke dalam wilayah Indonesia ditetapkan oleh...
A. Kepala Bea Cukai
B. Menteri Perhubungan
C. Gubernur setempat
D. Presiden
E. Menteri Kelautan dan Perikanan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 30 Premium
Kriteria jenis ikan yang dapat ditetapkan sebagai ikan dilindungi menurut PP No 60 Tahun 2007 meliputi hal berikut, kecuali...
A. Kemampuan reproduksi yang sangat tinggi
B. Kelangkaan
C. Penurunan populasi yang drastis
D. Endemisitas
E. Kekhasan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 31 Premium
Jika dalam pemeriksaan karantina ditemukan media pembawa yang busuk atau rusak, maka tindakan yang diambil petugas karantina adalah...
A. Pengasingan
B. Pemusnahan
C. Penahanan
D. Pembebasan
E. Perlakuan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 32 Premium
Penyakit 'Koi Herpes Virus' (KHV) adalah penyakit ganas yang menyerang ikan Mas dan Koi. Berdasarkan Kepmen 17 Tahun 2021, KHV termasuk dalam HPIK golongan...
A. HPIK Golongan I
B. HPIK Golongan II
C. Bukan HPIK
D. Hanya penyakit lingkungan
E. Penyakit parasit
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 33 Premium
Penerbitan Health Certificate (HC) untuk ekspor ikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan karantina. Format dan tata cara ini diatur dalam...
A. Kepmen PU
B. Permen KP Nomor 32 Tahun 2012
C. Instruksi Presiden
D. PP tentang Keuangan
E. UU Perkawinan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 34 Premium
Dalam teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk deteksi penyakit ikan, proses pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal pada suhu tinggi disebut...
A. Denaturasi
B. Extension
C. Elusi
D. Annealing
E. Inkubasi
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 35 Premium
Prinsip 'Precautionary Principle' dalam perjanjian SPS berarti...
A. Mewajibkan ekspor dilakukan secara gratis
B. Hanya menerima ikan dari negara tetangga
C. Melarang semua impor tanpa alasan
D. Boleh mengambil tindakan proteksi meskipun data ilmiah belum lengkap sepenuhnya demi keamanan
E. Menghapus semua laboratorium kesehatan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 36 Premium
Menurut Permen KP No 8 Tahun 2022, pemeriksaan keamanan hasil perikanan meliputi pengujian terhadap bahaya berikut, kecuali...
A. Logam berat
B. Bahaya Fisik
C. Bahaya Biologi
D. Bahaya Ekonomi
E. Bahaya Kimia
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 37 Premium
Sesuai UU No 21 Tahun 2019, pejabat karantina yang bertugas melakukan tindakan karantina ikan adalah...
A. Pegawai Bank
B. Tenaga Honorer Kebersihan
C. Petugas Parkir Pelabuhan
D. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI)
E. Polisi Pamong Praja
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 38 Premium
Kegiatan 'Surveilans' dalam pedoman pemantauan penyakit ikan bertujuan untuk...
A. Mempromosikan pariwisata bahari
B. Membangun pelabuhan baru
C. Menghitung total luas laut Indonesia
D. Mengumpulkan data kesehatan ikan secara terus menerus dan sistematis
E. Menangkap nelayan ilegal
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 39 Premium
Ikan Arwana Irian (Scleropages jardinii) memiliki status perlindungan...
A. Dilindungi terbatas (berdasarkan ukuran/waktu)
B. Dilindungi penuh
C. Punah
D. Tidak dilindungi sama sekali
E. Ikan invasif
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 40 Premium
Berapakah tarif PNBP untuk pemeriksaan klinis ikan hias menurut PP Nomor 85 Tahun 2021 per ekor/per kantong (tergantung jenis)?
A. Selalu gratis
B. Tidak ada PNBP di perikanan
C. Ditetapkan secara rinci dalam lampiran PP tersebut
D. Sesuai kesepakatan pembeli
E. Dibayar dengan emas
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 41 Premium
Ciri khas ikan yang bersifat invasif menurut pedoman pemetaan sebaran adalah...
A. Mudah mati jika air keruh
B. Toleransi yang luas terhadap kondisi lingkungan (eurytopic)
C. Sangat manja terhadap lingkungan
D. Hanya memakan satu jenis makanan saja
E. Pertumbuhan lambat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 42 Premium
Alat laboratorium yang digunakan untuk menumbuhkan kultur bakteri pada suhu tertentu secara stabil disebut...
A. Sentrifus
B. Inkubator
C. Autoklaf
D. Oven
E. Mikroskop
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 43 Premium
Tindakan 'Perlakuan' dalam karantina ikan dilakukan apabila...
A. Dokumen sudah lengkap
B. Media pembawa terkena HPIK yang masih bisa disembuhkan/disucihamakan
C. Ikan sudah sehat sempurna
D. Pemilik tidak mau membayar PNBP
E. Ikan sudah mati busuk
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 44 Premium
Jenis ikan berbahaya yang dilarang pemasukannya menurut Permen KP 19/2020 contohnya adalah...
A. Ikan Gurami
B. Ikan Mas
C. Ikan Piranha
D. Ikan Nila
E. Ikan Lele Lokal
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 45 Premium
Dalam pengambilan sampel air untuk uji kepadatan bakteri, botol sampel yang digunakan harus bersifat...
A. Steril
B. Bekas minuman ringan
C. Berwarna hitam
D. Terbuka lebar
E. Berlubang
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 46 Premium
Tujuan dari dilakukannya 'Post-entry Quarantine' adalah...
A. Pemantauan media pembawa setelah dilepas dari area karantina di tempat tujuan
B. Pemusnahan massal
C. Pemeriksaan di negara asal
D. Membatalkan ekspor
E. Menjual ikan di bandara
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 47 Premium
Kepmen KP 55/2022 mengatur bahwa setiap orang dilarang melepaskan ikan invasif ke perairan umum. Sanksi bagi pelanggar diatur merujuk pada...
A. Kerja bakti di pantai
B. Ketentuan pidana dalam UU Perikanan dan UU Karantina
C. Tidak ada sanksi
D. Hanya teguran lisan
E. Membayar denda 10 ribu rupiah
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 48 Premium
Salah satu syarat petugas pengambil sampel (Sampler) yang kompeten adalah memahami 'Chain of Custody', yaitu...
A. Silsilah keluarga pemilik ikan
B. Cara menangkap ikan dengan jaring
C. Rantai dokumentasi kronologis sampel dari lapangan hingga laboratorium
D. Daftar harga alat pancing
E. Rantai makanan di laut
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 49 Premium
WOAH Aquatic Code menyarankan penggunaan metode pembiakan sel (Cell Culture) untuk mendeteksi...
A. Cacing parasit
B. Virus akuatik
C. Limbah plastik
D. Jamur saprolegnia
E. Kutu ikan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 50 Premium
Dalam klasifikasi jabatan fungsional PHPI, kegiatan memberikan bimbingan teknis pengendalian hama dan penyakit ikan merupakan tugas bagi jenjang...
A. Ahli Madya / Ahli Muda
B. Pelaksana
C. Pemula
D. Pramubakti
E. Siswa magang
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses

Tips Lulus SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

  • Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
  • Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
  • Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
  • Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
  • Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil

SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.